Showing posts with label golkar. Show all posts
Showing posts with label golkar. Show all posts

Golkar Terpesona Pidato SBY -


INILAH.COM

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan fraksi Golkar batal mengusung hak interpelasi setelah menyimak pidato Presiden.
"Setelah menimang pidato Presiden dan setelah kami diskusikan panjang lebar dengan ketua fraksi, kami akhirnya berada pada sebuah kesimpulan fraksi bahwa Golkar berencana untuk mengurungkan niat untuk menggulirkan hak interpelasi di DPR," ujar Priyo usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (2/9).
Sebelumya, usai buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9), Presiden menyampaikan pidato mengenai sikap pemerintah terkait hubungan RI-Malaysia. Presiden menekankan bahwa pemerintah memilih jalan diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan itu. Yaitu, mempercepat perundingan mengenai wilayah perbatasan dengan Malaysia.
Menurutnya, Presiden menyampaikan pidatonya dengan mimik muka serius. Presiden juga cukup lugas ketika berbicara kepentingan nasional. Ia juga tidak mau kompromi menyangkut masalah kedaulatan negara.
Namun, menurut Priyo yang juga Wakil Ketua DPR itu, Golkar masih menunggu respons pihak Malaysia terhadap pidato Presiden yang mengajak merundingkan batas wilayah dua negara itu. "Hari-hari ini kami menunggu respons Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak," kata Priyo.
Kendati demikian, interpelasi itu belum benar-benar tertutup. "Kalau ternyata menteri-menteri kita masih lamban menerjemahkan pidato Presiden, bisa saja nanti akan ada langkah-langkah, Insya Allah konkret," tegas Priyo. [TJ]

"Dilecehkan" Survei, Golkar Minta Kalla Maju

 clipped from pemilu.antara.co.id

08/01/09 10:00


"Dilecehkan" Survei, Golkar Minta Kalla Maju



Golkar geram karena merasa "dilecehkan" oleh beberapa lembaga survei dan kader-kadernya meminta Jusuf Kalla menyalonkan diri sebagai Capres untuk merespon apa yang mereka sebut sebagai "pelecehan" itu.

Jakarta (ANTARA News) - Merespon atas apa yang disebutnya sebagai "pelecehan" oleh beberapa lembaga survei dan "penghinaan" Partai Demokrat, kader-kader Partai Golkar meminta Jusuf Kalla berani menjadi calon presiden pada Pilpres 2009.

"Istilah dalam komunitas Bugis Makassar, tegakkan kembali `siri` atau kehormatan paling tinggi. Iya, itu harkat dan martabat partai telah benar-benar diinjak-injak oleh hasil polling beberapa lembaga survei yang hanya mendasarkan data 2000-an orang, tetapi seolah-olah telah mewakili 120 jutaan pemilih," kata salah seorang Ketua Departemen di DPP Golkar, Zainal Bintang, di Jakarta, Kamis.

Zainal yang mengungkapkan itu atas nama rekan-rekannya di Golkar menegaskan, hanya ada dua langkah terobosan yang segera harus dilakukan sekarang oleh Partai Golkar selaku partai dengan segudang sejarah bagi eksistensi NKRI.

"Pertama, Jusuf Kalla (JK) harus segera menyatakan dirinya akan maju sebagai calon presiden (Capres) 2009. Ini demi menegakkan `siri` PG," tandasnya.

Kedua, tegasnya lagi, perlu sebuah gebrakan total untuk membangkitkan militansi kader-kader PG untuk berjuang mati-matian guna mengembalikan kejayaan partai.

"Sekali lagi, untuk langkah kedua ini, harus diawali dengan keberanian JK menyatakan diri maju sebagai Capres," katanya meyakinkan.

Jika ini bisa dilakukan segera, ia yakin soliditas keluarga besar PG akan menguat. "Dan lawan-lawan politik PG akan berfikir untuk merendahkan PG," ujar Zainal Bintang lagi.


Baca Juga


Sent with Clipmarks

Sutiyoso: Militer Indonesia Seharusnya Kecil dan Profesional

 clipped from pemilu.antara.co.id

07/01/09 22:24


Sutiyoso: Militer Indonesia Seharusnya Kecil dan Profesional


tagsTag: pemilu


Jakarta (ANTARA News) - Capres dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso mempunyai obsesi hadirnya sosok militer Indonesia yang jumlahnya kecil tapi memiliki profesionalisme dan mobilitas tinggi serta dilengkapi persenjataan canggih.

"Seharusnya kita punya postur TNI yang kecil saja tapi profesional, punya mobilitas tinggi dan dilengkapi persenjataan yang modern," katanya saat berbicara dalam "Forum PPP Mendengar" di Kantor DPP PPP Jakarta, Rabu malam.

Menurut mantan Gubernur DKI selama dua periode itu, tentara Indonesia saat ini mobilitasnya rendah karena sarana pendukungnya seperti alat angkut personel yang digunakan sudah sangat ketinggalan zaman.

Kerapuhan kekuatan militer itu, ujarnya lagi, sangat diketahui militer negara tetangga sehingga bangsa Indonesia terus dilecehkan.

"Termasuk pula kita sering dilecehkan oleh tetangga kemarin sore, Timor Leste," katanya.

Lebih lanjut Sutiyoso yang juga purnawirawan Letnan Jenderal itu mengatakan bahwa konsekuensi dari sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang dianut Indonesia itu seharusnya merujuk pada postur militer yang jumlahnya kecil, tapi profesional dan terlatih dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Terkait dengan perlengkapan militer yang seharusnya terus dimodernisasi, Sutiyoso menghendaki agar berbagai industri strategis sebagai pendukung utama militer terus dihidupkan.

Pada bagian lain, Sutiyoso menegaskan bahwa negara ini sarat masalah dan karenanya diperlukan nyali yang besar untuk membereskan berbagai masalah itu dengan terobosan baru.

"Kalau hanya langkah yang normatif atau konvensional saja, tidak akan ada perubahan buat bangsa ini," ujarnya.

Soal demokratisasi, Bang Yos berpendapat bahwa gubernur itu sebaiknya dipilih saja oleh DPRD setelah praktik pilkada langsung lebih banyak kerugian dari pada manfaatnya.

Selain itu, dengan kembali pemilihan lewat DPRD juga akan menghemat biaya besar.

Jadi, katanya lagi, DPRD mengajukan lima cagub kepada pemerintah untuk dipilih karena gubernur itu seharusnya adalah wakil pemerintah pusat di daerah-daerah.

"Sekarang ini pemerintah mengundang gubernur atau bupati, tetapi mereka pada tidak datang," katanya.

Sementara itu salah panelis Prof Tjipta Lesmana mengkritik PPP yang seharusnya dengan potensi besar yang dimilikinya, partai berlambang Kabah itu seharusnya tampil dengan capresnya sendiri.

