CALEG POLIGAMI: Solidaritas Perempuan Bantah Ditunggangi

Refleksi :  Sebagusnya para caleg harus menyatakan berapa isteri atau suami mereka miliki, supaya pencita poligami atau polyandri bisa memilih  caleg sesuai selera kebutuhan.
 
 
 
Selasa, 31 Maret 2009

CALEG POLIGAMI: Solidaritas Perempuan Bantah Ditunggangi
 

JAKARTA (Lampost): Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) membantah jika aksi menolak caleg poligami ditunggangi pihak tertentu. Aksi tersebut murni dilakukan sebagai langkah melindungi hak perempuan.

"Kami tidak ditunggangi siapa pun. Kita dari awal komitmen untuk mengkritisi semua partai," kata Koordinator SPI Yeni Rosa Damayanti,

Minggu (29-3) malam.

Pernyataan Yeni merupakan reaksi atas tudingan anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid, yang menyatakan aksi menolak poligami merupakan usaha untuk menyudutkan partainya. Hidayat juga menuding ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi para aktivis tersebut.

Menurut Yeni, data yang ia kumpulkan tentang para caleg yang berpoligami merupakan data valid dari berbagai sumber. Namun ia mengaku tidak semua partai terbuka dalam memberikan status anggotanya. "Misalnya ada yang menyebutkan Alvin Lie poligami, tapi kita nggak ada bukti. Itu karena partainya yang susah memberikan data," jelas Yeni.

Oleh karena itu, kata Yeni, tidak menutup kemungkinan ada partai lain yang memiliki lebih banyak caleg yang beristri lebih dari dua. "Kita sangat menghargai jika ada yang mau memberi data tambahan dari partai lain," imbuhnya.

Menurut Yeni, sikap PKS dan PPP yang permisif terhadap poligami tidak bisa diterima SPI. Namun partai lain yang menutupi calegnya yang poligami jauh lebih buruk karena masyarakat bisa mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan nantinya. "Khususnya bagi kaum perempuan, harusnya partai-partai itu lebih terbuka," pungkasnya.

Sebelumnya, Hidayat Nurwahid menuding tindakan SPI mengumumkan daftar caleg yang berpoligami agar tidak dipilih ditunggangi pihak tertentu. "Ini ditunggangi untuk mencitranegatifkan PKS agar tidak dipilih," kata Hidayat.

Hidayat tegas menyatakan bila pengumuman itu merupakan upaya black campaign bagi PKS. Alasannya karena secara terbuka dari belasan nama, beberapa orang adalah PKS. "Mereka poligami tidak melanggar hukum. Dan Anda boleh tanya kepada istri-istri mereka, apakah mereka dizalimi, tertekan, dan tertindas?" jelasnya. n DTC/U-1

No comments:

Archives