Inilah Kartun
Hanya Pemuda Kota Solo Yang Berani Demo Kecam Densus 88
www.muslimdaily.net
SOLO - Ratusan pemuda yang mengatasnamakan “Solidaritas Umat Islam Surakarta” (SUIS), Jumat (21/05/2010), pukul 13.00 WIB mengadakan aksi di depan Mapoltabes Surakarta. Aksi dilakukan dengan Long March (jalan kaki) dari Masjid Kota Barat menuju Mapoltabes Surakarta.
SUIS adalah gabungan elemen Islam yang ada di Solo, antara lain dari LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta), JAT (Jama’ah Anshorut Tauhid), FOSIKOM (Forum Silaturahmi dan Komunikasi Remaja Masjid), Perguruan Pencak Silat Teratai Mas (TM) dan beberapa Pondok Pesantren, antara lain Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ponpes Al Abidin.
Menurut Humas SUIS, Endro Sudarsono, Aksi tersebut terkait dengan penangkapan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror (D88-AT) kepada beberapa orang yang notabene adalah aktifis dakwah, yang kesemuanya adalah orang Islam.
Bahkan penangkapan tersebut dilakukan secara semena-mena dan tanpa ada prosedur yang jelas. Yang memprihatinkan adalah adanya eksekusi mati yang dilakukan D88-AT dalam beberapa penangkapan, sedangkan statusnya masih terduga teroris, karena belum adanya bukti dalam pengadilan.
Dalam orasinya, perwakilan SUIS mengatakan, “Bahwa saat ini Amerika dan sekutunya sedang ingin ‘memberangus’ dan menuduh orang Islam yang ingin menegakkan dan membela agamanya, dengan tuduhan Teroris. Apabila Indonesia yang diwakili Densus 88, ingin melakukan hal yang sama dengan ‘membeo’, maka berarti Indonesia telah membuat permusuhan dengan Islam.”
“Dan apabila Amerika menuduh orang Islam yang ingin menegakkan dan membela agamanya dengan teroris, maka kami siap disebut TERORIS, untuk melawan kedzoliman Amerika.” Tambahnya
Beberapa tulisan ikut meramaikan aksi tersebut. “Densus Penyebar Teror di Masyarakat”, “Densus Antek Amerika, BUBARKAN”, Dulu Ada PKI, Sekarang Ada Densus”, dan masih banyak lagi
Dalam aksi tersebut, beberapa perwakilan aksi diterima oleh pihak Kapoltabes Surakarta, Slamet Riyadi-Kabag Op, Joko Wibowo-Kabag Intel dan Subandrio-Kabag Bina Mitra.
Pada kesempatan pertemuan tersebut, Muhammad Sholeh Ibrahim, Ketua SUIS, memberikan Surat Tadzkiroh (Peringatan) kepada pihak kepolisian.
Dalam isi surat tersebut ditujukan untuk, Presiden RI, Kapolri, Komnas HAM, Komisi III DPR RI, Satgas Anti Mafia Hukum, MUI Pusat dan Ormas Islam.
Isi surat tersebut, adalah:
Terkait dengan penanganan terorisme di Indonesia, perlu disampaikan bahwa:
1. Isu terorisme sengaja disebarluaskan dalam rangka melemahkan kekuatan Muslimin di dunia, dengan berbagai kepentingan seperti penjajahan, ekonomi, politik militer dan penyebaran agama tertentu.
.
SOLO - Ratusan pemuda yang mengatasnamakan “Solidaritas Umat Islam Surakarta” (SUIS), Jumat (21/05/2010), pukul 13.00 WIB mengadakan aksi di depan Mapoltabes Surakarta. Aksi dilakukan dengan Long March (jalan kaki) dari Masjid Kota Barat menuju Mapoltabes Surakarta.
SUIS adalah gabungan elemen Islam yang ada di Solo, antara lain dari LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta), JAT (Jama’ah Anshorut Tauhid), FOSIKOM (Forum Silaturahmi dan Komunikasi Remaja Masjid), Perguruan Pencak Silat Teratai Mas (TM) dan beberapa Pondok Pesantren, antara lain Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ponpes Al Abidin.
Menurut Humas SUIS, Endro Sudarsono, Aksi tersebut terkait dengan penangkapan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror (D88-AT) kepada beberapa orang yang notabene adalah aktifis dakwah, yang kesemuanya adalah orang Islam.
Bahkan penangkapan tersebut dilakukan secara semena-mena dan tanpa ada prosedur yang jelas. Yang memprihatinkan adalah adanya eksekusi mati yang dilakukan D88-AT dalam beberapa penangkapan, sedangkan statusnya masih terduga teroris, karena belum adanya bukti dalam pengadilan.
Dalam orasinya, perwakilan SUIS mengatakan, “Bahwa saat ini Amerika dan sekutunya sedang ingin ‘memberangus’ dan menuduh orang Islam yang ingin menegakkan dan membela agamanya, dengan tuduhan Teroris. Apabila Indonesia yang diwakili Densus 88, ingin melakukan hal yang sama dengan ‘membeo’, maka berarti Indonesia telah membuat permusuhan dengan Islam.”
“Dan apabila Amerika menuduh orang Islam yang ingin menegakkan dan membela agamanya dengan teroris, maka kami siap disebut TERORIS, untuk melawan kedzoliman Amerika.” Tambahnya
Beberapa tulisan ikut meramaikan aksi tersebut. “Densus Penyebar Teror di Masyarakat”, “Densus Antek Amerika, BUBARKAN”, Dulu Ada PKI, Sekarang Ada Densus”, dan masih banyak lagi
Dalam aksi tersebut, beberapa perwakilan aksi diterima oleh pihak Kapoltabes Surakarta, Slamet Riyadi-Kabag Op, Joko Wibowo-Kabag Intel dan Subandrio-Kabag Bina Mitra.
