clipped from www.antara.co.id

07/01/09 11:41

100 Tokoh Serukan PBB Hentikan Pembunuhan Massal di Gaza

Jakarta (ANTARA News) - PBB diminta agar segera mengambil langkah yang signifikan untuk menghentikan Kebiadaban Israel yang sedang melakukan pembunuhan massal, sebagai akibat serangan membabi buta yang dilakukannya di Gaza.

PBB diminta segera memaksa Israel dengan segala cara untuk menghentikan segala bentuk serangan ke wilayah-wilayah Palestina dalam waktu segera, memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan mendorong dialog untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina secara permanen.

Demikian seruan dari sekitar 100 tokoh sipil yang tergabung dalam Masyarakat Madani Indonesia, kepada El Mostafa Benlamih, Kepala Perwakilan PBB, Rabu, di Jakarta.

Sejumlah tokoh yang mendatangi Kantor Perwakilan PBB antara lain Dien Syamsudin (MUI/PP Muhammadiyah), Prof. Komarudin Hidayat (Rektor UIN), AM Fatwa (MPR), Romo Beny (Perwakilan Katolik), Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar), Irgan Chairil Mahfidz (PPP), Budiman Sujatmiko (PDI-P), Muktar Pakpahan (Partai Buruh), Hamdan Zoelva (PBB), Nathan Setiabudhi (PGI), Syafie Anwar (ICIP), Effendi Choirie (PKB), Moeryati Soedibyo (DPD), Rhoma Irama (Artis) dan tokoh-tokoh agama, intelektual, media, artis dan lain-lain.

Seperti dilaporkan langsung oleh Mukhlis Yusuf, Dirut LKBN ANTARA yang turut menghadiri seruan keprihatinan tersebut, El Mostafa Benlamih menyampaikan apresiasinya terhadap kedatangan para tokoh sipil itu dan berjanji akan menyampaikan langsung seruan tersebut kepada Sekjen PBB di New York.

Benlamih menyatakan semua unsur PBB juga merasakan keprihatinan hal yang sama, dan sedang melakukan daya upaya yang dapat dilakukan agar serangan itu segera dihentikan dan mendorong dialog untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di Palestina.

Benlamih menyatakan bahwa perang di Jalur Gaza bukanlah perang agama, melainkan konflik politik dan perang antara pihak yg kuat dan lemah.

Menurutnya, perang yang saat ini masih berlangsung itu telah melampaui batas-batas kemanusiaan.

Pernyataan Benlamih ini menanggapi sejumlah seruan keras yang disampaikan sejumlah tokoh yang hadir.

Dalam pengantarnya, Dien Syamsudin mewakili seluruh tokoh yang hadir menyampaikan bahwa saat ini merupakan momentum bagi PBB untuk menjalankan peran yang dapat dilakukannya  sebagai wadah berhimpunnya kepentingan bangsa-bangsa.

 

"Inilah momentum bagi PBB untuk  membuktikan eksistensinya, bila tidak, maka PBB akan dilupakan dan dinilai perpanjangan tangan negara-negara kuat atau kepentingan lobi negara-negara tertentu", kata Dien.

"Perang ini telah melampaui batas-batas kemanusiaan, karena anak-anak dan perempuan yang tidak ikut berperang telah menjadi korban yang mengenaskan", kata Prof. Komarudin Hidayat.

Pernyataan serupa disampaikan Budiman Sudjatmiko, politisi PDI-P, yang juga menyerukan agar PBB bersikap lebih keras terhadap Israel dan berlaku adil dalam menjalankan perannya, terutama perlindungan terhadap negara-negara yang menjadi korban dari negara-negara kuat. (*)

---

Baca Juga

---

• Federasi Dewan Islam Australia Serukan Bantuan bagi Palestina
• Obama Akhirnya Berbicara Soal Gaza
• Seorang Serdadu Israel Tewas di Gaza Utara

See this clip on clipmarks.com

Amien Rais Sebaiknya Jadi "Kingmaker"

 clipped from pemilu.antara.co.id

27/12/08 19:11

---

Amien Rais Sebaiknya Jadi "Kingmaker"

---

Tag: pilpres, pan, amien rais, capres

---

Langkah sebagian kader PAN mendukung Amien Rais menyalonkan presiden dinilai pengamat politik dari Universitas Parahyangan kurang tepat karena Amien lebih baik tetap berperan sebagai kingmaker.

