Usulan Nama Gelora SBY Terkait Koalisi

SBY Lantik Para Wakil Menteri

Din akan Terus Melawan Kebohongan SBY

Minggu, 30/01/2011 | 22:55 WIB
Brebes - Ketua umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menegaskan, dirinya akan terus konsisten melanjutkan gerakan melawan kebohongan yang dilakukan Presiden SBY.

“Meski ada reaksi dari sekelompok masyarakat yang menamakan Gerakan Massa Anti Din Samsudin yang disingkat GADIS, kami akan terus melakukan pertemuan tokoh lintas agama untuk membahas tentang kebohongan pemerintah, dan membahas berbagai kasus korupsi,” kata Din di sela-sela Musyawarah Daerah (Musda) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, di Pondok Pesantren (Ponpes) SMK Muhammadiyah Wanasari, Kabupaten Brebes (Jateng), Minggu (30/1).

Din juga menyayangkan munculnya gerakan massa anti dirinya. Din mengaku bersedih dan menyayangkan sikap pemerintah dan pendukungnya, yang dinilai mengalihkan persoalan dari substansi kepada persoalan-persoalan yang sangat tidak substansi, bahkan bernada personal.

“Gerakan tokoh lintas agama adalah gerakan moral untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan bangsa, dan diharapkan pesan-pesan moral dari para tokoh agama tersebut walaupun menyentuh persoalan-persoalan politik kebangsaan, bisa disikapi terutama dengan memperhatikan substansinya,” kata Din.

Pada bagian lain, Din mengungkapkan, pemerintah telah gagal dalam mengusut kasus mafia pajak dan hukum Gayus Tambunan. Menurut Din, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus merealisasikan 12 butir hasil pertemuan dengan tokoh lintas agama beberapa waktu silam. (Py)-jakartapress

Gambar: From the album:
Daniel Joko Suwanto's Photos Mimbar Rakyat 28 Januari 2011 by Suara Rakyat

• Din akan Terus Melawan Kebohongan SBY

• cahPamulang: Din akan Terus Melawan Kebohongan SBY

Radio Nederland: SBY Sedang Terjepit dan Ketakutan Digulingkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menaikkan gaji dan remunerasi anggota TNI dan Polri setiap tahun. Demikian disampaikan presiden dalam Rapim TNI dan Polri di Jakarta, Jumat (21/1). Hal itu dilakukan karena SBY sedang terjepit dan ketakutan digulingkan, demikian siaran Radio Nederland akhir pekan ini. Ulasan tersebut menjadi salah satu topik popular di radio Belanda tersebut.

SBY sebelumnya sudah pernah menjanjikan hal ini, tapi belum terlaksana sampai sekarang. Lalu, kenapa tiba-tiba presiden menyampaikan kembali janji ini? Apakah kebijakan ini berkaitan dengan semakin menurunnya dukungan terhadap pemerintahan pimpinan SBY? Radio Nederland Wereldomroep mewawancarai pakar militer Indro Tjahjono.

"SBY berupaya merayu tentara," demikian pendapat Indro Tjahjono menanggapi pernyataan SBY tersebut. Pengarang buku Indonesia di Bawah Sepatu Lars, 65 ini berpendapat SBY saat ini sedang terjepit. Di satu sisi, Polri yang selama ini menjadi "teman dekat" SBY tidak bisa diandalkan lagi. Korupsi dan berbagai skandal lainnya merusak citra kepolisian Indonesia.

Di sisi lain, SBY menghadapi ancaman kehilangan dukungan politik dari partai-partai politik. Menurut Indro Tjahjono, keputusan menaikkan gaji dan remunerasi anggota TNI bisa dilihat sebagai upaya SBY untuk mencari dukungan politik dari pihak militer untuk menghindari jatuhnya pemerintahan sebelum pemilu mendatang.

Indro Tjahjono menjelaskan saat ini sudah mulai keluar kritik terhadap SBY yang dikeluarkan oleh para jendral. Banyak yang perpendapat kebijakan SBY ini mencederai rakyat.

"Baru saja kemarin, salah satu tokoh militer oposisi yang terkenal, Jenderal Tyasno Sudarto, menyatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekuasaan SBY saat ini. Kalau bisa SBY diganti atau diturunkan," kata Indro Tjahjono. Hal ini membuat SBY khawatir, karena selama ini ia berjauhan dengan militer dan lebih dekat dengan polisi. "Menaikkan gaji dan remunerasi ini dalam kata-kata politik bisa dibilang menyuap tentara agar lebih royal pada SBY," jelas Indro Tjahjono.

Menurut Indro Tjahjono, ketakutan terbesar SBY saat ini adalah kalau dia sampai digulingkan oleh partai-partai politik dan anggota DPR. Saat ini persyaratan pemakzulan presiden lebih sederhana sehingga partai-partai politik bisa lebih gampang menjatuhkan SBY. Tjahjono melanjutkan, "Jalan satu-satunya bagi SBY untuk menghindari pemakzulan sebelum 2014 (pelaksaan pemilu, red) adalah meminta TNI untuk ikut berada di belakangnya."

