JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto meminta Panitia Khusus Angket Bank Century memfokuskan peyelidikan terhadap aliran dana Century dibanding meminta pejabat negara nonaktif.
"Fokusnya pengusutan dugaan korupsi, kemana aliran dana, siapa yang berbuat? Fokus disitu saja," kata Djoko sebelum mengikuti acara PBNU di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu, (19/12/2009).
Menurut dia, pengusutan terhadap dugaan tindak pidana dalam kucuran penyertaan modal Bank Century senilai Rp6,7 triliun lebih mendesak untuk diselesaikan. Soal imbauan penonaktifan pejabat negara yang akan diperiksa Pansus termasuk Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Djoko melihatnya sebagai bentuk kebebasan pendapat di era demokrasi. "(Tetapi penonaktifan) itu kewenangan Presiden, tidak perlu diperdebatkan," sambungnya.
Dia juga memberi jaminan, Boediono-Mulyani akan memenuhi panggilan Pansus untuk memberi keterangan seputar keputusan dana talangan ke Bank Century. "Sekarang kan belum dipanggil, jadi belum bisa diambil kesimpulan siapa yang bersalah," tegasnya.
Kamis malam, 17 Desember kemarin, Pansus Century meminta seluruh pejabat negara yang akan diperiksa Pansus untuk segera nonaktif. Pansus bahkan mengimbau Boediono-Mulyani ikut nonaktif lantaran memiliki posisi sentral dalam pengambilan keputusan kucuran dana talangan Rp6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Namun, imbauan Pansus ini ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam jumpa pers di Kopenhagen Denmark, Yudhoyono menegaskan kedua pembantunya itu tetap aktif bekerja meski digoyang skandal Century. (frd)(hri)
No comments:
Post a Comment