Bandung (ANTARA News) - Langkah Partai Amanat Nasional (PAN) menyalonkan Amien Rais pada Pilpres 2009, dinilai pakar politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan, kurang tepat karena sosok Amien sebagai guru bangsa seharusnya tetap berperan sebagai kingmaker (pencetak pemimpin).

Di Bandung, Sabtu, Asep menjelaskan sosok Amien masih sangat dihormati dan diakui berbagai kalangan sehingga dengan dorongannya kepada para capres lainnya diyakini akan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

"Baiknya Amien yang memiliki integritas, visi,misi bangsa ke masa depan ini mendorong Din Syamsudin atau Sutrisno Bachir dan atau bahkan calon lain di luar partai seperti Prabowo, Wiranto," katanya.

Asep melihat peluang Amien dalam pencalonannya tidak akan berbeda dengan Pilpres 2004 dimana pendiri PAN tersebut tidak lolos ke putaran kedua bersanding bersama calon lainnya SBY dan Megawati.

"Dukungan partai yang kurang kuat membuat sosok Amien menjadi kurang laku di masyarakat ditambah sulitnya PAN berkoalisi karena tidak memiliki karakter yang jelas, apakah nasionalis, agamis ataupun koalisi keduanya," ujar Asep.

Menurutnya, PAN tidak memiliki karakter yang jelas seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS dan PKB sekalipun.

Di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri, lanjutnya, kini terpecah karena adanya kabar pencalonan Din dan Sutrisno Bachir. "Semakin sulitlah posisi Amien Rais jika mencalonkan diri," katanya.

Namun dibalik pencalonannya sebagai Capres 2009, kata Asep, hal itu merupakan hak dari Amien Rais sebagai warga negara. "Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendulang suara dalam Pilpres mendatang," ujarnya.

Amien harus mampu menggandeng dukungan dari non partai untuk mendulang suara dan menggandeng Din Syamsudin sebagai cawapres, misalnya.

"Pencalonan Amien ini dapat mewarnai persaingan dan pilihan alternatif dalam pemilihan presiden mendatang yang diikuti oleh Prabowo, Wiranto, Sultan Hamengkubuwono X dan Rizal Ramli," katanya.

Asep menilai pencalonan ini sebagai manuver PAN untuk memecah konsentrasi masyarakat yang saat ini dihadapkan dengan berbagai pilihan alternatif untuk menyaingi SBY dan Megawati.

Sabtu ini, DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan deklarasi pencalonan Amien Rais sebagai Calon Presiden 2009.(*)

---

Baca Juga

---

• PAN Serang Rakerda Bahas Strategi Pemenangan
• Elit PAN Tunggu Kesediaan Amien Rais
• Pengamat: Blok Amien versus Kubu Soetrisno di PAN
• Amien: Putusan MK Sehatkan Iklim Politik Nasional
• Amien Sarankan PPP Bentuk Koalisi Penyelamat Bangsa

See this clip on clipmarks.com

Gus Dur Bikin "PKB Perjuangan"?

clipped from www.inilah.com Gus Dur Bikin "PKB Perjuangan"?

Lampu Kuning Untuk PAN, PPP, dan PKB!

clipped from www.inilah.com Lampu Kuning Untuk PAN, PPP, dan PKB! 24/10/2008 21:12

Lampu Kuning Untuk PAN, PPP, dan PKB!

clipped from www.inilah.com Lampu Kuning Untuk PAN, PPP, dan PKB! 24/10/2008 21:12

Dukun Santet Ikut Pilkada

Ingin Angkat Martabat Warga Kota Bogor

Bogor, Warta Kota
SETELAH sejumlah artis bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada), kini seorang paranormal merambah ajang yang sama. Paranormal Ki Gendeng Pamungkas, yang mengaku pernah menyantet beberapa tokoh politik Indonesia dan Presiden AS George W Bush, maju sebagai calon wali kota (cawali) Bogor.