PPP, ujarnya, mempunyai modal yang cukup bagus. "Tetapi Suryadharma tampaknya sudah menggembok pintu PPP dengan hanya mendengar capres dari partai-partai lain," katanya.(*)

Baca Juga


Sent with Clipmarks

Zainal Bintang Desak JK Nyatakan Diri Sebagai Capres

 clipped from pemilu.antara.co.id

07/01/09 23:32


Zainal Bintang Desak JK Nyatakan Diri Sebagai Capres



Jakarta (ANTARA News) - Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Partai Golkar Zainal Bintang mendesak ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar M Jusuf Kalla segera menyatakan diri maju sebagai calon Presiden (Capres) 2009 untuk menegakkan harkat dan martabah Partai Golkar.

"Salah satu langkah Ketua Umum Jusuf Kalla untuk menegakkan "siri" Partai Golkar adalah segera menyatakan diri akan maju sebagai calon presiden 2009," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut Zainal, selama ini harkat dan martabat Partai Golkar sebagai sebuah partai besar diduga telah dilecehkan oleh beberapa lembaga survei. Menurut Zainal beberapa lembaga survei yang selalu merendahkan posisi Ketua Umum Partai Golkar tersebut dinilai telah keterlaluan dan merendahkan Partai Golkar.

"Sesuai nilai_nilai budaya Bugis Makassar tindakan-tindakan tersebut sudah menyangkut soal "siri" (kehormatan tertinggi)," kata Zainal dengan tegas.

Oleh karena itu, tambah Zinal, sebagai orang Bugis Makassar, JK wajib menegakkan "siri" Partai Golkar tersebut.

Zainal menjelaskan bahwa dalam sejarahnya Partai Golkar bukan partai peminta-minta jabatan. Partai Golkar telah berjasa ikut membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, tambahnya parpol lain tidak punya hak untuk ikut mengatur posisi politik Ketua Umum Partai Golkar, apakah harus posisi Wapres atau yang lainnya.

"JK dan tokoh-tokoh Partai Golkar lainnya jangan diam saja," kata Zainal.

Dalam pandangan Zainal, jika JK selaku Ketua Umum DPP partai Golkar telah menyatakan diri maju sebagai capres 2009 maka langkah tersebut akan membangkitkan militansi kader-kader partai di bawah.

Para kader partai, tambahnya akan berjuang mati-matian mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Dengan demikian, tambahnya solidaritas keluarga besar partai Golkar akan menguat dan lawan-lawan politik justru akan berfikir ulang untuk menrendahkan martabah Partai Golkar.(*)

Baca Juga


Sent with Clipmarks

100 Tokoh Serukan PBB Hentikan Pembunuhan Massal di Gaza

 clipped from www.antara.co.id

07/01/09 11:41

100 Tokoh Serukan PBB Hentikan Pembunuhan Massal di Gaza



Jakarta (ANTARA News) - PBB diminta agar segera mengambil langkah yang signifikan untuk menghentikan Kebiadaban Israel yang sedang melakukan pembunuhan massal, sebagai akibat serangan membabi buta yang dilakukannya di Gaza.

PBB diminta segera memaksa Israel dengan segala cara untuk menghentikan segala bentuk serangan ke wilayah-wilayah Palestina dalam waktu segera, memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan mendorong dialog untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina secara permanen.

Demikian seruan dari sekitar 100 tokoh sipil yang tergabung dalam Masyarakat Madani Indonesia, kepada El Mostafa Benlamih, Kepala Perwakilan PBB, Rabu, di Jakarta.

Sejumlah tokoh yang mendatangi Kantor Perwakilan PBB antara lain Dien Syamsudin (MUI/PP Muhammadiyah), Prof. Komarudin Hidayat (Rektor UIN), AM Fatwa (MPR), Romo Beny (Perwakilan Katolik), Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar), Irgan Chairil Mahfidz (PPP), Budiman Sujatmiko (PDI-P), Muktar Pakpahan (Partai Buruh), Hamdan Zoelva (PBB), Nathan Setiabudhi (PGI), Syafie Anwar (ICIP), Effendi Choirie (PKB), Moeryati Soedibyo (DPD), Rhoma Irama (Artis) dan tokoh-tokoh agama, intelektual, media, artis dan lain-lain.

Seperti dilaporkan langsung oleh Mukhlis Yusuf, Dirut LKBN ANTARA yang turut menghadiri seruan keprihatinan tersebut, El Mostafa Benlamih menyampaikan apresiasinya terhadap kedatangan para tokoh sipil itu dan berjanji akan menyampaikan langsung seruan tersebut kepada Sekjen PBB di New York.

Benlamih menyatakan semua unsur PBB juga merasakan keprihatinan hal yang sama, dan sedang melakukan daya upaya yang dapat dilakukan agar serangan itu segera dihentikan dan mendorong dialog untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di Palestina.

Benlamih menyatakan bahwa perang di Jalur Gaza bukanlah perang agama, melainkan konflik politik dan perang antara pihak yg kuat dan lemah.

Menurutnya, perang yang saat ini masih berlangsung itu telah melampaui batas-batas kemanusiaan.

Pernyataan Benlamih ini menanggapi sejumlah seruan keras yang disampaikan sejumlah tokoh yang hadir.

Dalam pengantarnya, Dien Syamsudin mewakili seluruh tokoh yang hadir menyampaikan bahwa saat ini merupakan momentum bagi PBB untuk menjalankan peran yang dapat dilakukannya  sebagai wadah berhimpunnya kepentingan bangsa-bangsa.
 
"Inilah momentum bagi PBB untuk  membuktikan eksistensinya, bila tidak, maka PBB akan dilupakan dan dinilai perpanjangan tangan negara-negara kuat atau kepentingan lobi negara-negara tertentu", kata Dien.

"Perang ini telah melampaui batas-batas kemanusiaan, karena anak-anak dan perempuan yang tidak ikut berperang telah menjadi korban yang mengenaskan", kata Prof. Komarudin Hidayat.

Pernyataan serupa disampaikan Budiman Sudjatmiko, politisi PDI-P, yang juga menyerukan agar PBB bersikap lebih keras terhadap Israel dan berlaku adil dalam menjalankan perannya, terutama perlindungan terhadap negara-negara yang menjadi korban dari negara-negara kuat. (*)

Baca Juga


Sent with Clipmarks

Amien Rais Sebaiknya Jadi "Kingmaker"

 clipped from pemilu.antara.co.id

27/12/08 19:11


Amien Rais Sebaiknya Jadi "Kingmaker"



Langkah sebagian kader PAN mendukung Amien Rais menyalonkan presiden dinilai pengamat politik dari Universitas Parahyangan kurang tepat karena Amien lebih baik tetap berperan sebagai kingmaker.

Bandung (ANTARA News) - Langkah Partai Amanat Nasional (PAN) menyalonkan Amien Rais pada Pilpres 2009, dinilai pakar politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan, kurang tepat karena sosok Amien sebagai guru bangsa seharusnya tetap berperan sebagai kingmaker (pencetak pemimpin).