Pada kesempatan pertemuan tersebut, Muhammad Sholeh Ibrahim, Ketua SUIS, memberikan Surat Tadzkiroh (Peringatan) kepada pihak kepolisian.
Dalam isi surat tersebut ditujukan untuk, Presiden RI, Kapolri, Komnas HAM, Komisi III DPR RI, Satgas Anti Mafia Hukum, MUI Pusat dan Ormas Islam.
Isi surat tersebut, adalah:
Terkait dengan penanganan terorisme di Indonesia, perlu disampaikan bahwa:
1. Isu terorisme sengaja disebarluaskan dalam rangka melemahkan kekuatan Muslimin di dunia, dengan berbagai kepentingan seperti penjajahan, ekonomi, politik militer dan penyebaran agama tertentu.
2. Isu terorisme disuarakan dan dipimpin oleh Amerika Serikat dan dibantu oleh sekutu sekutunya. Secara nyata di Afganistan, Irak, dan Palestina.
3. Pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror tidak lepas dari pengaruh serta bantuan dari Amerika dan Australia.
4. Yang menjadi target adalah Aktifis dakwah, pejuang yang secara sukarela membantu para korban pembantaian Muslimin Afganistan oleh tentara Rusia, juga pembantaian 5000-an warga sipil di Ambon dan pembantaian 3000-an Muslimin di Poso oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai Laskar Kristus.
5. Hampir 100% yang ditangkap Densus 88 AT adalah penduduk sipil yang beragama Islam.
6. Dalam hal penanggkapan sering dilakukan tanpa adanya prosedur yang benar seperti:
a. Sering tidak disertai Surat Penangkapan.
b. Densus 88 AT sering kali salah tangkap seseorang yang tidak sama sekali terkait dengan pelaku teror dan tidak merehabilitasi nama baiknya.
c. Waktu Penangkapan 7x24 jam sering dijumpai hal-hal yang tidak manusiawi, dan melangggar HAM.
d. Untuk medapatkan informasi/introgasi Densus 88 AT sering menggunakan metode kekerasan fisik maupun psikis.
e. Densus 88 AT sering melakukan eksekusi mati seseorang yang statusnya masih Terduga Teroris.
7. Sejak Rabu/Kamis tanggal 12/13 Mei 2010 hingga hari ini keluarga Joko Purwanto, Hamid Agung Wibowo dan Erwin belum mendapatkan Surat Penangkapan serta keterangan resmi apapun dari Mabes Polri.
Dengan memperhatikan hal-hal diatas maka kami menilai:
1. Telah terjadi pelanggaran pasal 28 UUD 1945, pasal 28 i UUD 1945 menyebutkan hak untuk tidak disiksa, baik secara fisik maupun mental.
2. Telah terjadi pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Antipenyiksaan
3. Telah terjadi pelanggaran UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
4. Telah terjadi pelanggaran UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Untuk itu Kami meminta kepada pihak-pihak terkait:
1. Membubarkan Densus 88 AT karena telah berbuat di luar prosedur hukum, melanggar HAM dan keberadaanya justru tidak membuat simpati masyarakat luas. Dalam hal ini kami mendukung Komnas HAM yang telah membentuk Tim Kecil untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 AT. Perbuatan Densus 88 AT justru semakin menjatuhkan citra Polri di Masyarakat.
2. Kepada Komisi III DPR kami mengusulkan perlunya pembentukan Pansus Densus 88 AT kaitanya dengan aliran Dana Asing dan Operasi Militeristik (Penyiksaan dan Pembunuhan) di lapangan.
3. Mengharap Ketua MUI/Wantimpres K.H Amidhan memberikan Tausiah/Masukan secara jujur kepada Presiden SBY dan Kapolri Bambang Danuri Hendarso tentang Akar Terorisme Global serta hubungannya antara negara Barat dengan dunia Muslim.
4. Mendukung pernyataan dari KH. Amidhan (MUI Pusat), Patrialis Akbar (Kemenkum HAM), Hendardi (YLBHI) , Hasyim Muzadi (PBNU), dan Din Syamsudin (PP Muhammadiyah) tentang penangkapan hidup-hidup secara prosedural terduga pelaku teror dan tidak langsung mengeksekusi mati.
5. Meminta Mabes Polri segera membebaskan 2 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Abdul Rahman dan Abdul Rahim, serta Heri Suranto karena yang bersangkutan adalah berkelakuan baik, aktif di kampus/sekolah, berprestasi, dan sangat potensial.
6. Meminta kepada Satgas Anti Mafia Hukum untuk menyikapi pemberitaan yang beredar di masyarakat dan di internet sebuah kesaksian yang ditulis dengan judul “Dagelan Penggrebegan Teroris.”
.
OC Kaligis: Saya Bukan Pengacara Karbitan
Suara Media
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Niat pengacara kondang OC Kaligis untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya tak main-main.
Secara tegas OC Kaligis memiliki sejumlah misi bersama KPK. Bahkan, OC Kaligis bertekad akan membongkar kasus korupsi yang melibatkan dua petinggi KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
“Dengan dipilihnya saya sebagai Ketua KPK, perkara Bibit-Chandra akan saya bongkar,” tegas OC Kaligis dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar beberapa waktu lalu.
