INILAH.COM, Jakarta - Tugas konstitusional DPR salah satunya terkait pengawasan terhadap kerja eksekutif. Hal itu pula dilakukan anggota Komisi VIII terkait kunjungan kerja ke Mekah dalam rangka pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2010.
Sayangnya, keberangkatan rombongan Komisi VIII cukup 'gemuk' berjumlah 30 orang. Apalagi, anggaran yang digunakan paling banyak di antara komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya.
Memang, tidak salah jika Komisi VIII melakukan pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2010 di Mekah. Namun keberangkatan ini tidak mewakili suasana kebatinan bangsa yang tengah dirundung musibah.
Betapa tidak, data dari Sekretariat Jenderal DPR menyebutkan pesertanya sebanyak 30 orang. Lebih dari itu, kunjungan itu juga menyertakan istri, suami, serta kerabat anggota DPR maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Komisi VIII. Di poin inilah DPR tidak memiliki sensitivitas.
Sedikitnya tujuh peserta rombongan yang membawa istri, suami maupun kerabat dalam rangka kunjungan kerja ke Mekkah tersebut. Mereka di antaranya, Syofwatillah Mohzaib (Fraksi Partai Demokrat) beserta istri Evi Komaria Rahman.
Juga Muhammad Syaiful Anwar (Fraksi Partai Demokrat) dan Ratna Anjani Jumadi (istri). Ada pula, Muhammad Busro Suhud (Fraksi Partai Golkar) beserta istri Siti Sofiati Sodiq dan Chumaidah Sjuhud Usman (kakak).
Ada pula, Hasrul Azwar Musai (Fraksi PPP) beserta Nani Muliani Achyar (istri). Isral Fikri Azwar (pendamping) beserta Dian Harryanti Sumihar (istri), Hayu Rakyan Anggara Shelomita (Fraksi PDIP) dan Arvan Rivaldy Raebion Siregar (suami) serta Parino Muhammad Sudirdjo (Sekretariat Komisi VIII) didampingi adiknya yaitu Miftahul Janah Khotib.
Tidak hanya itu dokumen tersebut juga menginformasikan tentang keikutsertaan anggota Komisi V DPR. Hanya saja, tidak disebut siapa yang turut serta dalam rombongan resmi Komisi VIII itu.
Terkait keberangkatan anggota Komisi VIII DPR ke Mekah, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan keberangkatan rombongan itu berbeda dengan kunjungan yang dipersoalkan belakangan ini. Karena kunjungan mereka dalam rangka pengawasan.
"Pengawasan haji ini rutin setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas layanan haji," terang Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Rabu (3/11).
Terkait anggota DPR yang membawa keluarga saat mengawasi haji di Mekah, Marzuki tak tahu-menahu. "Kalau mereka bawa keluarga saya tidak tahu yang bawa siapa. Mungkin istrinya yang dibawa itu pembimbing haji," elaknya.
Sementara Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan anggaran kunjungan kerja Komisi VIII DPR terkait pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2010 sebesar Rp4,9 miliar. Selain merupakan anggaran paling banyak, jika dikonversikan untuk bantuan bencana akan sangat membantu.
"Anggaran DPR ini untuk ini dapat mengcover uang makan (Rp4.500 per hari) selama 12 hari pengungsi di Merapi, Mentawai dan Wasior yang jumlahnya mencapai 90.499 jiwa," ujar Sekjen Fitra Yuna Farhan kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (3/11).
Keberangkatan anggota DPR ke Mekkah yang juga diikuti kerabat ini dinilai Fitra sebagai bukti moratorium kunjungan kerja ke luar negeri tidak lagi effktif. "Terbukti moratorium yang tidak terlembagakan hanya dijadikan ajang cari muka partai-partai di DPR," kesalnya.
Fitra pun berharap agar publik mencatat anggota DPR yang tetap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri saat bencana sebagai kelompok politisi busuk. "Mereka tidak perlu dipilih lagi di Pemilu 2014," cetusnya.
Selain Komisi VIII yang tetap melakukan kunjungan kerja, Pansus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tetap melakukan kunjungan kerja ke Inggris.
Sebelumnya, pimpinan partai politik seperti Partai Golkar, PAN, dan Partai Gerindra mengimbau kepada anggotanya di DPR untuk menunda perjalanan ke luar negeri. Namun kenyataannya, seruan tersebut hanya berujung untuk kepentingan pencitraan politik semata. [mdr]
No comments:
Post a Comment