Di Bandung, Sabtu, Asep menjelaskan sosok Amien masih sangat dihormati dan diakui berbagai kalangan sehingga dengan dorongannya kepada para capres lainnya diyakini akan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

"Baiknya Amien yang memiliki integritas, visi,misi bangsa ke masa depan ini mendorong Din Syamsudin atau Sutrisno Bachir dan atau bahkan calon lain di luar partai seperti Prabowo, Wiranto," katanya.

Asep melihat peluang Amien dalam pencalonannya tidak akan berbeda dengan Pilpres 2004 dimana pendiri PAN tersebut tidak lolos ke putaran kedua bersanding bersama calon lainnya SBY dan Megawati.

"Dukungan partai yang kurang kuat membuat sosok Amien menjadi kurang laku di masyarakat ditambah sulitnya PAN berkoalisi karena tidak memiliki karakter yang jelas, apakah nasionalis, agamis ataupun koalisi keduanya," ujar Asep.

Menurutnya, PAN tidak memiliki karakter yang jelas seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS dan PKB sekalipun.

Di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri, lanjutnya, kini terpecah karena adanya kabar pencalonan Din dan Sutrisno Bachir. "Semakin sulitlah posisi Amien Rais jika mencalonkan diri," katanya.

Namun dibalik pencalonannya sebagai Capres 2009, kata Asep, hal itu merupakan hak dari Amien Rais sebagai warga negara. "Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendulang suara dalam Pilpres mendatang," ujarnya.

Amien harus mampu menggandeng dukungan dari non partai untuk mendulang suara dan menggandeng Din Syamsudin sebagai cawapres, misalnya.
"Pencalonan Amien ini dapat mewarnai persaingan dan pilihan alternatif dalam pemilihan presiden mendatang yang diikuti oleh Prabowo, Wiranto, Sultan Hamengkubuwono X dan Rizal Ramli," katanya.

Asep menilai pencalonan ini sebagai manuver PAN untuk memecah konsentrasi masyarakat yang saat ini dihadapkan dengan berbagai pilihan alternatif untuk menyaingi SBY dan Megawati.

Sabtu ini, DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan deklarasi pencalonan Amien Rais sebagai Calon Presiden 2009.(*)


Baca Juga


Sent with Clipmarks

'Golkar-PDIP Kampanye Bareng? No Way!'

 clipped from pemilu.inilah.com
02/01/2009 09:33

'Golkar-PDIP Kampanye Bareng? No Way!'



INILAH.COM, Jakarta - Usul Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh agar elite Golkar berkampanye bareng PDIP dinilai para pengurus partai berlambang pohon beringin itu sebagai gagasan yang tak masuk akal. Selain tak punya dasar, kampanye seperti itu mustahil dilakukan.

"Kita belum pernah membahas masalah itu (wacana koalisi bersama). Itu hanya wacana Pak Surya Paloh saja," ujar Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, saat berbincang dengan INILAH.COM, Jumat (2/1).

Menurut Firman, kampanye bersama antarparpol itu tidak akan mungkin dapat terlaksana. Sebab masing-masing sibuk dengan agenda dan strateginya sendiri agar mendapatkan dukungan atau suara dari rakyat.

"Jangankan antarparpol. Di dalam Partai Golkar misalnya, antarcaleg saja sudah berkompetisi luar biasa. Jadi tidak mungkin kampanye bersama itu," kata Ketua Harian II Badan Pengendali Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar itu.

Namun begitu, lanjut Firman, jika kampanye bersama itu hendak dilakukan, harus memiliki dasar aturannya yang jelas. Apalagi, MK telah menetapkan perolehan suara caleg berdasarkan suara terbanyak. "Saya kok nggak ketemu nalarnya kalau kampanye bersama itu," ucapnya.

Kampanye bersama dapat dilakukan, lanjut Firman, jika parpol sudah berkoalisi dalam mengusung capres.

Wacana kampanye bersama itu dilontarkan Surya, saat menutup pendidikan dan pelatihan juru kampanye calon legislatif Golkar Kalimantan Barat di Pontianak, 24 Desember 2008 lalu.

Ia mengajak Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP Taufik Kiemas, untuk mengkampanyekan, memilih Golkar atau PDIP sama saja dalam Pemilu legislatif 2009. [jib/nuz]


BERITA TERKAIT




Sent with Clipmarks

Surya Paloh Persilakan Partai Demokrat Tinggalkan Golkar

Ini strategi Surya Paloh untuk menaikkan dirinya dikursi nomer 2

Memunculkan Capres dan Cawapres dari kubu internal Golkar

 clipped from www.antara.co.id

02/01/09 22:18

Surya Paloh Persilakan Partai Demokrat Tinggalkan Golkar



Jimbaran (ANTARA News) - Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh menegaskan bahwa Partai Demokrat boleh saja meninggalkan atau tidak berhubungan lagi dengan Partai Goolkar mulai 2009, jika merasa sudah tidak layak lagi berhubungan dengan Golkar.

"Saya mempersilakan Partai Demokrat untuk meninggalkan Partai Golkar," kata Surya Paloh kepada pers di Sanur, Bali, Jumat, usai menghadiri pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dengan para kadernya.

Surya menegaskan, Golkar tidak akan merasa rugi atau kehilangan jika Partai Demokrat meninggalkan partai bernomor 23 pada Pemilu 2009 itu.

Ia mengatakan pula, tanpa Partai Demokrat pun Golkar masih tetap bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, misalnya dengan berkoalisi dengan partai-partai lain.

Ia menyebutkan, kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kader Partai Demokrat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan kader Golkar pada dasarnya memang sebuah koalisi.

Namun, katanya, jika Partai Demokrat merasa tidak layak lagi berhubungan dengan Golkar maka Golkar akan tetap bisa bekerja dengan siapapun juga.

"Tidak akan timbul masalah besar dari Partai Golkar jika ditinggalkan Partai Demokrat," kata Surya dengan nada tegas.

Sementara itu, ketka menyinggung persiapan kampanye Golkar mulai 5 Januari 2009, ia menyebutkan seluruh kader dan simpatisan partai ini harus bekerja keras.

Ia memberikan contoh di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur, Golkar memang kalah dalam pemilihan gubernur serta wakil gubernur.

"Di Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur, kita betul-betul harus bekerja keras karena ketiga provinsi tersebut merupakan lumbung pemilih," katanya.

Surya mengatakan pula, dengan memiliki kursi 128 di DPR RI, maka posisi ini mencerminkan Golkar masih tetap diperhatikan dan dicintai oleh banyak warga masyarakat.

"Untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan kursi Golkar di DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota maka seluruh kader serta simpatisan partai ini harus bekerja keras misalnya dengan melakukan kerja kongkrit untuk menarik jutaan calon pemilih tersebut.(*)
Sent with Clipmarks

Fadel Sayangkan Teguran Jusuf Kalla

 clipped from pemilu.antara.co.id

29/12/08 19:29


Fadel Sayangkan Teguran Jusuf Kalla



Makassar (ANTARA News) - Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad, menyayangkan teguran Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) soal larangan pembicaraan capres dari Partai Golkar sebelum Pemilu Legislatif.

