JAKARTA (RP) - Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul melontarkan bola panas. Ketua DPP Partai Demokrat bidang pendidikan dan pembinaan politik itu menyebutkan peran dua mantan menteri yang berusaha menggoyang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dua menteri yang pernah duduk di kabinet SBY itu ikut mendalangi aksi peringatan Hari Antikorupsi pada 9 Desember lalu. Selain dua mantan menteri tersebut, Ruhut menyatakan adanya mantan pejabat lain yang ikut terlibat. ‘’Itu bukan cuma dua (mantan menteri) yang berkhianat, ada (mantan pejabat) yang lain,’’ ujarnya di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Temuan itu, kata Ruhut, didasarkan pada data Badan Intelijen Negara (BIN).Ditanya siapa saja nama dua mantan menteri tersebut, dia enggan menjawab. ‘’Siapa-siapanya, jangan tanya saya, tanya BIN. Data itu dari mereka,’’ tegas anggota Komisi III DPR tersebut. Dia juga mengungkapkan, data intelijen BIN tersebut diperoleh dari seorang koleganya.
Ruhut menduga, SBY juga sangat mungkin sudah tahu gerakan yang didalangi dua mantan anak buahnya tersebut. ‘’SBY kan sudah empat kali pidato,’’ ujar politikus yang pernah bermain sinetron tersebut.
Selain itu, lanjut dia, SBY telah memberi sinyal early warning kepada para lawan politiknya agar tidak membuat kekacauan saat aksi 9 Desember lalu. ‘’Ternyata (memang) efektif kan? Saat diingatkan, mereka langsung tiarap,’’ ungkapnya.
Mantan pengacara tersebut menegaskan tidak takut komentarnya akan menuai somasi dari sejumlah tokoh. Dirinya juga tidak mau ambil pusing apakah publik akan percaya atau tidak terhadap data yang disampaikan itu. ‘’Kalau tersinggung dan kebakaran jenggot, berarti memang benar yang saya sampaikan,’’ kata Ruhut lantas tertawa.
Di tempat terpisah, anggota Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Ganjar Pranowo meminta agar data berisi skenario menggoyang pemerintahan SBY itu tidak dibuka setengah-setengah. Dia menantang Ruhut membeber secara terbuka nama dua menteri dan mantan pejabat lain tersebut. ‘’Ini biar tidak menjadi fitnah atau omong kosong belaka,’’ tegasnya.
Selain itu, dia mempertanyakan kompetensi Ruhut mendapat data tersebut. Menurut Ganjar, data BIN seharusnya hanya menjadi hak presiden. ‘’Bagaimana rahasia seserius itu bisa berada di tangan seorang Ruhut? BIN juga harus ikut menjelaskan hal ini,’’ ujarnya.
Di tempat terpisah, mantan Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy membantah ikut mendalangi unjuk rasa peringatan Hari Antikorupsi itu. Dia bersepakat dengan Ganjar agar data tersebut dibuka secara terbuka. ‘’Jangan membiasakan diri dengan isu. Kalau memang benar, harus dibuka semua,’’ pinta Edy.
Dia mengingatkan agar semua pihak bersikap bijaksana dalam berucap dan bersikap. ‘’Apalagi sebagai wakil rakyat, harus dijaga,’’ tegas anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.
Partai Demokrat menolak bertanggung jawab atas pernyataan Ruhut. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa pernyataan Ruhut tersebut tidak mewakili sikap partai. ‘’Itu pernyataan pribadi, tanyakan sendiri kepada orangnya,’’ tegasnya.
Karena tidak mewakili partai, Anas meminta agar pernyataan Ruhut itu tidak dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat, apalagi SBY. ‘’Itu tanggung jawab pribadi,’’ ujarnya.(dyn/bay/agm/jpnn)
No comments:
Post a Comment