Bahkan, OC Kaligis siap menutup kantornya di kawasan Jalan Majapahit yang sudah berdiri puluhan tahun dan akan lebih fokus kepada KPK jika dirinya resmi terpilih sebagai Ketua KPK.
“Saya bukan pengacara karbitan, saya sudah menangani banyak kasus. Sekarang saatnya saya mengabdi kepada negara selama empat tahun di KPK,” tekad pengacara Keluarga Cendana tersebut.
Sejak kasus Bibit dan Chandra bergulir, OC Kaligis secara vokal memang menuding dua petinggi KPK tersebut bersalah. Bahkan, untuk membongkar kasus ini, OC rela menerbitkan buku setebal 698 halaman berjudul Korupsi Bibit & Chandra.
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Niat pengacara kondang OC Kaligis untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya tak main-main.
Secara tegas OC Kaligis memiliki sejumlah misi bersama KPK. Bahkan, OC Kaligis bertekad akan membongkar kasus korupsi yang melibatkan dua petinggi KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
“Dengan dipilihnya saya sebagai Ketua KPK, perkara Bibit-Chandra akan saya bongkar,” tegas OC Kaligis dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar beberapa waktu lalu.
Bahkan, OC Kaligis siap menutup kantornya di kawasan Jalan Majapahit yang sudah berdiri puluhan tahun dan akan lebih fokus kepada KPK jika dirinya resmi terpilih sebagai Ketua KPK.
“Saya bukan pengacara karbitan, saya sudah menangani banyak kasus. Sekarang saatnya saya mengabdi kepada negara selama empat tahun di KPK,” tekad pengacara Keluarga Cendana tersebut.
Sejak kasus Bibit dan Chandra bergulir, OC Kaligis secara vokal memang menuding dua petinggi KPK tersebut bersalah. Bahkan, untuk membongkar kasus ini, OC rela menerbitkan buku setebal 698 halaman berjudul Korupsi Bibit & Chandra.
Sebelumnya, Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rhenald Kasali, mengatakan, pendaftar calon pimpinan KPK masih minim karena banyak orang yang memiliki kompetensi tidak berani mendaftarkan diri.
"Hal itu kemungkinan karena masa jabatannya terlalu singkat serta takut dikriminalisasi," Rhenald Kasali pada diskusi "Mencari Pimpinan KPK" di Jakarta, Sabtu 29 Mei 2010
Dikatakannya, hal itu terlihat dari minimnya pendaftar yang telah mengembalikan formulir lengkap yang telah diisinya.
Sejak Panitia Seleksi mengumumkan secara terbuka pendaftaran calon pimpinan KPK pada 25 Mei lalu hingga saat ini, kata dia, baru ada lima nama yang telah mengisi formulir secara lengkap dan mengembalikannya.
Mereka antara lain Brigjen Polisi W Warrouw, praktisi hukum Farhat Abbas, serta seorang hakim dari Provinsi Bengkulu.
"Padahal yang mengambil formulir sudah sebanyak 63 orang," katanya.
Menurut Rhenald, Panitia Seleksi masih membuka pendaftaran hingga 14 Juni mendatang yang diharapkan sebelum batas akhir pendaftaran sudah cukup banyak calon anggota yang mengembalikan formulir secara lengkap, sehingga Panitia Seleksi bisa memilihnya lebih leluasa.
Rhenald menegaskan, Panitia Seleksi akan mencari mutiara terpendam yakni figur yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi meskipun tidak populer.
"Kami akan mencari referensi dari publik yang peduli di bidang pemberantasan korupsi untuk mereferensikan figur mutiara terpendam tersebut," katanya.
Staf Pengajar Magister Manajemen Universitas Indonesia itu menyatakan, publik sudah memberikan masukan sejumlah nama tokoh aktivis pemberantasan korupsi yang telah populer.
Menurut dia, nama-nama tersebut menjadi masukan tapi Panitia Seleksi juga mencari figur mutiara terpendam untuk dimunculkan.
Dari nama-nama yang mendaftarkan diri, Panitia Seleksi akan memilih dua nama untuk diusulkan kepada DPR.
DPR kemudian akan memilih salah satu di antaranya untuk menjadi pimpinan KPK.
Sementara itu, DPR dinilai tak bisa menolak usulan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan oleh panitia seleksi. "Dalam UU KPK, tidak membuka ruang bagi DPR untuk menolak calon pimpinan KPK yang diusulkan oleh Panitia Seleksi," kata anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di Jakarta.
Menurut Denny, kalau DPR diberi ruang untuk menolak calon pimpinan KPK maka Dewan akan menolak seluruh calon yang diusulkan panitia seleksi. Kalau hal itu sampai terjadi beberapa kali, kata dia, maka hingga selesai periode pimpinan KPK saat ini calon pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar belum terpilih juga.
Anggota panitia seleksi, Renald Rasali, membenarkan dalam UU KPK tak menyebutkan DPR bisa menolak seluruh calon pimpinan KPK. Menurut dia, dalam UU KPK menyebutkan DPR memilih separuh dari jumlah calon yang diusulkan. "Karena calon pimpinan KPK yang akan digantikan hanya satu, maka panitia seleksi akan mengusulkan dua nama untuk dipilih salah satu," katanya.
Menurut dia, panitia seleksi masih menjaring nama-nama calon pimpinan KPK hingga 14 Juni mendatang. Pimpinan KPK yang akan digantikan adalah Antasari Azhar yang diberhentikan secara tetap setelah menerima vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pembunuhan pengusaha Nasruddin Zulkarnaen.
