Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menilai, anggaran pembangunan gedung baru DPR terlalu besar. Jika dihitung rata-rata, harga satu ruangan anggota DPR itu Rp 2,8 miliar. Nilai itu sangat mahal, bahkan untuk perkantoran di Jakarta.
”Bukan memikirkan kepentingan rakyat, DPR malah mikirin diri sendiri. Rasanya tidak rela jika segelintir orang yang menjadi wakil rakyat bermewah-mewahan saat rakyat masih miskin,” ujar Suwoko HS, pensiunan TNI berpangkat sersan kepala, saat ditemui di Jakarta, kemarin.
Bagi rakyat miskin di Jakarta, Gedung DPR saat ini sudah mewah sehingga niat untuk membangun gedung baru yang lebih mewah tak masuk akal mereka. Bayangkan, untuk membangun gedung berlantai 36 itu, pemerintah harus menyisihkan anggaran Rp 1,6 triliun.
Anggaran sebesar itu sebenarnya cukup untuk membiayai bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun. Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana bantuan iuran jamkesmas sebesar Rp 6.000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun untuk satu warga miskin.
Ruangan seluas 120 meter persegi untuk satu anggota DPR itu juga masih lebih besar daripada luas lima rumah sederhana sehat bersubsidi, yang masing-masing hanya 21 meter persegi. (nasional.kompas.com)
No comments:
Post a Comment