INILAH.COM, Jakarta - Rapat harian DPP Golkar, Rabu (23/4), telah memutuskan Golkar tidak berkoalisi lagi dengan Partai Demokrat karena tidak ada kesepakatan soal capres-cawapres. Keputusan yang mengejutkan Blok SBY itu pun ternyata didukung oleh hampir seluruh DPD Golkar.
"Rapat DPP kemarin ada beberapa hal yang sejalan dengan kesepakatan DPD-DPD. Sampai sekarang ini baru 22 DPD yang sudah setuju dari 33 DPD," jelas Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (23/4).
Namun, ia enggan menyebutkan DPD mana saja yang sudah setuju. Meski begitu, apabila dihitung, ternyata suara 22 DPD Golkar itu sudah memenuhi persayaratan jumlah mayoritas dua per tiga DPD untuk mengambil keputusan. "Tapi kita masih butuh dua sampai tiga DPD lagi agar suaranya lebih bulat," ungkapnya.
Gandung menjelaskan, dari hasil rapat DPP itu, DPD setuju bila Golkar tidak lagi berkoalisi dengan Demokrat. Sebab, sikap PD sebagai pemenang Pemilu 2009 berdasarkan hasil hitung cepat, dianggap terlalu mendikte dan mengatur Golkar. Seolah-olah Golkar dianggap sebagai partai kalah yang tk punya hak menyampaikan keinginan.
"Tapi ada beberapa keputusan DPP yang belum disetujui juga oleh DPD, yaitu soal personel tim lobi koalisi. DPD menginginkan, tim lobi untuk koalisi itu juga melibatkan orang-orang dari DPD. Bukan hanya dari DPP saja, tapi untuk menjaga koalisi dengan siapa dan bagaimana langkah persiapan untuk pencapresan," katanya.
Soal Golkar mencalonkan presiden sendiri pada Pilpres mendatang, juga mendapat persetujuan dari 22 DPD Golkar. Tapi menurut Gandung, perlu ada persiapan yang lebih matang, karena modal Golkar menuju istana belum cukup.
"Kita setuju kalau Golkar maju sebagai capres. Walaupun syarat bisa memenuhi, tapi tidak seperti partai yang modal besar yang akan mudah untuk menang. Kita persiapankan dengan matang dulu," pungkasnya. [mut/nuz]
No comments:
Post a Comment