Gendeng Pamungkas yang bernama asli Iman Santoso akan menjalani tes kesehatan bagi para cawali mapun wakilnya, Rabu (12/8) ini. Dalam pencalonan tersebut, Gendeng didampingi KH AM Chusaeri. Mereka maju melalui jalur perseorangan (non-partai politik)

Sebelumnya, Gendeng sempat menyatakan mundur dari bursa pencalonan. Belakangan, dia mencabut pernyataan itu dan justru menegaskan untuk terus maju ke Pilkada Kota Bogor.
”Saya dapat wangsit ketika melakukan ritual di Kebun Raya Bogor, yang isinya menyatakan bahwa saya harus maju terus di pilwalkot (pemilihan wali kota),” tegas Gendeng Pamungkas.

Pesan lain di wangsit itu, menurut Ki Gendeng, dirinya diminta berjuang membebaskan warga Kota Bogor dari kemiskinan. Menurut Gendeng, 60 persen penduduk Kota Bogor berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kata dia, dirinya ingin mengubah birokrasi di Pemkot Bogor menjadi benar-benar berkiblat kepada rakyat, bukan kepada teman atau kolega.

Kesehatan

Kigendeng Pamungkas

Pemeriksaan kesehatan cawali Bogor dan pasangannya dimulai Selasa (12/8). Cawali beserta pasangannya yang menjalani pemeriksaan kesehatan kemarin adalah para calon yang diusung partai politik yakni Diani Budiarto-Achmad Ru’yat, Iis Supriyatin-Ahani, dan Dody Rosadi-Erik Irawan Suganda.

Pemeriksaan kesehatan cawali Bogor dibagi menjadi lima babak. Pemeriksaan di masing-masing babak dilakukan oleh tim dokter yang dipimpin oleh seorang dokter spesialis yakni dr Edward Syah (spesialis bedah umum), dr Doyo Prasodjo (THT), dr Indira Silviandari (mata), dr Tjahtur Yoga Utama (jantung), dan dr H Erwin (spesialis penyakit dalam).

Pemeriksaan kesehatan diawali dengan pengambilan sampel darah, lalu pemeriksaan USG, pengambilan urine, dan EKG atau rekam jantung. Para kandidat pada Pilkada Kota Bogor menjalani tes kesehatan itu dengan tenang.

Beberapa di antaranya mengaku telah beberapa kali menjalani tes kesehatan serupa.
Diani Budiarto yang merupakan Wali Kota Bogor periode 2003-2008 mengaku tes kesehatan yang dijalaninya hari itu tidak beda dengan serangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah jalani selama ini.

Diani mengaku lega karena telah melewati tes kesehatan mata, gigi, dan THT. ”Pemeriksaan kesehatan ini penting biar kalau ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, wali kota maupun wakilnya mampu mendengar dan merealisasikan aspirasi tersebut,” katanya.

Koordinator Tim Pemeriksaan Kesehatan Pilkada Kota Bogor, dr Erwin, mengatakan, ”Kalau tidak ada perubahan, tanggal 19 Agustus hasil pemeriksaan ini akan diserahkan ke KPU Kota Bogor.”

Untuk diketahui, Pilkada Kota Bogor diikuti oleh lima pasang calon terdiri atas tiga pasang diusung partai politik dan dua pasang nonpartai. Pasangan Diani-Ru’yat diusung 11 partai politik di antaranya PKS, Golkar, PDIP, dan Partai Patriot.

Pasangan Iis Supriyatin-Ahani diusung oleh Partai Demokrat. Iis yang pengajar di SMPN 4 Kota Bogor merupakan satu-satunya perempuan pada calon wali kota Bogor. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Sedangkan pasangan Dody Rosadi-Erik Irawan Suganda disokong lim partai politik yakni PPP, PKB, PBB, PKPB, dan PAN. Adapun pasangan perorangan pada pilkada tersebut adalah Syafei Bratasondjaja-Akik Darul Tahkik dan Ki Gendeng Pamungkas-AM Chusaeri. (akn)

HMZ Yuli Nursanto - Gagal Jadi Bupati, Coba Bunuh Diri

Selasa, 5 Agustus 2008 | 09:15 WIB

HMZ Yuli Nursanto (kiri) dan pasangannya dr H Achmad Soenarno dalam poster pencalonan bupati Ponorog

PONOROGO - Rentetan masalah yang dihadapi HMZ Yuli Nursanto usai kekalahannya dalam pemilihan bupati (pilbup) Ponorogo, diduga membuatnya depresi.