"Awal Januari 2009 mendatang, saya akan jadwalkan meminta waktu Jusuf Kalla untuk mengklarifikasi soal larangan tersebut," kata Gubernur Gorontalo itu di Makassar, Senin.

Hal ini diungkapkannya di depan wartawan saat transit penerbangan di Makassar, sebelum bertolak ke Bali untuk menemui tim suksesnya dalam rangka membicarakan agenda pencalonan dirinya sebagai presiden pada Pemilu 2009 mendatang.

Menurutnya, ia akan minta JK mengklarifikasi pernyataan yang dikeluarkannya Sabtu (27/12) lalu itu.

Dikatakannya, setelah mendapat penjelasan ia akan menentukan sikap apakah akan maju dari Partai Golkar atau melalui partai lain, pada bulan Februari 2009 mendatang.

Lebih lanjut Fadel menjelaskan, kalau misalnya nanti JK selaku Ketua Umum Partai Golkar memberi restu untuk maju mencalonkan diri sebagai capres tahun 2009 mendatang, maka bagi Fadel, hal tersebut adalah satu hal yang menarik. Dengan demikian akan ada peluang untuk berkiprah serta membentuk tim.

"Tapi jika misalnya ternyata tidak diizinkan maka apa daya," katanya.

Meski begitu, ia berharap dirinya masih dicalonkan melalui Partai Golkar yang saat ini diketuainya di Gorontalo dan tempatnya berkiprah selama ini.

Fadel Muhammad memberikan apresiasi pada Pemilu Presiden 2004 lalu, ketika Partai Golkar membuka peluang kepada para kader-kadernya untuk ikut mencalonkan diri sebagai Capres melalui konvensi.

"Tapi kali ini tidak ada lagi konvensi lalu keluar teguran JK dan teman-teman DPP Partai Golkar soal pencalonan itu," ujarnya menutup pembicaraan.(*)
Sent with Clipmarks

Apa Jadinya Kalau Demokrat Mendepak Golkar dan Megawati Mundur?

 clipped from www.berpolitik.com
Senin, 22 Desemberß 2008

Apa Jadinya Kalau Demokrat Mendepak Golkar dan Megawati Mundur?

Dalam politik konon berlaku adigium: tidak ada yang tak mungkin. Inilah yang barangkali mendorong berkembangnya dua isu yang mulai menjadi bahan perbincangan di kalangan terbatas.

Isu yang pertama menyangkut kemungkinan Demokrat menendang Golkar. Di atas kertas, yang diyakini publik adalah sebaliknya. Sebab postur dan kekuatan Golkar dianggap terlalu besar untuk diabaikan Demokrat. Terlebih mengingat persyaratan pengajuan pilpres yang terbilang tinggi.

Tapi, rupanya perkembangan mutakhir menunjukkan adanya kemungkinan tersebut. Dari survei-survei terlihat, pergerakan Demokrat yang makin moncer. Menurut Saeful Mudjani, Direktur Eksekutif LSI, Demokrat sudah mulai merambah basis-basis suara Golkar di Sumatera, Jawa Barat dan juga Indonesia Timur.

Pada saat yang sama, faksionalisasi di tubuh Golkar malah meruncing karena berbagai sebab. Gontok-gontokan itu tak hanya terjadi di tingkat elit, tetapi juga menyebar hingga tingkat wilayah. Untuk sebagian pertikaian itu merupakan imbas pilkada yang tak tertuntaskan. Sebagian lagi bersumber dari penetapan caleg.

Sebuah sumber mengkonfirmasi bahwa Kalla semakin mendapat pertentangan di dalam tubuh Golkar. Para penentangnya berupaya keras memisahkan SBY dan Jusuf Kalla. Salah satu modusnya adalah dengan melansir permintaan jatah menteri yang besar. Di lain waktu, mereka mendorong Kalla untuk menjadi capres.

Kalla sendiri justru berupaya mati-matian menjadi wakil yang baik di mata SBY. Ini terlihat dari ucapan dan tindakannya akhir-akhir ini yang sangat terjaga. Dalam beberapa isu krusial, Kalla bahkan berani tampil di depan sebagai "sasaran tembak" publik. Ini, misalnya, terlihat dari kasus kelangkaan gas tabung 3 kg dan 12 kg.

Menurut sejumlah kalangan, kemungkinan Demokrat menedang Golkar akan sangat terbuka jika perolehan partai ini tak meleset terlalu jauh dari prediksi survei hari ini. Yakni di kisaran 13% - 16%. Dengan perolehan suara sebesar itu, Demokrat lebih leluasa bermanuver. Problemnya, peraihan suara partai ini sangat ditentukan oleh elektibilitas SBY.

Jadi, jika tingkat kepuasan publik terhadap SBY minimal terpelihara seperti sekarang, Demokrat besar kemungkinan akan terbang tinggi. Ironinya, kepuasan publik sedikit banyak juga ditentukan oleh kinerja Jusuf Kalla dan departemen-departemen yang sebagian diisi oleh kader-kader partai lain.

Mundur?
Yang kedua terkait spekulasi mundurnya Megawati. Ada sementara kalangan yang meyakini Megawati akan mengundurkan diri. Isu ini sejatinya sudah pernah beredar sekitar 8-9 bulan silam. Setelah sempat menghilang, wacana ini kembali dihembuskan.

Jika Megawati mundur, maka peluang pesaing-pesaing SBY yang lain memang membesar. Hal ini terutama akan menjadikan mereka sebagai pilihan alternatif terhadap SBY.

Sejauh ini ada tiga kandidat presiden yang diuntungkan jika Megawati benar-benar keluar dari gelanggang: Sultan HB X, Hidayat Nur Wahid dan juga Prabowo. Secara kebetulan, ketiga-tiganya disebut sebagai cawapres yang paling serius dipertimbangkan kubu presiden RI ke 5 ini.

Mungkinkah Megawati mengundurkan diri?

Beberapa kalangan yang dimintai pendapatnya soal ini umumnya meragukan kemungkinan tersebut. Menurut salah satu dari mereka, Megawati baru benar-benar mempertimbangkan akan mengundurkan diri jika perolehan suara PDIP anjlok secara drastis, katakanlah menjadi di bawah 10%.

Jika Demokrat menggempur PDIP dan Megawati secara massif di berbagai lini, bukan tak mungkin peraihan suara si moncong putih ini memang melorot habis. Apalagi jika di internal PDIP juga berkembang konflik sebagai imbas pencalegan.Maka lengkaplah sudah "penderitaan" partai bernomor urut 28 ini.