Pansel akan mengirim calon yang dinilai layak ke DPR. DPR kemudian akan memilih satu orang untuk duduk jadi pimpinan KPK. Itulah prosedur penyeleksian pimpinan KPK yang diatur oleh undang-undang.
Namun, ada kekhawatiran prosedur ini tidak berjalan mulus. Penolakan DPR atas dua calon Gubernur BI yang diajukan oleh Presiden misalnya, menjadi preseden buruk. Akibatnya, sampai saat ini, posisi Gubernur BI masih kosong.
"Saya tidak khawatir dengan pansel. Tapi saya tidak yakin dengan DPR," ujar Denny Indrayana dalam diskusi bertajuk 'Mencari Pimpinan KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.
Untuk menghilangkan peluang DPR 'bermain' dalam pemilihan pimpinan KPK, Denny menyarankan Pansel untuk benar-benar memilih nama dua calon terbaik, sebelum diajukan ke DPR guna mereka pilih.
"Dan, nama-nama yang diusulkan ke DPR harus bagus track record (rekam jejak)-nya, sehingga DPR tidak punya peluang untuk 'bermain' di situ," ujar Denny. Ia pun mengingatkan, tidak seperti dalam fit and proper yang biasa digelar DPR, kali ini DPR tidak boleh menolak dua calon pimpinan KPK yang diajukan oleh pansel.
"Kalau DPR menolak Gubernur BI, itu karena memang dimungkinkan dalam undang-undang," tegas Denny. UU KPK, kata Denny, berbeda karena tidak membuka ruang bagi DPR untuk menolak calon yang diajukan pansel. Jika tidak, DPR jelas melanggar undang-undang.
Denny berharap, anggota Komisi III bidang Hukum DPR kali ini sungguh-sungguh berniat membantu upaya pemberantasan korupsi. Terkait hal itu, aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (KOMPAK), Fadjroel Falakh, mengungkapkan niatnya untuk bertemu dengan Komisi III DPR.
"KOMPAK berencana menemui Komisi III untuk berbicara mengenai pemilihan pimpinan KPK ini," kata Fadjroel di forum yang sama. Ia menyatakan, KOMPAK akan mengimbau dan mengingatkan DPR untuk tidak menolak pimpinan KPK yang diajukan pansel, karena hal itu akan inkonstitusional. (fn/ok/ant/lp/vs) www.suaramedia.com
Denny: Buka Mata, Koruptor Juga Punya Kandidat Pimpinan KPK
Suara Media
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK ingin menghasilkan pimpinan KPK yang bersih. Oleh karena itu Pansel bersiap merangkul KPK dan PPATK untuk melihat rekam jejak calon pimpinan KPK.
"Gagasan bagus. Dengan bantuan KPK kami akan mendapat informasi keterlibatan orang dalam berbagai kasus," terang anggota Pansel Pimpinan KPK, Rhenald Kasali usai Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/5/2010).
Selain itu, Rhenald menyampaikan, Pansel juga memerlukan bantuan PPATK untuk melacak aliran dana ke rekening calon pimpinan KPK. "Pimpinan KPK harus bersih dari transaksi mencurigakan," terang Rhenald.
Rhenald juga akan meminta bantuan Ditjen pajak untuk melihat rutinitas pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan akan disesuaikan dengan laporan harta kekayaan calon pimpinan KPK.
"Kekayaan bisa dilihat di SPT-nya. Kita pastikan kekayaannya darimana," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana mengusulkan agar Pansel Pimpinan KPK meminta calon melaporkan harta kekayaan ke KPK. PPATK dan Ditjen Pajak juga diminta Denny membantu seleksi mencari pimpinan KPK yang bersih.
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK ingin menghasilkan pimpinan KPK yang bersih. Oleh karena itu Pansel bersiap merangkul KPK dan PPATK untuk melihat rekam jejak calon pimpinan KPK.
"Gagasan bagus. Dengan bantuan KPK kami akan mendapat informasi keterlibatan orang dalam berbagai kasus," terang anggota Pansel Pimpinan KPK, Rhenald Kasali usai Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/5/2010).
Selain itu, Rhenald menyampaikan, Pansel juga memerlukan bantuan PPATK untuk melacak aliran dana ke rekening calon pimpinan KPK. "Pimpinan KPK harus bersih dari transaksi mencurigakan," terang Rhenald.
Rhenald juga akan meminta bantuan Ditjen pajak untuk melihat rutinitas pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan akan disesuaikan dengan laporan harta kekayaan calon pimpinan KPK.
"Kekayaan bisa dilihat di SPT-nya. Kita pastikan kekayaannya darimana," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana mengusulkan agar Pansel Pimpinan KPK meminta calon melaporkan harta kekayaan ke KPK. PPATK dan Ditjen Pajak juga diminta Denny membantu seleksi mencari pimpinan KPK yang bersih.
Staf Khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana mensinyalir ada pihak-pihak yang akan menggagalkan salah satu kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada upaya-upaya untuk menggagalkan kandidat tertentu. Kita jangan tutup mata koruptor punya kandidat untuk menjadi pimpinan KPK," ujarnya dalam diskusi bertajuk Polemik Mencari Pimpinan KPK di Warung, Daun, Cikini, Jakarta.
Tujuannya, kata Skretaris Satgas Antimafia Hukum ini adalah untuk melemahkan KPK. Denny juga mencium ada pihak-pihak yang menggadangkan KPK. "Ini upaya-upaya untuk menggadang KPK, bisa orang politik karena mereka takut KPK akan besar dan itu harus diantisipasi," tegas dia.