Calon bupati Ponorogo yang tersisih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2005 dan kini terdakwa kasus utang-piutang miliaran rupiah itu, mencoba bunuh diri.

Aksi nekat Yuli yang menggegerkan terjadi Minggu (3/8) sore, ketika dia melarikan diri dari RSUD dr Hardjono Ponorogo, tempat dia dirawat. Melepas peralatan medis yang melekat di tubuhnya, Yuli kabur keluar RSUD. Ia sempat masuk rumah seorang warga dekat RSUD, dan hendak gantung diri di sana.

Karena aksinya berhasil dicegah, Yuli kembali berlari dan mau mencebur ke sungai terdekat, Sungai Keninten yang cukup lebar.

Aparat kepolisian yang kemudian datang, berhasil merayu Yuli sehingga mengurungkan niatnya. Tapi, pengusaha itu sempat mencoba menyayat-sayat urat nadinya dan menantang polisi untuk menembaknya saja.

“Dia tiba-tiba masuk rumah saya, dan mau gantung diri. Saya kaget bercampur takut,” ujar Wasis, warga Kelurahan Keninten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, yang rumahnya diterobos Yuli saat ditemui Surya, Senin (4/8).

Saat itu, Yuli cuma bercelana dalam dan memakai kaos kutang. Setelah berhasil diamankan, Yuli kemudian dibawa ke markas Polres Ponorogo. “Kami hanya berjaga-jaga karena dia (Yuli) sudah mengganggu ketertiban,” kata Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Edy Susanto.

Namun, informasi yang diperoleh Surya kemudian menyebutkan, Yuli kembali diserahkan ke pihak keluarga.

Sebetulnya, belum sampai dua minggu lalu, tidak terlihat tanda-tanda depresi pada diri Yuli. Itu setidaknya diakui oleh Sekretaris KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Ponorogo, Hadi S, yang sempat menemui Yuli di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Ponorogo pada 23 Juli lalu, atau tepat saat penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) Jatim.

Yuli memang mendekam di LP Ponorogo sejak ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penipuan BG (biro gilyet) dan cek kosong senilai Rp 2,977 miliar terkait urusan utang-piutang. Namun, sejak beberapa hari lalu, Yuli dibantarkan ke rumah sakit karena gangguan kesehatan.

Kasus utang-piutang tersebut hingga kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo. Disebutkan, utang-piutang itu terjadi pada bulan-bulan sekitar Pilbup Ponorogo digelar, yakni Juni 2005. Sebagian besar dana yang ada diduga digunakan Yuli untuk maju dalam pemilihan bupati.

Gagal terpilih, Yuli juga menghadapi problem keuangan seiring dengan penarikan paksa 7 armada (6 bus dan 1 truk) transportasinya oleh pihak leasing, pada awal Maret 2007. Selain menggeluti bisnis trasnportasi, Yuli juga memiliki dua stasiun radio FM serta perusahaan pengerah tenaga kerja.

Yuli Nursanto dengan pasangannya Achmad Soenarno, saat pilbup itu hanya menempati urutan ke-4 dari lima pasangan calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup) Ponorogo yang bersaing. Dalam pilbup itu, pasangan Yuli-Achmad diusung oleh Partai Demokrat (PD) dan PPP.

Selain masalah finansial, Yuli kini juga menghadapi problem rumah tangga karena istrinya Ny Adjidah (dipanggil Ida) dikabarkan menggugat cerai. "Biarkan aku mati. Aku sudah tidak punya keluarga lagi," demikian teriakan Yuli yang terekam saat hendak bunuh diri pada Minggu (3/8) sore itu.

Sementara itu, hingga menjelang malam kemarin, Surya belum berhasil menghubungi keluarga Yuli untuk minta konfirmasi terkait masalah Yuli. Saat Surya mendatangi kantor Yuli di Jl Raya Ponorogo-Ngebel, para karyawan di sana tak ada yang bisa memberikan keterangan tentang latar belakang masalah bosnya.