Indro Tjahjono melihat langkah yang diambil SBY ini sebagai pertanda ia sudah ketakutan, panik karena kinerja pemerintahannya begitu jelek. SBY sangat takut terjadi pemakzulan. "Tapi saya khawatir TNI sekarang sudah lebih lemah dukungannya terhadap SBY. Jadi, menurut saya langkah SBY ini sudah terlambat," tandas Indro Tjahjono. (rimanews.com)

• Radio Nederland: SBY Sedang Terjepit dan Ketakutan Digulingkan | Blog Berita Indonesia | Wandi News Online

Inilah Profil SBY 'Jenderal yang Berpikir'

 

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang tahun hari ini, Kamis (9/9). Presiden ke-6 Republik Indonesia ini genap berusia 61 tahun.

INILAH.COM

SBY merupakan Presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung. Lulusan terbaik Akabri (1973) yang dijuluki ‘Jenderal yang Berpikir’ ini berenampilan tenang, berwibawa serta bertutur kata bermakna dan sistematis.
Dia menyerap aspirasi dan suara hati nurani rakyat yang menginginkan perubahan yang menjadi kunci kemenangannya dalam Pemilu Presiden putaran II pada 20 September 2004.
Berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, paduan dwitunggal ini menawarkan program memberikan rasa aman, adil dan sejahtera kepada rakyat.
Pasangan ini meraih suara mayoritas rakyat Indonesia (hitungan sementara 61 persen), mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri – KH Hasyim Muzadi.
Popularitas dengan penampilan yang tenang dan berwibawa serta tutur kata yang bermakna dan sistematis telah mengantarkan SBY pada posisi puncak kepemimpinan nasional.
Penampilan publiknya mulai menonjol sejak menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI (1998-1999) dan semakin berkibar saat menjabat Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid) dan Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri).
Ketika reformasi mulai bergulir, SBY masih menjabat Kaster ABRI. Pada awal reformasi itu, TNI dihujat habis-habisan.
Pada saat itu, sosok SBY semakin menonjol sebagai seorang Jenderal yang Berpikir. Ia memahami pikiran yang berkembang di masyarakat dan tidak membela secara buta institusinya.
Banyak orang mulai tertarik pada sosok militer yang satu ini. Pada saat institusi TNI dan oknum-oknum militernya dibenci dan dihujat, sosok SBY malah mencuat bagai butiran permata di atas lumpur. Hampir sama dengan pengalaman Jenderal Soeharto, ketika enam jenderal TNI diculik dalam peristiwa G-30-S/PKI, ‘the smiling general’ itu berhasil tampil sebagai ‘penyelamat negeri’ dan memimpin republik selama 32 tahun. [bersambung/bar]

Kolonel Ajie - Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan

http://mejazem.blogspot.com/2010/09/inilah-kritik-kepada-presiden-itu.html


Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan

Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan.

Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.

Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.

Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.

Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.

Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.

Quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?

Keberanian

Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.

Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.

Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.

Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?

Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?

Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).

Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan), artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini.

Demokrat: 'Serang' SBY Jangan Pakai TNI Aktif

VIVAnews


VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mensinyalir tulisan kritik yang disampaikan Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak dibuat seorang diri.

Anas menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan tentara aktif. Maka itu, Anas mengimbau agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu jangan menunggangi tentara aktif untuk menyerang Ketua Dewan Pembinanya.

"Inilah yang tidak sehat. Kalau ada yang mau mengkritik dan menyerang SBY tidaklah perlu menggunakan pion oknum tentara aktif," kata Anas Urbaningrum dalam keterangan kepada VIVAnews, Rabu 8 September 2010.

Anas menilai, patut diduga bahwa yang dilakukan Kolonel Adjie adalah pion dari percaturan politik yang lebih serius. "Akan menjadi preseden politik yang buruk terhadap disiplin tentara," sesal Anas.

Menurut Anas, tulisan kritik yang dimuat dalam rubrik Opini Harian Kompas edisi Senin 6 September lalu itu juga merusak bangunan relasi demokratis antara tentara dan politik.

Dalang dari pembuat tulisan kritik berjudul "Pemimpin, Keberanian dan Perubahan" itu sudah memanfaatkan oknum tentara aktif. "Supremasi demokrasi akan terganggu dengan kasus-kasus seperti ini," ungkap mantan ketua umum Pengurus Besar HMI ini. (adi)

Ada Masalah Serius di Dalam Tubuh TNI?

VIVAnews


VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kritik yang dilayangkan Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan satu gejala. Yakni, ada masalah krusial di dalam tubuh TNI.

"Bahwa ada persoalan serius dalam ketentaraan kita. Ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan kita, yang menyebabkan kelompok-kelompok kritis ini menjadi muncul," kata Ahmad Muzani yang juga anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 7 September 2010.

Bagi Ahmad Muzani, bila pemerintah tidak segera menuntaskan persoalan serius di dalam tubuh TNI maka masalah itu akan terus menumpuk. Karena itu pemerintah diminta segera menuntaskan kasus ini dengan baik.

