Tabulasi Nasional KPU Mengecewakan

Tabulasi Nasional KPU Mengecewakan

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pihak menilai lambatnya data yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mengecewakan karena hingga kini jumlahnya belum mencapai 10 persen dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow di Pusat Tabulasi Nasional KPU, Hotel Borobudur Jakarta, Senin, berpendapat, KPU tidak belajar dari Pemilu 2004 karena dari awal seharusnya jumlah suara yang masuk ke pusat tabulasi sudah cukup banyak.

Penayangan tabulasi nasional perolehan suara sementara pemilihan anggota DPR 2009, di Hotel Borobudur, Jakarta, yang dimulai 9 April lalu berakhir Senin (20/4) dan selanjutnya akan ditayangkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hingga kini, data yang sudah masuk baru mencapai 13 juta suara, sementara jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT Pemilu 2009 sebanyak 171.265.442 pemilih.

"KPU kali ini tidak belajar dari pemilu yang lalu. Seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk lamban karena sejak awal KPU sudah dapat melakukan tabulasi," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara untuk proses penghitungan suara dengan menggunakan Teknologi Informasi itu menjadi sia-sia karena kinerja KPU yang dinilai buruk itu.

Menurutnya, data yang telah masuk ke pusat tabulasi KPU itu belum bisa dijadikan acuan oleh masyarakat karena jumlahnya sangat sedikit.

Bahkan, katanya, KPU hingga kini tidak dapat mengeluarkan data suara dari dua provinsi, yaitu Maluku dan Papua.

Di tempat yang sama, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) juga menyatakan kekecewaannya terhadap data yang masuk pusat tabulasi nasional KPU.

Caleg DPR RI dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Marthen Sirait, mempertanyakan kelambanan KPU dalam memproses data suara yang masuk pusat tabulasi nasional.

Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu mengatakan, sebaiknya pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan penyelidikan terkait keterlambatan proses penghitungan suara melalui Teknologi Informasi KPU tersebut.

"Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar untuk pengoperasian TI yang digunakan KPU dalam pengelolaan tabulasi kali ini. Namun, kenyataannya sangat mengecewakan," katanya.

Hal senada diungkapkan Caleg DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) di Dapil Lampung II, Syamsudin Banusasmita.

"Seharusnya TI di KPU bisa lebih cepat, karena biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Kelambatan ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran adanya kecurangan berupa manipulasi data di KPU, terkait proses perhitungan suara," ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan keterlambatan penghitungan suara menyebabkan suara-suara yang rusak kemungkinan dimanipulasi KPU atas "pesanan" partai-partai tertentu. (*)

------------------------------

Notes :

Gak bisa komentar,. Ngikut saja apa kata media