Showing posts with label politik. Show all posts
Showing posts with label politik. Show all posts
ICW: Menteri Yang Tidak Lapor Kekayaan, Mundur Saja!
Sabtu, 24/10/2009 04:13 WIB
ICW: Menteri Yang Tidak Lapor Kekayaan, Mundur Saja!
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Pelaporan kekayaan harus menjadi prioritas utama program para menteri yang baru menjabat. Jika sejak awal malas untuk lapor, sebaiknya para pembantu presiden tersebut mundur saja.
"Indikator pertama apakah mereka bersih atau tidak adalah pelaporan kekayaan. Kalau tidak mau, mundur saja," kata peneliti ICW Emerson F Yuntho saat berbincang lewat telepon, Jumat (23/10/2009).
Emerson menambahkan, inisiatif untuk melaporkan kekayaan, menjadi catatan tersendiri bagi publik dalam menilai kinerja menteri. Bagi menteri yang tidak melapor, perlu dipertanyakan 'kebersihannya' selama ini.
"Ini harus jadi catatan, buat yang tidak melapor harus dicurigai," tambahnya.
Aturan tentang pelaporan kekaayaan ini diamanatkan oleh UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pejabat negara yang bersih dan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Meski tidak diatur soal waktu pelaporan, Emerson menilai, semakin cepat melapor semakin baik.
"Kapuspenkum (Jasman Pandjaitan) juga waktu itu melapor bisa sehari, apalagi ini menteri," tutupnya.
Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, belum ada satu pun menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang melaporkan kekayaan. Pelaporan baru dilakukan 3 menteri lama, yakni mantan Menkum HAM Andi Matalatta, mantan Menhut MS Kaban dan mantan Menperin Fahmi Idris.
ICW: Menteri Yang Tidak Lapor Kekayaan, Mundur Saja!
Rachmadin Ismail - detikNews
"Indikator pertama apakah mereka bersih atau tidak adalah pelaporan kekayaan. Kalau tidak mau, mundur saja," kata peneliti ICW Emerson F Yuntho saat berbincang lewat telepon, Jumat (23/10/2009).
Emerson menambahkan, inisiatif untuk melaporkan kekayaan, menjadi catatan tersendiri bagi publik dalam menilai kinerja menteri. Bagi menteri yang tidak melapor, perlu dipertanyakan 'kebersihannya' selama ini.
"Ini harus jadi catatan, buat yang tidak melapor harus dicurigai," tambahnya.
Aturan tentang pelaporan kekaayaan ini diamanatkan oleh UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pejabat negara yang bersih dan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Meski tidak diatur soal waktu pelaporan, Emerson menilai, semakin cepat melapor semakin baik.
"Kapuspenkum (Jasman Pandjaitan) juga waktu itu melapor bisa sehari, apalagi ini menteri," tutupnya.
Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, belum ada satu pun menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang melaporkan kekayaan. Pelaporan baru dilakukan 3 menteri lama, yakni mantan Menkum HAM Andi Matalatta, mantan Menhut MS Kaban dan mantan Menperin Fahmi Idris.
Pro-Kontra Kabinet Baru - NAMRU, Virus dan Kursi Menkes
23-10-2009
INILAH.COM, Jakarta – Keberadaan laboratorium kesehatan NAMRU-2 milik Angkatan Laut AS kembali mengemuka. Bukan karena pengembangan virus berbahaya, melainkan karena naiknya Endang Rahayu Sedyaningsih yang dikenal dekat dengan NAMRU sebagai Menteri Kesehatan.
Terpilihnya Endang sebagai Menteri Kesehatan menimbulkan tanda tanya bagi menteri kesehatan sebelumnya Siti Fadilah Supari. “Dia (Endang) adalah mantan pegawai NAMRU. Dia memang sekarang ini tidak mempunyai jabatan khusus sebagai peneliti biasa," ucapnya dalam wawancara di sebuah stasiun televisi.
Saat menjabat, Siti memang dikenal sangat vokal terhadap keberadaan lembaga yang secara lengkap bernama Naval Medica Research Unit 2 itu. Dia bahkan secara tegas meminta agar lembaga itu segera ditutup.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR 2008 lalu, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pertahanan dengan tegas menyatakan NAMRU-2 tidak memberikan manfaat bagi bangsa. Justru berpotensi membahayakan pertahanan negara.
Pada akhir rapat, sebagian besar anggota Komisi I DPR menyatakan kerja sama dengan lembaga itu tidak perlu dilanjutkan. Komisi I memberikan tiga pilihan kepada pemerintah. Dihentikan, dihentikan untuk dievaluasi kembali, atau dievaluasi dan dilanjutkan dengan memperjuangkan persyaratan dalam perjanjian baru.
Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi keputusan akhir tentang keberadaan NAMRU-2 dan staf asing yang sebelumnya diberi kekebalan diplomatik.
Apa yang membuat keberadaan laboratorium kesehatan milik Angkatan Laut milik AS ini dianggap ‘berbahaya’? Siti menyinyalir NAMRU melakukan hal-hal rahasia di tempat yang notabene merupakan aset Depkes.
Entah apa yang sebenarnya terjadi antara Siti dengan NAMRU. Yang jelas, NAMRU bukan barang baru. Lembaga ini bertugas meneliti penyakit menular dan penyakit tropis sejak 1968. Termasuk malaria, muntaber, AIDS, dan flu burung.
Dalam perbincangan dengan INILAH.COM, Presidium Medical Emergency Rescue Comittee (Mer-C) Joserizal Jurnalis menuding lembaga itu telah menciptakan sejumlah virus baru. Virus itu kemudian disebarkan secara massal di negara kita.
Sehingga dapat menimbulkan morbiditas (penyakit) dan mortalitas (kematian). Pada akhirnya, jika persoalan kesehatan di Indonesia sudah tak mampu diatasi, maka akan datang tawaran bantuan dari pihak luar.
Ia mencontohkan ketika masih bertugas sebagai dokter di puskesmas belasan tahun lalu. Saat itu, penyakit tuberkulosis (TB) masih menyerang sebatas paru-paru. Namun, kini penyakit TB sudah mengalami banyak varian dan menjadi penyakit non-paru, karena juga menyerang persendian.
“Penyakit itu kini bukan hanya mengenai orang miskin lagi. Tapi juga kelompok strata menengah. Ini menimbulkan kecacatan bagi si pengidap dan menyerang usia produktif. Sehingga tenaga pekerja muda bisa melemah,” paparnya.