"Saya meminta kepada Panglima TNI yang baru, Menteri Pertahanan, termasuk Presiden, untuk mengatasinya," kata dia.

Menurut Ahmad Muzani, persoalan ini menjadi penting karena si penulis kritik itu adalah anggota TNI aktif yang mengritik langsung panglima tertingginya, Presiden.

"Tentara itu punya kode etik. Salah satu tolak ukurnya adalah loyalitas. Memang dari sisi ini, tidak tepat seorang tentara aktif mengritik tajam panglima tertingginya," ujar dia.

Kritik yang disampaikan Kolonel Adjie itu dimuat dalam Opini harian Kompas edisi Senin 6 September 2010. TNI AU sudah memberikan teguran dan tanggapan atas tulisan berjudul "Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan" itu. Istana Presiden tidak menanggapi kritikan Adjie Suradji.

Markas Besar TNI menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tulisan kritik Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada TNI Angkatan Udara.

"Urusan pembinaan personel termasuk apabila ada pelanggaran hukum, sepenuhnya diserahkan kepada Mabes Angkatan/sesuai Matra sebagai induk pembina untuk diproses lebih lanjut," kata Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI, Kolonel Prakoso, kepada VIVAnews, pagi tadi. (kd)

Tulisan Kolonel Adjie, Ini Tanggapan Ruhut

VIVAnews -

VIVAnews - Tulisan Kolonel Adjie Suradji di Harian Kompas banyak mendapat tanggapan. Tulisan yang berjudul Pemimpin, Keberanian dan Perubahan itu dianggap menyentil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang adalah panglima tertinggi TNI. Adjie dituduh melanggar sebab dia mestinya taat pada kelaziman militer, untuk tidak secuilpun mengkritik sang panglima.
Tapi banyak juga yang mendukung dan memuji tulisan Adjie itu. Jarang-jarang militer yang cerdas sanggup menyampaikan pikiran secara terbuka dan di media massa pula. Dengan publikasi itu, Adjie bersedia didebat.
Serangan paling sengit memang datang dari orang-orang disekitar Presiden SBY. Tapi umumnya serangan mereka bukan soal substansi tulisan itu, tapi soal Adjie yang dianggap melanggar kepatutan militer itu.
Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, misalnya, menyebutkan bahwa kritikan anggota TNI aktif itu tidak ada kaitannya dengan demokrasi. "Ini sama sekali tidak mencederai demokrasi. Tidak ada hubungannya," kata Ruhut Sitompul yang juga Ketua Divisi Partai Demokrat bidang Hubungan Masyarakat dalam perbincangan kepada VIVAnews, Rabu 8 September 2010.

Jika banyak kalangan menyesalkan sanksi disiplin kepada Adjie-- yang sudah diperhitungkan oleh Kolonel Adjie sebelum menulis dan bahkan bersedia dipecat--Ruhut menegaskan bahwa pemberian teguran sangat pantas sebagai bagian penegakkan disiplin dalam militer.
Anggota TNI dan Polri, kata Ruhut,berbeda dengan masyarakat umum, sebab mereka terikat aturan sapta marga dan sumpah prajurit. Ruhut pun tak segan-segan memberikan sebutan untuk Kolonel Adjie. "Itu, seorang Kolonel Kutu Kupret, apa dia tidak sadar sebagai anggota TNI?" tegas Ruhut yang sedang berada di Kairo, Mesir ini.

Anas Urbaningrum: Kolonel Adjie Tidak Sendiri

VIVAnews -


VIVAnews - Partai Demokrat menilai ada misi tersendiri di balik tulisan kritik Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada panglima tertinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adjie disinyalir tidak sendiri.

"Saya menilai bahwa Kolonel Adjie tidak spontan, dan tidak sendiri," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada VIVAnews, Rabu 8 September 2010.

Anas mensinyalir ada skenario politik berada di balik tulisan kritik yang dimuat dalam rubrik Opini harian Kompas edisi Senin 6 September 2010 itu. Targetnya, kata Anas, delegitimasi Presiden SBY dan pemerintah.

"Patut diduga bahwa yang bersangkutan adalah pion dari percaturan politik yang lebih serius," kata mantan Ketua Fraksi Demokrat ini. Maka itu, Anas melihat ada aroma tidak sehat di balik tulisan kritikan berjudul "Pemimpin, Keberanian dan Perubahan" itu.

Semalam, Presiden SBY menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap kritik. Namun, SBY minta agar kritik terhadapnya disampaikan secara proporsional.

"Kritik kalau proporsional, dan benar tentunya laksana obat," kata SBY saat buka puasa bersama Majelis Dzikir di kediaman pribadi, Puri Cikeas, Bogor, semalam.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengaku menyesalkan adanya berbagai kritik dan kecaman terhadap pemerintah yang ia nilai justru tidak membuahkan apapun untuk perubahan. "Saling salah-menyalahkan, mengecam, mengritik, tidak akan menghasilkan apa-apa," katanya.

