Gubernur Kalsel Jadi Tersangka Korupsi Tanah

VIVAnews -



VIVAnews - Kejaksaan Agung menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin, sebagai tersangka korupsi. Rudi diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembebasan tanah pabrik kertas Martapura.

"Sudah resmi menjadi tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, seperti dikutip dari laman kejaksaanagung.go.id, Rabu 29 September 2010.

Penetapan Rudy Arifin sebagai tersangka didasarkan atas Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-109/F.2/Fd.1/9/2010 tanggal 16 September 2010.

Babul menjelaskan, tindak pidana korupsi itu diduga dilakukan Rudy saat menjabat Bupati Banjar. Rudi diduga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001 tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar.

Tim yang diketuai Iskandar Djamaludin (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten banjar) dan Sekretaris oleh Khairul Saleh (Kabag Perlengkapan sekretariat Daerah Kabupaten Banjar) bertugas membebaskan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pemegang Hak PT Golden Martapura (milik Gunawan Sutanto).

Selanjutnya, Rudy kemudian menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar No.SK.01/KPTS/2002 tentang Bentuk dan besarnya Santunan dalam rangka pengadaan tanah yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum atas HGB Nomor 11 dan Nomor 103.

Sebagai tindaklanjutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor 182 tanggal 8 Mei 2002, di hadapan Notaris Neddy Farmanto tentang Santunan Tanah dan Bangunan antara Pemkab Banjar yang diwakili oleh tersangka Rudy Arifin dengan Gunawan Sutanto (Dirut PT Golden Martapura).

Untuk merealisasikan pembayaran santunan ganti rugi tersebut, tersangka Rudy selaku Bupati Banjar dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum mengeluarkan 2 Surat Keputusan Bupati Banjar.

Surat itu bernomor 85/SKOP/04/2002 tanggal 1 april 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 yang kemudian dengan kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 dibayarkan kepada PT Golden Martapura sebesar Rp3 miliar dan Nomor 08/SKO-BL/0/2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2003 yang kemudian dengan kwitansi tanggal 26 Maret 2003 dibayarkan kepada PT Golden Martapura sebesar Rp3.439.702.000.

Uang itu dikeluarkan Rudy kepada PT Golden yang diketahui Hak Guna Bangunannya sudah berakhir masa berlakunya.(ywn)

VIVAnews - Rizal Malarangeng Serahkan Vila ke Negara

VIVAnews



VIVAnews - Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) akan menerima penyerahan vila milik Rizal Malarangeng yang berlokasi di Kampung Rawa Lega RT 2 RW 9, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Vila yang berada di tanah seluas sembilan hektar itu akan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, di Resort Gunung Salak Dua, siang ini sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu 29 September 2010.

Menurut Kepala Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Istanto, dengan penyerahan vila ini, diharapkan dapat menggugah rasa kepedulian sekitar 143 pemilik lain di kawasan tersebut.

"Diharapkan, hal ini dapat menggugah rasa kepedulian pemilik yang lain. Saya masih menunggu pak menteri datang," ujar Istanto

Disampaikan Istanto, kebanyakan dari pemilik memang tidak mengetahui kalau lahan yang mereka beli sebelumnya masuk dalam lahan TNGHS.

Mempersiapkan untuk acara penyerahan lahan yang luasnya sekitar sembilan hektar yang juga dijadikan sebagai tempat budi daya jamur yang dikelola warga setempat. (adi)

Kurikulum Antikorupsi Segera Diterapkan

VIVAnews -



VIVAnews
- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) segera memasukkan kurikulum antikorupsi sebagai mata pelajaran di sekolah. akan tetapi, itu tidak berupa mata pelajaran khusus. Dalam waktu dekat, akan dibahas modul dan topik bahasannya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengusulkan agar modul antikorupsi diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada mulai awal 2011 mendatang.

"Jumlah mata pelajaran sudah terlalu banyak," ujar Taufik, Selasa, 21 September 2010. "Kurikulum anti korupsi bisa dijadikan topik khusus dari beberapa mata pelajaran terkait, misalnya mata pelajaran agama, matematika, sejarah, PPKN, dan lain sebagainya."

Selain itu, kurikulum antikorupsi itu juga diterapkan di luar kelas. Ini antara lain ditunjukkan dengan banyaknya sekolah di Jakarta yang memiliki 'Kantin Kejujuran' sebagai implementasi nilai antikorupsi di lingkungan sekolah.

"Sudah 200 sekolah yang sudah ada Kantin Kejujuran. Ini juga bisa dijadikan latihan bagi siswa dalam mengaplikasikan nilai-nila anti korupsi," katanya.

Kementerian Pendidikan Nasional, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedang mempersiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Rencananya, ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2011. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyatakan, kurikulum ini menjadi program kunci agar pada 10-15 tahun kemudian masyarakat memiliki pola pikir dan menganut nilai antikorupsi. (kd)

VIVAnews - Apa Kaitan Tes Keperawanan dan Pendidikan?

VIVAnews


VIVAnews
- Tes keperawanan atau kegadisan bagi calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi kontroversi. Wacana ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno, sebagai bentuk kegelisahan pribadinya, untuk mereformasi pendidikan.


Namun Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto menegaskan, tidak akan memikirkan hal itu apalagi membicarakan. DKI Jakarta akan tetap konsentrasi pada tujuan pendidikan dengan meningkatkan kompetensi bagi siswa.

Tujuan pendidikan itu menurut Taufik adalah untuk memperbaiki sistem akademis, spiritual untuk mendapat hasil yang baik. "Lingkungan sekolah yang baik, kondusif, dan perbaikan kurikulum jauh lebih penting," ujarnya Selasa 27 Setember 2010.

Menurut Taufik, dia belum mengetahui keterkaitan tes keperawanan dengan pendidikan. Selain akan melanggar hak asasi, secara sosiologi menjadi tanda yang tidak baik.

"Ini masuk areal personal dan multitafsir, baik secara medis," ujarnya.

Karena itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak akan memikirkan ke arah sana. Jakarta akan menuju tahap internasional, dengan target intelektual dan spiritual. (umi)

• VIVAnews

Wawancara Anggota DPRD Pengusul Tes Perawan: "Bukan Tes Keperawanan, Tapi Tes Kegadisan"

VIVAnews


VIVAnews
- Beberapa hari belakangan ini, di berbagai jejaring sosial, marak dibicarakan soal tes kegadisan atau keperawanan bagi siswi sekolah. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara melakukan tes kegadisan itu?


Usul tes ini sendiri pertama kali muncul dari seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi bernama Bambang Bayu Suseno. Bambang melontarkan wacana ini pertama kali di Jambi pada pertengahan September 2010 ini.

Apa perlunya tes itu dan bagaimana caranya? Untuk mengetahui lebih banyak soal konsep tes ini, VIVAnews mewawancarai langsung Bambang melalui telepon pada Selasa 28 September 2010. Kepada VIVAnews, Bambang menyatakan bahwa berita yang beredar di sejumlah media massa sehubungan dengan tes ini perlu diluruskan.

"Bukan tes keperawanan, tapi tes kegadisan," kata Bambang. "Kalau perawan, kesannya bagaimana gitu," ujar Bapak tiga anak itu di awal wawancara. Apa bedanya?

Berikut wawancara lengkap VIVAnews dengan Bambang:

Bagaimana sebenarnya konsep tes kegadisan?

Konsep yang sebenarnya perlu diluruskan. Konsep ini lahir dari keprihatinan kami terhadap pergaulan bebas. Pergaulan yang luar biasa bebas di kota-kota besar. Ada fenomena longgarnya pengawasan orang tua. Kemudian pendidikan agama minim. Wacana ini kami gulirkan berangkat dari kegelisahan itu.

Belum lagi, ada survei mengatakan anak sekolah menengah sudah melakukan hubungan seks. Sampai enam puluh persen katanya. Jadi kami mewacanakan, perlu sebuah keluarga memberikan kiat pada anak. Konsep yang ditawarkan berupa tes kegadisan atau berupa tes keperjakaan.

Teknis tesnya bagaimana?

Berupa wawancara atau konseling. Berlaku untuk siswa laki-laki juga, tentu namanya tes keperjakaan. Tak ada tes diperiksa langsung (alat kelamin--red). Wawancara saja, konseling. Identitas juga dirahasiakan. Ini shock therapy untuk upaya pencegahan. Silakan mereka bohong atau jujur dalam konseling itu.

Kalau tak lulus tes?

Tak ada sanksi. Jadi, tidak serta-merta kalau tidak perawan tidak boleh sekolah. Bukan begitu. Ini maksudnya hanya untuk konseling kejiwaan. Bagi mereka yang masih gadis, ya dipesankan nanti untuk menjaganya. Kalau yang sudah tak gadis, ya kita beri bimbingan.

Sekarang kita lihat saja, ketika pendidikan dasar selesai, institusi pendidikan militer atau kedinasan juga melakukan tes ini. Kalau membuka penerimaan mahasiswa baru, kan ada tes begitu.

Sekarang bagaimana tes ini kita lakukan untuk mereka setelah tamat sekolah dasar. Untuk jenjang pendidikan wajib 12 tahun itulah. Saya lihat ini satu-satunya instrumen. Coba, ada instrumen apa lagi untuk memperbaiki akhlak anak?

Kemudian juga saya rencanakan tes urine. Ini jadi satu paket untuk mengetahui pengguna narkoba.

