JAKARTA (Lampost): Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengungkapkan pinjaman dari sektor perbankan selama beberapa bulan terakhir ini meningkat karena banyak calon anggota legislatif berutang ke bank.
Para caleg tersebut memerlukan dana agar bisa bersaing dengan sesama caleg lainnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sistem perhitungan suara dari nomor urut ke suara terbanyak. "Pinjaman dari sektor perbankan mulai meningkat," kata Mardiyanto di Jakarta, Senin (30-3), ketika membuka rapat kerja nasional Satpol PP se-Indonesia.
Mardiyanto mengatakan perubahan sistem dari nomor urut ke suara terbanyak mengakibatkan perubahan besar. Sebab, jika dulu seseorang caleg bisa menjadi wakil rakyat berdasarkan nomor urut partai politiknya, sekarang ke suara terbanyak yang diperoleh setiap caleg.
"Mereka membutuhkan pinjaman untuk kampanye. Namanya juga usaha," kata Mardiyanto sambil tertawa-tawa.
Mendengar ucapan spontan itu, ratusan petugas Polisi Pamong Praja pun tertawa-tawa. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan masyarakat bisa saja mengetahui besarnya pinjaman dari para caleg itu terutama dengan meminta data dari bank di kecamatan setempat.
Perbaikan DPT
Mengenai daftar pemilih tetap (DPT), Mendagri menegaskan tidak akan dibuka pendaftaran baru bagi warga yang sudah mempunyai hak pilih meski namanya belum tercantum dalam DPT. "Tidak akan dibuka pendaftaran baru," kata Mendagri.
Mardiyanto mengatakan orang-orang yang akan memberikan hak pilihnya
pada 9 April hanyalah pemilih yang namanya sudah tercantum dalam DPT. "Kalau nanti ada pemilih yang tidak membawa surat undangannya ke TPS , maka dia bisa mencoblos dengan memperlihatkan KTP-nya yang akan dicocokkan dengan DPT," tegas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Ia mengemukakan hal itu ketika dimintai komentarnya tentang usul agar KPU membuka peluang pendaftar bagi warga yang sudah dewasa tetapi belum terdaftar atau tercantum dalam DPT. Mendagri mengatakan pula Depdagri telah menempatkan dua stafnya pada setiap provinsi untuk memantau penyaluran logistik pemilu serta perbaikan DPT. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa penyaluran logistik semakin lancar sedangkan perbaikan DPT terus berlangsung.
"Nanti kami pada tanggal 1 April akan mengadakan pertemuan dengan KPU, serta Bawaslu untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pemilu 9 April," kata dia.
Cuti Pejabat
Ketika ditanya tentang kemungkinan para pejabat negara menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas untuk berkampanye, Mendagri mengatakan hal itu kecil kemungkinan terjadi. "Yang bisa memantau sekarang bukan saja masyarakat tapi juga ada KPU serta Bawaslu," kata dia.
Mardiyanto juga menjelaskan sampai sekarang sudah ada 254 pejabat negara yang mengajukan cuti yakni para gubernur, wakil gubernur, wali kota serta wakil wali kota, dan bupati serta wakil bupati. "Semuanya memenuhi syarat," kata Mardiyanto.
Kepada Satpol PP, Mendagri meminta ikut memantau pelaksanaan pemilu karena sekalipun penyelenggara pemilu adalah KPU, pemerintah tetap berperan sebagai penanggung jawab akhir.
"Penyelenggara pemilu adalah KPU sedangkan pemerintah adalah penanggung jawabnya. Buktinya pada saat orang meributkan DPT, maka akhirnya pemerintah dibawa-bawa juga," kata dia. n U-1
No comments:
Post a Comment