"Coba, anda langsung ke rumahnya di Perumnas Singosaren. Di sana ada istrinya, Anda temui langsung ibu Ida," jelas salah seorang penyiar radio milik Yuli Nursanto yang enggan disebutkan namanya.

Ketika mendatangi rumah Yuli di Jl Singajaya XIV Perumnas Singosaren, Surya tak berhasil pula menemui Ny Ida. Menurut keterangan seorang lelaki penunggu rumah Yuli yang dipanggil Bonyok, 45, Ny Ida sedang keluar dan dia tak tahu pasti ke mana.

“Saya di sini hanya bertugas membenahi bagian-bagian rumah yang rusak, dan masih belum selesai,” kata Bonyok yang mengaku telah puluhan tahun mengenal keluarga Yuli.

Kediaman keluarga Yuli di Perumnas itu menempati tiga rumah berjajar. Dua rumah dijadikan satu dan dibangun tiga lantai, sedangkan satu rumah lainnya dibiarkan seperti bentuk awal dari pihak developer.

Seorang tetangga depan rumah keluarga Yuli mengatakan, hubungan Yuli dengan istrinya tampak kurang harmonis sejak mencuatnya kasus yang melilit Yuli pascapilbup. Namun, tetangga yang mengaku bernama Haris itu tak tahu persis apa penyebabnya. “Mereka kurang akrab dengan warga,” kata Haris.

Berdasarkan catatan Surya, kegagalan di pilkada yang kemudian berbuntut masalah pada calon yang maju juga terjadi di Kabupaten Nganjuk. Sutrisno Hafidz, cabup yang diberangkatkan PKB Nganjuk, kini berurusan dengan aparat berwajib karena dugaan penipuan senilai Rp 1 miliar terhadap seorang warga asal Madura. Cabup yang kalah dalam coblosan 4 Maret 2008 lalu itu juga dipolisikan warga Kediri dengan dugaan kasus yang sama, namun nilainya Rp 10 juta.

Saat menjelang kampanye, Sutrisno Hafidz kelabakan mencari tambahan dana untuk mencetak atribut dan kaus kampanye. Karena sudah terkepepet, warga asal Desa Baron, Kecamatan Baron ini berutang Rp 1 miliar ke Hj Fatonah, 49, warga Jl Kebon Anyar, Desa/Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Namun, saat pembayaran, cek yang diserahkannya ternyata kosong alias tak bisa diuangkan.

Masalah pasca kekalahan pilkada juga terjadi di Kota Malang, namun dengan tingkat yang jauh lebih ringan. Setelah gagal memenangkan pilwali (pemilihan walikota) Malang, Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Aries Pudjangkoro mendapat mosi tak percaya serta dituntut mundur oleh sejumlah kadernya.

Kader Golkar menuntut pertanggungjawaban Aries yang ngotot maju mencalonkan wali kota. Padahal rekomendasi dari DPP PG hanya menggariskan supaya PG cukup menjadi calon wakil wali kota (cawawali).

Kasus yang sama juga menimpa cawawali Subur Triono yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Partai Demokrat (PD). Subur yang berpasangan dengan cawali Fathol Arifin itu kini terancam direcall dari jabatannya sekarang karena maju menjadi cawawali yang diusung PKB.

Saat ini proses recall Subur sudah diajukan ke KPU Kota Malang. Jika tidak ada halangan lagi, proses recall itu segera diproses dan posisi Subur bakal diganti Yusnia Fitriani, calon yang memiliki nomor urut di bawahnya.(surya/ST14/K2/DIM)

Capres 2009 - M Fadjroel Rachman ... ada yg ngeFANZ

http://fadjroel4president2009.wordpress.com

July 22, 2008 by fadjroel

M Fadjroel Rachman

Pemimpin muda dunia sudah hadir, Medvedev (44) di Rusia, Obama (47)
di Amerika Serikat, dan kaum muda di Indonesia. Itulah generasi
kepemimpinan nasional baru berusia 30-40 tahun yang akan mewarnai
kepemimpinan global pada masa ini.