Apakah usul ini akan jadi peraturan daerah?

Tidak. Ini wacana pribadi. Karena saya wakil rakyat, mungkin diekspose. Kalau saya tukang becak, mana mungkin diekspose. Saya memikirkan ini bukan untuk Jambi saja, tapi untuk nasional. Jadi silakan diwacanakan di nasional.

Memang kemudian ada yang mengatakan ini melanggar hak asasi manusia, melanggar hak anak, melanggar konstitusi dan sebagainya. Tapi saya yakin, banyak pula yang mendukung saya. Jadi yang jelas urun rembuklah, bagaimana ini.

Sejak saya usulkan ini, saya banyak dapat telepon dari ibu-ibu. Intinya, mereka banyak mendukung saya. Saya tahu itu karena anak saya tiga, perempuan semua. Usianya enam tahun, tiga tahun dan dua tahun.

Apa jawaban Anda atas tuduhan melanggar hak asasi dan hak anak itu?

Secara hukum, tidak ada yang dilanggar. Saya sudah bicara dengan ahli hukum, apakah ada konsep saya ini mengganggu hak asasi? Ahli hukum bilang, tak ada yang dilanggar.

Katakanlah, ada anak sekolah yang diperkosa. Siapa yang me-manage korban? Di konseling ini, bisa dilakukan itu karena nanti ada tim konseling.

Suap atau "Suap" Tempatkan Pada Porsinya Dengan Benar

Asal gobleg,....

Baca di media rasanya negeri ini memang perlu pemimpin yang wajib bertindak tegas dengan para pelaku kotor "suap menyuap".
Tanpa banyak kata, semua pasti sudah paham yang dimaksud.









karikatur_suap.jpg


Source Image : Googling
Yang keberatan imagenya saya ambil mohon email.

Salam suap menyuap secukupnya dan pada tempatnya.



Stiker macam gini mestinya dipasang di semua instansi pemerintah, kalau perlu dibuat plang yang besar sehingga mampu menjadi pengingat bagi para calon pelaku "suap menyuap".

Mudik dan Tradisi Lebaran

Editorial - INILAH.COM
SESUDAH sebulan menjalankan ibadah Ramadhan, tibalah Hari Kemenangan. Kegembiraan dan perasaan bahagia menyebar dan dirasakan umat Islam seantero jagat.
 
Di Indonesia, negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, yakni sekitar 207,000,105 jiwa (88.20%), perayaan kemenangan itu kian semarak. Suara takbir bersahutan di mana-mana, bayangkan jika di Jakarta saja terdapat sekitar 1.000 mesjid dan musholla, maka pada saat yang bersamaan terdapat sekitar 1.000 suara takbir yang saling bersahutan, belum lagi di rumah-rumah yang selalu memutar kaset takbir semakin menambah ingar-bingar hari kemenangan Islam tersebut.

Di tengah gegap gempita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini, perlu kiranya kita menangkap yang tersembunyi dari peristiwa tersebut. Apa hikmah di balik kemenangan ini semua?
Lebaran telah tiba. Dan arus mudik terus mengalir dari ibu kota Jakarta ke berbagai daerah, dari kota-kota ke desa. Mudik sudah menjadi tradisi di negeri ini.

Bagi sebagian besar warga indonesia, mudik ke kampung halaman pada saat lebaran merupakan sebuah tradisi. Orang yang bekerja di luar kampung halamannya, menyempatkan diri kembali ke kampung halaman untuk berlebaran dengan orang tua dan sanak saudaranya.

Para pengamat mencatat, ritual mudik lebaran pasca Ramadhan kini sudah bergeser, bukan semata-mata untuk kembali ke haribaan kampung halaman, sungkem kepada sesepuh, kerabat, dan handai tolan semata, namun sudah banyak muatan-muatan kepentingan yang mengikutinya dalam rangka pencitraan diri, dan kayaknya ini semakin ditonjolkan oleh para pemudik.

Mudik bisa dimaknai sebagai pengalihan sementara perputaran rupiah ke pedesaan. Betapa tidak, selama acara mudik, uang dari kota dan manca negara tumpah ruah berputar di desa yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, karena pada hari itu, segala produk konsumtif yang ada di kota pun beredar pula di seluruh penjuru desa, berseliweran sebagai simbol sukses kerja di rantau (tanpa harus tahu semua barang itu milik sendiri, beli kontan, atau kreditan, pinjaman bahkan mungkin colongan), tidak masalah yang penting bisa gaya di hari Idul Fitri yang penuh barokah dan maghfiroh.

Inilah mungkin model Islam ala Indonesia, lebaran sebagai tanda akhir puasa Ramadhan harus diwarnai dengan ritual mudik yang menguras tenaga dan biaya. Padahal di era kemajuan teknologi informasi, kita sudah bisa melakukan komunikasi saling kabar-kabari sekaligus meminta maaf secara online dari jarak jauh. Yah…, dilematis sekali, bagi yang punya fasilitas, mudik tidak masalah, malah sebagai suatu kebanggaan sekaligus menjadi “pamer sugih bondo”, tapi bagi yang tidak punya, apakah harus dipaksakan dan memaksakan diri ?

Namun demikian, kita semestinya mengucap syukur dan ‘’marhaban ya Lebaran’’. Ada tradisi khas milik orang Indonesia, kampung halaman kita di hari raya 'Idul Fitri, yaitu silaturrahim, atau orang menyebutnya silaturahmi. Meskipun silaturrahim tidak ada kaitannya secara langsung dengan rangkaian ibadah Ramadhan dan 'Idul Fitri, tapi tradisi ini sangat baik untuk dilestarikan dan dikembangkan. Kita saling mengunjungi sanak saudara bahkan tetangga atau teman sejawat, atasan dan bawahan. Terkadang kita secara sengaja mudik, bepergian jauh, beratus kilometer bahkan mungkin beribu kilometer, hanya sekedar untuk menjumpai orang tua atau sanak famili. Sekedar untuk menjumpainya dan bersilaturahmi, menyegarkan ikatan kekerabatan, menyambung dan mempererat tali persaudaraan.

Kesempatan 'Idul Fitri tidak akan dijumpai pada moment lain apapun. Untuk itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagi yang masih punya masalah dengan sanak saudaranya, kesempatan ini sangat cocok untuk saling bermaafan. Kepada mereka yang sudah mulai renggang, kesempatan ini sangat baik untuk merapatkan kembali. Kepada yang sudah akrab dan dekat, kesempatan ini tetap lebih baik untuk memupuk tali persaudaraan.

Ada janji Rasulullah.saw yang patut untuk direnungkan. Beliau bersabda, "Barangsiapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya empat perkara. Hendaknya dia bersilaturrahim, niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezekinya, ditambah umurnya dan Allah memasukkannya ke dalam syurga yang dijanjikan-Nya." (HR. Ar-Rabii')

Dari hadist tersebut, betapa besar nilai silaturahmi. Kegiatan ini sangat khas di kampung halaman kita. Jarang di negara lain yang mempunyai kebiasan seperti di kita. Itulah makna mudik dan lebaran. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Marhaban, ya Lebaran! [nic]
.

Wakil Rakyat Bisa Disuap? Gak Percaya ah!!!

805811.jpg (JPEG Image, 500x370 pixels)

Suara Rakyat - Spirit Lebaran..!