Sebagai akibatnya, Megawati sangat besar peluangnya untuk mengibarkan bendera putih. Nah, mundurnya Megawati akan memberi ruang bagi kandidat presiden alternatif untuk tampil lebih mencorong merengkuh hati publik. Mereka diprediksi mempunyai peluang yang besar untuk mengalahkan SBY ketimbang jika Megawati kembali behadap-hadapan dengan SBY.

Jadi, mundur tidaknya Megawati untuk sebagian ditentukan oleh seberapa besar manuver Demokrat. Semakin besar intensitas serangan balik mereka, semakin mungkin Megawati keluar dari bursa. Tapi, persis bersamaan dengan itu, bakal hadir kandidat alternatif yang bisa menumbangkan SBY.

Menarik bukan?
Sent with Clipmarks

PKS: Megawati Sulit Dijual

 clipped from www.berpolitik.com
PKS: Megawati Sulit Dijual



Sumbawa - Otak-atik masalah pasangan kandidat capres dan cawapres pendampingnya terus bergulir di internal parpol. Tapi sejauh ini hanya PKS yang belum melontarkan siapa pasangan yang akan didukungnya.

"Kita belum melihat nama capres yang layak untuk didukung. Tapi sejumlah nama sedang digodok di DPP," jelas Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah kepada detikcom saat melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPD PKS di Sumbawa Besar, NTB, Senin  (29/12/2008).

Sejauh ini PKS dikabarkan tengah melakukan pembicaraan dengan sejumlah parpol, terutama PDIP, Golkar dan Hanura. Namun penjajakan koalisi tersebut, kata Fahri, belum ada titik temu karena semua masih ngotot dengan capresnya masing-masing.

"PKS akan serius melakukan penjajakan koalisi di pilpres kalau masing-masing
punya zero option. Sebab penentuan capres PKS akan diputuskan setelah pemilu
legislatif. Bukan saat ini," ujar politisi asal NTB tersebut.

Terkait wacana pasangan Mega-Hidayat Nur Wahid atau Jusuf Kalla- Hidayat, imbuh Fahri, duet tersebut tidak akan menguntungkan PKS. Sebab kedua kandidat capres tersebut kurang mendapat dukungan yang signifikan.

"Megawati sulit untuk dijual karena pernah memimpin dan punya catatan yang
kurang bagus saat itu. Sedangkan JK kurang diterima di pulau Jawa, " pungkasnya. (ddg/lh)

Deden Gunawan - detikNews
Sent with Clipmarks

Amien Nilai Pemerintah Menzalimi Gafur/Fabanyo

 clipped from beritabaru.com

Amien Nilai Pemerintah Menzalimi Gafur/Fabanyo


Rabu, 24/12/2008 15:10 WIB



Jakarta, beritabaru.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai penzaliman dalam bentuk penyerobotan hak-hak politik dan hak azasi pasangan Abdul Gafur-Fabanyo sebagai pasangan gubernur dan wagub terpilih Maluku Utara (Malut) pada dasarnya merupakan kesalahan kepala pemerintahan di negeri ini.

Hal itu dinyatakan Amien Rais dalam pengantarnya di Buku Putih Pilkada Malut yang diluncurkan di Jakarta.

Menurut Amien Rais, kepala pemerintahan telah berkontribusi kesalahan dalam kasus pilkada Malut karena secara langsung ataupun tidak langsung melakukan intervensi yang eksesif terhadap hasil prosesdemokrasi di propinsi itu.

"Saya melihat ada kezaliman politik yang dilakukan pemerintah terhadap pasangan Gafur-Fabanyo. Pasangan ini berdasarkan UU dan semua aturan main pilkada yang sah seharusnya yang dilantik menjadi gubernur dan wagub Malut 2008-2012," ujar tokoh reformasi itu.

Lebih lanjut Amien mengungkapkan skandal politik oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus pilkada Malut itu hanyalah salah satu contoh betapa nasib daerah dianggap hanya sebagai permainan politik yang enteng dan seenaknya saja.

Ia juga mengatakan bahwa kekuasaan tanpa berkah memang selalu gegabah dengan ciri utamanya adalah sikap mengentengkan nasib kebanyakan rakyat.

Dua kali

Ditempat yang sama, politisi Golkar yang juga kandidat Gubernur Malut Abdul Gafur mengatakan bahwa dirinya telah dizalimi pemerintah sebanyak dua kali, yakni pada 2001 oleh Mendagri Hari Sabarno dan di Pilkada Malut tahun 2007 oleh Mendagri Mardiyanto.

"Pilkada Malut 2007 saya yang memenangkannya. Tapi apa yang kemudian terjadi?," ujarnya seraya menegaskan bahwa pemerintah justru mengeluarkan Keppres No 58/P tahun 2008 yang cacat yuridis sebagai dasar pelantikan Thaib Armayin dan Gani Kasuba selaku gubernur dan wagub terpilih Malut.

Karena itu, Gafur yang pernah menjadi Menpora pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto telah berkomitmen untuk terus berjuang mencari keadilan dan menyambut baik peluncuran Buku Putih Pilkada Malut itu sebagai wujud gugatan rakyat terhadap intervensi pemerintah terhadap kewenangan KPU Malut.

Buku Putih Pilkada Malut yang diterbitkan Lembaga Studi Pembangunan Indonesia itu terdiri atas lima bab yang memaparkan secara lengkap proses pelaksanaan Pilkada Malut 2007 berikut fakta-fakta yuridis yang menunjukkan bahwa pemenang pilkada Malut itu adalah pasangan Gafur/Fabanyo.

Buku tersebut menggambarkan bahwa kejadian Pilkada Malut itu merupakan cermin buram dari upaya bangsa Indonesia menegakkan demokrasi didalam sejarah reformasi politik era pemerintahan Yudhoyono.

Melengkapi ulasan dan fakta-fakta, dalam buku itu juga disajikan sejumlah dokumen hukum terkait pelaksanaan pilkada Malut serta sejumlah kliping berita yang terkait dengan pelaksanaan agenda demokrasi di Malut tersebut.(*/rap)
Sent with Clipmarks

Akbar: JK lebih Mendahulukan Kepentingan Pribadi Daripada Kepentingan Partai

 clipped from beritabaru.com

Akbar: JK lebih Mendahulukan Kepentingan Pribadi Daripada Kepentingan Partai


Jumat, 26/12/2008 16:41 WIB



Jakarta, beritabaru.com - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla lebih mendahulukan perspektif kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan Partai Golkar.

"Ya saya kira dia lebih punya hitung-hitungan politis lebih banyak ke perspektif pribadinya, bukan perspektif partai," cetusnya kepada beritabaru.com saat dihubungi per telepon di Jakarta, Jumat (26/12).

Pernyataan tersebut dikeluarkan Akbar, menanggapi pernyataan pengamat politik, Tjipta Lesmana, dalam diskusi di DPP Partai Golkar, Selasa (23/12) yang mengatakan bahwa Jusuf Kalla sebagai ganjalan bagi Partai Golkar dalam pemilihan presiden 2009.