Jurnalis secara tegas menyatakan bahwa permasalahan Departemen Kesehatan bukan sebatas persoalan kesehatan ibu dan anak, tapi juga keamanan negara. Sebab, pihak asing bisa menggunakan ‘senjata kesehatan’ demi menghancurkan sendi perekonomian Indonesia.
Pengamat intelijen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Al Chaidar sepakat dengan hal itu. Menurut dia, setiap penetrasi sebuah negara pasti memiliki kepentingan yang sifatnya lethal (mematikan), sehingga negara itu bisa mengontrol negara yang disasarnya.
“Mustahil jika ada laboratorium kedokteran tanpa ada kepentingan politik di belakang itu. AS terkenal dengan kebijakan pengembangan persenjataan kimia dan biologi. Itu alat kontrol AS untuk mengontrol negara yang berpotensi bagi ekonomi AS,” paparnya.
Menurut dia, SBY harus lebih bijak dan jangan mau didikte AS. Sehingga, tidak terkesan memberi peluang bagi kepentingan kapitalistis. “Kalau Menkesnya sudah orang yang pro-AS, maka kita akan terus dimainkan dengan virus-virus yang bisa jadi produk imperialisme,” tegasnya.
Di sisi lain, pengamat intelijen Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN) Wawan Purwanto menilai keberadaan NAMRU tidak perlu dicurigai. Bahkan, justru menguntungkan negara. Dari kerja sama yang dilakukan, hasilnya bisa dibagi dua.
“Dari sampel (penelitian) itu tercipta obat dengan produk baru. Kita tidak perlu beli dengan mahal," ujarnya. Yang penting, lanjutnya, adalah pengawasan terhadap lembaga itu. “Bisa angkatan laut, bisa ke marinir, dan panglima TNI yang lakukan. Kalau kontrol bisa dilakukan dengan baik, ya bisa," imbuhnya.
Lalu, apa yang membuat pemerintah belum mengambil sikap atas keberadaan Namru? Yang jelas, Menkes baru memang berencana akan membuka kerja sama lagi dengan lembaga itu. [mdr]
Special - Kisah Audisi Menteri Dadakan, Endang Rahayu
Kamis, 22 Oktober 2009 - 12:16 wib
Endang pun mengaku tak menyangka akan dipanggil untuk mengikuti audisi. Dia bahkan sempat mengira telepon dari Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi pada Rabu 21 Oktober 2009, hanya dari orang iseng.
Ini dia kisah perjalanan singkat Endang menjadi pembantu SBY, seperti yang diungkapkannya saat ditemui di rumah pribadinya di Kompleks LIPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (22/10/2009).
Saya dikontak siang hari dan itu merupakan satu kejutan. Saat itu saya sedang rapat di Hotel Horison, Bekasi.
Saya ditelepon oleh seseorang yang nomornya tidak saya kenal, karena saya merasa bukan orang penting. Saya tidak tahu ternyata yang menelpon adalah Pak Sudi. Saya disuruh ke Cikeas untuk menjalani tes.
Saya sempat bertanya, ini serius apa salah sambung? Tapi Pak Sudi bilang ini serius. Saya langsung naik taksi karena saya sedang rapat. Supir saya tidak ada di tempat.
Saya sempat nyasar ke Cikeas karena baik saya maupun supir tidak pernah sebelumnya ke Cikeas.
Lalu saya menjalani tes dan tim dari RSPAD ternyata datang ke sana.
Berbeda dari audisi yang dilakukan para calon menteri lainnya, Endang pun tak langsung meluncur ke RSPAD usai wawancara. Dia menjalani tes kesehatan di kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikes, Bogor, Jawa Barat. (lam)
Forum Indonesia Sehat Sesalkan SBY Tunduk pada AS
Kamis, 22 Oktober 2009 - 13:55 wib
JAKARTA - Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan menuai protes dari Forum Indonesia Sehat.
Terpilihnya Endang disinyalir tak lepas dari intervensi para petinggi Amerika Serikat dan konglemerasi farmasi.
"SBY tidak mengindahkan keinginan masyarakat. Tapi lebih mendengar suara kelompok konglemerasi farmasi dan tekanan Amerika," ujar Koordinator Nasional Forum Indonesia Sehat Wahyu Andre Margono kepada okezone di Jakarta, Kamis (22/10/2009).
Keputusan SBY memilih Endang memang sempat mengejutkan publik Indonesia. Sebelumnya posisi Menkes santer dikabarkan bakal diisi Nila Juwita Moeloek. Nila pun sudah mengikuti audisi dan tes kesehatan. Namun pada saat-saat akhir sebelum pengumuman, SBY malah berpaling ke Endang.
Kontroversi pemilihan Endang semakin mencuat, lantaran alumnus Harvard University itu berstatus sebagai PNS eselon II. Endang juga dikabarkan dekat dengan pemerintah AS. Dia sempat menjadi orang kepercayaan dalam program The US Naval Medical Research Center 2 (Namru) yang sempat menggegerkan publik Indonesia.
Menkes Baru Akui Dekat dengan Namru
Jum'at, 23 Oktober 2009 - 00:28 wib
JAKARTA - Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Endang Rahayu Sedyaningsih mengakui dirinya sebagai orang dekat dengan Namru II (The US Naval Medical Reseach Unit Two) atau Unit 2 Pelayanan Medis Angkatan Laut AS.
"Saya dekat dengan Namru. Tidak hanya itu, saya juga dekat dengan Belanda, Jepang, dan China," ujarnya saat jumpa pers usai upacara serah terima jabatan dengan Menkes KIB I, Siti Fadhilah Supari, di Auditorium, Lantai 2 Gedung Baru Departemen Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2009).
Kedekatan itu diterangkannya, merupakan kedekatan sebagai sesama peneliti yang bekerjasama. Semua itu berbasis pada profesionalitas.
Kemudian, Endang juga menegaskan akan melanjutkan kerjasama dengan Namru. Kendati project lembaga riset Amerika Serikat itu akan berakhir pada Desember mendatang.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena ini era globalisasi," ujarnya.
Kerjasama dengan AS menurutnya sangat penting dilaksanakan guna peningkatan mutu kesehatan masyarakat Indonesia di masa mendatang. Titik beratnya tidak hanya pada pembuatan vaksin penyakit menular, tetapi untuk aspek pengobatan yang lebih luas.
"Kerjasama diperlukan. Tetapi harus fair, transparan, dan seimbang di kedua belah pihak. Tentu harus menguntungkan Indonesia," pungkasnya.
