clipped from antara.co.id02/01/09 08:17
"Wajah Ganda" Australia Untuk Rakyat Palestina
Brisbane (ANTARA News) - Pemerintah Australia tetap membela aksi kekerasan militer Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza yang disebutnya sebagai "hak Israel membela diri" dari serangan roket dan mortar Hamas.
Namun Canberra juga menawarkan bantuan kemanusiaan senilai lima juta dolar untuk para korban serangan militer Israel di Jalur Gaza itu.
Tawaran bantuan kemanusiaan tersebut disampaikan Pejabat Perdana Menteri Australia Julia Gillard dalam pernyataan persnya yang diperoleh ANTARA News di Brisbane, Jumat.
"Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sangat memprihatinkan dan pemerintah (Australia) percaya bahwa sangat penting bagi Israel memenuhi kewajiban-kewajiban kemanusiaannya untuk memastikan rakyat Jalur Gaza mendapat akses pada kebutuhan pokok dan bantuan kemanusiaan," kata Gillard.
Dalam hal ini, Canberra menyambut baik masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir, katanya.
"Sebagai bagian dari komitmen bantuan untuk mereka yang terperangkap konflik di sana, pemerintah Australia menawarkan bantuan kemanusiaan sebesar lima juta dolar (Australia) dan siap mempertimbangkan bantuan lanjutan di masa mendatang," kata Wakil PM Australia itu.
Serangan militer Israel terhadap Jalur Gaza yang dikuasai pemerintah Palestina dari kubu Hamas selama sepekan terakhir telah menewaskan sedikitnya 420 orang dan melukai ribuan lainnya.
Aksi kekerasan yang pecah menyusul bubarnya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dan kemudian disusul dengan serangan roket para pejuang Palestina ke wilayah selatan Israel itu dianggap pemerintah Australia sebagai "hak Israel mempertahankan diri."
Julia Gillard kembali menegaskan sikap pemerintahnya yang mengakui "hak Israel untuk mempertahankan diri" dan mengutuk keras aksi Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya yang menembakkan roket dan mortar ke wilayah selatan Israel.
Australia mengimbau kedua pihak yang bertikai berupaya mengakhiri kekerasan yang akan semakin menambah penderitaan rakyat sipil tak berdosa. Untuk itu, pemerintah Australia mendukung seruan Dewan Keamanan PBB bagi pengakhiran segera semua aksi kekerasan.
Dalam masalah Palestina-Israel, pemerintah Australia memandang "solusi dua negara bangsa" sebagai cara terbaik menyelesaikan konflik berkepanjangan tersebut.
Pandangan itu pernah disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith berkaitan dengan perayaan 60 tahun berdirinya negara Israel Maret lalu.
Australia menghormati "hak Israel" untuk hidup dan "sebuah negara bangsa (yang merdeka) bagi rakyat Palestina", katanya.
Australia memiliki kontribusi bersejarah bagi kelahiran negara Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948.
Berbeda dengan Australia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura dan Mesir yang mengakui eksistensi Israel, maka Indonesia hingga kini tidak mengakui kedaulatan negara Israel yang didirikan di atas tanah rakyat Palestina yang dicaploknya.
Sebaliknya, Indonesia mengakui kedaulatan Palestina kendati negara Palestina belum memiliki wilayah yang pasti. Israel sejauh ini memiliki total luas wilayah 20.770 kilometer persegi. (*)
Baca Juga
No comments:
Post a Comment