Menurut Akbar, indikasi atas hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya sikap yang jelas dari Partai Golkar dalam menghadapi Pilpres 2009 sehingga menimbulkan kesan bahwa Jusuf Kalla tidak menginginkan Partai Golkar mempunyai seorang calon presiden.

Akbar menegaskan, jika mengacu dari perspektif partai, maka seharusnya Partai Golkar sebagai partai besar dan partai pemenang pemilu 2009 sudah sepantasnya memiliki seorang calon presiden sendiri.

"Jangan-jangan dia (JK) tidak setuju Partai Golkar punya capres, atau kita jadi cawapres saja. Nah sedangkan cawapres itu adalah dia sendiri," sindirnya.

Oleh karena itu Akbar menyarankan agar JK lebih mendahulukan perspektif partai ketimbang perspektif kepentingan politik pribadi. Akbar berpandangan bagaimanapun Partai Golkar harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang dalam menghadapi pemilu 2009 dengan melakukan proses rekrutmen terhadap calon presiden.

"Sepertinya beliau dilematis, padahal pemilu presiden kan bulan Juli, Kalau April ini baru diputuskan ya hanya ada waktu dua bulan saja untuk mensosilisaikan capres," imbuhnya.

Ditambahkan oleh Akbar, para kader Golkar sebenarnya sudah menyadari adanya dominasi kepentingan politik pribadi sang ketua umum di tubuh partai, tetapi mereka masih melihat perkembangan untuk menyampaikan aspirasinya.

"Mereka masih melihat perkembangan beberapa bulan, atau dua bulan kedepan, nah disitulah akan muncul barang kali, ya kita tunggu saja," pungkas mantan Ketua DPR tersebut.(Kur/Nda)

Sent with Clipmarks

Soksi Kecewa Kalau Sultan Jadi Cawapres

 clipped from www.antara.co.id

19/12/08 21:26

Soksi Kecewa Kalau Sultan Jadi Cawapres



Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pendiri Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Suhardiman menyatakan sangat kecewa apabila Sri Sultan Hamengku Buwono X hanya bersedia menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2009.

"Soksi mencalonkan Sri Sultan hanya sebagai capres (calon presiden) bukan cawapres," kata Suhardiman, di sela-sela perayaan ulangtahunnya ke-83 di Jakarta, Jumat malam.

Suhardiman menyatakan hal tersebut terkait kemungkinan Sri Sultan menjadi cawapres bagi capres dari PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Pada Jumat siang, saat ditanya usul Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, yang ingin menyandingkannya sebagai cawapres bagi Megawati Soekarnoputri, Sultan mengatakan,
"Saya tidak bisa komentar apa pun. Nanti kan PDIP menyelenggarakan Rakernas bulan Januari. Nanti lihat, sabarlah, keputusannya nanti," tuturnya.

Suhardiman mengatakan, Soksi sejak awal mempersiapkan Sri Sultan hanya sebagai capres dan keberatan bila Sultan hanya menjadi cawapres. "Kita keberatan kalau Sri Sultan hanya jadi cawapres. Kalau hanya jadi cawapres untuk apa kita calonkan," katanya.

Soksi memang memberi kesempatan kepada Sri Sultan untuk melakukan pendekatan atau menjajagi koalisi dengan partai-partai peserta pemilu. Tapi dalam pendekatan itu Soksi menginginkan Sultan tetap sebagai capres bukan cawapres.

Namun Soksi mengingatkan bahwa koalisi partai dalam rangka pencalonan Sri Sultan tetap harus mengikutsertakan Partai Golkar.

Soksi pada acara halal bihalal Idul Fitri 1429 Hijriah di kediaman Suhardiman mendeklarasikan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan sebagai capres pada pilpres 2009.

Sikap politik Soksi tersebut menjadi hal baru di Golkar karena selama ini Soksi sebagai salah satu pendiri Golkar selalu satu sikap dengan DPP Partai Golkar.

Meskipun demikian, sikap politik Soksi ini tidak terlalu menjadi persoalan di DPP Partai Golkar bahkan menjadi salah satu masukan bagi DPP.

Ulang tahun Suhardiman sendiri dihadiri para pengurus DPP Golkar, ormas pendiri Golkar maupun ormas yang didirikan Golkar.

Hadir pada acara tersebut antara lain anggota FPG di DPR Lili Asdjudiredja dan Soeharsoyo, Djojo Kusumo (adik Sri Sultan), serta Bobby Suhardiman (mantan anggota DPR RI yang juga anak Suhardiman).(*)

COPYRIGHT © 2008

Sent with Clipmarks

Gerakan Mendukung Sultan HB X Dideklarasikan

05/12/2008 06:17 - Pemilu 2009
Gerakan Mendukung Sultan HB X Dideklarasikan

Liputan6.com, Jakarta: Sebuah gerakan untuk mendukung pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden 2009 dideklarasikan di Jakarta, Kamis (4/12). Gerakan bernama Tim Pelangi Perubahan ini didukung penyanyi Franky Sahilatua.

Sejak mendeklarasikan diri sebagai Capres 2009, Sultan gencar menggelar berbagai kegiatan politik. Mulai dari road show politik ke sejumlah daerah di Tanah Air hingga mendekati sejumlah partai politik. Salah satu yang sedang didekati adalah Gerakan Kebangkitan Rakyat yang dideklarasikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Namun, berbagai kegiatan politik Sultan ini dikritik pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Menurut Ray, Tim Pelangi Perubahan tak akan bermakna bila tidak mempunyai dukungan partai besar. Jadi bila tak mendapat tambahan dukungan dari partai lain, berat bagi Sultan berlaga di arena pemilihan presiden 2009.

Kecuali, kata Ray, Mahkamah Konstitusi merevisi Undang-undang Pilpres. Yaitu pasal tentang capres hanya bisa diajukan partai atau gabungan partai yang meraih 25 persen suara pemilih atau 20 persen kursi DPR.(BOG/Bimo Cahyo)


Lampu Kuning Untuk PAN, PPP, dan PKB!

clipped from www.inilah.com
Lampu Kuning Untuk PAN, PPP, dan PKB!
24/10/2008 21:12
blog it

Bila Anak Politisi Jadi Calon Legislator

08/10/2008 18:21 - Pemilu 2009
Bila Anak Politisi Jadi Calon Legislator

Liputan6.com, Jakarta: Jerry, Dave atau Mumtaz barangkali nama yang biasa saja di masyarakat. Namun menjadi berbeda jika nama keluarga ikut ditambahkan menjadi Jerry Sambuaga, Dave Laksono atau Mumtaz Rais. Mereka kini akan mengikuti jejak orangtuanya menjadi politisi.

Jerry yang saat ini berusia 23 tahun dan calon anggota legislatif untuk daerah pemilihan Jakarta III adalah putra Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga. Jerry yang meraih gelar Master Hubungan Internasional dari Universitas Columbia, Amerika Serikat, menolak disebut nepotisme saat terjun ke dunia politik.