Facebook | Spirit Lebaran..!
Saat ini kita tengah lakoni hari ke 2 Lebaran. Setelah seharian kita mengisi hari pertama lebaran, kini saat yang tepat untuk merenung ulang sekaligus mengambil hikmah atas apa-apa yang sudah kita kiprahkan. Hari pertama Lebaran adalah saat yang berbahagia. Bukan saja karena kita mampu bersilaturahmi dengan rekan-rekan sejawat di waktu kecil, namun kita pun dapat kumpul dan bersilaturahmi dengan sesama keluarga besar. Kita juga dapat menikmati kembali betapa nikmat nya menyantap ketupat dengan opor ayam dan sambel goreng ati di pagi hari, sepulang solat Ied. Bahkan mereka yang sudah terbiasa ngopi di pagi hari, maka hal itu pun dapat dilakukan nya lagi. Itulah indah nya hari kemenangan sekaligus hari untuk menuju kesucian.
  Lebaran memang selalu mengundang pesona, khusus nya bagi mereka yang menjalankan shaum sebulan penuh. Lebaran juga selalu menjadi penantian bagi mereka yang secara rutin menganggendakan mudik. Bahkan lebaran, seringkali dijadikan ajang untuk mempersiapkan diri dalam menyambut masa depan yang lebih baik. Akan tetapi, penting juga dicatat, hari Lebaran sebaik nya kita jadikan pula sebagai titik kuat dan titik tekan dalam memperteguh keyakinan dan memperkokoh ikhtiar guna mewujudkan idealisme ke arah realita. Dalam kaitan nya dengan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermsyarakat, hari dan momentum Lebaran sangat pas untuk meniupkan semangat baru dalam mengarungi gerak langkah pembangunan.
Bila selama ini di panggung politik sering kita lihat ada "dagelan politik", kita berharap agar di masa depan, hal semacam itu tidak terulang kembali. Jika selama ini sering terdengar ada nya kebijakan Pemerintah yang seolah-olah "memarjinalkan" nasib dan kehidupan rakyat, kita berkeinginan agar perilaku-perilaku yang semacam ini tidak terjadi kembali. Bahkan kita juga berharap agar para pemegang kekuasaan, baik di Pusat mau pun Daerah, setelah merayakan hari kemenangan ini mampu semakin memahami dan menghayati apa dan bagaimana sebetul nya kondisi nyata di dalam kehidupan masyarakat yang sesungguh nya. Inilah salah satu "spirit lebaran" yang sebaik nya menjadi modal dasar sekaligus juga kekuatan utama bangsa dalam menjawab tantangan dan tuntutan masa depan.
Macam-macam saja tingkah warga yang hendak mengikuti open house Lebaran bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga, Jumat (10/9/2010). Mereka rela berdesak-desakan di depan gerbang Istana Negara tempat acara akan berlangsung.
Tidak sedikit para ibu yang membawa anak-anak bayi dan balitanya juga turut berdesakan. Peluh membanjiri tubuh mereka. Tangisan anak-anak dan teriakan warga berbaur menjadi satu.-Kompas.com/Caroline Damanik
 Spirit lebaran, tentu saja bukan mengemuka hanya menjadi wacana. Tidak juga hanya sebuah hasrat yang tertanam dalam lubuk hati. Spirit lebaran adalah "ruh" yang harus dapat diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, akan terasa mengenaskan jika bangsa ini sudah bersepakat untuk mengusung spirit lebaran demi kejayaan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, ternyata dalam praktek nyata di lapangan, masih dijumpai hal-hal yang bertolak-belakang dengan semangat yang kita komitmenkan selama ini. Spirit Lebaran mestilah mampu membawa semangat perubahan. Dari yang sifat nya hipokrit ke sebuah kesalehan. Yang asal nya penuh dengan kejumudan, kini sudah seharus nya digantikan dengan yang lebih terbuka. Kita wajib untuk menumbuhkan suasana yang egaliter. Kita dituntut untuk menghilangkan gaya hidup yang karikatif. Kita buang jauh-jauh politik adu domba. Kita persempit jurang pemisah yang semakin menganga di berbagai kehidupan.
Hal semacam ini penting ditumbuhkan dan dijadikan titik tolak dalam berkiprah. Sebab, bangsa ini pasti akan kecewa berat, bila ditengah-tengah era transparansi, ternyata masih ada pemimpin yang tidak tahan terhadap kritik dan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Warga bangsa, tentu akan "tersenyum simpul" jika di tengah-tengah era keterbukaan, ternyata masih banyak pejabat yang menutup diri atas segala usulan dan pandangan yang dinilai ingin melahirkan terobosan-terobosan cerdas. Bangsa ini juga akan marah besar jika disekitar nya masih terekam adanya perilaku-perilaku yang tidak berbasis pada kondisi kehidupan nyata di masyarakat. Pamer kemewahan jelas ditantang keras. Narcis terhadap diri sendiri pasti akan dicemoohkan. Bahkan warga bangsa boleh-boleh saja mencibirkan bibir nya jika tampak masih ada pejabat yang sering "berselingkuh" dengan anggaran pembangunan, baik yang APBN atau pun APBD.


Pantauan Kompas.com, Jumat (10/9/2010), para menteri dan pejabat tinggi tampak mengantre di tenda yang disediakan pihak Istana. Tenda tersebut berada tepat di sebelah kanan Istana Negara.
Beberapa menteri yang telah hadir, antara lain, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan keluarga, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dan keluarga, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan keluarga, Menteri Riset dan Teknologi Suharno Surapranata, serta Kepala Lemhanas Muladi dan keluarga.-Caroline Damanik
Spirit lebaran, sudah sepatut nya mampu meresap dalam setiap sanubari bangsa kita. Kita percaya kalau spirit lebaran mampu mengejawantah dalam peri kehidupan sehari-hari, maka tidak perlu lagi ada pikiran buruk sangka diantara sesama anak bangsa. Selaku bangsa kita tentu bakal bahu membahu dalam menjawab tantangan jaman. Kita juga akan selalu "sadar diri" : siapa sebetul nya jati diri dan sosok kita ? Kita pasti tidak akan menghamba pada kekuasaan. Justru yang kita lakukan adalah bagaimana kekuasaan itu akan diarahkan bagi terwujud nya kemulyaan dan keberkahan hidup selaku bangsa keseluruhan. Semoga menjadi percik permenungan kita bersama.

Salam
Pemimpin-Keberanian dan Perubahan

By:Kolonel PNB Adjie Suradji

Indonesia Memang Negari Super Power!

menujuhijau.blogspot.com

Begini ceritanya ,,seorang pengusaha dari Singapore.

.Tadi ane, menjemput seseorang di bandara SH dan sempat bertemu dan berbincang dengan seseorang. Orang itu sudah tua, kisaran 60 tahun. Sebut saja si bapak, karena ane lupa tanya namanya.

Si bapak adalah pengusaha asal singapura, dengan logat bicara gaya melayu, english, (atau singlish) beliau menceritakan pengalaman2 hidupnya kepada ane yang masih muda. Mulai dari pengalaman bisnis, spiritual, keluarga, bahkan percintaan hehehe..
Langsung ke inti cerita yang sesuai judul aja ya gan.

Si Bapak bilang :
“Your country is so rich!”

dalem hati Ane bilang "Ah biasa banget kan denger kata2 begitu." Tapi tunggu dulu..
Omongan si Bapak masih ada lanjutan soalnya.

“Indonesia doesn’t need the world, but the world needs Indonesia”

“Everything can be found here in Indonesia, u don’t need the world”
Terus ane bilang, "Kenapa anda bisa bilang seperti itu?" ( Ane males pake english karena gak lancar amat, mending pake bahasa kita tercinta, beruntung orang singapur jadi ngerti)

Dia jawab,
“Mudah saja, Indonesia paru2 dunia. Tebang saja hutan di Kalimantan, dunia pasti kiamat. Dunia yang butuh Indonesia!”

“Singapore is nothing, we cant be rich without Indonesia . 500.000 orang Indonesia berlibur ke Singapura setiap bulan. Bisa terbayang uang yang masuk ke kami, apartemen2 dan condo terbaru kami yang membeli pun orang2 indonesia, ga peduli harga yang selangit, laku keras. Lihatlah rumah sakit kami, orang Indonesia semua yang berobat.”

“Kalian tahu bagaimana kalapnya pemerintah kami ketika asap hutan Indonesia masuk? Ya, benar2 panik. sangat terasa, we are nothing.”

“Kalian ga tau kan klo Agustus kemarin dunia krisis beras. Termasuk di Singapura dan Malaysia, kalian di Indonesia dengan mudah dapat beras”

“Lihatlah negara kalian, air bersih dimana2.. lihatlah negara kami, air bersih pun kami beli dari malaysia. Saya pernah ke Kalimantan, bahkan pasir pun mengandung permata. Terlihat glitter kalo ada matahari bersinar. Petani disana menjual Rp3000/kg ke sebuah pabrik China. Dan si pabrik menjualnya kembali seharga Rp 30.000/kg. Saya melihatnya sendiri”

“Kalian sadar tidak klo negara2 lain selalu takut meng-embargo Indonesia?! Ya, karena negara kalian memiliki segalanya. Mereka takut kalau kalian menjadi mandiri, makanya tidak di embargo. Harusnya KALIANLAH YANG MENG-EMBARGO DIRI KALIAN SENDIRI. Belilah dari petani2 kalian sendiri, belilah tekstil garmen dari pabrik2 sendiri. Tak perlu kalian impor klo bisa produksi sendiri.”

“Jika kalian bisa mandiri, bisa MENG-EMBARGO DIRI SENDIRI, Indonesia will rules the world..”

Nah itu gan sedikit percakapan ane dengan si bapak Singa.

Sumber : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=4361704

Ironi Gedung DPR

menujuhijau.blogspot.com:

30 Alasan Malaysia Membenci Indonesia ? Mungkin Pendapat ini ada benarnya

menujuhijau.blogspot.com:








I LOVE INDONESIA, FOR SURE!!!
INDONESIAKU PANCEN HUEBAT!!!

DPR : Kolam Renang Untuk Penampungan Air (Masuk Akal Banget sih)

menujuhijau.blogspot.com:


Ketua DPR merangkap Ketua BURT, Marzuki Alie.
Ketua DPR merangkap Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Marzuki Alie, mengatakan, pengadaan kolam renang di lantai 36 gedung baru DPR memang diusulkan sebagai penampungan air.
Mengutip penjelasan ahli teknis, penampungan air diperlukan di lantai atas sebagai antisipasi terjadinya kebakaran. "Saya tanya orang ahli sipil dan mekanik, pompa air kalau diangkat dari bawah berat. Diperlukan di pertengahan (lantai) ada penampungan air, katanya lebih baik kolam renang. Untuk daya semprot pompa ke atas agak kurang kalau dari bawah. Harus disiapkan dari tengah," ujar Marzuki, Senin (6/9/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Akhir pekan lalu, anggota BURT, Michael Wattimena, mengatakan, keberadaan kolam renang untuk mempermudah pemadaman saat terjadi kebakaran. Menurut Marzuki, masih usulan ahli teknis, penampungan air untuk antisipasi kebakaran bisa difungsikan sebagai kolam renang.
"Daripada penampungan air enggak ada manfaat, mending dibuat kolam renang, kan, bisa buat sport (olahraga)," kata Marzuki.
Namun, dia menambahkan akan mengklarifikasi kembali urgensi adanya kolam renang tersebut. Hal itu akan dijelaskan dalam pertemuan dengan konsultan yang akan dilakukan pada Senin siang ini.


Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2010/09/06/11200484/Kolam.Renang.untuk.Penampungan.Air

Parah, DPR Juga Butuh Pesawat Jet Pribadi ?

menujuhijau.blogspot.com


http://free3x.files.wordpress.com/2009/01/dpr-tidur.jpg


sebuah berita yang lucu dan unik khas kompasiana.. dipikir pikir jadi ingat lagu ya gaaan, mo di bawa kemana negeri ini.. jika kamu semua………… hehehe. Kompasiana – Tidak ada asap tanpa api. Pepatah ini dapat diterapkan dalam pemberitaan tentang Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang membuat kelabakan petugas Garuda Indonesia di Bandara Ahmad Yani, Semarang, kemarin siang (05/09).

Politikus asal PAN itu diberitakan meminta pesawat Garuda GA239 menunggu dirinya karena terlambat sampai ke bandara. Bahkan, ada kabar yang mengatakan bahwa, Bapak Wakil Rakyat ini sempat meminta pesawat yang sudah hendak take off itu kembali untuk menjemputnya!



Alasannya ada acara penting yang harus dihadiri di Jakarta. Dan, ternyata acara penting itu adalah menghadiri acara buka bersama Presiden SBY dengan partai-parti politik di kediaman sang Presiden di Cikeas.

“Seharusnya pesawat berangkat pukul 12:50 WIB. Tapi, karena merasa terjebak macet, bapak wakil ketua DPR menelepon petugas di bandara supaya menunggu terlebih dahulu, “ujar Senior Manager Public Relation Garuda Indonesia Iksan Rosan. Dengan alasan demi pelayanan terbaik kepada konsumen, Garuda bersedia menunggu. Padahal sesuai dengan aturan check-in sudah ditutup 30 menit sebelum pesawat take-off. Sampai lewat batas waktu tersebut Taufik tetap belum muncul juga. (Jawa Pos, 06/09/2010).

“GA 239 harus terbang pukul 12.50 WIB dan check-in sudah ditutup 30 menit sebelumnya. Pak Taufik meminta kita menunggu,” kata Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia, Pujobroto (detik.com, 05/09/2010).

Kabar tentang Taufik meminta pesawat yang sudah hendak take-off kembali menjemputnya disampaikan juga oleh koleganya sendiri, Alvin Lie, melalui Twitter-nya. Di-Twitt-nya, Alvin menulis pesawat memang tidak balik lagi, namun sudah ada niat dan keinginan Taufik untuk meminta pesawat kembali.

Pesawat Garuda dikabarkan terpaksa menunggunya sampai jam 12:50 WIB, tetapi karena belum juga tiba, pesawat tetap berangkat pukul 12:53 WIB. Sang Wakil Rakyat pun harus menunggu pesawat Garuda berikutnya yang berangkat pukul 14.50 WIB

Semua berita tentang dirinya meminta pesawat Garuda menunggunya, bahkan hendak meminta pesawat kembali menjemputnya, dibantah oleh sekjen PAN ini.

Tribun News.com, menulis bantahan tersebut: Taufik menegaskan, sebagai mantan Ketua Komisi V yang juga membidangi transportasi dan serta mantan Ketua Pansus RUU Penerbangan, paham betul mengenai aturan penerbangan.

Taufik menegaskan, sebagai mantan Ketua Komisi V yang juga membidangi transportasi dan serta mantan Ketua Pansus RUU Penerbangan, paham betul mengenai aturan penerbangan.

“Saya paham bahwa siapapun tidak bisa meminta pesawat untuk kembali ke landasan, apalagi sekedar untuk melayani permintaan seseorang untuk ikut terbang seperti itu. Jadi tidak benar sama sekali pemberitaan tersebut,” ujarnya.

Masuk akal juga argumennya. Tetapi siapa pun tahu, bahwa untuk para pejabat kita berlaku prinsip: aturan boleh aturan, mengerti aturan boleh-boleh saja, tetapi bukankah melanggar aturan karena merasa berada di atas aturan pun bukan sesuatu yang langka di negeri ini?

Apakah mungkin kalau Taufik sama sekali tidak berulah seperti itu, pihak Garuda, dan juga koleganya di PAN, Alvin Lie memberi informasi ini? Apakah mereka kurang kerjaan sampai mau buat gosip?

Masakan ada asap, tidak ada api?

Sebaiknya Taufik segera meminta klarifikasi kepada pihak Garuda dan Alvin Lie yang telah “mencemarkan” namanya itu.

Atau, barangkali DPR perlu juga membikin proyek baru, setelah rencana pembangunan gedung baru DPR Rp 1,8 triliun?

Yakni setiap anggota DPR difasilitasi dengan sebuah pesawat jet pribadi? Jadi negara harus beli lagi 560 pesawat jet pribadi untuk para wakil kita yang sangat mau dihormati ini? Alasannya supaya mereka tidak terlambat, berkinerja meningkat dan optimal? ***

Mo Dibawa Kemana Gan!! Mo Dibawa Kemana Negara INI??? jadi ingat lagu gaaan hehehe




sumber :http://unik13.info/2010/09/weleh-weleh-anggota-dpr-juga-butuh-pesawat-jet-pribadi-mo-dibawa-kemana-gan/

Indonesia Adalah Raksasa Dunia Yang Tertidur

menujuhijau.blogspot.com:


Sadarkah kita bahwa pelecehan kedaulatan Indonesia oleh Malaysia adalah strategi lama 'DEVIDE ET IMPERA' yang tak kita sadari..?

Let's Flashback!
Dunia tau, Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Ia sempat berdiri tegak dengan kerajaan maritimnya dimasa lampau. Namun sejak kedatangan Belanda, dunia menidurkan sang raksasa dengan devide et impera atau adu domba

Saat itulah Indonesia diadu domba dengan beragam suku yg mulai terpecah belah agar mudah terkalahkan. Namun ternyata perpecahan itu butuh waktu 350 TAHUN bagi Belanda untuk menguasai. Mengapa Indonesia merdeka? KARENA TAK TERKALAHAN JIKA SEMUA SATU (Bhinneka T unggal Ika).

Dimasa modern, devide et impera diterapkan lewat adu domba politik, dunia gempar dengan kecerdasan presiden HABIBIE,
beliau memimpin hanya 512 hari namun mengeluarkan Indonesia dari jurang krisis. beliau turun jabatan dan kecerdasannya dimanfaatkan negara lain. Turunnya jabatan beliau bahkan memberikan selamat datang bagi pemerintahan yang merasa lebih pintar dari sebelumnya.

Dimasa ketiga, mantan menteri keuangan kita Ibu Sri Mulyani dengan prestasinya menghindarkan Indonesia dari krisis finansial 2008 bahkan meraih hasil positif. DUNIA SEKALI LAGI GENTAR Adu domba politik yang terjadi mengharapkan Ibu Sri Mulyani mundur dan dipilihlah bank dunia. Sekarang Apakah kita tidak tersadar? Mengapa Indonesia rela mengusir pejabat terbaiknya?

Lalu mengapa tindakan Malaysia dikatakan devide et impera? Karena sekarang adalah masa - masa yang hebat bagi Indonesia. Terhindar krisis ekonomi finansial 2008 membuat dunia terbelalak Apalagi sekarang pemerintahan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5%. Dunia ingin sang raksasa cepat ditidurkan kembali, dengan adu dombanya.

Lantas? Apakah perang? Tidak, negeri ini telah berada di jalur yang tepat, perang hanyalah menguras perhatian dan keuangan negara. Cukup tindakan tegas! Maka dunia terdiam karena adu domba telah gagal/

INDONESIA ADALAH BANGSA YANG CERDAS !! MAJU TERUS INDONESIA !! SADARLAH BAHWA INI SEMUA HANYA SANDIWARA BELAKA !!

Sumber : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5244140

Inilah Profil SBY 'Jenderal yang Berpikir'

 

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang tahun hari ini, Kamis (9/9). Presiden ke-6 Republik Indonesia ini genap berusia 61 tahun.