TNI Angkatan Udara sendiri sudah melakukan teguran kepada Kolonel Adjie Suradji. Adjie kini juga sedang tersandung kasus dugaan korupsi yang masih berlangsung di peradilan militer.

Ketika Mendengar Pidato SBY

KOMPAS.com

Hubungan baik Indonesia dengan Singapura tetap terjaga setelah hukuman mati terhadap dua personel KKO dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1968. Bahkan, pada tanggal 28 Mei 1973 Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menaburkan bunga pada makam Usman dan Harun di Jakarta. Usman dan Harun adalah dua personel KKO yang dihukum mati.

KOMPAS.com - Ketika mendengar pidato yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9), banyak kalangan yang kecewa. Selain agak terlambat, Presiden pun dianggap bersikap terlalu lembek terhadap Malaysia.

Dalam pidatonya, Presiden mengatakan, ia turut merasakan keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga mengajak masyarakat untuk menjauhi tindakan berlebihan, termasuk aksi kekerasan yang hanya akan menambah masalah yang ada.

Menurut Presiden, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Ditekankan oleh Presiden bahwa pemerintah sangat memahami kepentingan itu dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga serta menegakkannya.

”Namun, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah,” ujarnya.

Presiden juga menyinggung banyak hal lain dalam pidatonya. Akan tetapi, apa pun alasan yang dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono dalam pidatonya, pada intinya adalah ia menegaskan bahwa ia menempatkan hubungan baik dengan Malaysia sebagai hal yang penting.

Oleh karena itu, persoalan yang terjadi dengan Malaysia pada saat ini harus dijaga agar tidak sampai mengganggu hubungan baik kedua negara.

Situasi yang hampir sama

Situasi yang dialami oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat ini, hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh Presiden Soeharto dengan Singapura pada tahun 1968 atau 42 tahun silam. Pada saat itu Singapura memutuskan akan menghukum mati dua personel Korps Komando (KKO), yakni Usman bin Moh Ali dan Harun bin Said, yang tertangkap di negara itu.

Berbagai kalangan di Indonesia, terutama KKO (kini Korps Marinir), langsung bereaksi dengan sangat keras. Namun, Presiden Soeharto langsung maju ke depan dan mengambil kendali.

Soeharto secara terbuka meminta kepada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew untuk memberikan keringanan hukuman kepada kedua personel KKO itu. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Singapura. Menurut pemerintah negara pulau itu, kedua personel KKO tersebut melakukan kegiatan mata-mata serta subversi, dan ancaman hukumannya adalah hukuman mati dengan cara digantung.

Penolakan Singapura itu membuat berbagai kalangan di Indonesia geram dan mendorong pemerintah untuk menyerang Singapura. Dan, dorongan itu menjadi semakin besar ketika pada 17 Oktober 1968 pukul 06.00 Singapura akhirnya melaksanakan hukuman mati tersebut.

Kepulangan jenazah kedua personel KKO itu ke Tanah Air disambut secara besar-besaran dan menjadikan kegeraman terhadap Singapura seperti mendapatkan amunisi, bagai api disiram dengan bensin.

Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Singapura meningkat hingga ke titik yang terburuk. Kedutaan Besar Singapura di Jakarta yang terletak di Jalan Indramayu Nomor 28 (waktu itu) diserbu dan dirusak oleh massa mahasiswa dan pemuda. Demikian juga tempat tinggal staf Kedutaan Besar Singapura di Jalan Maluku Nomor 27 dan Jalan Jambu Nomor 15.

Akan tetapi, pada saat itu, Presiden Soeharto tetap menanggapi hukuman mati terhadap dua personel KKO itu dengan kepala dingin dan memilih untuk tidak memenuhi dorongan dari berbagai kalangan untuk menyerang Singapura.

ASEAN, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, baru didirikan satu tahun sebelumnya, 8 Agustus 1967. Dan, salah satu tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, makmur, dan bebas dari campur tangan kekuatan asing dari luar kawasan.

Melalui ASEAN, Presiden Soeharto ingin menghapuskan citra ekspansionis yang melekat pada Indonesia sebagai akibat dari kebijakan ”Ganyang Malaysia” yang digagas oleh Presiden Soekarno.

Dengan bergabungnya Indonesia di ASEAN, Presiden Soeharto ingin menunjukkan kepada negara-negara tetangganya bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai.

Ketegangan dengan Singapura itu menjadi ujian bagi Indonesia untuk membuktikan diri kepada negara-negara tetangganya bahwa Indonesia benar-benar sudah berubah.

Pada tahun 1960-an negara-negara tetangga, yang dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk sangat kecil, merasa sangat khawatir dengan Indonesia, tetangga raksasanya. Belum lagi, pada masa itu Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang terkuat di Asia Tenggara.

Kekhawatiran terhadap Indonesia membuat negara-negara tetangga meminta perlindungan kepada kekuatan-kekuatan asing dari luar kawasan, yang pada masa itu hadir di kawasan.

Dalam kaitan itulah, cara Indonesia menangani ketegangan dengan Singapura itu akan berpengaruh besar terhadap bagaimana negara-negara tetangga kecil itu melihat (mempersepsikan) Indonesia.

