Ada posting menarik tentang Sri Mulyani dan Jabatannya sekarang.
Sumber Milis Mediacare – Yahoogroups
----------------------------------------------------------
Buat pendukung Sri Mulyani yang begitu bangga Sri Mulyani jadi “Managing Director” World Bank, sehingga menganggap itu satu kehormatan yang luar biasa dan bersikap lebay, mudah2an informasi ini bisa menyadarkan mereka.
Posisi “Managing Director” World Bank itu sebetulnya hal yang biasa terutama untuk mengamankan hutang2 yang diberikan World Bank ke negara tsb.
Sebagai contoh Indonesia punya hutang Rp. 1.600 Trilyun di mana sebagian dari World Bank. Wajarlah jika World Bank mempekerjakan Sri Mulyani yang punya jaringan dengan pembuat kebijakan ekonomi dan juga ekonom agar pinjaman Bank Dunia tsb aman.
Yang jadi “Managing Director” World Bank itu banyak. Ada yang dari Afrika, Nigeria, Sudan, dsb. Ini satu contoh “Managing Director” World Bank yang jadi rekan Sri Mulyani, ekonom yang sangat hebat itu:
Ikonjo yang merupakan senior dari Sri Mulyani adalah mantan Menkeu Nigeria.
( Ikonjo-Iweala – Managing Director, World Bank Group
(Untuk melihat kemakmuran Nigeria, silahkan lihat di sini: http://www.worldlifeexpectancy.com/sort.php )
Harapan hidup rakyat Nigeria hanya 46,9 tahun dan menempati urutan 181 dari 189 negara.
Jadi sepertinya keberhasilan memakmurkan rakyat yang harusnya jadi satu indikator ekonom yang menjabat, bukanlah pertimbangan Bank Dunia.
Sri Mulyani akan menggantikan Juan Jose Daboub sebagai Managing Director World Bank, yang tak lain adalah mantan Menteri Keuangan El Salvador.
El Salvador adalah satu negara penghutang besar di Amerika Tengah:
http://en.wikipedia.org/wiki/Developing_countries%27_debt
Jadi sepertinya Bank Dunia memang memilih mantan Menkeu dari negara2 di Afrika, El Salvador, Indonesia, dsb sebagai Managing Directornya.
Beberapa kesamaan negara Afrika, El Salvador, dan Indonesia adalah hutangnya yang besar, mayoritas penduduk yang miskin, dan kesenjangan yang tinggi antara segelintir orang yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin.
Jadi kalau ada hal yang istimewa, itulah keistimewaannya.
Indonesia sendiri dari tahun 2004 hutangnya berkembang dari Rp. 1.200 trilyun jadi Rp. 1.600 trilyun di tahun 2010.
Jadi ada penambahan hutang Rp 400 trilyun.
Jika bunganya 10%, maka bunganya adalah Rp 40 trilyun/tahun.
Jadi menggaji mantan pejabat ekonomi sebesar Rp 3 milyar itu tidak rugi bagi Bank Dunia.
( Di bawah struktur organisasi selengkapnya dari Bank Dunia:
http://news.id.msn.com/okezone/regional/article.aspx?cp-documentid=4069228 )
Silahkan lihat tulisan Profesor Joseph Stiglitz, mantan Ketua Ekonom World Bank, dan mantan Ketua Penasehat Bill Clinton tentang “Empat Langkah Strategi” World Bank untuk Memperbudak Negara Berkembang
Tulisan ini sekedar menunjukkan bahwa posisi Managing Director di mana orang2 terpilihnya ternyata dari Afrika, El Salvador, Indonesia, dsb merupakan hal yang biasa karena negeri2 tsb punya karakteristik hutang besar, mayoritas rakyatnya miskin, dan kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin.
*
Sri Mulyani - Managing Director World Bank dari Afrika
http://politik.kompasiana.com/2010/05/07/sri-mulyani-managing-director-world-bank-dari-afrika/
*
Ada pun untuk mengetahui lebih lanjut bisa dibaca di:
http://polhukam.kompasiana.com/2010/02/11/sri-mulyani-boediono-ekonom-hebat/
Kemiskinan di Indonesia:
http://infoindonesia.wordpress.com/category/kemiskinan/
*
Terpilihnya Sri Mulyani oleh bank dunia untuk menduduki posisi bergengsi di lembaga tersebut, tak pelak mendapat banyak pujian dari banyak kalangan.
Sebagian besar yang memuji beliau beralasan bahwa terpilihnya Sri Mulyani merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk bisa kembali masuk dan diperhitungkan di kancah internasional.
Tak urung presiden Bank Dunia menyampaikan pujiannya terhadap Sri Mulyani yang ia anggap sebagai menteri keuangan yang luar biasa.
Namun bagi kalangan peminat teori konspirasi tentu akan bertanya-tanya ada apa dengan ini semua.
Kita mungkin tidak akan meributkan lagi siapa Sri Mulyani, yang merupakan bagian dari lingkaran Mafia Berkeley, yang berideologi ekonomi kapitalis neoliberalis.