Terkait pengacara yang mendaftar sebagai pimpinan KPK, Denny mengatakan, hal itu merupakan hak konstitusi seseorang. "Itu hak konstitusi setiap orang. Tetapi pas bicara antikoruspi kita nggak boleh tutup mata. Apakah dia hakim, jaksa atau polisi, agak sulit punya rekam kerja bersih," tuturnya.
Denny juga mengatakan, memang ada hak bagi siapa pun untuk ikut seleksi pimpinan KPK. "Tapi ada hal yang harus diperhatikan yaitu hak publik yang harus dihormati," tandasnya.
Sementara itu, Advokad senior Otto Cornelis Kaligis atau yang akrab disapa OC Kaligis menyatakan akan mencalonkan diri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini terbukti dimana OC Kaligis telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang isinya pemberitahuan untuk mencalonkan diri menjadi Ketua KPK.
Dalam surat tersebut dijelaskan, OC Kaligis memiliki sejumlah visi misi untuk menegakkan supremasi hukum di Tanah Air. Di antaranya, dia ingin KPK tidak tebang pilih dan ingin menjadikan Indonesia bebas korupsi.
“Berdasarkan pengalaman empiris banyak pelanggaran KPK yang melanggar hak asasi tersangka mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada putusan hakim yang intinya tidak mematuhi hukum acara,” tegas OC Kaligis dalam surat tersebut.
Pengacara Keluarga Cendana ini berpendapat, KPK juga kerap tebang pilih perkaran, tidak transparan dalam berbagai bidang termasuk alat-alat sadap yang menurut informasi di-mark up.
“Biaya operasional juga tidak transparan dan tidak diperkenankannya BPK mengaudit KPK,” tandas pria berambut putih tersebut. (fn/dt/z2k) www.suaramedia.com
Endus Serangan Koruptor, KPK Punya Trik Tangkal Calon Titipan
Suara MEdia
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Corruptor fight back! Istilah itu marah setelah sejumlah tersangka korupsi melakukan perlawanan untuk melemahkan lembaga antikorupsi melalui gugatan ke pengadilan.
Kini diendus, para koruptor bukan hanya melakukan perlawanan dari luar, tapi juga mencoba masuk ke dalam internal pimpinan KPK. Salah satunya melalui calon yang diduga titipan para koruptor.
Anggota panitia seleksi pimpinan KPK, Rhenald Kasali mengaku, dirinya tidak tutup mata akan hal tersebut. Namun demikian, pansel KPK sudah memiliki trik untuk menangkal calon yang diduga kuat titipan koruptor.
"Kami memiliki pengalaman dan pengetahuan," tegas Rhenald usai acara diskusi "Polemik" Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/5/2010). Rhenald pun menjamin pihaknya tidak akan kecolongan.
Salah satu cara yang akan dilakukan pansel adalah dengan menelusuri rekam jejak calon yang diduga titipan koruptor tersebut.
"Rekam jejak bukan hanya tertulis, tapi kami akan mempelajari mereka bahkan menelpon orang yang kenal dengan calon untuk diketahui bagaimana latar belakangnya," urai Rhenald.
Wacana mengenai adanya calon pimpinan KPK titipan koruptor dilontarkan pertama kali oleh Sekretaris Satgas Antimafia Hukum, Denny Indrayana. Dia menaruh kecurigaan ada beberapa calon yang sebenarnya ingin melemahkan posisi KPK.
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Corruptor fight back! Istilah itu marah setelah sejumlah tersangka korupsi melakukan perlawanan untuk melemahkan lembaga antikorupsi melalui gugatan ke pengadilan.
Kini diendus, para koruptor bukan hanya melakukan perlawanan dari luar, tapi juga mencoba masuk ke dalam internal pimpinan KPK. Salah satunya melalui calon yang diduga titipan para koruptor.
Anggota panitia seleksi pimpinan KPK, Rhenald Kasali mengaku, dirinya tidak tutup mata akan hal tersebut. Namun demikian, pansel KPK sudah memiliki trik untuk menangkal calon yang diduga kuat titipan koruptor.
"Kami memiliki pengalaman dan pengetahuan," tegas Rhenald usai acara diskusi "Polemik" Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/5/2010). Rhenald pun menjamin pihaknya tidak akan kecolongan.
Salah satu cara yang akan dilakukan pansel adalah dengan menelusuri rekam jejak calon yang diduga titipan koruptor tersebut.
"Rekam jejak bukan hanya tertulis, tapi kami akan mempelajari mereka bahkan menelpon orang yang kenal dengan calon untuk diketahui bagaimana latar belakangnya," urai Rhenald.
Wacana mengenai adanya calon pimpinan KPK titipan koruptor dilontarkan pertama kali oleh Sekretaris Satgas Antimafia Hukum, Denny Indrayana. Dia menaruh kecurigaan ada beberapa calon yang sebenarnya ingin melemahkan posisi KPK.
Sebelumnya, sejumlah tokoh menegaskan penolakan mereka atas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dicurigai titipan koruptor. Pendaftaran calon pimpinan KPK memang telah menarik minat beberapa orang dari berbagai latar belakang.
Oleh karena itu, panitia seleksi (pansel) diminta untuk berhati-hati dalam memilih. "Tolak pimpinan KPK titipan koruptor," tegas anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, dalam diskusi bertajuk 'Mencari Pimpinan KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.
Oleh karena itu, menurut Denny, penelitian rekam jejak para pendaftar menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan dan harus diprioritaskan, meski semua warga berhak mengajukan diri.