Presiden Soeharto sangat memahami situasi itu. Itulah sebabnya Soeharto memilih untuk menghindari perang dan menyelesaikan persoalan dengan Singapura melalui jalur-jalur diplomatik.

Berkat kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Soeharto itulah citra Indonesia yang ekspansionis berangsur- angsur hilang tak berbekas.

Dalam 30 tahun terakhir bisa dikatakan bahwa kawasan Asia Tenggara telah berkembang menjadi kawasan yang damai, makmur, dan bebas dari kekuatan asing dari luar kawasan.

Posisi awal

Kini, 42 tahun sesudahnya, Indonesia kembali dihadapkan pada posisi yang sama. Cara Indonesia menangani ketegangan dengan Malaysia akan menentukan bukan hanya pandangan negara tetangga terhadap Indonesia, melainkan juga pandangan dunia internasional.

Negara-negara tetangga yang lain mengikuti dengan saksama bagaimana Indonesia menangani dan menyelesaikan ketegangannya dengan Malaysia. Jika Indonesia tidak dapat mengenda- likan diri dan memilih untuk menggunakan kekerasan terhadap Malaysia, dapat dipastikan Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya akan mengundang kekuatan luar kawasan kembali ke kawasan ini.

Dan, jika itu yang terjadi, upaya negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, yang selama lebih dari 30 tahun telah menja- dikan kawasan Asia Tenggara bebas dari kekuatan asing, menjadi terancam. Dan, kekuatan asing akan diundang kembali ke kawasan ini.

Apalagi Five Powers Defence Arrangements, yakni Pengaturan Pertahanan Lima Negara antara Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang ditandatangani pada tahun 1971, belum pernah dicabut.

Setelah kehilangan pangkalan militernya di Filipina pada tahun 1990-an, Armada VII Amerika Serikat seperti kehilangan pijakan di Asia Tenggara. Dalam kaitan itulah, Amerika Serikat mendekati Singapura dan meminta izin untuk menggunakan salah satu pangkalan laut Singapura untuk kepentingan logistik dan perawatan kapal bagi Armada VII. Permintaan Amerika Serikat tersebut segera dipenuhi oleh Singapura.

Jika Singapura merasa keberadaan (eksistensi) negaranya terancam oleh Indonesia, bukan tidak mungkin negara itu akan mengizinkan militer Amerika Serikat untuk hadir lebih dalam.

Sebagai negara yang hidup bertetangga, gesekan mudah sekali timbul. Adalah tugas Indonesia dan setiap negara tetangga untuk menjaga agar gesekan itu tidak berkembang menjadi tidak terkendali dan mengarah kepada perang terbuka.

Namun, hal itu jangan diartikan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap tegas terhadap negara tetangganya jika gesekan terjadi.

Protes keras dimungkinkan, dan rasa tidak suka juga dapat diperlihatkan asalkan dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik. Penarikan duta besar pun dimungkinkan untuk dilakukan asalkan semua tindakan itu dilakukan secara terukur.

Sayangnya, seperti biasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang tegas dalam bersikap dan kurang cepat dalam memperlihatkan sikap bahwa ia membela kepentingan rakyat yang dipimpinnya.

Melancarkan perang dengan Malaysia bukanlah tindakan yang bijaksana. Selain memerlukan dana yang sangat besar, juga akan banyak orang yang akan kehilangan nyawanya dengan percuma. Jangan hanya karena merasa lebih besar dan lebih kuat lalu menganggap bahwa perang akan dimenangi dengan mudah.

Bahkan, Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya pun sulit mengalahkan Irak yang dalam hitung-hitungan di atas kertas dapat dikalahkan dengan mudah.

Relakah kita membiarkan putra-putra Indonesia kehilangan nyawa di medan perang untuk sebuah urusan yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui jalur-jalur diplomatik? (James Luhulima)

Hacker Malaysia Serang Situs Presiden SBY

INILAH.COM, Jakarta - Semenjak hubungan Indonesia dan Malaysia memanas, situs resmi Presiden SBY www.presidenri.go.id diserang tiga juta setiap sehari.

"Dalam kasus ini diplomasi sebaiknya dikedepankan. Cyber war tidak hanya datang dari Malaysia, tapi juga banyak negara. Situs presiden saja diserang tiga juta kali dalam sehari," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (2/9).

Tifatul menegaskan Indonesia tidak menginginkan perang cyber memanas dan lebih menginginkan terjadinya diplomasi yang baik untuk menjaga hubungan antarnegara.

"Untungnya kami punya ID-SIRTII (lembaga pengawas internet Indonesia) untuk mengantisipasi serangan terhadap situs-situs di Indonesia. Dari Direktorat Jenderal Aptel (Aplikasi dan Telematika), kami juga menyiapkan UU Tipiti (Tindak Pidana Penyalahgunaan Teknologi Informasi) untuk mengantisipasi," lanjut Tifatul.