The US Naval Medical Reseach Unit (Namru) merupakan unit kesehatan Angkatan Laut Amerika yang berada di Indonesia. Misinya mengadakan berbagai penelitian mengenai penyakit menular. Laboratorium Namru berada di kompleks Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.(hri)
Ketua Komisi IX: Pelecehan Nama Dokter Tak Bisa Dibayar dengan Uang
Jumat, 23/10/2009 04:30 WIB
Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan DPR Ribka Tjiptaning menilai ada faktor x dibelakang pemilihan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menkes. Ribka menduga isu kegagalan Nila Juwita Afansa Moeloek melewati tes kesehatan hanya mengada-ada.
"Jangan-jangan memang sengaja dihapuskan untuk mengganti dengan Ibu Endang
karena tekanan yang lain. Isu ini (Nila gagal tes kesehatan) ditiupkan sengaja untuk mengganti Nila dengan Endang," kata Ribka saat dihubungi detikcom melalui telepon, Jumat (23/10/2009).
Ribka heran mengapa Nila dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Sepengetahuannya, Nila orang yang sehat dan energik. Ribka justru bingung mengapa SBY memilih menteri yang belum ditest.
"Masak belum ikut fit proper test dan tes kesehatan kok diambil jadi menteri, SBY melanggar persyaratan yang ditetapkannya sendiri. Saya dengar ada enam orang yang tidak lolos kesehatan kok yang tidak diambil hanya satu," keluh Ribka.
Ribka menganggap tindakan SBY sudah mempermalukan Nila. Jalan satu-satunya adalah memperjelas status Nila dan menerangkan persyaratan apa yang gagal ditempuhnya.
"Ternyata harus ada yang dikorbankan, nggak jadi menteri malah dapatnya malu.
Pelecehan nama dokter itu tidak bisa dibayar dengan uang sekalipun," kritik Ribka.
"SBY sebagai Presiden terpilih harus menjelaskan. Tidak bisa seperti sekarang
ini, kasian Ibu Nila," lanjutnya.
Jika tidak, Ribka menilai masyarakat akan menjadi bingung membaca pilihan SBY. "Aku bilang ini kabinet SBY yang akrobatik. Katanya lebih transparan harus demokratis, harus adil, tapi transparan-adilnya itu bagi siapa? " tandasnya.
(van/lrn)
Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan DPR Ribka Tjiptaning menilai ada faktor x dibelakang pemilihan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menkes. Ribka menduga isu kegagalan Nila Juwita Afansa Moeloek melewati tes kesehatan hanya mengada-ada.
"Jangan-jangan memang sengaja dihapuskan untuk mengganti dengan Ibu Endang
karena tekanan yang lain. Isu ini (Nila gagal tes kesehatan) ditiupkan sengaja untuk mengganti Nila dengan Endang," kata Ribka saat dihubungi detikcom melalui telepon, Jumat (23/10/2009).
Ribka heran mengapa Nila dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Sepengetahuannya, Nila orang yang sehat dan energik. Ribka justru bingung mengapa SBY memilih menteri yang belum ditest.
"Masak belum ikut fit proper test dan tes kesehatan kok diambil jadi menteri, SBY melanggar persyaratan yang ditetapkannya sendiri. Saya dengar ada enam orang yang tidak lolos kesehatan kok yang tidak diambil hanya satu," keluh Ribka.
Ribka menganggap tindakan SBY sudah mempermalukan Nila. Jalan satu-satunya adalah memperjelas status Nila dan menerangkan persyaratan apa yang gagal ditempuhnya.
"Ternyata harus ada yang dikorbankan, nggak jadi menteri malah dapatnya malu.
Pelecehan nama dokter itu tidak bisa dibayar dengan uang sekalipun," kritik Ribka.
"SBY sebagai Presiden terpilih harus menjelaskan. Tidak bisa seperti sekarang
ini, kasian Ibu Nila," lanjutnya.
Jika tidak, Ribka menilai masyarakat akan menjadi bingung membaca pilihan SBY. "Aku bilang ini kabinet SBY yang akrobatik. Katanya lebih transparan harus demokratis, harus adil, tapi transparan-adilnya itu bagi siapa? " tandasnya.
(van/lrn)
Penunjukan Endang Mempermalukan Siti Fadilah dan Nila Moeloek
Kamis, 22/10/2009 11:43 WIB
Penunjukan Endang Mempermalukan Siti Fadilah dan Nila Moeloek
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin sangat menyayangkan pembatalan penunjukan Nila Juwita Moeloek sebagai Menteri Kesehatan. Pembatalan itu mempermalukan Siti Fadilah Supari dan Nila.
"Terus terang kita cukup surprise. Saya tahu sekali Profesor Nila Moeloek itu adalah sehat. Justru yang diangkat adalah dia yang dikenal dekat dengan negara asing dan lembaga penelitian asing yang merugikan rakyat Indonesia. Saya prihatin sekali," ujar Din Syamsudin sebelum acara seminar politik "Harapan dan Tantangan Kabinet SBY 2009-2014" di auditorium utama UIN Syarif Hidayatulah, Ciputat, Tangerang, Kamis (22/10/2009).
Menurut dia, penunjukan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menkes telah mempermalukan dua orang sekaligus, yakni Siti Fadilah Supari sebagai menkes lama yang membantu dan sukses dan Nila Juwita Moeloek sebagai calon menkes yang telah diaudisi dan ikut tes kesehatan tapi tidak jadi dipilih. Dia menganggap cara SBY memilih kandidat menteri-menterinya cukup dramatis.
"Kita menikmati drama audisi yang dramatis dan untuk pertama kalinya ada uji kejiwaan atau psikotes. Ini baik-baik saja, tapi jangan menimbulkan kesan performa artifisial semu. Sah-sah saja, tapi ketika mengetahui menteri yang diangkat dekat dengan AS dan lembaga asing, saya kaget," kata Din.
"Itu sangat tidak elok. Saya menyayangkan cara Presiden SBY. Masih ada cara lain yang lebih elegan," tutur dia.
Di samping itu, Din Syamsudin juga meragukan Presiden SBY ke depan mampu merealisasaikan janji-janjinya seperti yang disebutkan saat pelantikan kemarin. Misalnya mengenai kekompakan dan kebersamaan.
"Saya ragu karena saya lihat selama ini, SBY masalahnya ada pada komunikasi politik. Pernyataan itu lebih bersifat supervisial," ucap Din yang saat pilpres mendukung JK ini.
Namun Din menilai pemerintahan harus diberi kans untuk bekerja lebih dulu. "Terlalu pagi kita menilai, jangan timbulkan pesismisme," pungkasnya.