Hampir semua orang mengetahui sosok beliau, bahkan sebagian besar pendukungnya menganggap Sri Mulyanilah yang mampu menyelamatkan bangsa ini dari krisis ekonomi global, sebuah keyakinan syirik apabila Sri Mulyani ansich dianggap sebagai penyelamat, karena mereka yang berideologi kapitalis, liberalis tentu tidak akan melihat persoalan Allah dalam setiap langkah mereka.
Kita lupakan dahulu sosok Sri Mulyani yang kontroversi tersebut, namun kita coba lebih mendalam melihat siapa yang bakal menjadi atasan Sri Mulyani seandainya dirinya benar-benar menjadi managing director World Bank.
Yah..Robert Bruce Zoellick, presiden World Bank (Bank Dunia).
Tidak begitu sulit untuk mencari siapa Zoellick sebenarnya, di situs wikipedia terpampang dengan jelas profil Robert Zoellick yang merupakan salah satu anggota dari PNAC (Project for the New American Century).
Naiknya Robert Zoellick pada tahun 2007 menduduki posisi presiden Bank Dunia, tidak terlepas dari kedekatannya dengan George W Bush.
Karena pada pemilihan presiden AS sebelum era Obama, Zoellick cs dibawah payung PNAC mendukung all out upaya George W Bush menduduki tampuk kekuasaan di AS.
Perlu diketahui, PNAC lah yang pada tahun 1998 mengirim surat ke Bill Clinton (presiden AS saat itu) agar Clinton menuruti saran mereka untuk memberi perhatian penuh pada pelaksanaan strategi menginvasi Irak dan menggulingkan Saddam Hussein.
Dan pada surat PNAC yang dikirimkan ke Clinton tersebut, Zoellick termasuk penandatangannya, bersama dengan Donald Rumsfeld, Paulus Wolfowitz, Richard Perle, Elliott Abrams, Zalmay Khalilzad, John R. Bolton, Richard Armitage, dan Bill Kristol.
Peristiwa 11 September 2001 menjadi momentum besar bagi PNAC yang Zoellick berada di dalamnya.
Peristiwa tragis tersebut benar-benar di eksploitasi oleh PNAC. Hanya beberapa hari setelah kejadian itu, PNAC mengeluarkan surat yang menyatakan "..jika pun nantinya tidak ditemukan bukti keterkaitan Irak dengan kasus WTC, strategi apapun yang bertujuan menghabisi terorisme dan sponsornya harus memuat upaya penggulingan Saddam Hussein dari kekuasaannya di Irak…"
Jadi perang Irak adalah ilegal, yang dibuat berdasarkan atas kebohongan, karena pada akhirnya terbukti Saddam Hussein dan rakyat Iraq tak ada kaitannya dengan gerakan Al-Qaidah. Belum lagi tuduhan terkait Weapon Mass Destruction (WMD) yang digembar-gemborkan AS yang dimiliki oleh pemerintahan Saddam Hussein juga palsu.
Bisa dikatakan Zoellick and the gank, telah membuat sebuah kebohongan, dengan memanipulasi data, serta memanipulasi emosi dunia untuk mengompori rakyat AS, Eropa, dan sekutunya agar membantai mayoritas umat Islam tak berdosa di Irak dan Afghanistan.
Akibat konspirasi Zoellick cs tidak kurang satu juta rakyat Irak yang tak ada sangkut pautnya dengan tuduhan AS menjadi korban dan lebih dari 5000 tentara AS yang dikirim ke perang ilegal ini menjadi mati konyol.
Jadi bisa diambil kesimpulan, bahwa Robert Zoellick presiden World Bank tangannya berlumuran darah umat Islam.
Dan secara langsung maupun tidak langsung Sri Mulyani pun akan kecipratan dosa si Zoellick yang bakal jadi atasannya tersebut.
Kalau di indonesia banyak bedebah seperti yang disampaikan dalam sebait puisi, maka Zoellick tidak kalah bedebahnya dengan petinggi-petinggi AS lainnya yang menghalalkan perang atas dasar kebohongan, menggencet negara-negara dunia ketiga dengan utang luar negeri, membantai kaum muslimin atas nama perang melawan teroris dan sebagainya.
note:
PNAC dibentuk pada bulan Juni 1997 oleh kelompok Zionis-Kristen dan Zionis-Yahudi Amerika yang tergabung dalam kelompok Hawkish.
Pembentukan PNAC disebabkan keinginan mereka agar AS menjadi polisi dunia seutuhnya tidak mendapat respon yang maksimal dari presiden Bill Clinton.
Hal itu terpampang dalam "Statement of Principles", garis-garis besar visi dan misi PNAC.
*
Robert Zoellick Bos Bank Dunia yang Berlumuran Darah Umat Islam
*
Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai "specialized agency".
Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris.
Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya.
Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik.
Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.
Peran Bank Dunia dalam Ekonomi dan Politik Global.
Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara negara berkembang dan negara maju.
Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat.
Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih merata dan negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang.
Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggota bank ini yang berjumlah 186 negara.
Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia.
Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang saham terbesar.
Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara).
Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi liberal pasca Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41).