INILAH.COM

SBY merupakan Presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung. Lulusan terbaik Akabri (1973) yang dijuluki ‘Jenderal yang Berpikir’ ini berenampilan tenang, berwibawa serta bertutur kata bermakna dan sistematis.
Dia menyerap aspirasi dan suara hati nurani rakyat yang menginginkan perubahan yang menjadi kunci kemenangannya dalam Pemilu Presiden putaran II pada 20 September 2004.
Berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, paduan dwitunggal ini menawarkan program memberikan rasa aman, adil dan sejahtera kepada rakyat.
Pasangan ini meraih suara mayoritas rakyat Indonesia (hitungan sementara 61 persen), mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri – KH Hasyim Muzadi.
Popularitas dengan penampilan yang tenang dan berwibawa serta tutur kata yang bermakna dan sistematis telah mengantarkan SBY pada posisi puncak kepemimpinan nasional.
Penampilan publiknya mulai menonjol sejak menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI (1998-1999) dan semakin berkibar saat menjabat Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid) dan Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri).
Ketika reformasi mulai bergulir, SBY masih menjabat Kaster ABRI. Pada awal reformasi itu, TNI dihujat habis-habisan.
Pada saat itu, sosok SBY semakin menonjol sebagai seorang Jenderal yang Berpikir. Ia memahami pikiran yang berkembang di masyarakat dan tidak membela secara buta institusinya.
Banyak orang mulai tertarik pada sosok militer yang satu ini. Pada saat institusi TNI dan oknum-oknum militernya dibenci dan dihujat, sosok SBY malah mencuat bagai butiran permata di atas lumpur. Hampir sama dengan pengalaman Jenderal Soeharto, ketika enam jenderal TNI diculik dalam peristiwa G-30-S/PKI, ‘the smiling general’ itu berhasil tampil sebagai ‘penyelamat negeri’ dan memimpin republik selama 32 tahun. [bersambung/bar]

Ratusan Relawan 'Ganyang Malaysia' Beraksi -


INILAH.COM

INILAH.COM, Bojonegoro - Ratusan relawan yang sudah tergabung Bledexs Bojonegoro akan melakukan aksi, Kamis (9/9).
Rencananya, para relawan menyuarakan aksi 'Ganyang Malaysia di sekitaran Jl raya Bojonegoro-Babat, tepatnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Bojonegoro.
Peserta aksi akan diberangkatkan dari markas Bledexs Bojonegoro, Jl Masjid Desa Margomulyo, Kecamatan Balen. Relawan yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan sekitar Bojonegoro tersebut akan melakukan longmarch hingga sekitar Kecamatan Balen.
"Tuntutan kami tetap akan menyuarakan Ganyang Malaysia. Itu yang utama," kata Koordinator Bledexs Bojonegoro, Hariyo Subeki, Rabu (8/9) malam.
Sebagaimana diberitakan, Bledexs Bojonegoro membuka pendaftaran relawan 'Ganyang Malaysia' sampai 22 September 2010. Para relawan yang sudah tergabung melakukan serangkaian agenda persiapan.
Jika tidak ada halangan, relawan Bledexs akan diberangkatkan ke Kalimantan pada 25 September 2010. [beritajatim.com/bar]

Kolonel Ajie - Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan

http://mejazem.blogspot.com/2010/09/inilah-kritik-kepada-presiden-itu.html


Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan

Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan.

Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.

Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.

Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.

Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.

Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.

Quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?

Keberanian

Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.

Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.

Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.

Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?

Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?

Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).

Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan), artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini.

Kritik SBY, Adjie Suradji Akan Diberi Sanksi

VIVAnews

Kolonel Penerbang Adjie Suradji diberi sanksi berupa teguran atas tulisannya yang dimuat pada rubrik Opini di Harian Kompas edisi Senin 6 September 2010. Tulisan itu mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demokrat: 'Serang' SBY Jangan Pakai TNI Aktif


VIVAnews


VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mensinyalir tulisan kritik yang disampaikan Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak dibuat seorang diri.

Anas menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan tentara aktif. Maka itu, Anas mengimbau agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu jangan menunggangi tentara aktif untuk menyerang Ketua Dewan Pembinanya.

"Inilah yang tidak sehat. Kalau ada yang mau mengkritik dan menyerang SBY tidaklah perlu menggunakan pion oknum tentara aktif," kata Anas Urbaningrum dalam keterangan kepada VIVAnews, Rabu 8 September 2010.

Anas menilai, patut diduga bahwa yang dilakukan Kolonel Adjie adalah pion dari percaturan politik yang lebih serius. "Akan menjadi preseden politik yang buruk terhadap disiplin tentara," sesal Anas.

Menurut Anas, tulisan kritik yang dimuat dalam rubrik Opini Harian Kompas edisi Senin 6 September lalu itu juga merusak bangunan relasi demokratis antara tentara dan politik.

Dalang dari pembuat tulisan kritik berjudul "Pemimpin, Keberanian dan Perubahan" itu sudah memanfaatkan oknum tentara aktif. "Supremasi demokrasi akan terganggu dengan kasus-kasus seperti ini," ungkap mantan ketua umum Pengurus Besar HMI ini. (adi)

Jaleswari Pramodhawardani: Maaf Kolonel, Anda Indisipliner!


VIVAnews -

Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.

(Butir kelima Sapta Marga TNI)

KOLONEL Adjie Suradjie mendadak populer di media massa. Pasalnya ia melakukan hal yang jarang sekali dilakukan oleh kawan-kawan sejawatnya, dan ditabukan di institusi TNI, yaitu menulis opini publik di salah satu media cetak ibukota. Ia mengkritik kebijakan pemerintah dan Presiden SBY yang dianggap tidak cekatan dalam memberantas korupsi.
Publikpun mengelu-elukannya. Dia dianggap tentara pemberani dan kritis, menyimpang dari mainstream yang ada. Dukunganpun berduyun-duyun, dari beberapa pengamat militer, aktivis sipil juga kalangan DPR. Jadilah sang kolonel tampil bak demokrat sejati di media massa. Lazimkah ini dilakukan seorang perwira aktif?

Jawabannya: tidak. Bahkan untuk tindakannya ia terancam sanksi indisipliner. Saya mendukung tindakan institusi TNI AU dalam hal ini.

Dua belas tahun lalu, ketika perpindahan rezim terjadi dan reformasi sektor keamanan digulirkan, agenda terpenting saat itu adalah membangun TNI yang profesional yang bebas dari kegiatan politik praktis. Bahkan gagasan tentang jangan mengutip pendapat politik kepada militer disosialisasikan terhadap media massa. Membangun tentara profesional menjadi sebuah keharusan saat itu.

Hal tersebut itu terkait secara langsung dengan pertimbangan berikutnya, yakni dari sudut kepentingan pertahanan dimana keterlibatan militer ke area politik, yang bukan merupakan area kompetensinya, akan berakibat pada kemerosotan profesionalisme baik institusi maupun prajurit militer.

Jika ditilik dari sudut manejemen modern, prinsip spesialisasi fungsi dan pembagian tugas diterima sebagai syarat-syarat yang diperlukan guna membangun profesionalisme, termasuk dalam bidang kemiliteran. Satu institusi menjalankan satu fungsi merupakan prinsip menejemen modern yang diterima sangat luas.

Dari sudut ini, profesionalisme militer diperlukan agar badan ini dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, melindungi dan menjauhkan TNI dari ranah politik diperlukan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan profesionalitas TNI sebagai badan yang menjalankan fungsi pokok dalam bidang pertahanan. Di samping, untuk menegakan prinsip ketersebaran kekuasaan dalam demokrasi.

Tetapi euforia demokrasi mengaburkan batas-batas tersebut. Partisipasi dan kebebasan sebagai ruh demokrasi ditafsirkan secara membabi buta disetiap ruang publik, mengabaikan prinsip spesialisasi fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing institusi. Garis tegas antara tugas pokok sipil dan militer mulai bercampur baur dalam wacana publik melalui pembenaran demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Karenanya tidak mengherankan apabila tindakan anggota militer aktif yang sebenarnya bertentangan dengan disiplin dan etika institusi tempat ia berada, karena melanggar UU TNI No 34/2004, UU Pertahanan No 3/2002, Sapta Marga TNI, dan Sumpah Prajurit, malah mendapatkan pembenaran dan apresiasi publik yang berlebihan. Padahal jika kita cermati, di kemudian hari ini menjadi preseden buruk bagi prajurit-prajurit lainnya.

Mengapa TNI aktif dilarang mengekpresikan pendapatnya dimuka umum? Bagaimana demokrasi mewadahi ini? Kita perlu dingin dan meletakkan persoalan ini secara proporsional. Kita harus ingat bahwa perbedaan-perbedaan kultur antara dunia militer dengan dunia politik sedemikian kontrasnya.
Militer memiliki kultur hubungan yang dibangun di atas kesetiaan (pada negara) dan sistem komando, yang tercermin dengan jelas dalam sapta marga TNI, sebuah kode kehormatan setiap prajurit yang mempunyai ciri khas disiplin dan beretika. Termasuk didalamnya memuat tentang memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit. Tindakan sang kolonel dianggap tidak mematuhi kode kehormatan tersebut.

Sementara dunia politik memiliki kultur hubungan yang fungsional-kontraktual. Kedua kultur hubungan ini tidak bisa diperdamaikan dengan mudahnya. Karenanya, intervensi salah satu kultur hubungan ke dalam kultur hubungan lainnya – militer ke politik atau sebaliknya politik ke dalam militer – akan berakibat buruk bagi salah satunya.
Keterlibatan institusi militer ke dalam dunia politik bisa dipastikan akan mendistorsi secara serius bekerjanya mekanisme politik karena inkompatibilitas kultur hubungan di antara keduanya. Apakah sebuah opini politik termasuk kategori politik praktis? Ya, karena didalamnya memuat gagasan, pemikiran, ide tentang bagaimana praktik-praktik politik dilakukan. Sebuah abstraksi faktual yang diformulasikan dalam bentuk ide/gagasan.

Tindakan indisipliner sang kolonel mengembalikan ingatan kita kepada sistem politik demokratis yang didalamnya mensyaratkan adanya kontrol demokratik dan sekaligus pengawasan oleh pemerintahan sipil atas badan yang diberi monopoli untuk menggunakan kekerasan secara sah oleh negara, yakni militer dan polisi.