Tifatul mengatakan, perang hacker adalah fenomena yang nyata. Dia mencontohkan negara Estonia yang lumpuh karena diserang oleh para hacker Rusia. "Namun kita tetap harus waspada, jangan terprovokasi. Belum tentu dari sana (Malaysia) juga," tegasnya. [mah]

Inilah Beda Presiden Soekarno dan SBY

INILAH.COM


INILAH.COM, Jakarta - Tak seperti Soekarno yang memilih 'Ganyang Malaysia', Presiden SBY menolak berperang dengan negeri Jiran itu. Inilah bedanya SBY dengan Soekarno.
Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur pada 17 September 1963, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Perdana Menteri Malaysia saat itu Tunku Abdul Rahman dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia meledak.
Soekarno murka. Sang Proklamator itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia.
Gerakan "Ganyang Malaysia" sebenarnya disebabkan karena Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia. Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris. Konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia.
Menurut Sejarawan Universitas Indonesia Mohammad Iskandar, pidato Soekarno yang menyerukan rakyat untuk bersatu melawan penghinaan dari Malaysia telah membuat bangga rakyat Indonesia. Pidato Soekarno yang berapi-api itu semakin membuat Indonesia diakui dunia sebagai negara terpandang.
"Di mata dunia ketiga, terutama di Asia-Afrika nama Indonesia saat itu menjadi semakin tinggi," katanya saat berbincang dengan INILAH.COM di Jakarta, Kamis (2/9).
Berbeda dengan Soekarno, Presiden SBY tidak murka ketika ribuan TKI menjadi korban kekerasan Malaysia, ketika ikan-ikan di laut Indonesia dicuri Malaysia, ketika petugas Kementeria Kelautan dan Perikanan Indonesia ditangkap polisi Malaysia di perairan Indonesia. SBY memilih melanjutkan tali persaudaraan.
Dalam pidatonya, ia mengungkapkan alasan tidak mau perang karena Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat erat, dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain, dan sudah terjalin selama ratusan tahun.
SBY juga memaparkan data-data statistik jumlah pertukaran mahasiswa Indonesia dan Malaysia, jumlah wisatawan dan jumlah investasi kedua negara. Ironisnya, data yang disampaikan SBY malah memperlihatkan kekalahan Indonesia atas Malaysia.
"Jiwa Nasionalisme SBY lebih lemah dibandingkan dengan Bung Karno, ada unsur hitungan untung rugi dari apa yang disampaikan SBY," ujar Iskandar.
Menurutnya, perbedaan mendasar dari dua sikap pemimpin negara ini atas masalah yang sama yakni, Pidato "Ganyang Malaysia" Bung Karno mampu membuat rakyat Indonesia melupakan kemiskinannya dan bersatu padu melawan kehinaan. Sedang SBY, malah membuat rakyat Indonesia merasa miskin dan tidak punya wibawa.
Pilihan SBY untuk tidak melakukan konfrontasi dengan Malaysia memang pilihan yang terbaik untuk Indonesia. Tapi seharusnya, Presiden SBY dapat membuat bangsa ini punya pride di mata dunia dan tidak dicap lagi sebagai bangsa babu seperti yang sering disuarakan bangsa Malaysia. [nic]

Golkar Terpesona Pidato SBY -

INILAH.COM

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan fraksi Golkar batal mengusung hak interpelasi setelah menyimak pidato Presiden.
"Setelah menimang pidato Presiden dan setelah kami diskusikan panjang lebar dengan ketua fraksi, kami akhirnya berada pada sebuah kesimpulan fraksi bahwa Golkar berencana untuk mengurungkan niat untuk menggulirkan hak interpelasi di DPR," ujar Priyo usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (2/9).
Sebelumya, usai buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9), Presiden menyampaikan pidato mengenai sikap pemerintah terkait hubungan RI-Malaysia. Presiden menekankan bahwa pemerintah memilih jalan diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan itu. Yaitu, mempercepat perundingan mengenai wilayah perbatasan dengan Malaysia.
Menurutnya, Presiden menyampaikan pidatonya dengan mimik muka serius. Presiden juga cukup lugas ketika berbicara kepentingan nasional. Ia juga tidak mau kompromi menyangkut masalah kedaulatan negara.
Namun, menurut Priyo yang juga Wakil Ketua DPR itu, Golkar masih menunggu respons pihak Malaysia terhadap pidato Presiden yang mengajak merundingkan batas wilayah dua negara itu. "Hari-hari ini kami menunggu respons Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak," kata Priyo.
Kendati demikian, interpelasi itu belum benar-benar tertutup. "Kalau ternyata menteri-menteri kita masih lamban menerjemahkan pidato Presiden, bisa saja nanti akan ada langkah-langkah, Insya Allah konkret," tegas Priyo. [TJ]

Resume Pertemuan di Hotel Darmawangsa

iPhA - Only for the best photoes
Resume Pertemuan di Hotel Darmawangsa
Beredar resume pertemuan di Hotel Dharmawangsa ke milis. Isinya tentang skenario penggulingan pemerintahan SBY. Milis ini diberi judul Resume Pertemuan di Hotel Darmawangsa. Sabtu, (5/12) Pukul 21:28 WIB.