(nvc/nrl)
Penunjukan Endang Mempermalukan Siti Fadilah dan Nila Moeloek
Mega Putra Ratya - detikNews
"Terus terang kita cukup surprise. Saya tahu sekali Profesor Nila Moeloek itu adalah sehat. Justru yang diangkat adalah dia yang dikenal dekat dengan negara asing dan lembaga penelitian asing yang merugikan rakyat Indonesia. Saya prihatin sekali," ujar Din Syamsudin sebelum acara seminar politik "Harapan dan Tantangan Kabinet SBY 2009-2014" di auditorium utama UIN Syarif Hidayatulah, Ciputat, Tangerang, Kamis (22/10/2009).
Menurut dia, penunjukan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menkes telah mempermalukan dua orang sekaligus, yakni Siti Fadilah Supari sebagai menkes lama yang membantu dan sukses dan Nila Juwita Moeloek sebagai calon menkes yang telah diaudisi dan ikut tes kesehatan tapi tidak jadi dipilih. Dia menganggap cara SBY memilih kandidat menteri-menterinya cukup dramatis.
"Kita menikmati drama audisi yang dramatis dan untuk pertama kalinya ada uji kejiwaan atau psikotes. Ini baik-baik saja, tapi jangan menimbulkan kesan performa artifisial semu. Sah-sah saja, tapi ketika mengetahui menteri yang diangkat dekat dengan AS dan lembaga asing, saya kaget," kata Din.
"Itu sangat tidak elok. Saya menyayangkan cara Presiden SBY. Masih ada cara lain yang lebih elegan," tutur dia.
Di samping itu, Din Syamsudin juga meragukan Presiden SBY ke depan mampu merealisasaikan janji-janjinya seperti yang disebutkan saat pelantikan kemarin. Misalnya mengenai kekompakan dan kebersamaan.
"Saya ragu karena saya lihat selama ini, SBY masalahnya ada pada komunikasi politik. Pernyataan itu lebih bersifat supervisial," ucap Din yang saat pilpres mendukung JK ini.
Namun Din menilai pemerintahan harus diberi kans untuk bekerja lebih dulu. "Terlalu pagi kita menilai, jangan timbulkan pesismisme," pungkasnya.
(nvc/nrl)
Siti Harap Menkes Baru Pertahankan Policy Virus Indonesia di WHO
Rabu, 21/10/2009 23:51 WIB
Siti Harap Menkes Baru Pertahankan Policy Virus Indonesia di WHO
Nograhany Widhi K - detikNews
Siti Fadillah Supari
Siti Harap Menkes Baru Pertahankan Policy Virus Indonesia di WHO
Nograhany Widhi K - detikNews
Siti Fadillah Supari
Jakarta - Indonesia dan WHO telah menjalin kesepakatan tentang pengiriman virus dengan cara baru, yang memberikan akses vaksin terhadap negara pengirim virus. Siti Fadillah Supari berharap Menteri Kesehatan yang baru, Endang Sedyaningsih, tidak mengubah kesepakatan itu.
"Saya khawatir kalau policy tentang virus yang ditandatangani WHO. Jangan sampai diubah!" kata Siti di rumah dinasnya, Jl Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2009).
Dikatakan Siti, persoalan virus sangat penting karena menyangkut ketahanan nasional. Dia berharap penggantinya mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi.
"Saya kira dia yang bisa mengerti. Saya harap dia punya jiwa nasionalis sehingga bisa meneruskan apa-apa yang bisa dicapai di WHO," kata perempuan asal Solo, Jawa Tengah itu.
Jika ternyata tidak? "Saya akan berteriak. Saya harap semua ikut mengawal," pungkasnya.
Seperti dikutip dari berbagai sumber, semasa dia menjabat menkes, Siti mengakhiri pengiriman virus flu burung ke laboratorium WHO. Dia menengarai penjualan vaksin flu itu cuma menguntungkan Amerika Serikat (AS), negara-negara maju, dan akan dikembangkan menjadi senjata biologi.
Kesepakatan baru dengan WHO dicapai pada 28 Maret 2007 bahwa Indonesia akan mulai mengirimkan virus dengan cara baru untuk memberikan akses vaksin terhadap negara berkembang.
Setahun kemudian, Siti merilis buku berjudul "Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung". Buku berisi mengenai konspirasi AS dan WHO dalam mengembangkan "senjata biologis" dengan menggunakan virus flu burung.
Buku itu oleh banyak kalangan dianggap membongkar konspirasi WHO dan AS. Selama lebih dari 50 tahun WHO mewajibkan virus sharing, namun ternyata banyak merugikan negara-negara miskin dan berkembang pengirim sampel virus tersebut. (irw/sho
"Saya khawatir kalau policy tentang virus yang ditandatangani WHO. Jangan sampai diubah!" kata Siti di rumah dinasnya, Jl Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2009).
Dikatakan Siti, persoalan virus sangat penting karena menyangkut ketahanan nasional. Dia berharap penggantinya mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi.
"Saya kira dia yang bisa mengerti. Saya harap dia punya jiwa nasionalis sehingga bisa meneruskan apa-apa yang bisa dicapai di WHO," kata perempuan asal Solo, Jawa Tengah itu.
Jika ternyata tidak? "Saya akan berteriak. Saya harap semua ikut mengawal," pungkasnya.
Seperti dikutip dari berbagai sumber, semasa dia menjabat menkes, Siti mengakhiri pengiriman virus flu burung ke laboratorium WHO. Dia menengarai penjualan vaksin flu itu cuma menguntungkan Amerika Serikat (AS), negara-negara maju, dan akan dikembangkan menjadi senjata biologi.
Kesepakatan baru dengan WHO dicapai pada 28 Maret 2007 bahwa Indonesia akan mulai mengirimkan virus dengan cara baru untuk memberikan akses vaksin terhadap negara berkembang.
Setahun kemudian, Siti merilis buku berjudul "Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung". Buku berisi mengenai konspirasi AS dan WHO dalam mengembangkan "senjata biologis" dengan menggunakan virus flu burung.
Buku itu oleh banyak kalangan dianggap membongkar konspirasi WHO dan AS. Selama lebih dari 50 tahun WHO mewajibkan virus sharing, namun ternyata banyak merugikan negara-negara miskin dan berkembang pengirim sampel virus tersebut. (irw/sho
Nila Moeloek Batal Jadi Menkes, Harus Ada Penjelasan dari Istana
Kamis, 22/10/2009 13:08 WIB
Nila Moeloek Batal Jadi Menkes, Harus Ada Penjelasan dari Istana
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Pembatalan penunjukan Nila Juwita Moeloek sebagai Menteri Kesehatan menuai komentar banyak pihak. Sebagai satu-satunya kandidat menteri yang gagal dipilih, sangat disayangkan tidak adanya penjelasan dari pihak istana.