Jadi, tindakan indisipliner Kolonel Adjie Suradji seharusnya justru mendapat teguran dari kalangan institusi sipil seperti pemerintah dan DPR, selain sangsi yang telah diberikan oleh internal TNI AU. Ketidategasan kalangan sipil dalam menyikapi tindakan ini sekaligus menunjukkan kelemahan kontrol demokratik yang ada.

Yang cukup disesalkan adalah media massa tidak berimbang dalam meliput dan menyajikan berita ini secara proporsional, yang mengakibatkan kebingungan dikalangan publik. Padahal di awal reformasi media begitu bersemangat menyosialisasikan gagasan membangun tentara profesional yang menjauhkan TNI dari ranah politik.

Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI dan The Indonesian Institute.

Ada Masalah Serius di Dalam Tubuh TNI?


VIVAnews


VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kritik yang dilayangkan Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan satu gejala. Yakni, ada masalah krusial di dalam tubuh TNI.

"Bahwa ada persoalan serius dalam ketentaraan kita. Ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan kita, yang menyebabkan kelompok-kelompok kritis ini menjadi muncul," kata Ahmad Muzani yang juga anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 7 September 2010.

Bagi Ahmad Muzani, bila pemerintah tidak segera menuntaskan persoalan serius di dalam tubuh TNI maka masalah itu akan terus menumpuk. Karena itu pemerintah diminta segera menuntaskan kasus ini dengan baik.

"Saya meminta kepada Panglima TNI yang baru, Menteri Pertahanan, termasuk Presiden, untuk mengatasinya," kata dia.

Menurut Ahmad Muzani, persoalan ini menjadi penting karena si penulis kritik itu adalah anggota TNI aktif yang mengritik langsung panglima tertingginya, Presiden.

"Tentara itu punya kode etik. Salah satu tolak ukurnya adalah loyalitas. Memang dari sisi ini, tidak tepat seorang tentara aktif mengritik tajam panglima tertingginya," ujar dia.

Kritik yang disampaikan Kolonel Adjie itu dimuat dalam Opini harian Kompas edisi Senin 6 September 2010. TNI AU sudah memberikan teguran dan tanggapan atas tulisan berjudul "Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan" itu. Istana Presiden tidak menanggapi kritikan Adjie Suradji.

Markas Besar TNI menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tulisan kritik Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada TNI Angkatan Udara.

"Urusan pembinaan personel termasuk apabila ada pelanggaran hukum, sepenuhnya diserahkan kepada Mabes Angkatan/sesuai Matra sebagai induk pembina untuk diproses lebih lanjut," kata Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI, Kolonel Prakoso, kepada VIVAnews, pagi tadi. (kd)

Tulisan Kolonel Adjie, Ini Tanggapan Ruhut


VIVAnews -

VIVAnews - Tulisan Kolonel Adjie Suradji di Harian Kompas banyak mendapat tanggapan. Tulisan yang berjudul Pemimpin, Keberanian dan Perubahan itu dianggap menyentil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang adalah panglima tertinggi TNI. Adjie dituduh melanggar sebab dia mestinya taat pada kelaziman militer, untuk tidak secuilpun mengkritik sang panglima.
Tapi banyak juga yang mendukung dan memuji tulisan Adjie itu. Jarang-jarang militer yang cerdas sanggup menyampaikan pikiran secara terbuka dan di media massa pula. Dengan publikasi itu, Adjie bersedia didebat.
Serangan paling sengit memang datang dari orang-orang disekitar Presiden SBY. Tapi umumnya serangan mereka bukan soal substansi tulisan itu, tapi soal Adjie yang dianggap melanggar kepatutan militer itu.
Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, misalnya, menyebutkan bahwa kritikan anggota TNI aktif itu tidak ada kaitannya dengan demokrasi. "Ini sama sekali tidak mencederai demokrasi. Tidak ada hubungannya," kata Ruhut Sitompul yang juga Ketua Divisi Partai Demokrat bidang Hubungan Masyarakat dalam perbincangan kepada VIVAnews, Rabu 8 September 2010.

Jika banyak kalangan menyesalkan sanksi disiplin kepada Adjie-- yang sudah diperhitungkan oleh Kolonel Adjie sebelum menulis dan bahkan bersedia dipecat--Ruhut menegaskan bahwa pemberian teguran sangat pantas sebagai bagian penegakkan disiplin dalam militer.
Anggota TNI dan Polri, kata Ruhut,berbeda dengan masyarakat umum, sebab mereka terikat aturan sapta marga dan sumpah prajurit. Ruhut pun tak segan-segan memberikan sebutan untuk Kolonel Adjie. "Itu, seorang Kolonel Kutu Kupret, apa dia tidak sadar sebagai anggota TNI?" tegas Ruhut yang sedang berada di Kairo, Mesir ini.

Anas Urbaningrum: Kolonel Adjie Tidak Sendiri


VIVAnews -


VIVAnews - Partai Demokrat menilai ada misi tersendiri di balik tulisan kritik Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada panglima tertinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adjie disinyalir tidak sendiri.

"Saya menilai bahwa Kolonel Adjie tidak spontan, dan tidak sendiri," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada VIVAnews, Rabu 8 September 2010.

Anas mensinyalir ada skenario politik berada di balik tulisan kritik yang dimuat dalam rubrik Opini harian Kompas edisi Senin 6 September 2010 itu. Targetnya, kata Anas, delegitimasi Presiden SBY dan pemerintah.

"Patut diduga bahwa yang bersangkutan adalah pion dari percaturan politik yang lebih serius," kata mantan Ketua Fraksi Demokrat ini. Maka itu, Anas melihat ada aroma tidak sehat di balik tulisan kritikan berjudul "Pemimpin, Keberanian dan Perubahan" itu.

Semalam, Presiden SBY menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap kritik. Namun, SBY minta agar kritik terhadapnya disampaikan secara proporsional.

"Kritik kalau proporsional, dan benar tentunya laksana obat," kata SBY saat buka puasa bersama Majelis Dzikir di kediaman pribadi, Puri Cikeas, Bogor, semalam.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengaku menyesalkan adanya berbagai kritik dan kecaman terhadap pemerintah yang ia nilai justru tidak membuahkan apapun untuk perubahan. "Saling salah-menyalahkan, mengecam, mengritik, tidak akan menghasilkan apa-apa," katanya.

TNI Angkatan Udara sendiri sudah melakukan teguran kepada Kolonel Adjie Suradji. Adjie kini juga sedang tersandung kasus dugaan korupsi yang masih berlangsung di peradilan militer.

Pengurus Demokrat Otaki Pencurian Mobil

Modusnya Sewakan Mobil Lalu Dicuri

LAMONGAN - Jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk kawanan sindikat kejahatan pencurian mobil, Sabtu (28), di Bojonegoro. Pelaku yang berjumlah tujuh orang ini diamankan saat melakukan transaksi.


Dari tujuh pelaku yang diamankan, ada dua pelaku yang berprofesi cukup terpandang. Yakni M Solikin (53), bendahara DPC Demokrat dan sekretaris Deltras U-21, warga Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo dan Tri Nurwanto alias Iwan (46), seorang pengacara, warga Sidomukti, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo.


Sedangkan lima pelaku yang besama-sama dengan dua orang penting yang berhasil ditangkap itu dalah, Arfai Hendroyono (36), warga Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Lamongan, Imam Basori (45), asal Dusun Gedangkluthuk, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Mojokerto, Slamet alias Solder (45), asal Dusun Sumbersari, Desa Sumberkarang, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto. Juga, M. Dahlun (42), asal Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, dan Oki Sutanto (32), domisili di Jalan Gatotkoco, Kelurahan Soko, Mojokerto.


Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Sutopo menjelaskan, kalau penangkapan tujuh tersangka itu berawal dari informasi yang didapat anggotanya, bahwa Jumat (27/8) malam bakal ada transaksi mobil bodong. Informasi ini ditindaklanjuti dengan melakukan penyanggongan di sejumlah tempat.


Penyanggongan itu membuahkan hasil. Polisi mencurigai dua mobil yang salah satunya memiliki ciri-ciri sesuai informasi kasus pencurian mobil di Bojonegoro. Yakni, pencurian Daihatsu Terios W 1503 PA milik Haryanto, warga Desa/Kecamatan Kanor, Bojonegoro, yang terjadi Jumat (27/8). Ketika terjadi transaksi, pelaku digerebek."Saat itu juga pelaku digiring ke mapolres. Ternyata, ketujuh orang itu semuanya habis nyabu di Bangkalan," kata Sutopo.


Setelah pelaku dimintai keterangan, terbongkarlah siapa yang mencuri mobil milik warga Kecamatan Kanor tersebut. Ternyata yang mencuri mobil dari rumah Hariyanto adalah Solikhin dan Iwan. Menurut dia, dari pengembangan penyidikan, pelaku sangat pantas disebut sebagai sindikat karena cukup profesional. Dalam kasus ini, Solikhin sebenarnya sebagai pemilik Terioz. Mobil tersebut dipinjamkan kepada seorang temannya. Oleh temannya itu, mobil digadaikan kepada Haryanto. Dengan dilengkapi surat sah kendaraan, harga sewa mobil waktu itu Rp 35 juta.


Solikin didampingi Iwan selaku pengacara, lalu mendatangi rumah Haryanto. Keduanya berniat mengambil mobil itu yang diakui hilang. Sementara Haryanto menolak memberikan mobil tersebut. Namun, pagi harinya dia kaget mengetahui mobilnya hilang. Korban melaporkan kejadian ini ke mapolsek setempat.