Kasus Bank Century - Presiden: Kembalikan Rp 6,7 Triliun Dana Penyertaan Modal pada Negara

Presiden SBY hari Senin (23/11) malam di Istana Negara menyampaikan penjelasan soal kasus Bank Century dan perkara Bibit Rianto dan Chandra Halim. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah menghormati proses Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan atas permintaan DPR RI. "Saya menghormati proses itu dan saya tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului, apalagi ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi proses audit investigatif yang dilakukan BPK. Tadi sore saya telah bertemu dengan ketua dan anggota BPK yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigasi atas Bank Century," papar SBY dalam konferensi persnya pada hari Senin (23/11) malam di Istana Merdeka.

Menurut Presiden SBY, yang harus dipahami adalah tindakan yang dilakukan terhadap Bank Century pada saat situasi perekonomian global berada dalam keadaan krisis. "Pada bulan November 2008 yang lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI mestilah dikaitkan dengan situasi dan konteks demikian sehingga tidak dianggap keadaannya normal-normal saja. Kita punya pengalaman sangat pahit dan buruk 10-11 tahun lalu ketika Indonesia mengalami rangkaian krisis yang menghancurkan perekonomian kita. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh untuk melakukan tindakan terhadap Bank Century yang di antaranya adalah tindakan hukum terhadap para pengelola Bank Century serta penyaluran dana penyertaan modal sementara sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis perbankan bahkan perekonomian," jelasnya.

Tetapi saat ini, dijelaskan oleh SBY, yang menjadi perhatian DPR RI dan berbagai kalangan masyarakat adalah sejauh mana proses pengambilan keputusan dan tindakan penyaluran dana penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu dinilai tepat atau proper, apakah ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingannya sendiri, dan bukan kepentingan negara, meminta atau mengarahkan pihak pengambil keputusan dalam hal ini Menkeu dengan jajarannya dan BI yang memang keduanya memiliki kewenangan untuk itu. Serta apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu, ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara . "Bahkan berkembang pula desas-desus dan rumor atau tegasnya fitnah yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY, fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan," tegasnya.

"Saya sungguh memahami munculnya sejumlah pertanyaan kritis itu, yang tentunya memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Saya pun memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita. Saya juga ingin keempat pertanyaan kritis menyangkut kasus Bank Century yang saya sebutkan tadi juga mendapatkan jawaban yang tegas dan benar," lanjut SBY.

Dengan telah diterimanya hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century sore tadi, pemerintah akan segera mempelajari. "Pada saatnya nanti saya akan meminta Menteri Keuangan dengan jajarannya bersama-sama dengan pihak BI untuk memberikan penjelasan dan klarifikasinya. Saya sungguh ingin keterbukaan dan akuntabilitas dapat kita tegakkan bersama. Saya juga ingin semua desas-desus kebohongan dan fitnah dapat disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya," ujar Presiden SBY

Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Angket terhadap Bank Century, Presiden SBY menyambut dengan baik, agar perkara ini mendapatkan kejelasan serta untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat. "Bersamaan dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR RI tersebut, saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah, berangkat dari hasil dan temuan Pemeriksaan Investigasi BPK tersebut," tambahnya.

"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu kepada negara. Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini," tegasnya. (mit)

Link Terkait:

Kasus Bibit Rianto dan Chandra Halim

Kasus Bibit Rianto dan Chandra Halim : Solusi Lain yang Lebih Baik adalah Tidak Membawa Kasus Ini ke Pengadilan

Presiden SBY hari Senin (23/11) malam di Istana Negara menyampaikan penjelasan soal kasus Bank Century dan perkara Bibit Rianto dan Chandra Halim. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menghormati jalannya proses hukum terhadap Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini mestilah tetap berada dalam koridor konstitusi atau hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum.

Demikian dikatakan Presiden SBY hari Senin (23/11) malam di Istana Negara. "Solusi dan opsi yang kita tempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tetap jernih dan rasional serta bebas dari tekanan pihak manapun yang tidak semestinya. Dan di atas segalanya kita harus tetap bertumpu kepada dan menegakkan kebenaran dan keadilan," jelas Presiden SBY dalam keterangan persnya.

"Sejak awal proses hukum terhadap dua pimpinan KPK non-aktif ini telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kecurigaan terhadap kemungkinan direkayasanya kasus ini oleh para penegak hukum juga tinggi. Dua hari yang lalu saya juga mempelajari hasil survey oleh lembaga survey yang kredibel yang baru saja dilakukan, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah," ujarnya.

"Disamping saya telah mengkaji laporan dan rekomendasi Tim-8, saya juga melakukan komunikasi dengan dua pimpinan lembaga tinggi negara di wilayah justice system yaitu Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK dan tentu saja sayapun telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini. Di luar itu saya juga patut berterima kasih kepada para pakar hukum yang 5 hari terakhir ini sejak Tim-8 menyampaikan rekomendasinya, juga memberikan sumbangan pemikiran kepada saya," jelas Presiden.

