ANTARA/Widodo S Jusuf
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki (tengah) didampingi Ketua Badan Pengurus TII Todung Mulya Lubis (kanan) dan anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun memberikan keterangan saat peluncuran survei Baromoter Korupsi Global (BKG) di Jakarta, Rabu (3/6).
[JAKARTA] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi pertama sebagai lembaga yang paling dipengaruhi korupsi. Posisi DPR lebih tinggi dibandingkan sejumlah institusi lain, seperti lembaga peradilan, kepolisian, dan partai politik.
Penilaian itu terungkap dari Barometer Korupsi Global (BKG) 2009, yakni survei tentang persepsi terkait korupsi. Pelaksana survei adalah Gallup International atas nama Transparency International (TI).
Survei dilaksanakan terhadap 73.132 responden di 69 negara. Untuk Indonesia, survei dilakukan kepada 500 responden di Jakarta dan Surabaya, yaitu pada pada 11 hingga 20 November 2008.
Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis mengungkapkan, lembaga yang dinilai korupsi masih itu-itu saja. Namun, publik memiliki persepsi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal itu karena usaha gencar yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Lembaga-lembaga yang seharusnya melaksanakan kepentingan publik masih paling buruk dalam usaha pemberantasan korupsi," katanya di Jakarta, Rabu (3/6).
Survei menggunakan sistem penilaian dengan skala satu (tidak korup) sampai lima (sangat korup). Skor tertinggi didapatkan oleh DPR (4,4), disusul lembaga peradilan (4,1), partai politik (4,0), pegawai publik (4,0), sektor bisnis (3,2), dan media (2,3).
Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki menyebutkan, DPR sebagai mesin korupsi, padahal keadaan DPR mencerminkan masyarakat Indonesia. "Pisau pemberantasan korupsi seharusnya mengarah ke sini. Kalau ke pemerintah daerah, artinya hanya mencari kambing hitam. Ukurannya lebih kecil," katanya.
Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengaku dirinya menerima hasil survei TI itu. Dia mengakui, DPR berpeluang besar melakukan korupsi, karena memiliki fungsi anggaran (bujet). Tapi, menurutnya, korupsi bukan hanya tanggung jawab DPR, tapi juga seluruh masyarakat. "DPR memang patut diindikasikan lembaga yang korup. Mengapa dan bagaimana mengatasinya? Survei harus bermanfaat, tidak hanya diberikan, lalu selesai," ujarnya.
Marah
Dalam acara kemarin, Gayus sempat berdebat sengit dengan pengulas lainnya, yakni dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung. Gayus mengaku keberatan saat Rocky menyebut DPR sebagai kacung rakyat. "Apa artinya kacung? Semua orang juga tahu. Anda tidak bersikap santun dengan mengatakan anggota DPR sebagai kacung," tukasnya.
Menanggapi itu, Rocky mengatakan, dia memiliki dasar akademis atas penyebutan istilah kacung. Istilah itu, tuturnya, lahir dari sistem demokrasi di Athena, Yunani, di mana parlemen adalah budak rakyat. "Bagaimana saya bisa bersikap santun, kalau Anda sebagai wakil saya, bersikap seperti itu?" ucapnya.
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Agus Purnomo mengaku, wajar jika publik memiliki persepsi DPR sebagai lembaga terkorup. Namun, dari sisi peluang, ia berpendapat, korupsi bisa lebih banyak terjadi di tingkat eksekutif.
"Yang bisa lebih banyak main itu di eksekutif. DPR tidak mempunyai fungsi eksekusi, hanya fungsi anggaran. Untuk eksekusi ada di departemen-departemen," katanya kepada SP, Kamis (4/6),
Menurutnya, tindakan salah seorang anggota DPR selalu dinilai sebagai tindakan lembaga. Padahal, tidak semua anggota DPR berlaku korup. Namun, ia berujar, hasil survei tetap akan menjadi bahan evaluasi wakil rakyat. Ia juga mengakui, panitia anggaran dan pimpinan fraksi berpeluang besar melakukan korupsi. Hal itu terkait fungsi mereka dalam menetapkan anggaran.
"Kita tidak bisa bilang semua anggota dewan korupsi. Korupsi juga harus ada bukti formal. Harus ada pengadilan dulu. Ini hanya persepsi. Tapi, dalam konteks persepsi, kami bisa paham," ujarnya. [NCW/O
----------------------------
Notes : Usulkan masuk MURI! Lanjutkan!
No comments:
Post a Comment