Kamis, 17/12/2009 11:00 WIB - dtc
JAKARTA (Joglosemar): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditengarai telah melakukan deal (kesepakatan) dengan Aburizal Bakrie (Ical) untuk mengorbankan Boediono atau Sri Mulyani.
Pernyataan tersebut dilontarkan politisi Partai Gerindra Permadi dan pengamat politik Arbi Sanit. “Sudah ada deal untuk mengorbankan Boediono atau Sri Mulyani,” ujar Permadi saat menjadi panelis diskusi bertema Hak Angket, SBY Jatuh? di Hotel Intiland, Jakarta, Rabu (16/12).
Menurut pria yang juga paranormal ini, perseteruan antara Ical dan Sri Mulyani sudah berlangsung sejak periode lalu di mana keduanya menjadi menteri. “Sri Mulyani tidak mau menggelontorkan uang APBN untuk menutupi kasus Lapindo,” tambah Permadi.
Idrus Marham yang saat ini didaulat menjadi Ketua Panitia Hak Angket merupakan bagian dari skenario tersebut. Idrus adalah politisi Partai Golkar. “Masuknya Idrus itu juga merupakan settingan,” tukasnya.
Senada, pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit memprediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono akan menjadi korban dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century. Pasalnya anggota Pansus dikuasai partai koalisi pemerintah.
“Saya kira nanti paling jauh tidak sampai Presiden SBY, paling Sri Mulyani dikorbankan atau kalau tidak puas juga wakilnya (Boediono) dikorbankan,” tandas Arbi Sanit di Gedung DPD RI, Jakarta.
Menurut Arbi, komposisi anggota Pansus saat ini tidak memihak aspirasi rakyat. Pansus bank yang berganti nama Bank Mutiara itu hanyalah sekadar formalitas. “Buktinya tanda tangan pada rapat paripurna saja dihalalkan. Padahal, orangnya tidak ada. Itu kan formalitas yang mencerminkan prosedur tanpa substansi. Soal apa kerjanya enggak ada urusan,” kata Arbi. Arbi menuturkan, akal-akalan pada Pansus Bank Century pasti akan terjadi. Buntutnya, tegas dia, DPR dan Pansus akan dikuasai pemerintah. “Ujungnya nanti tidak ada data, tidak ada fakta. Lalu, disimpulkan tidak ada masalah. Karena deal politik sejak awal sudah dibangun. Bagaimana tujuh bisa lawan 23,” kata Arbi, seperti dikutip Metrotvnews.com.
Anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin bahkan secara tegas menyebut tiga nama yang harus bertanggung jawab atas pengucuran bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. “S untuk Sri Mulyani, B untuk Boediono dan Y untuk Yudhoyono. Jadi S-B-Y!,” tukas Ngabalin di Sekretariat Bendera, Jalan Diponegoro, Jakarta.
Ngabalin menuding, ketiga nama tersebut tidak lain adalah konseptor skandal Bank Century. Ia pun menuntut agar “SBY” tidak lagi berbohong atas kesalahannya karena menyetujui kucuran dana untuk bank yang sudah bangkrut itu.
“Jangan menutup penipuan dengan kebohongan. Kita tinggal secara formal menunggu Pansus menjatuhkan palu membawa rekomendasi ke MK. Untuk menghukum Sri Mulyani, Boediono, dan Yudhoyono,” ucapnya berapi-api.
Haus Jabatan
Namun, Ngabalin membantah sikap kerasnya terhadap kasus Bank Century karena dirinya haus jabatan. Ia mengatakan tidak takut dengan segala ancaman yang ditujukan atas sikap kerasnya tersebut. “Kita itu tidak benci SBY, Sri Mulyani, dan Boediono. Yang kita benci itu karena mereka terlibat dalam skandal Bank Century.”
“Saya tidak bermimpi jadi menteri. Saya tidak takut apa ekses atas teriakan saya ini, karena mati hari ini dengan besok sama saja,” tukas pria yang sering mengenakan sorban di kepalanya ini.
Sementara itu, sejumlah aktivis meminta agar Presiden SBY menuntaskan kasus Century dalam 100 hari program kerja. Jika tidak maka revolusi menghadang. “100 Hari program kerja SBY, kasus Century harus selesai hingga 30 Januari 2010. Kalau tidak, eskalasi revolusi akan dilakukan,” kata budayawan Betawi, Ridwan Saidi.
Menurut dia, SBY tidak akan bertahan hingga April 2010 karena perubahan dan pergolakan di masyarakat semakin cepat dan menyebar. Kasus ini membuat daya tahan rezim SBY menjadi gontai. “Kalau juga belum selesai hingga Januari 2010 maka akan kita gerakkan revolusi dalam tiga bulan,” ujar dia.
Mustar Bona Ventura dari Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) juga menyampaikan hal senada. Menurut dia, kebijakan Bank Century sudah jelas-jelas murni perampokan uang rakyat. “Kalau saja Rp 6,7 triliun tersebut dialokasikan untuk siswa Indonesia masing-masing Rp 100.000 kita bisa menyekolahkan 6,7 juta siswa per tahun,” kata Bona.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP Hanura, Fuad Bawazier, juga meminta SBY menuntaskan kasus ini sebelum 100 hari. “Kalau dulu menteri SBY yang belum terbukti salah sudah disuruh mundur, kenapa Boediono dan Sri Mulyani yang sudah jelas-jelas menurut hasil laporan BPK telah terjadi penyimpangan belum juga dinonaktifkan. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh SBY,” papar dia.
Hanya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mewanti-wanti agar masyarakat tidak terlalu cepat menghakimi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono terkait kasus Bank Century.
ICMI meminta agar masyarakat memberikan kesempatan kepada proses hukum dan proses politik yang sedang berjalan. “Kita harus berikan kesempatan kepada Bapak Boediono dan Ibu Sri Mulyani untuk memberikan penjelasan kepada DPR supaya kasus ini menjadi seimbang,” ujar Ketua Presidium ICMI Azyumardi Azra, di Sekretariat ICMI, Jalan Warung Jati Timur, Jakarta.
Menurut Azyumardi, ICMI sepakat pengusutan kasus Bank Century harus diusut secara tuntas. Namun, ICMI meminta agar prinsip praduga tidak bersalah masih bisa dipegang oleh masyarakat. “ICMI belum merekomendasikan agar kedua orang ini mundur. Kecuali kalau sudah ada bukti-bukti yang kuat mereka dinyatakan bersalah,” imbuh dia.
Sedangkan mengenai Pansus Century DPR, ICMI mendukung segala kegiatan Pansus digelar secara terbuka. “ICMI berpendapat kegiatan Pansus DPR sebaiknya digelar secara terbuka. Agar masyarakat mengetahui secara transparan dan objektif apa yang sedang dibahas dalam Pansus,” tandas mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini. (dtc)
No comments:
Post a Comment