Dunia baru dengan kompleksitas baru niscaya membutuhkan pengalaman
baru. Dunia lama niscaya juga membutuhkan pengalaman lama, tetapi dunia
baru niscaya tidak membutuhkan pengalaman lama dari ”kaum
tua”. ”Kaum muda”, generasi kedua kepemimpinan
nasional pascareformasi, mewakili Zeitgeist (jiwa zaman) baru ada dalam
konfrontasi dengan Zeitgeist lama ”kaum tua”. Progresivisme
melawan konservativisme!

”Kaum muda” adalah petarung untuk merebut kursi
presiden, wakil presiden dan kabinet, bahkan legislatif dan eksekutif
di tingkat provinsi, kabupaten, dan kotamadya pada tahun 2009. Di
tingkat nasional ”kaum muda” akan berhadapan dengan
”kaum tua” berusia 58-60 tahun.

Pertaruhan dua generasi ini amat besar, yaitu masa depan Indonesia.
Dari pengalaman kegagalan 10 tahun terakhir, kemampuan kaum tua tak
akan berbeda dengan kondisi sekarang, stagnan.

Tiga pola perubahan

Praktis tak ada lagi kekuatan politik di Indonesia yang menolak
regenerasi kepemimpinan nasional. Partai politik (parpol) dan nonparpol
saling berlomba menawarkan kesempatan yang dihalangi sebelumnya.
Kecenderungan mutakhir berpusat pada tiga pola perubahan: progresif,
moderat, dan konservatif.

Pertama, pola progresif berarti memperjuangkan posisi presiden, wakil presiden, dan kabinet semuanya dari kaum muda.

Kedua, pola moderat di mana posisi presiden dari kaum tua, wakil presiden dan kabinet dari kaum muda.

Ketiga, pola konservatif di mana presiden, wakil presiden, dan kabinet dari kaum tua atau minoritas kaum muda.

Pola progresif yang paling pantas diperjuangkan bila Indonesia baru
memperjuangkan secara paralel, sedikitnya lima hak dasar warga negara
(hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya) serta kesetaraan
jender dan minoritas lainnya. Pola konservatif amat pasti ditinggalkan
karena berlawanan dengan arus perubahan. Pola moderat adalah sekoci
penyelamat bagi kaum tua, tetapi Indonesia juga makin uzur di mata
dunia.

Kaum muda bukanlah generasi peminta-minta kekuasaan. Rezim Orde Baru
yang berkuasa 32 tahun pernah ditumbangkan saat mayoritas kaum tua yang
berebut kursi kepresidenan 2009 mati- matian membesarkan dan melindungi
kekuasaan antidemokrasi itu. Kaum muda adalah penentang politik
Machiavellian dan pelaku politik Aristotelian yang percaya
”politics is the science of the good for man, to be
happiness”. Dengan demikian, seperti kata Tony Blair,
”Power, wealth, and opportunity are in the hands of the many not
the few … so that, freed from the tyranny of poverty, ignorance,
and fear” (2001).

Terobosan politik

Tentu saja perubahan politik 2009 bukan sekadar usia generasi, juga
nilai-nilai utama kepemimpinan, demokrasi, kesetaraan, dan
kesejahteraan. Jantungnya adalah agenda progresif demokrasi yang
langsung menghantam kemiskinan dan ketimpangan sosial, seperti (1)
nasionalisasi aset strategis negara, termasuk telekomunikasi, minyak,
gas, dan tambang; (2) penolakan pembayaran utang haram (odius debt)
dari luar negeri dan dalam negeri; (3) pajak progresif 50-55 persen
terhadap kekayaan dan pendapatan tertentu; (4) pengadilan dan penyitaan
korupsi Soeharto, keluarga, dan kroni; (5) pengadilan HAM berat kasus
Timor Leste, Aceh, Tanjung Priok, penculikan aktivis, Trisakti,
Semanggi, dan lainnya.

Peluang kaum muda

Adakah peluang bagi kaum muda untuk 2009? Peluang terbesar tentu
bila kaum tua ikhlas mengundurkan diri, seperti Al Gore dengan jiwa
besar menyambut kedatangan Obama. “Amerika baru memerlukan
pemimpin baru,” kata Al Gore.