Tak hanya Jerry yang mengikuti jejak orangtuanya. Dave Laksono, putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR Agung Laksono juga banting setir menjadi calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat II. Lulusan dari California State University, AS, ini sebelumnya sempat menjadi petinggi maskapai penerbangan Adam Air yang kini tutup. Sebagai anak petinggi partai ia juga menepis anggapan mendompleng nama orangtua.

Berbeda dengan Jerry Sambuaga dan Dave Laksono. Muhammad Mumtaz Rais, putra Amien Rais, justru tidak risi disebut diuntungkan oleh nama sang ayah saat maju jadi calon legislator dari Partai Amanat Nasional. Mumtaz yang berusia 25 tahun dan lulusan Fakultas Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada ini maju untuk daerah pemilihan Jawa Tengah VIII justru menyebut kehadirannya di arena politik sebagai penerus keluarga.

Dinasti politik sepertinya mulai dibangun, tapi rekam jejak para calon dipertanyakan. Sekadar upaya meneruskan perjuangan, atau semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan dan kemapanan.

Kini, pertanyaannya adalah bagaimana para politisi muda menjawab keraguan tadi? Karena memang tidak sedikit putra-putri politisi yang mengikuti jejak orangtuanya. Yang pasti langkah mereka menuju ke Gedung DPR ada di tangan Anda.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)


Dukun Santet Ikut Pilkada

Ingin Angkat Martabat Warga Kota Bogor

Bogor, Warta Kota
Warta Kota Hari IniSETELAH sejumlah artis bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada), kini seorang paranormal merambah ajang yang sama. Paranormal Ki Gendeng Pamungkas, yang mengaku pernah menyantet beberapa tokoh politik Indonesia dan Presiden AS George W Bush, maju sebagai calon wali kota (cawali) Bogor.

Gendeng Pamungkas yang bernama asli Iman Santoso akan menjalani tes kesehatan bagi para cawali mapun wakilnya, Rabu (12/8) ini. Dalam pencalonan tersebut, Gendeng didampingi KH AM Chusaeri. Mereka maju melalui jalur perseorangan (non-partai politik)

Sebelumnya, Gendeng sempat menyatakan mundur dari bursa pencalonan. Belakangan, dia mencabut pernyataan itu dan justru menegaskan untuk terus maju ke Pilkada Kota Bogor.
”Saya dapat wangsit ketika melakukan ritual di Kebun Raya Bogor, yang isinya menyatakan bahwa saya harus maju terus di pilwalkot (pemilihan wali kota),” tegas Gendeng Pamungkas.

Pesan lain di wangsit itu, menurut Ki Gendeng, dirinya diminta berjuang membebaskan warga Kota Bogor dari kemiskinan. Menurut Gendeng, 60 persen penduduk Kota Bogor berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kata dia, dirinya ingin mengubah birokrasi di Pemkot Bogor menjadi benar-benar berkiblat kepada rakyat, bukan kepada teman atau kolega.

Kesehatan
Dukun Santet Ikut Pilkada
Kigendeng Pamungkas
Pemeriksaan kesehatan cawali Bogor dan pasangannya dimulai Selasa (12/8). Cawali beserta pasangannya yang menjalani pemeriksaan kesehatan kemarin adalah para calon yang diusung partai politik yakni Diani Budiarto-Achmad Ru’yat, Iis Supriyatin-Ahani, dan Dody Rosadi-Erik Irawan Suganda.

Pemeriksaan kesehatan cawali Bogor dibagi menjadi lima babak. Pemeriksaan di masing-masing babak dilakukan oleh tim dokter yang dipimpin oleh seorang dokter spesialis yakni dr Edward Syah (spesialis bedah umum), dr Doyo Prasodjo (THT), dr Indira Silviandari (mata), dr Tjahtur Yoga Utama (jantung), dan dr H Erwin (spesialis penyakit dalam).

Pemeriksaan kesehatan diawali dengan pengambilan sampel darah, lalu pemeriksaan USG, pengambilan urine, dan EKG atau rekam jantung. Para kandidat pada Pilkada Kota Bogor menjalani tes kesehatan itu dengan tenang.

Beberapa di antaranya mengaku telah beberapa kali menjalani tes kesehatan serupa.
Diani Budiarto yang merupakan Wali Kota Bogor periode 2003-2008 mengaku tes kesehatan yang dijalaninya hari itu tidak beda dengan serangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah jalani selama ini.

Diani mengaku lega karena telah melewati tes kesehatan mata, gigi, dan THT. ”Pemeriksaan kesehatan ini penting biar kalau ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, wali kota maupun wakilnya mampu mendengar dan merealisasikan aspirasi tersebut,” katanya.

Koordinator Tim Pemeriksaan Kesehatan Pilkada Kota Bogor, dr Erwin, mengatakan, ”Kalau tidak ada perubahan, tanggal 19 Agustus hasil pemeriksaan ini akan diserahkan ke KPU Kota Bogor.”

Untuk diketahui, Pilkada Kota Bogor diikuti oleh lima pasang calon terdiri atas tiga pasang diusung partai politik dan dua pasang nonpartai. Pasangan Diani-Ru’yat diusung 11 partai politik di antaranya PKS, Golkar, PDIP, dan Partai Patriot.

Pasangan Iis Supriyatin-Ahani diusung oleh Partai Demokrat. Iis yang pengajar di SMPN 4 Kota Bogor merupakan satu-satunya perempuan pada calon wali kota Bogor. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Sedangkan pasangan Dody Rosadi-Erik Irawan Suganda disokong lim partai politik yakni PPP, PKB, PBB, PKPB, dan PAN. Adapun pasangan perorangan pada pilkada tersebut adalah Syafei Bratasondjaja-Akik Darul Tahkik dan Ki Gendeng Pamungkas-AM Chusaeri. (akn)

HMZ Yuli Nursanto - Gagal Jadi Bupati, Coba Bunuh Diri

Selasa, 5 Agustus 2008 | 09:15 WIB

HMZ Yuli Nursanto (kiri) dan pasangannya dr H Achmad Soenarno dalam poster pencalonan bupati Ponorog

PONOROGO - Rentetan masalah yang dihadapi HMZ Yuli Nursanto usai kekalahannya dalam pemilihan bupati (pilbup) Ponorogo, diduga membuatnya depresi.

Calon bupati Ponorogo yang tersisih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2005 dan kini terdakwa kasus utang-piutang miliaran rupiah itu, mencoba bunuh diri.

Aksi nekat Yuli yang menggegerkan terjadi Minggu (3/8) sore, ketika dia melarikan diri dari RSUD dr Hardjono Ponorogo, tempat dia dirawat. Melepas peralatan medis yang melekat di tubuhnya, Yuli kabur keluar RSUD. Ia sempat masuk rumah seorang warga dekat RSUD, dan hendak gantung diri di sana.