"Yang penting, jangan sampai KPK dilemahkan," tandas Denny. Apalagi, menurutnya, KPK jilid II kali ini memiliki lebih banyak tantangan dan kesulitan.
Selain rawan disusupi koruptor, kata Denny, proteksi terhadap para pimpinan KPK pun terbukti lemah. Akibatnya, begitu pimpinan KPK dikriminalkan seperti yang menimpa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, mereka harus berhenti bertugas untuk sementara waktu, sehingga kinerja KPK jelas terhambat dan melambat.
Rekam jejak calon, ujar Denny, merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat utama seorang pimpinan KPK, yakni berintegritas. Dia lalu mencontohkan pendaftar yang juga pengacara senior, OC Kaligis.
Menurut Denny, Kaligis berhak untuk mendaftar secara administratif. "Tapi selanjutnya, penting untuk meneliti rekam jejak yang bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan semangat antikorupsi atau tidak," kata Denny.
Denny menambahkan seorang calon pimpinan KPK tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan latar belakang karirnya, apakah ia seorang advokat atau hakim.
Hal senada diungkapkan oleh aktivis anti-korupsi, Fadjroel Falakh. "Terus terang, saya khawatir dengan titipan calon dari jaringan koruptor," ujarnya dalam diskusi yang sama.
Lebih spesifik, Fadjroel mengaku memberi perhatian khusus kepada calon yang berlatar belakang advokat. Menurutnya, selama ini bukan rahasia lagi bila sejumlah advokat kerapkali membela koruptor yang merupakan klien mereka.
Sementara itu, Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rheinald Kasali, mengatakan sulit memilih calon pimpinan lembaga antikorupsi itu yang benar-benar bersih. "Kami tak memilih malaikat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan sekecil apapun," kata anggota Panitia Seleksi, Rheinald Kasali, dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Kendati demikian, Panitia Seleksi akan memilih dua calon terbaik. Salah satunya panitia akan merangkul KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Direktorat Jenderal Pajak, untuk menelusuri rekam jejak calon.
KPK akan diminta untuk menelusuri keterlibatan para calon dalam sejumlah kasus korupsi. PPATK diminta untuk menelusuri rekening mereka. Adapun Direktorat Pajak akan diminta untuk menelusuri kekayaan dan ketaatan pembayaran pajak calon yang dimaksud. "Sumber kekayaannya harus dipastikan. Mencurigakan atau tidak," kata dia.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, dalam acara yang sama, juga menyarankan Panitia Seleksi untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap para calon. "Termasuk menyelidiki gaya hidup mereka," ujar Denny.
Denny mewanti-wanti Panitia Seleksi untuk memilih calon terbaik. "Jangan sampai memilih calon titipan koruptor," katanya. Proses di Panitia Seleksi, kata dia, adalah kunci untuk mencari calon idaman. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat tak punya alasan untuk menolak nama yang diajukan Panitia Seleksi. "Undang-undang tak memungkinkan DPR untuk menolaknya," katanya. (fn/ok/vs/tm) www.suaramedia.com
Tiga Kekuatan Anas yang Tak Dimiliki Andi & Marzuki
detikNews
Jakarta - Ada tiga kekuatan yang dimiliki Anas Urbaningrum, namun tidak ada pada Andi Mallarangeng maupun Marzuki Alie. Karena keunggulan itu pulalah Anas dapat memenangi pertarungan memperebutkan kursi PD 1 dalam kongres kemarin.
Chief Executive Officer Political Marketing Consulting, Eep Saefulloh Fatah, mengatakan, ketiga kekuatan itu didapatkan Anas dari ketekunannya mendampingi mantan Ketua Umum PD Hadi Oetomo.
"Kemenangan Anas buah dari ketekunannya selama 5 tahun mendampingi Hadi dalam melakukan penggalangan partai," kata Eep kepada detikcom, Senin (24/5/2010).
Menurut Eep, karena sering mendampingi Hadi itu, pertama, Anas yang merupakan politisi baru di PD, dapat mendekatkan diri dengan konstituen partai. Dia juga mampu menjalin komunikasi yang intensif dengan jajaran PD di daerah.
Kedua, Anas mampu memperkenalkan diri sebagai sosok politisi yang selalu bisa mengelola emosinya secara baik dan menjaga sopan santun. Usia yang masih relatif muda menambah bobot kepopuleran Anas di mata kader PD.
Ketiga, Anas mempunyai gagasan dan visi yang jelas mengenai PD, seperti misalnya "partai modern" dan "partai demokratis". Gagasan itu menjadi hal yang menarik bagi kalangan elite maupun pengikut partai.
"Marzuki sebenarnya memiliki sebagian, misalnya dia mempunyai kesempatan untuk untuk menggalang interaksi dengan pimpinan partai di daerah, tapi kualitasnya tidak sebagus yang dimiliki Anas," ucap Eep.
Eep mengatakan, potensi jabatan Anas untuk digoyang oleh pesaing-pesaingnya di internal PD ke depan tetap besar. Namun, dia percaya Anas mampu mempertahankan posisinya serta keutuhan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
"Tidak mungkin ketua umum partai tidak digoyang-goyang. Pasti Demokrat penuh dengan dinamika politik yang keras. Akan ada upaya-upaya pelemahan, tapi saya yakin Anas orang yang mudah dibuat terhuyung-huyung," tutup Eep.
Jakarta - Ada tiga kekuatan yang dimiliki Anas Urbaningrum, namun tidak ada pada Andi Mallarangeng maupun Marzuki Alie. Karena keunggulan itu pulalah Anas dapat memenangi pertarungan memperebutkan kursi PD 1 dalam kongres kemarin.