"Jika kita ingin mengakhiri silang pendapat mengenai apakah Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan. Semula saya memiliki pendirian seperti ini. Dengan catatan proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu fair, objektif dan disertai bukti-bukti yang kuat," tutur SBY.

"Dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk keranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan," jelasnya.

"Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga lembaga penegak hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi kita tertibkan dan kita perbaiki. Oleh karena itu solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting," jelasnya.

"Saya menilai, solusi seperti ini lebih banyak manfaatnya dibanding mudharatnya. Tentu saja cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku. Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik atau Polri, penghentian tuntutan merupakan kewenangan lembaga penuntut atau kejaksaan, serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung. Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini," tegasnya

"Jika pada akhirnya kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ini dapat diselesaikan, tugas kita masih belum rampung. Justru kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah bahwa reformasi nasional kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum. Kita semua para pencari keadilan juga merasakannya. Bahkan kalangan internasional, yang sering fair dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita juga menilai bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan. Sementara itu, prestasi Indonesia di bidang demokrasi peng-hormatan kepada HAM dan kebebasan pers mulai diakui oleh dunia," jelasnya.

Link Terkait:

Kasus Bank Century

Transkrip pidato SBY - Kasus Century dan Bibit Chandra

Transkrip pidato SBY - Kasus Century dan Bibi Chandra



-

SBY Diminta Tunggu Hasil Rapat DPR dengan KPK, Polri, dan Kejagung

Selasa, 17/11/2009 10:34 WIB
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Foto: detikcom

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Panda Nababan berharap Presiden SBY menunggu kesimpulan rapat kerja antara Komisi III dengan KPK, Polri, dan Kejagung, sebelum memutuskan akan menerima atau tidak rekomendasi Tim 8. Raker itu digelar Rabu (18/11/2009).

"Besok Komisi III akan mengadakan rapat kerja dengan Kejagung, Polri, dan KPK, ini belum pernah terjadi. Sebaiknya Presiden menunggu kesimpulan kita besok," kata Panda saat ditemui wartawan di sela-sela rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2009).

Menurut Panda, DPR juga memiliki hak untuk memberikan masukan kepada Presiden. DPR juga memiliki fungsi kontrol terhadap ketiga lembaga penegak hukum tersebut.

"Secara konstitusi DPR punya tugas untuk melakukan pengawasan terhadap KPK, Polri, dan Kejagung. Ini bisa jadi second opinion buat Presiden," ujar politisi PDIP ini.

Terlebih, Panda menambahkan, dalam rapat kerja besok Komisi III akan melakukan kroscek data terkait perbedaan pandangan antara ketiga institusi hukum tersebut.

Lalu bagaimana nasib rekomendasi Tim 8? "Kita menghargai itu karena itu bentukan Presiden, tapi alangkah arifnya Presiden menunggu kesimpulan kami," argumen Panda.

Menurut jadwal, SBY akan menerima Tim 8 pada pukul 14.00 WIB. Banyak kalangan mendesak agar SBY menindaklanjuti rekomendasi Tim 8 apa pun hasilnya.

Buku SBY Superhero Murni Olok-Olok Politik

YOGYAKARTA--MI: Sutradara film yang kini juga  menelurkan sebuah buku berjudul SBY Superhero, Garin Nugroho menyatakan bahwa buku perdananya tersebut murni berisi olok-olok politik.

Menurut Garin Nugroho dalam bedah buku SBY Superhero di Yogyakarta, Minggu (15/11),  buku berjenis emiktur (esai, komik dan karikatur) tersebut menegaskan bahwa olok-olok adalah katub dari semua kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia dengan beragam masalah namun  tidak ada penyelesaian akhirnya.

"Seperti masalah KPK sekarang, masyarakat sepertinya disuguhi opera sabun dengan banyak tokoh yang berperan di dalamnya," katanya.

Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu bertindak progresif dengan membuat terobosan dalam masalah tersebut dan tidak hanya mengadalkan konsensus. "Jika tidak ada tindakan terobosan dari Presiden, masyarakat tidak akan tahu mana yang benar atau salah," katanya.

Sementara itu, seniman asal Yogyakarta Djoko Pekik menyatakan kebingungannya akan alasan Garin menggunakan kata superhero dalam buku tersebut. "Tetapi setelah membaca saya jadi tahu alasannya," katanya. Ia berharap kondisi masyarakat Indonesia semakin baik begitu pula pemimpinnya.

Dalam bedah buku tersebut juga dimeriahkan pertunjukan sulap dari Tedjo Bagus yang menggambarkan permainan elite politik untuk meraih kemenangan.  "Saya lebih memilih main sulap untuk mengkritisi buku ini, karena belum pernah ada sebelumnya orang yang membedah buku melalui sulap," katanya setengah bercanda.

Permainan sulap yang dipertunjukkannya,antara lain menghilangkan barang dan juga menyulap sebuah barang menjadi barang dalam wujud lain. (Ant/OL-03)