"Paling tidak ada penjelasan dari jubir Istana, atau Sekretariat Negaralah. Kalau Presiden tidaklah, terlalu tinggi," ujar pengamat politik LIPI Lili Romli dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (22/10/2009).
Lili mengakui dirinya kaget saat mengetahui nama Menkes yang baru bukanlah Nila. Menurutnya, Nila merupakan orang yang sangat mengerti dunia kesehatan. "Saya setuju kalau Nila yang ditunjuk. Kan dulu dia mem-back up suaminya (mantan Menkes Farid Anfasa Moeloek) saat menjabat Menteri Kesehatan," ucap dia.
Menurut Lili, seharusnya ada penjelasan dari pihak Istana. Perlu dijelaskan kepada publik apa yang membuat Nila tidak lolos. Apakah kesehatan atau pengetahuan? Kalau kedua masalah itu tidak apa-apa, tapi kalau sampai ada pertimbangan politis, Lili sangat menyayangkannya.
"Kalau tidak ada pemberitahuan seperti ini kan dampak psikologisnya yang dikhawatirkan. Paling tidak yang bersangkutan diberi tahu," tuturnya.
Dikatakan dia, proses rekrutmen para menteri yang sengaja dibuat sangat terbuka dan transparan oleh SBY, mengharuskan adanya penjelasan bila ada kandidat yang tidak lolos. Kalau memang tidak ada penjelasan, mungkin untuk ke depan tidak perlu ada rekrutmen terbuka seperti ini.
"Memang ada hak prerogatif presiden, tapi proses rekrutmennya kan terbuka sekali, kalau ada yang tidak lolos pun juga harus terbuka dong. Ada penjelasan, jadi publik tahu apa tolok ukur yang lolos dan apa yang tidak," tegasnya.
Nila Moeloek Batal Jadi Menkes, Harus Ada Penjelasan dari Istana
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
"Paling tidak ada penjelasan dari jubir Istana, atau Sekretariat Negaralah. Kalau Presiden tidaklah, terlalu tinggi," ujar pengamat politik LIPI Lili Romli dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (22/10/2009).
Lili mengakui dirinya kaget saat mengetahui nama Menkes yang baru bukanlah Nila. Menurutnya, Nila merupakan orang yang sangat mengerti dunia kesehatan. "Saya setuju kalau Nila yang ditunjuk. Kan dulu dia mem-back up suaminya (mantan Menkes Farid Anfasa Moeloek) saat menjabat Menteri Kesehatan," ucap dia.
Menurut Lili, seharusnya ada penjelasan dari pihak Istana. Perlu dijelaskan kepada publik apa yang membuat Nila tidak lolos. Apakah kesehatan atau pengetahuan? Kalau kedua masalah itu tidak apa-apa, tapi kalau sampai ada pertimbangan politis, Lili sangat menyayangkannya.
"Kalau tidak ada pemberitahuan seperti ini kan dampak psikologisnya yang dikhawatirkan. Paling tidak yang bersangkutan diberi tahu," tuturnya.
Dikatakan dia, proses rekrutmen para menteri yang sengaja dibuat sangat terbuka dan transparan oleh SBY, mengharuskan adanya penjelasan bila ada kandidat yang tidak lolos. Kalau memang tidak ada penjelasan, mungkin untuk ke depan tidak perlu ada rekrutmen terbuka seperti ini.
"Memang ada hak prerogatif presiden, tapi proses rekrutmennya kan terbuka sekali, kalau ada yang tidak lolos pun juga harus terbuka dong. Ada penjelasan, jadi publik tahu apa tolok ukur yang lolos dan apa yang tidak," tegasnya.
Ketua Komisi IX DPR: Amerika Bisa Jadi di Balik Pemilihan Endang
Kamis, 22/10/2009 11:44 WIB
Ketua Komisi IX DPR: Amerika Bisa Jadi di Balik Pemilihan Endang
Reza Yunanto - detikNews
Endang R (Runggapres) Jakarta - Penunjukan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menkes mengejutkan semua pihak termasuk juga Ketua Komisi IX (Komisi Kesehatan) DPR Ribka Tjiptaning. Ribka mencium dipilihnya Endang tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat.
"Dari mulai pemilihan presiden saja AS sudah bermain. Dengan mendadaknya pemilihan menkes ini bisa jadi itu," ujar Ribka dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2009).
Ribka heran atas penunjukan Endang karena nama yang berkembang sebelumnya Siti Fadilah Supari akan diganti Nila Juwita FA Moeloek. Namun Nila ternyata gagal masuk dalam kabinet.
"Yang mengherankan katanya ada 5-6 calon yang bermasalah. Tetapi kenapa hanya Ibu Nila saja yang diganti, tetapi yang lain tidak?" kata politisi PDIP ini.
Nila ikut dalam tes di Cikeas dan RSPAD Gatot Subroto pada akhir pekan lalu. Namun pada Rabu (21/10) pagi sebelum pemilihan nama menteri diumumkan, Endang Sedyaningsih dipanggil SBY ke Cikeas dan mengikuti rentetan tes kesehatan oleh dokter-dokter RSPAD Gatot Subroto. Malamnya, Endang yang merupakan pejabat eselon II Depkes, diumumkan Presiden SBY sebagai Menkes.
Ketua Komisi IX DPR: Amerika Bisa Jadi di Balik Pemilihan Endang
Reza Yunanto - detikNews
Endang R (Runggapres)
"Dari mulai pemilihan presiden saja AS sudah bermain. Dengan mendadaknya pemilihan menkes ini bisa jadi itu," ujar Ribka dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2009).
Ribka heran atas penunjukan Endang karena nama yang berkembang sebelumnya Siti Fadilah Supari akan diganti Nila Juwita FA Moeloek. Namun Nila ternyata gagal masuk dalam kabinet.
"Yang mengherankan katanya ada 5-6 calon yang bermasalah. Tetapi kenapa hanya Ibu Nila saja yang diganti, tetapi yang lain tidak?" kata politisi PDIP ini.