Chief Executive Officer Political Marketing Consulting, Eep Saefulloh Fatah, mengatakan, ketiga kekuatan itu didapatkan Anas dari ketekunannya mendampingi mantan Ketua Umum PD Hadi Oetomo.
"Kemenangan Anas buah dari ketekunannya selama 5 tahun mendampingi Hadi dalam melakukan penggalangan partai," kata Eep kepada detikcom, Senin (24/5/2010).
Menurut Eep, karena sering mendampingi Hadi itu, pertama, Anas yang merupakan politisi baru di PD, dapat mendekatkan diri dengan konstituen partai. Dia juga mampu menjalin komunikasi yang intensif dengan jajaran PD di daerah.
Kedua, Anas mampu memperkenalkan diri sebagai sosok politisi yang selalu bisa mengelola emosinya secara baik dan menjaga sopan santun. Usia yang masih relatif muda menambah bobot kepopuleran Anas di mata kader PD.
Ketiga, Anas mempunyai gagasan dan visi yang jelas mengenai PD, seperti misalnya "partai modern" dan "partai demokratis". Gagasan itu menjadi hal yang menarik bagi kalangan elite maupun pengikut partai.
"Marzuki sebenarnya memiliki sebagian, misalnya dia mempunyai kesempatan untuk untuk menggalang interaksi dengan pimpinan partai di daerah, tapi kualitasnya tidak sebagus yang dimiliki Anas," ucap Eep.
Eep mengatakan, potensi jabatan Anas untuk digoyang oleh pesaing-pesaingnya di internal PD ke depan tetap besar. Namun, dia percaya Anas mampu mempertahankan posisinya serta keutuhan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
"Tidak mungkin ketua umum partai tidak digoyang-goyang. Pasti Demokrat penuh dengan dinamika politik yang keras. Akan ada upaya-upaya pelemahan, tapi saya yakin Anas orang yang mudah dibuat terhuyung-huyung," tutup Eep.
Sri Mulyani Hadapi Skandal Baru - news.okezone.com
news.okezone.com
JAKARTA – Panitia Kerja Pengawas Komisi III DPR tengah berupaya mendalami laporan dugaan mega skandal korupsi yaitu bantuan Bank Dunia pada masa Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di KIB II.
“Masih akan terus didalami (indikasi korupsinya-red). Semua proyek tersebut dibiayai oleh Bank Dunia dan masih berjalan,” tulis anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo melalui rilisnya yang diterima okezone, Senin (24/5/2010).
Dijelaskan dia, wajar bila muncul kecurigaan terhadap pendanaan program tersebut oleh Bank Dunia karena melihat nilainya yang begitu bombastis. “Proyek itu dinilai sangat mahal dan tidak masuk akal, sampai triliunan begitu,” sambungnya.
Sri Mulyani seperti tidak ada habisnya dirundung cobaan. Betapa tidak, belum rampung proses hukumnya dalam skandal bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun, kini dia dihadapkan oleh kasus baru yaitu dugaan mega skandal korupsi bernilai triliunan rupiah.
Sebelumnya, Sri Mulyani resmi mundur dari posisi Menteri Keuangan dan digantikan oleh mantan Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, pekan lalu. Sri bakal mengisi posisi strategis sebagai Managing Director World Bank yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Dia menggantikan Juan Jose Daboub yang akan habis masa kerjanya per 30 Juni 2010.(ram)
Bubarkan KPK! – Ahmad Syafii Maarif
Oleh Ahmad Syafii Maarif
Tentu Anda terkejut mengapa judul artikel ini demikian kejam: ”Bubarkan KPK!”, padahal saat proses pembentukannya saya adalah salah seorang anggota panitia seleksi bagi lembaga penghalau korupsi itu. Bahkan, beberapa hari yang lalu, anggota staf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghubungi saya dan menanyakan apakah saya bersedia masuk dalam panitia seleksi pemilihan ketua KPK, setelah ditinggal Antasari Azhar yang sarat kabut hitam itu.
Kepada anggota staf itu saya katakan, jika Presiden tak keberatan saya masuk, demi efektivitas kerja KPK, tidak ada masalah. Tahu-tahu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan malah mengabulkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo dengan pengacaranya, OC Kaligis, agar Bibit-Chandra dihadapkan ke pengadilan. Artinya, jika itu terjadi, keduanya harus mundur dari jabatan pimpinan KPK.
Inilah sesungguhnya yang sangat diharapkan oleh warga negara busuk yang memang tidak rela melihat negeri ini menjadi baik sehingga para koruptor tetap bebas gentayangan untuk membobol pematang sawah Republik yang sudah bernapas Senin-Kamis ini.
Dengan judul di atas, sayalah sebenarnya yang lebih terkejut, tetapi Anda jangan cepat-cepat menyimpulkan sebelum ujung tulisan ini dibaca. Dalam lingkungan kultur yang serba tidak jelas, tidak tegas, akan sangat sulit dibedakan antara angguk dan geleng, antara iya dan tidak.
Bahkan, yang lebih berbahaya lagi jika dilihat dari sisi nilai-nilai moral profetik, keculasan hati seseorang sering benar dibungkus dengan laku dermawan dan sopan-santun, pandai bergaul. Lingkungan sekitar akan selalu mengatakan si anu itu orang baik, kenapa tiba-tiba dituduh sebagai penggelap pajak, markus perkara, dan yang sejenis itu. Semua pada heran dan tak habis pikir.
