Presiden Tawarkan Opsi Pemindahan Ibu Kota

 

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan tiga opsi mengatasi kemacetan. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu opsi tersebut

"Bagaimana tidak macet, pertumbuhan motor dan mobil 10 persen tiap tahun sementara pertambahan jalan hanya 0,01 persen. Hampir pasti akan terjadi kemacetan," katanya saat berbuka puasa dengan pengusaha Kadin di JCC, Jumat (03/09).

Semua itu, kata Presiden, belum termasuk pertumbuhan penduduk dan rasio gedung dan lingkungan yang tak berimbang. "Ada persoalan fundamental," katanya.

Presiden mengatakan pemindahan ibu kota bisa menjadi opsi yang bisa dipilih. "Sama sekali membangun ibu kota yang baru seperti Canberra dan Ankara," katanya.

Opsi lainnya, kata Presiden, adalah memisahkan kota pusat pemerintahan dengan ibu kota. Ia mencontohkan Malaysia yang beribukota di Kuala Lumpur namun pusat pemerintahannya di Putra Jaya.

Pembangunan pusat pemerintahan, kata Presiden, membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 tahun. Pembangunan Putra Jaya menelan dana sekitar Rp 80 triliun.

Untuk membangun pusat pemerintahan tersebut, kata Presiden, dana bisa diambil dari APBN. "Bisa lepas sebagian aset di Jakarta untuk bangun yang baru," katanya.

Opsi lainnya tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. "Kita mulai bangun sarana dan transportasi yang baru, di atas, di bawah, di permukaan semua problematik," katanya.

Presiden mengatakan opsi yang akan terpilih membutuhkan waktu sedikitnya 10 tahun untuk menjadi kenyataan. "Kalau diputus sekarang-sekarang ini, maka 10 tahun dari sekarang baru bisa tercipta ibu kota yang baru," katanya.