Nila ikut dalam tes di Cikeas dan RSPAD Gatot Subroto pada akhir pekan lalu. Namun pada Rabu (21/10) pagi sebelum pemilihan nama menteri diumumkan, Endang Sedyaningsih dipanggil SBY ke Cikeas dan mengikuti rentetan tes kesehatan oleh dokter-dokter RSPAD Gatot Subroto. Malamnya, Endang yang merupakan pejabat eselon II Depkes, diumumkan Presiden SBY sebagai Menkes.
Wajah Menteri Kabinet IB 2
Walau kecil-kecil tapi lumayanlah buat lengkap-lengkap.
Inilah Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II
http://nasional.kompas.com
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) pukul 22.00. Berikut ini daftar menteri dan pejabat negara dalam kabinet baru yang akan menjabat pada periode tahun 2009-2014.
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) pukul 22.00. Berikut ini daftar menteri dan pejabat negara dalam kabinet baru yang akan menjabat pada periode tahun 2009-2014.
- Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
- Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
- Menko Kesra: Agung Laksono
- Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
- Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
- Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
- Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
- Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
- Menteri Perindustrian: MS Hidayat
- Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
- Menteri Pertanian: Suswono
- Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
- Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
- Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
- Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
- Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
- Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
- Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
- Menteri Agama: Suryadharma Ali
- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
- Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
- Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
- Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
- Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
- Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
- Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
- Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
- Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
- Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
- Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
- Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng
- Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
- Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
- Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Penuh Politisi
Jakarta, (tvOne)
Para politisi dari enam parpol yang berkoalisi dalam pemerintahan SBY-Boediono menguasai lebih dari 55 persen komposisi Kabinet Indonesia Bersatu II yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu malam di Istana Merdeka Jakarta.
Dari 34 orang menteri yang disebutkan Yudhoyono, menteri yang berasal dari parpol sebanyak 20 orang, dari kalangan profesional 11 orang dan tiga orang merupakan anggota tim sukses SBY.
Unsur parpol terbanyak terdiri dari Partai Demokrat sebanyak enam orang, disusul PKS empat orang, PAN tiga orang, Golkar tiga orang, PPP dua orang dan PKB dua orang.
Menteri dari Partai Demokrat yaitu Darwin Zahedy Saleh sebagai Menteri ESDM, Andi Mallarangeng Meneg Pemuda dan Olahraga, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan dan Fredy Numberi Menteri Perhubungan.
Empat orang PKS adalah Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo, Suharna Surapranata Meneg Ristek, Suswono Menteri Pertanian dan Salim Segaf Aljufri sebagai Mensos.
PAN mendapat tiga posisi, yaitu Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian, Patrialis Akbar sebagai Menkum HAM, dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan.
Golkar yang masuk sebagai partai terakhir dalam koalisi pemerintahan SBY mendapat jatah untuk Agung Laksono sebagai Menko Kesra, MS Hidayat sebagai Menteri Perindustrian dan Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
PPP mendapat dua orang, yaitu Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama dan Suharso Monoarfa sebagai Menpera. Sedangkan PKB mendapat jatah untuk Muhaimin Iskandar yang menjadi Menakertrans dan Helmi Faishal Zaini sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dari segi jumlah, menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tidak berubah dibanding kabinet sebelumnya, kecuali pos baru yang dibentuk untuk memecahkan kebuntuan birokrasi yaitu Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang dipegang Kuntoro Mangkusubroto.
Sejumlah kementerian negara mendapat tugas tambahan seperti Meneg Pemberdayaan Perempuan yang ditambah dengan perlindungan anak dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang mendapat tugas Reformasi Birokrasi.
Sepuluh orang dalam kabinet baru itu merupakan menteri-menteri lama yang sudah berada di Kabinet Indonesia Bersatu I, seperti Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, Sri Mulyani Indrawati, Mari Elka Pangestu, Djoko Kirmanto, Fredy Numberi, Jero Wacik, Purnomo Yusgiantoro, Suryadharma Ali dan Muhammad Nuh.
Masyarakat Sesalkan Taufiq Kiemas Belepotan :(
Jakarta - Pertama kali memimpin sidang MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wapres membuat Taufiq Kiemas grogi. Salah sebut nama dan jabatan orang penting di negeri ini pun terjadi. Kejadian ini sangat disayangkan oleh masyarakat, ke depan tidak boleh terulang, harus diperbaiki.
"Seharusnya tidak boleh banyak salah, apalagi dalam pelantikan presiden," ujar salah seorang karyawan swasta Willy kepada detikcom, Rabu (21/10/2009).
Menurut Willy, ke depan siapa saja yang akan menjadi Ketua MPR, sebaiknya benar-benar mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum memimpin sidang, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. "Harus diperbaiki," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Muni, wanita yang bekerja sebagai editing di sebuah perusahaan swasta ini sangat menyayangkan sekelas Ketua MPR belepon saat memimpin sidang pelantikan Presiden dan wapres. "Pakai teks kok masih salah," tegasnya.
Senada dengan pernyataan sebelumnya, Darma mahasiswa yang baru saja menyelesaikan kuliahnya menilai belepotannya Taufiq Kiemas saat pelantikan sangat tidak profesional. Sekelas Ketua MPR disaksikan masyarakat luas seharusnya sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum pelantikan.
"Ketua MPR kan intelek, masa banyak salah pelantikan," katanya.
Bobo, pengamen di kawasan Cikini, Jakarta Pusat mengaku sempat menonton pelantikan Presiden dan Wapres. Sangat disayangkan pelantikan 5 tahun sekali tidak berjalan lancar karena Ketua MPR belepotan memimpin sidang.
"Masa orang besar banyak salah saat pelantikan," sesalnya.
Pada saat pelantikan Presiden dan Wapres Selasa (19/10/2009) Tauifiq Kiemas banyak melakukan kesalahan, misalnya TK salah menyebut BJ Habibie sebagai mantan wapres ketiga, seharusnya mantan presiden ketiga. Mendengar itu, Habibie yang duduk di kursi hadirin tampak tersenyum lebar.
Selain itu TK tampak salah ucap saat membaca 'contekan' dalam sidang MPR. Menjelang penutupan sidang MPR, TK kembali kurang pas menyebut nama SBY. Dia hanya menyebut Dr Susilo Yudhoyono. 'Bambang' tak diucapkan TK.
Saat dikonfirmasi suami Megawati ini mengaku hanya mengingat nama Susilo Bambang Yudhoyono dengan sebutan SBY. "Oh, di otak saya cuma SBY, SBY," ujar TK usai sidang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR.
Amin Rais: Indonesia Buktikan Islam Selaras dengan Demokrasi
"Bahkan Indonesia sudah memasuki fase pemilihan untuk gubernur, bupati atau wali kota secara langsung oleh rakyat," ujar Amin Rais dalam kuliah umumnya bertemakan "Islam and Democracy: Indonesian Perspective and Experience" di Bratislava, Slovakia, Selasa.
