Aksi 9 Desember bukan Ancaman Pemerintah

Media Indonesia

BANDUNG--MI: Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai rencana aksi berbagai kelompok masyarakat dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia pada 9 Desember mendatang bukan ancaman terhadap pemerintahan yang harus disikapi secara berlebihan.

Hal itu ditegaskan Hidayat yang kini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI kepada pers di Bandung, Senin (7/12), menanggapi rencana aksi berbagai elemen masyarakat pada Rabu.

Menurut politisi PKS itu, saat ini merupakan eranya berdemokrasi sehingga berbagai aspirasi masyarakat bebas untuk disampaikan secara baik dan benar. "Sekarang merupakan era demokrasi karena itu mari ciptakan demokrasi yang bersih bukanlah democracy," ujarnya.

Karenanya, ia menambahkan, rencana aksi sekelompok masyarakat dalam rangka memperingati hari antikorupsi sedunia itu tidak perlu ditanggapi secara berlebihan oleh pemerintah.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan bahwa apabila aksi tersebut berlangsung aman, damai dan tertib, maka hal itu justru akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi secara santun dan bermartabat.

"Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi yang luar biasa di Asia melalui cara-cara damai sehingga itu justru dapat bermanfaat," katanya.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi tersebut, menurut Hidayat, sidang pleno keempat Asian Parliamentary Assembly (APA) juga juga akan menyinggung hal itu dalam salah satu resolusinya.

Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam memberantas korupsi itu, ujarnya, pertemuan APA di Bandung juga akan dijadikan bentuk percontohan dan pembelajaran dalam memberantas korupsi di negara-negara Asia. (Ant/OL-03)