Karena aksinya berhasil dicegah, Yuli kembali berlari dan mau mencebur ke sungai terdekat, Sungai Keninten yang cukup lebar.

Aparat kepolisian yang kemudian datang, berhasil merayu Yuli sehingga mengurungkan niatnya. Tapi, pengusaha itu sempat mencoba menyayat-sayat urat nadinya dan menantang polisi untuk menembaknya saja.

“Dia tiba-tiba masuk rumah saya, dan mau gantung diri. Saya kaget bercampur takut,” ujar Wasis, warga Kelurahan Keninten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, yang rumahnya diterobos Yuli saat ditemui Surya, Senin (4/8).

Saat itu, Yuli cuma bercelana dalam dan memakai kaos kutang. Setelah berhasil diamankan, Yuli kemudian dibawa ke markas Polres Ponorogo. “Kami hanya berjaga-jaga karena dia (Yuli) sudah mengganggu ketertiban,” kata Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Edy Susanto.

Namun, informasi yang diperoleh Surya kemudian menyebutkan, Yuli kembali diserahkan ke pihak keluarga.

Sebetulnya, belum sampai dua minggu lalu, tidak terlihat tanda-tanda depresi pada diri Yuli. Itu setidaknya diakui oleh Sekretaris KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Ponorogo, Hadi S, yang sempat menemui Yuli di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Ponorogo pada 23 Juli lalu, atau tepat saat penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) Jatim.

Yuli memang mendekam di LP Ponorogo sejak ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penipuan BG (biro gilyet) dan cek kosong senilai Rp 2,977 miliar terkait urusan utang-piutang. Namun, sejak beberapa hari lalu, Yuli dibantarkan ke rumah sakit karena gangguan kesehatan.

Kasus utang-piutang tersebut hingga kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo. Disebutkan, utang-piutang itu terjadi pada bulan-bulan sekitar Pilbup Ponorogo digelar, yakni Juni 2005. Sebagian besar dana yang ada diduga digunakan Yuli untuk maju dalam pemilihan bupati.

Gagal terpilih, Yuli juga menghadapi problem keuangan seiring dengan penarikan paksa 7 armada (6 bus dan 1 truk) transportasinya oleh pihak leasing, pada awal Maret 2007. Selain menggeluti bisnis trasnportasi, Yuli juga memiliki dua stasiun radio FM serta perusahaan pengerah tenaga kerja.

Yuli Nursanto dengan pasangannya Achmad Soenarno, saat pilbup itu hanya menempati urutan ke-4 dari lima pasangan calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup) Ponorogo yang bersaing. Dalam pilbup itu, pasangan Yuli-Achmad diusung oleh Partai Demokrat (PD) dan PPP.

Selain masalah finansial, Yuli kini juga menghadapi problem rumah tangga karena istrinya Ny Adjidah (dipanggil Ida) dikabarkan menggugat cerai. "Biarkan aku mati. Aku sudah tidak punya keluarga lagi," demikian teriakan Yuli yang terekam saat hendak bunuh diri pada Minggu (3/8) sore itu.

Sementara itu, hingga menjelang malam kemarin, Surya belum berhasil menghubungi keluarga Yuli untuk minta konfirmasi terkait masalah Yuli. Saat Surya mendatangi kantor Yuli di Jl Raya Ponorogo-Ngebel, para karyawan di sana tak ada yang bisa memberikan keterangan tentang latar belakang masalah bosnya.

"Coba, anda langsung ke rumahnya di Perumnas Singosaren. Di sana ada istrinya, Anda temui langsung ibu Ida," jelas salah seorang penyiar radio milik Yuli Nursanto yang enggan disebutkan namanya.

Ketika mendatangi rumah Yuli di Jl Singajaya XIV Perumnas Singosaren, Surya tak berhasil pula menemui Ny Ida. Menurut keterangan seorang lelaki penunggu rumah Yuli yang dipanggil Bonyok, 45, Ny Ida sedang keluar dan dia tak tahu pasti ke mana.

“Saya di sini hanya bertugas membenahi bagian-bagian rumah yang rusak, dan masih belum selesai,” kata Bonyok yang mengaku telah puluhan tahun mengenal keluarga Yuli.

Kediaman keluarga Yuli di Perumnas itu menempati tiga rumah berjajar. Dua rumah dijadikan satu dan dibangun tiga lantai, sedangkan satu rumah lainnya dibiarkan seperti bentuk awal dari pihak developer.

Seorang tetangga depan rumah keluarga Yuli mengatakan, hubungan Yuli dengan istrinya tampak kurang harmonis sejak mencuatnya kasus yang melilit Yuli pascapilbup. Namun, tetangga yang mengaku bernama Haris itu tak tahu persis apa penyebabnya. “Mereka kurang akrab dengan warga,” kata Haris.

Berdasarkan catatan Surya, kegagalan di pilkada yang kemudian berbuntut masalah pada calon yang maju juga terjadi di Kabupaten Nganjuk. Sutrisno Hafidz, cabup yang diberangkatkan PKB Nganjuk, kini berurusan dengan aparat berwajib karena dugaan penipuan senilai Rp 1 miliar terhadap seorang warga asal Madura. Cabup yang kalah dalam coblosan 4 Maret 2008 lalu itu juga dipolisikan warga Kediri dengan dugaan kasus yang sama, namun nilainya Rp 10 juta.

Saat menjelang kampanye, Sutrisno Hafidz kelabakan mencari tambahan dana untuk mencetak atribut dan kaus kampanye. Karena sudah terkepepet, warga asal Desa Baron, Kecamatan Baron ini berutang Rp 1 miliar ke Hj Fatonah, 49, warga Jl Kebon Anyar, Desa/Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Namun, saat pembayaran, cek yang diserahkannya ternyata kosong alias tak bisa diuangkan.

Masalah pasca kekalahan pilkada juga terjadi di Kota Malang, namun dengan tingkat yang jauh lebih ringan. Setelah gagal memenangkan pilwali (pemilihan walikota) Malang, Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Aries Pudjangkoro mendapat mosi tak percaya serta dituntut mundur oleh sejumlah kadernya.

Kader Golkar menuntut pertanggungjawaban Aries yang ngotot maju mencalonkan wali kota. Padahal rekomendasi dari DPP PG hanya menggariskan supaya PG cukup menjadi calon wakil wali kota (cawawali).

Kasus yang sama juga menimpa cawawali Subur Triono yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Partai Demokrat (PD). Subur yang berpasangan dengan cawali Fathol Arifin itu kini terancam direcall dari jabatannya sekarang karena maju menjadi cawawali yang diusung PKB.

Saat ini proses recall Subur sudah diajukan ke KPU Kota Malang. Jika tidak ada halangan lagi, proses recall itu segera diproses dan posisi Subur bakal diganti Yusnia Fitriani, calon yang memiliki nomor urut di bawahnya.(surya/ST14/K2/DIM)