Sekretaris Satu Bidang Media KBRI Bratislava Wanton Saragih Sid kepada koresponden Antara London, Rabu mengatakan kuliah umum yang diselenggarakan KBRI Bratislava bekerja sama dengan Universitas Ekonomi Bratislava, Slovakia.
Kuliah umum itu dihadiri pula Duta Besar Harsja Joesoef dan diplomat dari perwakilan asing negara sahabat, Friends of Indonesia, pemerhati Islam dan demokrasi serta sekitar 300 mahasiswa dari Universitas Ekonomi dan Universitas Comunius, yang merupakan universitas terkemuka di Slovakia.
Amin Rais mengatakan hal tersebut menjadi fenomena di kalangan pengamat politik, karena secara jelas Indonesia dapat menjadi rujukan untuk menjawab adanya keraguan beberapa kalangan sebelumnya bahwa Islam dapat selaras dengan demokrasi.
Demokrasi di Indonesia saat ini sudah melalui proses dan pengalaman yang panjang dari penerapan demokrasi parlementer pada awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin hingga sistem demokrasi saat ini dimana Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara.
Demokrasi saat ini sejalan dengan gagasan para pendiri bangsa dan adanya toleransi dari mayoritas muslim pada masa pembentukan Negara Kesatuan RI untuk memilih demokrasi sebagai sistem politik yang cocok bagi Indonesia.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Slovakia, Harsha E. Joesoef menyatakan bahwa dengan kegiatan itu Indonesia ingin berbagi pengalaman dengan negara-negara sahabat mengenai pelaksanaan dan kehidupan demokrasi di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Para mahasiswa semakin antusias mengikuti jalannya kuliah umum ketika Duta Besar Harsha menyatakan menyediakan empat souvenir khas Indonesia bagi empat penanya pertama.
Wanton Saragih Sid mengatakan kegiatan kuliah umum Prof. Dr. Amin Rais di Slovakia untuk mengawali rangkaian kunjungan ke beberapa negara Eropa khususnya di Austrian Academy of Sciences dan Vienna University, Wina, Austria dan Jerman.
Usai kuliah umum, KBRI Bratislava menampilkan pagelaran berupa tarian dan presentasi makanan Indonesia seperti bakmi goreng, nasi goreng dan kue-kue jajan pasar sebagai penutup acara, demikian Wanton Saragih Sid.(*)
Malam Ini, Tujuh Anggota BPK Ditetapkan
Liputan 6
DPR bakal menetapkan tujuh pengganti anggota BPK yang pensiun. Mereka terpilih setelah mengikuti proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR.
DPR bakal menetapkan tujuh pengganti anggota BPK yang pensiun. Mereka terpilih setelah mengikuti proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR.
Penyelamatan Bank Century Diduga Melibatkan Mantan Gubernur BI Boediono Ubah Regulasi, DPR Endus Persekongkolan
Jawa Pos
JAKARTA - Satu demi satu fakta mengenai kasus Bank Century diungkap anggota DPR. Yang terbaru, fakta itu mengarah kepada persekongkolan dalam penyelamatan Bank Century yang diduga melibatkan mantan gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga wakil presiden terpilih Boediono.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP Habil Marati menyebutkan, salah satu fakta yang ditemukan adalah rangkaian pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century. ''Sebetulnya, surat likuidasi Bank Century sudah siap diteken Bu Siti Fadjriah, tapi kemudian dijegal,'' ujar Habil di gedung DPR kemarin (10/9).
Siti Fadjriah adalah mantan deputi Gubernur BI bidang pengawasan yang saat itu memegang komando pengawasan perbankan di Indonesia.
Menurut Habil, keputusan untuk melikuidasi Bank Century tersebut dihambat manajemen BI, termasuk gubernur BI saat itu, Boediono. ''Karena itu, sekarang Bu Fadjriah stroke,'' katanya.
Fakta lain yang menurut Habil merupakan persekongkolan penyelamatan Bank Century adalah keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/31/2008 yang diteken Boediono pada 18 November, beberapa hari sebelum Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal dan harus diselamatkan karena dinilai berpotensi sistemis.
Dalam PBI yang baru tersebut, BI mengubah aturan mengenai ketentuan bagi bank untuk bisa mengakses fasilitas pembiayaan darurat (FPD) dari CAR minimal 8 persen menjadi hanya 5 persen. ''Akibat perubahan aturan itu, Bank Century bisa mendapatkan kucuran dana. Nah, mengapa ada perubahan aturan. Apa ini hanya untuk menyelamatkan Bank Century? Inilah yang harus diungkap,'' tegasnya.
Beberapa informasi menyebutkan, Bank Century sudah mendapat akses dana dari BI sekitar Rp 600 miliar. Habil menilai, praktik manipulasi tersebut harus menjadi objek audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lalu, apa rekomendasi DPR kepada pemerintah, khususnya Presiden SBY, karena pelanggaran itu diduga melibatkan Boediono yang juga wakil presiden terpilih? ''Wah, saya kira presiden juga sudah tahu soal ini,'' ujarnya.
Sebelumnya, komentar Wapres Jusuf Kalla soal Bank Century sempat membuat suasana makin panas. JK menyebutkan, kasus Bank Century itu jika terus diungkap akan merembet ke mana-mana. Dugaan lain adanya persekongkolan dalam rangkaian kasus Bank Century diungkap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Rizal Djalil.
Sebelumnya, Rizal adalah anggota komisi XI. Namun, karena mencalonkan diri sebagai anggota BPK dan mengikuti proses seleksi, dia pindah ke komisi lain. Rizal menyoroti proses audit investigatif BPK dalam kasus Bank Century.
Menurut Rizal, audit terhadap Bank Century sudah mulai dilakukan sejak Juli 2009. ''Seharusnya, audit ini bisa selesai dalam waktu dua minggu. Jadi, patut dipertanyakan mengapa hingga kini pun belum ada hasilnya,'' katanya.
Yang mencurigakan, lanjut Rizal, pihaknya mendapat informasi bahwa para auditor BPK yang mengaudit kasus Bank Century sejak awal kini diganti. ''Nah, mengapa mereka diganti? BPK tidak boleh hanya meminta pihak lain untuk transparan. Tapi, BPK sendiri juga harus transparan terlebih dahulu,'' ujarnya.