Pembangunan kembali tatanan ekonomi liberal itu dipimpin oleh AS dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatanan perdagangan dunia liberal.
Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang berlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi.
Rittberger dan Zangl (2006: 43) menulis, "Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang stabil terhadap Dollar AS."
Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF (International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for Reconstruction dan Development).
IBRD inilah yang kemudian sering disebut "Bank Dunia".
Pendirian Bank Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melalui lembaga bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada tahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization).
Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia.
Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya.
Penerima hutang pertama Bank Dunia adalah Perancis, yaitu pada tahun 1947, dengan pinjaman sebesar $ 987 juta.
Pinjaman itu diberikan dengan syarat yang ketat, antara lain staf dari Bank Dunia mengawasi penggunaan dana itu dan menjaga agar Perancis mendahulukan membayar hutang kepada Bank Dunia daripada hutangnya kepada negara lain.
AS juga ikut campur dalam proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta Perancis agar mengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. Hanya beberapa jam setelah Perancis menuruti permintaan itu, pinjaman pun cair.
Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program).
Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima hutang melakukan "perubahan kebijakan" (yang diatur dalam SAP).
Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal.
Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi.
Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia juga sangat besar, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
Kinerja Bank Dunia di Indonesia.
Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD).
Menurut Managing Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan pertanian.
Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin.
Total hutang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada berbagai pihak mencapai 1.600 Trilyun rupiah.
Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia.
Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia.
CGI "membantu" pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal.
Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor.
Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.
Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar.
a. Hutang Proyek :
Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit.
Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia.
b. Hutang Dana Segar :
Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain :
1. swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan
2. deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor
3. pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk dan rokok
4. menaikkan tarif telepon dan pos
5. menaikkan harga bahan bakar (BBM)
Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutag dan bunganya.
Sebagai illustrasi, dapat kita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp. 114,8 trilyun (28% dari total anggaran) untuk belanja daerah, Rp. 113,3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp. 23,3 trilyun (5% dari total anggaran).
Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dan subsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp. 2 trilyun dan Rp. 2,1 trilyun.
Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp. 14,1 trilyun.
Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah.
Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan "working for a world free of poverty", namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi.
Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.
Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.
1. Kerugian dalam bidang ekonomi :
- Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
- Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
- Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar "biaya konsultasi" kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
- Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
- Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.
2. Kerugian dalam bidang politik :
- Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.
Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), "Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia."
Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, "Economic Hit Men".
Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll.
Mengenai pekerjaannya itu, Perkins (2004: 13-16) menulis,
"...saya mempunyai dua tujuan penting. Pertama, saya harus membenarkan (justify) kredit dari dunia internasional yang sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan melalui Main dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster) melalui proyek-proyek engineering dan konstruksi raksasa. Kedua, saya harus bekerja untuk membangkrutkan negara-negara yang menerima pinjaman raksasa tersebut (tentunya setelah mereka membayar Main dan kontraktor Amerika lainnya), sehingga mereka untuk selamanya akan dicengkeram oleh para kreditornya, dan dengan demikian negara-negara penerima utang itu akan menjadi target yang mudah ketika kita memerlukan yang kita kehendaki seperti pangkalan-pangkalan militer, suaranya di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya."
Dalam wawancaranya dengan Democracy Now! Perkins mengatakan,
"Pekerjaan utama saya adalah membuat kesepakatan (deal-making) dalam pemberian hutang kepada negara-negara lain, hutang yang sangat besar, jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk membayarnya. Salah satu syarat dari hutang itu adalah-contohnya, hutang 1 milyar dolar untuk negara seperti Indonesia atau Ecuador-negara ini harus memberikan 90% dari hutang itu kepada perusahaan AS untuk membangun infrastruktur, misalnya perusahaan Halliburton atau Bechtel. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini kemudian akan membangun jaringan listrik, pelabuhan, atau jalan tol, dan ini hanya akan melayani segelintir keluarga kaya di negara-negara itu. Orang-orang miskin di sana akan terjemak dalam hutang yang luar biasa yang tidak mungkin bisa mereka bayar."
Untuk kasus Ekuador, Perkins menulis, negara itu kini harus memberikan lebih dari 50% pendapatannya untuk membayar hutang.
Hal itu tentu tak mungkin dilakukan Ekuador.
Sebagai kompensasinya, AS meminta Ekuador agar memberikan ladang-ladang minyaknya kepada perusahaan-perusahaan minyak AS yang kini beroperasi di kawasan Amazon yang kaya minyak.
Tak heran bila kemudian ekonom Joseph Stiglitz pada tahun 2002 mengkritik keras Bank Dunia dan menyebutnya "institusi yang tidak bekerja untuk orang miskin, lingkungan, atau bahkan stabilitas ekonomi".
Dengan demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya menyalahi tujuan didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, yaitu untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi.
Melihat kinerja seperti ini, menurut Anggoro (2008), Bank Dunia sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, "to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples".
Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa.
Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.
*
Peran World Bank dlm Perekonomian Indonesia
http://politikana.com/baca/2010/05/09/copas-peran-world-bank-dlm-perekonomian-indonesia.html
*
No comments:
Post a Comment