JAKARTA - Sikap tegas yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menolak menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bertolak belakang dengan imbauan Pansus Angket Bank Century, itu merupakan hak prerogatif.
"Semua tergantung pada Presiden," ujar anggota Pansus Hak Angket, Eva Kusuma Sundari, saat berbincang dengan okezone, Sabtu (19/12/09).
Menurutnya, Pansus hanya melakukan imbauan kepada Presiden, terkait bakal diperiksa beberapa pejabat yang terkait skandal Bank Century, seperti yang terungkap dalam hasil audit BPK.
"Kami hanya mengimbau dan juga membangun tradisi yang sudah berjalan. Kami juga dorong bersama," terangnya.
Presiden tadi malam, dalam keterangan pers di Kopenhagen, Denmark, menegaskan penolakannya untuk menonaktifkan kedua anak buahnya. Presiden memberi alasan, penonaktifan itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU Kementrian Negara.
Selain itu, penonaktifan keduanya, bisa menganggu kinerja pemerintahan yang sedang menjalankan program 100 hari kerjanya.(hri)
No comments:
Post a Comment