clipped from pemilu.antara.co.id07/01/09 22:24
Sutiyoso: Militer Indonesia Seharusnya Kecil dan Profesional
Jakarta (ANTARA News) - Capres dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso mempunyai obsesi hadirnya sosok militer Indonesia yang jumlahnya kecil tapi memiliki profesionalisme dan mobilitas tinggi serta dilengkapi persenjataan canggih.
"Seharusnya kita punya postur TNI yang kecil saja tapi profesional, punya mobilitas tinggi dan dilengkapi persenjataan yang modern," katanya saat berbicara dalam "Forum PPP Mendengar" di Kantor DPP PPP Jakarta, Rabu malam.
Menurut mantan Gubernur DKI selama dua periode itu, tentara Indonesia saat ini mobilitasnya rendah karena sarana pendukungnya seperti alat angkut personel yang digunakan sudah sangat ketinggalan zaman.
Kerapuhan kekuatan militer itu, ujarnya lagi, sangat diketahui militer negara tetangga sehingga bangsa Indonesia terus dilecehkan.
"Termasuk pula kita sering dilecehkan oleh tetangga kemarin sore, Timor Leste," katanya.
Lebih lanjut Sutiyoso yang juga purnawirawan Letnan Jenderal itu mengatakan bahwa konsekuensi dari sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang dianut Indonesia itu seharusnya merujuk pada postur militer yang jumlahnya kecil, tapi profesional dan terlatih dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.
Terkait dengan perlengkapan militer yang seharusnya terus dimodernisasi, Sutiyoso menghendaki agar berbagai industri strategis sebagai pendukung utama militer terus dihidupkan.
Pada bagian lain, Sutiyoso menegaskan bahwa negara ini sarat masalah dan karenanya diperlukan nyali yang besar untuk membereskan berbagai masalah itu dengan terobosan baru.
"Kalau hanya langkah yang normatif atau konvensional saja, tidak akan ada perubahan buat bangsa ini," ujarnya.
Soal demokratisasi, Bang Yos berpendapat bahwa gubernur itu sebaiknya dipilih saja oleh DPRD setelah praktik pilkada langsung lebih banyak kerugian dari pada manfaatnya.
Selain itu, dengan kembali pemilihan lewat DPRD juga akan menghemat biaya besar.
Jadi, katanya lagi, DPRD mengajukan lima cagub kepada pemerintah untuk dipilih karena gubernur itu seharusnya adalah wakil pemerintah pusat di daerah-daerah.
"Sekarang ini pemerintah mengundang gubernur atau bupati, tetapi mereka pada tidak datang," katanya.
Sementara itu salah panelis Prof Tjipta Lesmana mengkritik PPP yang seharusnya dengan potensi besar yang dimilikinya, partai berlambang Kabah itu seharusnya tampil dengan capresnya sendiri.
PPP, ujarnya, mempunyai modal yang cukup bagus. "Tetapi Suryadharma tampaknya sudah menggembok pintu PPP dengan hanya mendengar capres dari partai-partai lain," katanya.(*)
Baca Juga