"Modus yang dilakukan pelaku, dengan menyewakan mobil, beberapa hari kemudian diminta dengan alasan mobil miliknya yang dicuri orang. Ketika tidak diserahkan, mobil tersebut dicuri," ujarnya. Polisi lanjut Sutopo menyimpulkan modus ini bisa jadi sering dilakukan oleh pelaku. Karena tempat kejadiannya berada di Bojonegoro, biar Polres Bojonegoro yang menindaklanjuti, karena kasus ini akan diserahkan ke Polres Bojonegoro.jr


http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=55233

Ketika Mendengar Pidato SBY

KOMPAS.com




Hubungan baik Indonesia dengan Singapura tetap terjaga setelah hukuman mati terhadap dua personel KKO dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1968. Bahkan, pada tanggal 28 Mei 1973 Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menaburkan bunga pada makam Usman dan Harun di Jakarta. Usman dan Harun adalah dua personel KKO yang dihukum mati.

KOMPAS.com - Ketika mendengar pidato yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9), banyak kalangan yang kecewa. Selain agak terlambat, Presiden pun dianggap bersikap terlalu lembek terhadap Malaysia.

Dalam pidatonya, Presiden mengatakan, ia turut merasakan keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga mengajak masyarakat untuk menjauhi tindakan berlebihan, termasuk aksi kekerasan yang hanya akan menambah masalah yang ada.

Menurut Presiden, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Ditekankan oleh Presiden bahwa pemerintah sangat memahami kepentingan itu dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga serta menegakkannya.

”Namun, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah,” ujarnya.

Presiden juga menyinggung banyak hal lain dalam pidatonya. Akan tetapi, apa pun alasan yang dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono dalam pidatonya, pada intinya adalah ia menegaskan bahwa ia menempatkan hubungan baik dengan Malaysia sebagai hal yang penting.

Oleh karena itu, persoalan yang terjadi dengan Malaysia pada saat ini harus dijaga agar tidak sampai mengganggu hubungan baik kedua negara.

Situasi yang hampir sama


Situasi yang dialami oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat ini, hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh Presiden Soeharto dengan Singapura pada tahun 1968 atau 42 tahun silam. Pada saat itu Singapura memutuskan akan menghukum mati dua personel Korps Komando (KKO), yakni Usman bin Moh Ali dan Harun bin Said, yang tertangkap di negara itu.

Berbagai kalangan di Indonesia, terutama KKO (kini Korps Marinir), langsung bereaksi dengan sangat keras. Namun, Presiden Soeharto langsung maju ke depan dan mengambil kendali.

Soeharto secara terbuka meminta kepada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew untuk memberikan keringanan hukuman kepada kedua personel KKO itu. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Singapura. Menurut pemerintah negara pulau itu, kedua personel KKO tersebut melakukan kegiatan mata-mata serta subversi, dan ancaman hukumannya adalah hukuman mati dengan cara digantung.

Penolakan Singapura itu membuat berbagai kalangan di Indonesia geram dan mendorong pemerintah untuk menyerang Singapura. Dan, dorongan itu menjadi semakin besar ketika pada 17 Oktober 1968 pukul 06.00 Singapura akhirnya melaksanakan hukuman mati tersebut.

Kepulangan jenazah kedua personel KKO itu ke Tanah Air disambut secara besar-besaran dan menjadikan kegeraman terhadap Singapura seperti mendapatkan amunisi, bagai api disiram dengan bensin.

Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Singapura meningkat hingga ke titik yang terburuk. Kedutaan Besar Singapura di Jakarta yang terletak di Jalan Indramayu Nomor 28 (waktu itu) diserbu dan dirusak oleh massa mahasiswa dan pemuda. Demikian juga tempat tinggal staf Kedutaan Besar Singapura di Jalan Maluku Nomor 27 dan Jalan Jambu Nomor 15.

Akan tetapi, pada saat itu, Presiden Soeharto tetap menanggapi hukuman mati terhadap dua personel KKO itu dengan kepala dingin dan memilih untuk tidak memenuhi dorongan dari berbagai kalangan untuk menyerang Singapura.

ASEAN, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, baru didirikan satu tahun sebelumnya, 8 Agustus 1967. Dan, salah satu tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, makmur, dan bebas dari campur tangan kekuatan asing dari luar kawasan.

Melalui ASEAN, Presiden Soeharto ingin menghapuskan citra ekspansionis yang melekat pada Indonesia sebagai akibat dari kebijakan ”Ganyang Malaysia” yang digagas oleh Presiden Soekarno.

Dengan bergabungnya Indonesia di ASEAN, Presiden Soeharto ingin menunjukkan kepada negara-negara tetangganya bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai.

Ketegangan dengan Singapura itu menjadi ujian bagi Indonesia untuk membuktikan diri kepada negara-negara tetangganya bahwa Indonesia benar-benar sudah berubah.

Pada tahun 1960-an negara-negara tetangga, yang dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk sangat kecil, merasa sangat khawatir dengan Indonesia, tetangga raksasanya. Belum lagi, pada masa itu Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang terkuat di Asia Tenggara.

Kekhawatiran terhadap Indonesia membuat negara-negara tetangga meminta perlindungan kepada kekuatan-kekuatan asing dari luar kawasan, yang pada masa itu hadir di kawasan.

Dalam kaitan itulah, cara Indonesia menangani ketegangan dengan Singapura itu akan berpengaruh besar terhadap bagaimana negara-negara tetangga kecil itu melihat (mempersepsikan) Indonesia.

Presiden Soeharto sangat memahami situasi itu. Itulah sebabnya Soeharto memilih untuk menghindari perang dan menyelesaikan persoalan dengan Singapura melalui jalur-jalur diplomatik.

Berkat kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Soeharto itulah citra Indonesia yang ekspansionis berangsur- angsur hilang tak berbekas.

Dalam 30 tahun terakhir bisa dikatakan bahwa kawasan Asia Tenggara telah berkembang menjadi kawasan yang damai, makmur, dan bebas dari kekuatan asing dari luar kawasan.

Posisi awal


Kini, 42 tahun sesudahnya, Indonesia kembali dihadapkan pada posisi yang sama. Cara Indonesia menangani ketegangan dengan Malaysia akan menentukan bukan hanya pandangan negara tetangga terhadap Indonesia, melainkan juga pandangan dunia internasional.

Negara-negara tetangga yang lain mengikuti dengan saksama bagaimana Indonesia menangani dan menyelesaikan ketegangannya dengan Malaysia. Jika Indonesia tidak dapat mengenda- likan diri dan memilih untuk menggunakan kekerasan terhadap Malaysia, dapat dipastikan Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya akan mengundang kekuatan luar kawasan kembali ke kawasan ini.

Dan, jika itu yang terjadi, upaya negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, yang selama lebih dari 30 tahun telah menja- dikan kawasan Asia Tenggara bebas dari kekuatan asing, menjadi terancam. Dan, kekuatan asing akan diundang kembali ke kawasan ini.

Apalagi Five Powers Defence Arrangements, yakni Pengaturan Pertahanan Lima Negara antara Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang ditandatangani pada tahun 1971, belum pernah dicabut.

Setelah kehilangan pangkalan militernya di Filipina pada tahun 1990-an, Armada VII Amerika Serikat seperti kehilangan pijakan di Asia Tenggara. Dalam kaitan itulah, Amerika Serikat mendekati Singapura dan meminta izin untuk menggunakan salah satu pangkalan laut Singapura untuk kepentingan logistik dan perawatan kapal bagi Armada VII. Permintaan Amerika Serikat tersebut segera dipenuhi oleh Singapura.

Jika Singapura merasa keberadaan (eksistensi) negaranya terancam oleh Indonesia, bukan tidak mungkin negara itu akan mengizinkan militer Amerika Serikat untuk hadir lebih dalam.

Sebagai negara yang hidup bertetangga, gesekan mudah sekali timbul. Adalah tugas Indonesia dan setiap negara tetangga untuk menjaga agar gesekan itu tidak berkembang menjadi tidak terkendali dan mengarah kepada perang terbuka.

Namun, hal itu jangan diartikan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap tegas terhadap negara tetangganya jika gesekan terjadi.

Protes keras dimungkinkan, dan rasa tidak suka juga dapat diperlihatkan asalkan dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik. Penarikan duta besar pun dimungkinkan untuk dilakukan asalkan semua tindakan itu dilakukan secara terukur.

Sayangnya, seperti biasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang tegas dalam bersikap dan kurang cepat dalam memperlihatkan sikap bahwa ia membela kepentingan rakyat yang dipimpinnya.

Melancarkan perang dengan Malaysia bukanlah tindakan yang bijaksana. Selain memerlukan dana yang sangat besar, juga akan banyak orang yang akan kehilangan nyawanya dengan percuma. Jangan hanya karena merasa lebih besar dan lebih kuat lalu menganggap bahwa perang akan dimenangi dengan mudah.

Bahkan, Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya pun sulit mengalahkan Irak yang dalam hitung-hitungan di atas kertas dapat dikalahkan dengan mudah.

