(inilah.com/Ferdian)
INILAH.COM, Jakarta - PKS dan Partai Demokrat saat ini memang sedang menjajaki kemungkinan koalisi. Di saat bersamaan, keduanya pun juga sama-sama diseret kasus suap Abdul Hadi Djamal dan berusaha menangkis tuduhan miring itu. Upaya menjaga citra di akhir masa kampanye pemilu.
Mantan kader PAN, Abdul Hadi Djamal, diciduk KPK atas sangkaan menerima suap proyek pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Bagian Timur. Hadi pun 'bernyanyi'. Menurutnya, ia tidak sendirian. Ada koleganya yang ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Mereka adalah Jhonny Allen Marbun dan Rama Pratama.
Sontak saja, ucapan Hadi membuat risau parpol yang menaungi dua orang yang disebut itu. Tetapi, cara kedua parpol membendung dampak kabar miring itu agak berbeda. Partai Demokrat misalnya, mengimbau kadernya yang disebut Hadi Djamal, Jhonny Allen Marbun untuk memenuhi panggilan KPK. Ketua Dewan Pembina PD, SBY langsung meminta Jhonny menghentikan kampanye dan menemui KPK. Seharusnya Jhonny diperiksa tanggal 30 Maret lalu. Namun karena sibuk berkampanye, Jhonny meminta penjadwalan ulang setelah masa pemungutan suara selesai.
Lain pula cara PKS. Dalam kampanye terbuka di Jakarta, Presiden PKS Tifatul Sembiring menegaskan partainya masih yang paling bersih. Tidak ada satupun kader PKS yang tertangkap KPK. Bahkan, KPK sudah mengklarifikasi pernyataan Abdul Hadi Djamal terkait Rama Pratama. "Pertemuan Four Season tidak terkait langsung kasus Abdul Hadi Djamal," cetus Tifatul.
Alhasil KPK pun harus 'meluruskan' pernyataan dua parpol tersebut. Untuk masalah Jhonny Allen, KPK bersiteguh akan memeriksa Jhonny 13 April mendatang. Walaupun Jhonny memaksa hadir sebelum jadwal, KPK belum bisa memastikan apakah akan langsung diterima untuk menjalani pemeriksaan atau tidak. "Kita tetap pada rencana semula," kata juru bicara KPK Johan Budi.
KPK berargumen masih banyak informasi yang harus diperdalam penyidik KPK. Dan semua jadwal pemeriksaan ditentukan oleh penyidik. "Belum tentu kita terima. Itu tergantung penyidik, karenakan penyidik itu dalam memeriksa pasti ada timnya. Jadi kalau dia datang tanpa ada konfirmasi dengan KPK itu tidak bisa," urai Johan.
Tampikan serupa juga dilontarkan KPK menanggapi pernyataan PKS. Institusi pimpinan Antasari Azhar ini menegaskan tidak pernah mengklarifikasi PKS perihal keterlibatan Rama Pratama. KPK masih melakukan penyidikan kasus suap Hadi Djamal. "Sejauh ini belum ada klarifikasi dari KPK soal keterlibatan Rama Pratama," beber Johan.
Menurut Johan, sejauh ini KPK belum berencana memanggil Rama. Proses penyidikan sendiri masih terus berjalan. "Apabila diperlukan KPK akan memangil Rama Pratama," ucap Johan.
Dalam pantauan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, KPK terlihat lamban dalam mengusut kasus ini. Hal ini diduga karena orang-orang yang terlibat merupakan kader dari parpol yang tengah berkuasa. "Ada dua faktor dalam pengusutan kasus korupsin oleh KPK, yakni kemampuan dan kemauan. Mungkin saja KPK tidak mampu karena kekuarangan penyidik, tapi itu bisa diatasi dengan menambahnya. Atau bisa saja, KPK tidak memiliki kemauan dan itu yang sulit ditambal," nilai Direktur Eksekutif Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar.
Keseriusan PKS dan PD pun juga meragukan. Tidak adanya desakan yang serius dari dua parpol tersebut terhadap KPK adalah salah satu contoh kurangnya komitmen memberantas korupsi. Padahal, kedua parpol ini sama-sama mengklaim pendukung gerakan anti korupsi.
Karena itu, Zainal tidak merasa yakin PKS dan PD memang mendukung penuntasan kasus ini. "Saya sendiri tidak percaya kalau parpol ingin membantu memberantas korupsi, melakukan klarifikasi atas keterlibatan kadernya. Soalnya laporan keuangan kampanyenya saja tidak jelas," tegas Zainal. Nah! [L4]
BERITA TERKAIT
Notes :
Setali tiga uang, pada wae sami mawon.
Satunya kepeDe-an liyane suka ngeles.
No comments:
Post a Comment