Namun, kaum tua kita tak seikhlas Al Gore. Bahkan, kaum tua menuduh
kaum muda meminta- minta kekuasaan. Cara lain? Melalui regulasi
konstitusi UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2, Pasangan calon presiden dan wakil
presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Melalui parpol dan gabungan parpol? Tentu saja karena perlu
amandemen (atau judicial review di Mahkamah Konstitusi). Agar calon
independen dapat bertarung sebagai calon presiden, perlu waktu lama
karena tembok penghalangnya. Lalu bagaimana?

Mengingat parpol besar, seperti PDI-P, Partai Golkar (dan Partai
Demokrat), sudah mapan dengan presiden kaum tua, parpol menengah,
seperti PKS, PAN, PKB, dan PPP, dapat melakukan terobosan politik
dengan memilih pola progresif dan mencalonkan presiden 2009 dari kaum
muda.

Peluang lain melalui revisi UU No 23/2003 tentang Pemilihan
Presiden, parpol menengah dan kecil mewajibkan konvensi, seperti di AS,
kepada parpol dan gabungan parpol sehingga kaum tua bisa ditantang kaum
muda dari dalam parpol dan independen. Memilih konvensi berarti
meyakini bahwa kompetisi melahirkan kompetensi, kualitas, dan
aksepsibilitas.

Nah, kaum muda dapat memanfaatkan secara maksimal peluang regulasi
dan political will itu. Meski tipis, bukankah inovasi politik bagi kaum
muda berarti mengubah ketidakmungkinan politik menjadi kemungkinan
politik. Karena itu, kaum muda berhasil menumbangkan rezim
Soeharto-Orde Baru yang ditopang mayoritas kaum tua. Bila dikerjakan
optimal, akan terwujud Republik Kaum Muda, dengan presiden kaum muda
pada tahun 2009. Jadi, mulai hari ini, kaum muda harus bekerja keras
dan bekerja cerdas.

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara
Kesejahteraan (Pedoman Indonesia); Ketua Gerakan Nasional Calon
Independen

http://www.flickr.com/photos/mfadjroelrachman

http://fadjroel4president2009.wordpress.com

Gus Dur: Tidak Terima Dana Pengobatan

16/07/2008 17:24

Gus Dur: Tidak Terima Dana Pengobatan


Liputan6, Jakarta: Ketua
Umum
Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurahman Wahid mengatakan, ia
tidak pernah menerima dana Rp 300 juta untuk pengobatannya, seperti
disebutkan Yusuf Emir Faisal. Sebagai mantan presiden, katanya, masalah
biaya pengobatannya ditanggung negara.

Karena itu, ia siap
diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Abdurahman Wahid atau Gus Dur
juga mengatakan, ia akan menempuh upaya hukum, jika tuduhan itu
berdampak buruk bagi nama baiknya.

"Saya merasa tidak bersalah, kok!" katanya.

Sementara
itu, Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa Aris Junaedi mengungkapkan,
dana sebesar Rp 300 juta itu sisa dana Tim KoordinasiPemenangan Pilkada
sebesar Rp 900 juta. "Kira-kira 1,5 tahun lalu, dia melapor kepada Gus
Dur soal saldo dana itu," katanya, Rabu (16/7).

Jadi, kata Aris,
justru yang bersangkutan masih memiliki hutang Rp 600 juta dan sampai
sekarang belum ditagih bendahara PKB. "Yang pasti, dana yang Rp 300
juta bukan berasal dari gratifikasi, apalagi untuk pengobatan Gus Dur,"
katanya.

Kepada KPK, Yusuf mengaku menerima sejumlah uang dan
sudah disepakati seluruh anggota fraksi di Komisi Kehutanan. Namun,
seperti disuarakan istrinya, Hetty Koes Endang, uang itu disetor ke
partai. Dengan rincian, Rp 300 juta untuk biaya pengobatan Gus Dur dan
Rp 500 juta untuk biaya pembangunan Gedung LPP DPP PKB [baca: Yusuf-PKB, Siapa Yang Bohong?].(SHA/ANTARA)16/07/2008 17:24