INILAH.COM, Jakarta - Presiden SBY diminta mempertimbangkan mencopot Patrialis Akbar sebagai Menteri Hukum dan HAM menyusul jebloknya hasil survei integritas yang dirilis KPK.
Hasil survei integritas tersebut, dinilai berbanding lurus dengan kinerja Patrialis Akbar yang belum optimal sebagai menkum HAM.
"Kalau disandingkan hasil survei tersebut memang klop, ini memang alasan yang tepat untuk presiden mempertimbangkan kembali posisi Patrialis sebagai menkum HAM," ujar anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada INILAH.COM, Senin (1/11/2010) malam.
Menurut Bambang, selain persoalan penyerapan anggaran dan tender yang tidak terbuka di lingkunan Kemenkum HAM, kebijakan grasi dan remisi terhadap para koruptor juga menunjukkan kinerja yang tak memuaskan.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY untuk menilai kinerja Patrialis," ujar Bambang.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan survei integritas terbaru yang dilakukan KPK pada 2010, pelayanan Kemenkum HAM masih di bawah angka memuaskan.
Indeks Integritas Nasional turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berdasarkan survei juga tercatat selama dua tahun berturut-turut integritas unit layanan di kepolisian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga belum mengalami perbaikan yang signifikan, ujar M Jasin. [mah]
Hasil survei integritas tersebut, dinilai berbanding lurus dengan kinerja Patrialis Akbar yang belum optimal sebagai menkum HAM.
"Kalau disandingkan hasil survei tersebut memang klop, ini memang alasan yang tepat untuk presiden mempertimbangkan kembali posisi Patrialis sebagai menkum HAM," ujar anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada INILAH.COM, Senin (1/11/2010) malam.
Menurut Bambang, selain persoalan penyerapan anggaran dan tender yang tidak terbuka di lingkunan Kemenkum HAM, kebijakan grasi dan remisi terhadap para koruptor juga menunjukkan kinerja yang tak memuaskan.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY untuk menilai kinerja Patrialis," ujar Bambang.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan survei integritas terbaru yang dilakukan KPK pada 2010, pelayanan Kemenkum HAM masih di bawah angka memuaskan.
Indeks Integritas Nasional turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berdasarkan survei juga tercatat selama dua tahun berturut-turut integritas unit layanan di kepolisian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga belum mengalami perbaikan yang signifikan, ujar M Jasin. [mah]
Sampai Kiamat LP Tidak akan Bagus
INILAH.COM, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan lembaga yang sulit diperbaiki. Termasuk juga memperbaiki integritas penghuninya.
"Pokoknya sampai kiamat nggak ada LP bagus semua," kata Patrialis di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2010). Ia menyampaikan hal itu mengomentari hasil survei integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kementerian Hukum dan Ham merupakan salah satu lembaga dengan integritas terburuk.
Menurut Patrialis, jangan bermimpi kalau di LP kondisi akan bisa baik sebaik-baiknya. Apalagi, kata dia jumlah LP mencapai 456 buah. Patrialis berjanji akan berupaya membenahi masalah di LP. Langkah pertama adalah memperketat pengawasan. "Jangankan di LP, di luar LP saja orang masih banyak yang brengsek."
Setiap LP memiliki permasalahan tersendiri. Karena itu, tidak semua LP buruk karena ada beberapa yang mendapat penilaian bagi, bahkan mendapat sertifikat International Standard Organization (ISO). "Tapi yang jelek sekali nggak ada. Nggak bagus ada lah, pasti nggak akan habis," kata dia.
Sebagaimana diberitakan, survei integritas tahun 2010 oleh KPK itu dilakukan pada April hingga Agustus terhadap 353 unit layanan publik. Layanan Lembaga Pemasyarakatan, Kemenkum HAM termasuk dalam 12 unit layanan dengan nilai integritas di bawah 6 yaitu, 5,34.
KPK melakukan survei integritas sektor publik tahun 2010 terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, enam instansi vertikal (instansi pusat yang memiliki layanan publik di daerah) dan 22 pemerintah kota. Jumlah responden yang dilibatkan adalah pengguna layanan sebanyak 12.616 yang terdiri dari 2.763 responden di tingkat pusat, 7.730 responden di tingkat instansi vertikal dan 2.123 di tingkat pemerintah kota. [TJ]
"Pokoknya sampai kiamat nggak ada LP bagus semua," kata Patrialis di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2010). Ia menyampaikan hal itu mengomentari hasil survei integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kementerian Hukum dan Ham merupakan salah satu lembaga dengan integritas terburuk.
Menurut Patrialis, jangan bermimpi kalau di LP kondisi akan bisa baik sebaik-baiknya. Apalagi, kata dia jumlah LP mencapai 456 buah. Patrialis berjanji akan berupaya membenahi masalah di LP. Langkah pertama adalah memperketat pengawasan. "Jangankan di LP, di luar LP saja orang masih banyak yang brengsek."
Setiap LP memiliki permasalahan tersendiri. Karena itu, tidak semua LP buruk karena ada beberapa yang mendapat penilaian bagi, bahkan mendapat sertifikat International Standard Organization (ISO). "Tapi yang jelek sekali nggak ada. Nggak bagus ada lah, pasti nggak akan habis," kata dia.
Sebagaimana diberitakan, survei integritas tahun 2010 oleh KPK itu dilakukan pada April hingga Agustus terhadap 353 unit layanan publik. Layanan Lembaga Pemasyarakatan, Kemenkum HAM termasuk dalam 12 unit layanan dengan nilai integritas di bawah 6 yaitu, 5,34.
KPK melakukan survei integritas sektor publik tahun 2010 terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, enam instansi vertikal (instansi pusat yang memiliki layanan publik di daerah) dan 22 pemerintah kota. Jumlah responden yang dilibatkan adalah pengguna layanan sebanyak 12.616 yang terdiri dari 2.763 responden di tingkat pusat, 7.730 responden di tingkat instansi vertikal dan 2.123 di tingkat pemerintah kota. [TJ]
No comments:
Post a Comment