JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK ingin menghasilkan pimpinan KPK yang bersih. Oleh karena itu Pansel bersiap merangkul KPK dan PPATK untuk melihat rekam jejak calon pimpinan KPK.
"Gagasan bagus. Dengan bantuan KPK kami akan mendapat informasi keterlibatan orang dalam berbagai kasus," terang anggota Pansel Pimpinan KPK, Rhenald Kasali usai Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/5/2010).
Selain itu, Rhenald menyampaikan, Pansel juga memerlukan bantuan PPATK untuk melacak aliran dana ke rekening calon pimpinan KPK. "Pimpinan KPK harus bersih dari transaksi mencurigakan," terang Rhenald.
Rhenald juga akan meminta bantuan Ditjen pajak untuk melihat rutinitas pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan akan disesuaikan dengan laporan harta kekayaan calon pimpinan KPK.
"Kekayaan bisa dilihat di SPT-nya. Kita pastikan kekayaannya darimana," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana mengusulkan agar Pansel Pimpinan KPK meminta calon melaporkan harta kekayaan ke KPK. PPATK dan Ditjen Pajak juga diminta Denny membantu seleksi mencari pimpinan KPK yang bersih.
Staf Khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana mensinyalir ada pihak-pihak yang akan menggagalkan salah satu kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada upaya-upaya untuk menggagalkan kandidat tertentu. Kita jangan tutup mata koruptor punya kandidat untuk menjadi pimpinan KPK," ujarnya dalam diskusi bertajuk Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta.
Tujuannya, kata Skretaris Satgas Antimafia Hukum ini adalah untuk melemahkan KPK. Denny juga mencium ada pihak-pihak yang menggadangkan KPK. "Ini upaya-upaya untuk menggadang KPK, bisa orang politik karena mereka takut KPK akan besar dan itu harus diantisipasi," tegas dia.
Terkait pengacara yang mendaftar sebagai pimpinan KPK, Denny mengatakan, hal itu merupakan hak konstitusi seseorang. "Itu hak konstitusi setiap orang. Tetapi pas bicara antikoruspi kita nggak boleh tutup mata. Apakah dia hakim, jaksa atau polisi, agak sulit punya rekam kerja bersih," tuturnya.
Denny juga mengatakan, memang ada hak bagi siapa pun untuk ikut seleksi pimpinan KPK. "Tapi ada hal yang harus diperhatikan yaitu hak publik yang harus dihormati," tandasnya.
Sementara itu, Advokad senior Otto Cornelis Kaligis atau yang akrab disapa OC Kaligis menyatakan akan mencalonkan diri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini terbukti dimana OC Kaligis telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang isinya pemberitahuan untuk mencalonkan diri menjadi Ketua KPK.
Dalam surat tersebut dijelaskan, OC Kaligis memiliki sejumlah visi misi untuk menegakkan supremasi hukum di Tanah Air. Di antaranya, dia ingin KPK tidak tebang pilih dan ingin menjadikan Indonesia bebas korupsi.
“Berdasarkan pengalaman empiris banyak pelanggaran KPK yang melanggar hak asasi tersangka mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada putusan hakim yang intinya tidak mematuhi hukum acara,” tegas OC Kaligis dalam surat tersebut.
Pengacara Keluarga Cendana ini berpendapat, KPK juga kerap tebang pilih perkaran, tidak transparan dalam berbagai bidang termasuk alat-alat sadap yang menurut informasi di-mark up.
“Biaya operasional juga tidak transparan dan tidak diperkenankannya BPK mengaudit KPK,” tandas pria berambut putih tersebut. (fn/dt/z2k) www.suaramedia.com
No comments:
Post a Comment