tvOne: Presiden SBY Minta Polri Introspeksi Diri - Kabar 15
Chazizah Gusnita - detikNews
Jakarta - Tudingan keluarga Susno terhadap petinggi Polri yang berpoligami dinilai biasa saja. Setiap anggota Polri sebenarnya memang diperbolehkan berpoligami asal dapat izin dari atasannya langsung.
"Itu berlaku UU yang umum. Artinya kalau ada izin ya boleh saja dari atasannya langsung. Didelegasikan," kata anggota Kompolnas Rony Lihawa kepada detikcom, Selasa (11/5/2010).
Menurut Rony, anggota Polri yang ingin menikah lagi harus mendapat izin istri dan atasan langsung. Atasan dari anggota Polri yang ingin berpoligami tentu akan bertanya apa alasan anak buahnya tersebut untuk menikah lagi.
"Atasan itu kan bijaksana. Dia pasti tanya alasan mengapa. Harus ada izin istri juga. Bahkan calon mertua juga bisa ditanya," jelasnya.
Rony mengatakan, aturan larangan berpoligami hanya masuk pelanggaran disipliner. Jika anggota itu menikah tanpa pemberitahuan dan izin atasan, maka akan dikenakan sanksi indisipliner.
"Itu bukan tindak pidana umum. Pelanggaran disiplin saja," ujarnya.
Jika ini soal izin atasan, bagaimana jika yang berpoligami adalah jajaran paling tinggi dikepolisian? Misalkan setingkat Kapolri, apakah harus meminta izin melalui presiden?
"Ya bisa saja izin ke atasan langsung paling tinggi itu (presiden). Ah, tapi kita ini berbicara yang tidak ada," elaknya.
Sebelumnya keluarga Komjen Pol Susno Duadji menuding ada pihak-pihak yang sengaja membuat Susno ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga pun mengatakan kalau justru ada sejumlah petinggi Polri yang jelas-jelas melanggar kode etik profesi dengan berpoligami, namun tidak diberi sanksi. (gus/fay)
JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak penggantian Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD). IMM menilai Bambang gagal melakukan reformasi di tubuh Polri semasa kepemimpinannya.
Sekjen DPP IMM Ton Abdillah Has dalam keterangan tertulis yang diterima okezone tadi malam, Jumat (8/1/2010) menyebutkan kegagalan BHD membersihkan institusinya salah satunya tergambar dalam penanganan kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
Ton mensinyalir kejanggalan dalam penanganan perkara yang membuat mantan Ketua KPK Antasari Azhar menjadi terdakwa. Kejanggalan itu terkuak ketika mantan Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Susno Duadji memberi keterangan bagi Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dua hari yang lalu.
"Kesaksian Susno membuka borok konstruksi kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen," ujarnya. Saat bersaksi Susno memaparkan bahwa Wakapolri saat itu Irjen (Pol) Hadiatomoko ditunjuk sebagai ketua tim pengawas penyidikan kasus Antasari. Keterangan Susno bertolak belakang dengan keterangan Hadiatmoko saat dihadirkan di persidangan beberapa waktu lalu. Hadiatmoko pernah membantah tuduhan bila dirinya ikut andil dalam penyidikan Antasari.
"Seharusnya ini membuka mata para pengambil kebijakan atas buruknya kinerja kepolisian di bawah kapolri Bambang Herdarso Danuri. Presiden dan DPR jangan hanya melihat ini sebagai urusan internal kepolisian semata, melainkan persoalan serius di tubuh aparat penegak hukum itu," tegas Ton.
Kesaksian Susno tersebut, lanjut Ton, merupakan bukti ketidakprofesionalan kepolisian, sehingga agenda reformasi lembaga hukum akan mandek bila posisi Kapolri tidak diganti. "Apapun motif Susno Diaji, kesaksiannya dalam sidang Antasari Azhar kemarin harus menjadi pintu masuk upaya reformasi serius di kepolisian," tandasnya. (frd)(hri)