Relakah kita membiarkan putra-putra Indonesia kehilangan nyawa di medan perang untuk sebuah urusan yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui jalur-jalur diplomatik? (James Luhulima)

Gubernur Sumut: Jaguar Itu Bukan Hasil Korupsi

Jaguar milik Gubernur Sumut yang disita KPK (Foto: Dok Okezone)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin membantah, mobil Jaguar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hasil korupsi dana APBD.

"Mobil jaguar itu tidak seheboh yang dikabarkan oleh media. Sejarahnya panjang," ujarnya kepada wartawan di rumah dinasnya, Medan, Sumut, Jumat (3/9/10).

Menurut Syamsul, mobil itu adalah mobil bekas keluaran tahun 2003 yang dibeli oleh anaknya. "Jika dijual tidak sampai Rp300 juta dan dibeli anak saya dengan angsuran selama dua tahun," Akunya.

Dia juga mengaku bahwa dirinya yang mentransfer sejumlah uang untuk pembelian mobil itu."Saya tidak ingat. Tapi kan dia juga mempunyai pekerjaan" tandasnya.

Namun Syamsul menampik jika uang tersebut diambilnya dari dana APBD. "Jangan salah mobil itu bukan disita tapi diserahkan anak saya ke KPK," tutupnya.

Syamsul Arifin adalah mantan Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004 hingga 2009. Syamsul disangka melakukan korupsi APBD Langkat dari tahun 2000 hingga 2007 sehingga merugikan negara sebesar Rp102 miliar.

Pada Desember tahun lalu, Syamsul telah mengembalikan uang sebesar Rp67 miliar ke kas negara. Meskipun separuh dari uang korupsi itu telah dikembalikan, namun KPK tetap melakukan penyidikan dan menetapkan Syamsul sebagai tersangka pada April 2010.(ded)

Wawancara Anwar Ibrahim: "Indonesia Anggap Elit Malaysia Arogan"


VIVAnews -

VIVAnews – Ketegangan Indonesia dan Malaysia makin menjadi. Di Jakarta, demonstrasi menentang Malaysia masih merebak. Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera, misalnya, beraksi di depan Kedutaan Besar Malaysia dengan vulgar. Mereka membakar bendera Malaysia, dan melempari bendera ‘Jalur Gemilang’ dengan kotoran, bahkan mengancam merazia warga Malaysia di Indonesia.
Tentu saja ada warga Malaysia yang berang. “Berapa lama lagi kami harus mentolerir ini?,” kata seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai ‘Frustated Malaysian’ seperti dimuat situs berita Malaysia The Star.
Disulut oleh insiden saling tangkap warga antar dua negara di perairan Bintan, 13 Agustus 2010 lalu, ketegangan merambat ke Jakarta dan Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman mendesak RI bertindak tegas pada massa Bendera. Malaysia akan merilis saran-perjalanan (travel advisory) ke Indonesia.
“Bendera ingin menggunduli warga kami dan mengirim mereka pulang? Ini adalah penghinaan bukan hanya bagi Malaysia tapi juga Indonesia karena banyak masyarakat yang tidak menyetujui tindakan ini,” tegas Anifah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ambil tindakan. Dia memberi instruksi khusus kepada Menko Polkam Djoko Suyanto untuk menangani ketegangan ini. Dua negara juga akan duduk satu meja membahas ribut-ribut itu pada 6 September 2010 nanti melalui ajang Joint Ministry Conference.
Apa sebenarnya yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia?
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari sisi Malaysia, VIVAnews.com mewawancarai secara eksklusif mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Anwar menilai ketegangan terjadi saat ini sudah akut. Ini adalah akumulasi dari permasalahan yang berlarut. “Sudah sampai pada tingkat massa, ini sudah tidak sehat,” katanya kepada VIVAnews, Jumat, 27 Agustus 2010. Berikut petikannya:
Hubungan Indonesia-Malaysia makin panas. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?

Saya berpendapat, bahwa tension (ketegangan) sudah berlarut-larut, dari soal budaya hingga soal TKI. Dan kini soal sempadan (batas wilayah), juga marine (kelautan). Saya mendesak pimpinan dua negara berunding menangani masalah itu, karena ini sudah sampai pada tingkat massa, ini sudah tidak sehat. Karena betapapun ketegangan itu ada, kepentingan negara yang sangat strategis tak boleh dikorbankan.
Sikap Anda soal pelemparan tinja ke kantor Kedutaan Besar Malaysia?

Kedua rakyat Malaysia dan Indonesia tidak mendukung pendirian arogan itu. Pelemparan najis itu tidak wajar. Sekedar mengemukakan pandangan, memprotes, itu ya biasa dalam negara demokrasi.

Walaupun di sini (di Malaysia) kurang mengerti, sebab di sini dilarang semua protes-protes. Mereka Yang disenangi pemerintah bisa, yang tidak, dilarang semua. Berbeda.
Sudah diketahui saya punya pandangan yang relatif intim dengan Indonesia. Di sini disinggung seolah saya senang dengan sikap itu (Bendera). Tapi tidak benar. Bagi saya soal hubungan dua negara harus mengatasi kepentingan politik fraksi.
Yang malang, pimpinan negara agak slow menangani. Dibiarkan begitu makanya parah. Ini persoalan yang harus ditangani dengan rujuk fakta. Kepala negara, wakil, atau pimpinan penting utama harus segera menangani. Soal sempadan, TKI, ini soal lama, saya ingat terus. Dalam hubungan dulu dengan Pak Habibie saya direct call. Harus begitu.
Apa persepsi warga Malaysia terhadap konflik ini?

Belum merebak. Cuma media main sentimen soal isu najis sebagai isu besar meski hanya melibatkan sejumlah kecil orang di Indonesia. Saya juga melihat di koran, dari liputan televisi, banyak yang tidak senang dengan itu. Saya sebagai sahabat sejati Indonesia, saya pun berfikir demikian. Sebab, kalau konflik ini diteruskan, hanya menguntungkan buat yang arogan.
Siapa pihak arogan yang dimaksud?

Kalangan yang tidak senang atau yang mengambil suatu penilaian tidak baik, atau tidak senang dengan hubungan baik dua negara.
Konflik sudah lama terjadi, bukan kali ini saja. Apa sebenarnya persoalan dasar antara Indonesia-Malaysia?

Saya tekankan, ini isu panjang, horisontal. Terutama isu soal TKI, itu sentral. Bahwa TKI harus diperlakukan baik, ada political will. Persepsi orang Indonesia saya tahu benar, bahwa pimpinan atau elit Malaysia selalu arogan. Ini terkungkung kenyataan, kondisi di sini tidak juga membantu. Akhirnya timbul reaksi yang memicu ketegangan. Panjang ceritanya, tapi pokoknya, pimpinan harus segera bertindak. Bukan berperang tapi untuk runding.
Untuk media massa, Indonesia yang menganut demokrasi, aturan media bebas. Di sini liputan media dikontrol pemerintah. Jadi, lain. Perbedaan boleh, tapi kali ini yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan.
Apa yang harus dilakukan rakyat untuk menyikapi isu sensitif ini?

Pandangan saya tidak sama dengan pemerintah, pandangan saya berbeda dan kritis. Pesan saya kepada rakyat Indonesia, tunduklah pada hukum. Kalau ada pelanggaran, harus konsisten, negara harus menyelesaikannya. Supaya rakyat Indonesia mengerti, ada kalangan (di Malaysia) yang mencintai saudara serumpun. Mereka bisa protes, itu hak demokrasi, tapi kawal tata susila.
Ini pernyataan orang yang simpati dengan Indonesia. Kalau Anda lihat di sini, tiap kali disinggung, baik di parlemen maupun di luar parlemen, Anwar ini tidak nasionalis. Dikatakan pro sana pro sini. Saya tidak peduli, karena pendirian saya konsisten. Di kalangan UMNO dikatakan saya senang jika ada konflik, saya provokator. Buat saya itu politik murahan.
Sikap Anda yang simpati pada Indonesia dipermasalahkan?

Ya, secara terbuka oleh banyak menteri, parlemen, juga masyarakat luas. Saya mewakili pandangan yang mau Indonesia dan Malaysia lebih akrab. Kami dulu amat membutuhkan Indonesia. Saya masih ingat perundingan dengan Pak Harto, "Pak tolong Pak soal ini, kita merayu ke negeri jiran, banyak kawan berikan."
Penghinaan terhadap bendera Malaysia justru akan digunakan oleh pihak lain, yang rugi kan rakyat, termasuk kami yang menghendaki demokrasi di Malaysia. Mereka akan bilang, ”Itu kamu mau demokrasi, demokrasi itu bakar bendera.” Padahal itu tidak benar. Itu digunakan tangan tertentu untuk memukul kami.
Beredar spekulasi ada kepentingan politik menggunakan isu ini sebagai alat, misalnya kekuatan-kekuatan politik di Indonesia atau di Malaysia untuk menaikkan popularitas mereka. Benarkah?

Ada juga tafsiran itu. Ada kesan soal internal--mereka sengaja mengabdikan ini seolah ada serangan, gugat. Saya lihat mainan spirit, survival Melayu yang keterlaluan, rasis. Isu ini dieksploitasi, termasuk isu konflik dengan Indonesia. Tapi saya tidak mendapat keterangan atau informasi yang jelas soal itu. Yang mampu saya katakan, bahwa media UMNO sengaja mengaktifkan isu ini. Namun apapun, yang terpenting, kepentingan dua negara jauh lebih penting. Ini yang saya tekankan. (kd)

Archives