Di satu sisi, KPK juga tengah mempelajari dugaan keterlibatan petinggi Polri yang diduga berinisial SD dalam penanganan kasus Bank Century. Kapolri mempersilakan KPK memeriksa anak buahnya. ''Silakan saja kalau memang nanti ada. Seharusnya tidak ada masalah,'' kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, kemarin.
Siapa perwira berinisial SD tersebut, KPK belum mau membuka mulut. Tapi, santer disebutkan bahwa dia adalah Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji.
Namun, sebaliknya, mantan Kapolda Jawa Barat itu dalam suatu kesempatan justru menyebutkan bahwa Polri malah mampu menyelamatkan uang Rp 13 triliun dalam kasus tersebut.
Memang, Susno juga pernah mengaku bahwa dirinya disadap oleh lembaga penegak hukum. Meskipun, dia tidak pernah mengungkapkan nama lembaganya. Diduga, lembaga itu KPK. Penyadapan itu, menurut informasi, terkait dugaan dua surat Susno yang memuluskan upaya pencairan dana USD 18 juta milik Boedi Sampoerna di Bank Century.
Kemarin Susno yang dimintai konfirmasi soal penyebutan inisial SD itu malah mempersilakan untuk menanyakan kepada pihak yang menyebutkan. ''Tanya saja kepada yang menyebutkan,'' jelas Susno via SMS kepada wartawan kemarin. Dia juga menolak berkomentar bila nanti dirinya diklarifikasi oleh KPK. ''Tanya saja kepada yang punya rencana untuk itu,'' terangnya. (owi/sof/rdl/iro)
JAKARTA - Satu demi satu fakta mengenai kasus Bank Century diungkap anggota DPR. Yang terbaru, fakta itu mengarah kepada persekongkolan dalam penyelamatan Bank Century yang diduga melibatkan mantan gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga wakil presiden terpilih Boediono.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP Habil Marati menyebutkan, salah satu fakta yang ditemukan adalah rangkaian pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century. ''Sebetulnya, surat likuidasi Bank Century sudah siap diteken Bu Siti Fadjriah, tapi kemudian dijegal,'' ujar Habil di gedung DPR kemarin (10/9).
Siti Fadjriah adalah mantan deputi Gubernur BI bidang pengawasan yang saat itu memegang komando pengawasan perbankan di Indonesia.
Menurut Habil, keputusan untuk melikuidasi Bank Century tersebut dihambat manajemen BI, termasuk gubernur BI saat itu, Boediono. ''Karena itu, sekarang Bu Fadjriah stroke,'' katanya.
Fakta lain yang menurut Habil merupakan persekongkolan penyelamatan Bank Century adalah keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/31/2008 yang diteken Boediono pada 18 November, beberapa hari sebelum Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal dan harus diselamatkan karena dinilai berpotensi sistemis.
Dalam PBI yang baru tersebut, BI mengubah aturan mengenai ketentuan bagi bank untuk bisa mengakses fasilitas pembiayaan darurat (FPD) dari CAR minimal 8 persen menjadi hanya 5 persen. ''Akibat perubahan aturan itu, Bank Century bisa mendapatkan kucuran dana. Nah, mengapa ada perubahan aturan. Apa ini hanya untuk menyelamatkan Bank Century? Inilah yang harus diungkap,'' tegasnya.
Beberapa informasi menyebutkan, Bank Century sudah mendapat akses dana dari BI sekitar Rp 600 miliar. Habil menilai, praktik manipulasi tersebut harus menjadi objek audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lalu, apa rekomendasi DPR kepada pemerintah, khususnya Presiden SBY, karena pelanggaran itu diduga melibatkan Boediono yang juga wakil presiden terpilih? ''Wah, saya kira presiden juga sudah tahu soal ini,'' ujarnya.
Sebelumnya, komentar Wapres Jusuf Kalla soal Bank Century sempat membuat suasana makin panas. JK menyebutkan, kasus Bank Century itu jika terus diungkap akan merembet ke mana-mana. Dugaan lain adanya persekongkolan dalam rangkaian kasus Bank Century diungkap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Rizal Djalil.
Sebelumnya, Rizal adalah anggota komisi XI. Namun, karena mencalonkan diri sebagai anggota BPK dan mengikuti proses seleksi, dia pindah ke komisi lain. Rizal menyoroti proses audit investigatif BPK dalam kasus Bank Century.
Menurut Rizal, audit terhadap Bank Century sudah mulai dilakukan sejak Juli 2009. ''Seharusnya, audit ini bisa selesai dalam waktu dua minggu. Jadi, patut dipertanyakan mengapa hingga kini pun belum ada hasilnya,'' katanya.
Yang mencurigakan, lanjut Rizal, pihaknya mendapat informasi bahwa para auditor BPK yang mengaudit kasus Bank Century sejak awal kini diganti. ''Nah, mengapa mereka diganti? BPK tidak boleh hanya meminta pihak lain untuk transparan. Tapi, BPK sendiri juga harus transparan terlebih dahulu,'' ujarnya.
Di satu sisi, KPK juga tengah mempelajari dugaan keterlibatan petinggi Polri yang diduga berinisial SD dalam penanganan kasus Bank Century. Kapolri mempersilakan KPK memeriksa anak buahnya. ''Silakan saja kalau memang nanti ada. Seharusnya tidak ada masalah,'' kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, kemarin.
Siapa perwira berinisial SD tersebut, KPK belum mau membuka mulut. Tapi, santer disebutkan bahwa dia adalah Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji.
Namun, sebaliknya, mantan Kapolda Jawa Barat itu dalam suatu kesempatan justru menyebutkan bahwa Polri malah mampu menyelamatkan uang Rp 13 triliun dalam kasus tersebut.
Memang, Susno juga pernah mengaku bahwa dirinya disadap oleh lembaga penegak hukum. Meskipun, dia tidak pernah mengungkapkan nama lembaganya. Diduga, lembaga itu KPK. Penyadapan itu, menurut informasi, terkait dugaan dua surat Susno yang memuluskan upaya pencairan dana USD 18 juta milik Boedi Sampoerna di Bank Century.
Kemarin Susno yang dimintai konfirmasi soal penyebutan inisial SD itu malah mempersilakan untuk menanyakan kepada pihak yang menyebutkan. ''Tanya saja kepada yang menyebutkan,'' jelas Susno via SMS kepada wartawan kemarin. Dia juga menolak berkomentar bila nanti dirinya diklarifikasi oleh KPK. ''Tanya saja kepada yang punya rencana untuk itu,'' terangnya. (owi/sof/rdl/iro)
Subscribe to:
Posts (Atom)