Pemilu dan Korupsi

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/63907/70/13/Pemilu_dan_Korupsi

 

 

Pemilu dan Korupsi

 

 

07 Maret 2009 00:09 WIB     

PEMILIHAN umum (pemilu) adalah sarana menyeleksi anak-anak bangsa untuk duduk sebagai wakil rakyat. Hanya mereka yang memiliki integritas, komitmen, dan idealisme boleh menyandang predikat wakil rakyat.
Mereka yang telah terkontaminasi sudah seharusnya dieliminasi dan dijegal melangkah ke Senayan. Karena itu, dibutuhkan kecerdasan rakyat untuk menyaring agar 'sampah' tidak lolos menjadi wakil rakyat.

DPR semestinya menjadi rumah rakyat, tempat semua kepentingan dan aspirasi publik diperjuangkan secara jujur. Orang-orang yang masuk ke rumah itu pun haruslah orang-orang yang bersih. Bersih hati dan pikirannya, bersih pula perilakunya.
Tapi citra DPR akhir-akhir ini sangat menyedihkan. Menyedihkan karena perilaku anggota dewan yang korup. Sejumlah wakil rakyat telah dijebloskan ke tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para wakil rakyat itu menghadapi proses hukum dengan dakwaan yang sama, korupsi, bahkan dengan aneka modus.
Kita prihatin karena DPR kini dicibir, dikecam, dan lebih dikenal sebagai sarang koruptor, bukan lembaga perwakilan rakyat. Sebagian besar anggota dewan yang baik ikut ternoda.

Itulah risiko sebagai komunitas terhormat yang tidak menjaga martabat.
Gedung DPR di Senayan yang semestinya menjadi rumah rakyat kini lebih tepat disebut sebagai markas koruptor. Gedung mewah dan ruang kerja dengan segenap privilese hanyalah kemasan untuk melindungi berbagai transaksi ilegal. Di rumah rakyat itu, aspirasi publik telah diperdagangkan secara tidak senonoh dan menyakitkan.

Fraksi dan partai juga bukan lagi menjadi rumah politik yang agung bagi para kader. Fraksi dan partai seolah hanya mengajarkan cara mengejar kekuasaan dengan mengabaikan moral dan etika. Ketokohan hanya menjadi sarana untuk menaikkan harga tawar-menawar, bukan untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Keberadaan DPR benar-benar mencemaskan. Di tengah kecemasan itulah Pemilu 2009 digelar. Akankah Pemilu 2009 tetap menghasilkan wakil rakyat yang korup? Akankah pemilu hanya melanggengkan praktik korupsi di Senayan? Biaya pemilu yang besar, belanja calon anggota legislatif yang mahal, akankah hanya untuk menghasilkan koruptor?

KPK dan partai harus berjalan seiring dalam memberantas korupsi. KPK membersihkan wakil rakyat dari kasus-kasus korupsi dan partai menyaring caleg sehingga yang lolos hanyalah yang bermutu baik secara intelektualitas maupun moralitas. Tanpa itu, DPR tetap diisi para penggasak uang rakyat.
Kini saatnya publik menimbang caleg yang jelas track record-nya, komitmennya, dan integritasnya. Jangan sedikit pun memberi ruang toleransi bila tidak ingin kecewa kelak. Lima menit dalam bilik suara akan menentukan perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. Karena itu, jangan memilih caleg yang enteng menjual nurani.