Namun, jika kita mau melihat lebih dalam dan jernih, dalam kultur yang sudah kumuh, sebenarnya gejala yang serba berlawanan itu tidak ada yang aneh. Semuanya logis belaka. Bukankah aktor dalam sinetron sering benar memukau karena memang dilatih untuk berpura-pura? Indonesia tercinta ini sedang diaktori oleh tipe manusia yang mahir ”menanam tebu di bibir, manis di luar busuk di dalam”.
Untuk berapa lama lagi situasi menggelisahkan ini harus ditanggungkan oleh bahu bangsa yang mulai kropos ini, sementara laku kekerasan semakin marak di mana-mana? Tidak jarang, karena sebab sederhana saja, orang dengan mudah berkuah darah. Jika perlu berlindung di balik komat-kamit bacaan ayat-ayat suci agar borok laku tidak terlalu kentara.
Di mana pemimpin? Pemimpin sudah menjadi makhluk langka di negeri ini. Dari tingkat pusat sampai ke lapisan yang paling bawah, tidak banyak perbedaan. Yang berkeliaran adalah para penjual obat palsu dengan merek paten. Lalu, di mana pula pemimpin agama yang sering berkhotbah di masjid, gereja, pura, klenteng, atau di majelis zikir yang mengundang orang sering menangis? Ini pun pertanyaan sia-sia.
Melemahkan KPK
Dari sekitar 235 juta penduduk Indonesia, bibit-bibit baik yang moralis tidak kurang. Saat yang tepat pasti akan tiba bagi giliran mereka memimpin bangsa yang tak putus dilanda musibah ini. Perlu kesabaran dengan sikap kritikal yang diperhitungkan. Saat menghadapi suasana yang parah sekalipun, kendalikan emosi agar anarkisme tidak merajalela, tetapi pandangan lurus dan tajam ke depan jangan sampai terkapar dalam perjalanan. Bangsa ini masih bisa diselamatkan selama nurani dan akal sehat jangan dibiarkan mati suri.
Apakah KPK sudah bekerja maksimal selama ini? Sama sekali belum. Bahkan, dalam menangani kasus tertentu mungkin sudah berlebihan, seperti keluhan yang sering saya dengar dari sejumlah kalangan: birokrat, perbankan, dan dunia usaha. Kata mereka tidak mudah melakukan tugas sekarang karena definisi korupsi yang multitafsir itu bisa menjerat siapa saja, di hulu dan di hilir.
Daripada tertangkap secara konyol, lebih baik ekstra hati-hati, artinya tidak berbuat apa-apa. Sisa anggaran kembalikan saja ke kas negara. Sikap semacam ini sama saja dengan membunuh proses pembangunan. Sampai di mana benarnya keluhan semacam ini, mohon pihak KPK menyimaknya dengan jujur dan penuh empati. Birokrat, bankir, dan pengusaha yang berhati nurani belum punah sama sekali, sekalipun nama mereka sering tenggelam ditutupi kelakuan tak senonoh oleh yang lain.
Akhirnya, Anda mau tahu posisi saya tentang keberadaan KPK? Formulanya sangat sederhana: ”Upaya membubarkan KPK atau melemahkannya bisa berujung dalam jangka panjang sama dengan membiarkan negara ini bubar di tangan anak-anak bangsa yang telah lupa daratan dan lupa lautan.” Jadi, judul di atas dalam kaidah ushul fiqh disebut mafhum mukhalafah harus dimaknai sebaliknya.
Ahmad Syafii Maarif Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah
'Keganjilan' Penahanan Susno Kian Tuai Dukungan Banyak Pihak
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Dukungan moril terhadap Komjen Pol Susno Duadji yang ditahan di Mako Brimob, Depok, terus mengalir. Sejumlah purnawirawan Polri prihatin atas penahanan tersangka kasus suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL) itu.
Eks Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol Purn Masudi Hanafi, merupakan salah satu purnawirawan yang memberikan dukungan untuk Susno. Ia menyambangi kediaman Susno di Jalan Cibodas I nomor 7, Puri Cinere, Depok, Jawa Barat, Sabtu (15/5/2010).
Mantan Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir ini didampingi seorang dari anggota Bhayangkari. Mereka diterima oleh putri Susno, Diliana Ermaningtiyas. Diliana tampak mengenakan kebaya warna kuning.
Masudi yang mengenakan baju hitam ini menyematkan pita hitam di lengan kirinya. Masudi mengatakan, ada beberapa jenderal, mantan-mantan wakapolda dan mantan kapolda yang berasal dari Sumatera Selatan ikut mendukung Susno.
"Kami datang untuk menyampaikan dukungan terhadap perjuangan junior kami, Susno Duadji dalam kebenaran," kata Masudi.
Dikatakan dia, senior-senior merasa prihatin terhadap penderitaan Susno saat ini dan terhadap perlakukan yang diberikan kepada Susno oleh petinggi-petinggi Polri.
"Ini sudah melampaui batas. Kami tidak mau mencampuri substansi apa yang terjadi. Namun, fakta yang kami lihat sekarang bahwa adik kami, junior kami Komjen Susno Duadji sangat menderita dengan perlakuan yang dia terima," ujar Masudi.
Saat ini, Masudi mengimbau agar petinggi Polri dapat mempertimbangkan kembali hal-hal yang kira-kira dapat merugikan dan melanggar HAM seseorang.
"Mari kita berjalan dengan koridor hukum. Tetapi, kita jangan pernah melaksanakan kepentingan pribadi tetapi berbalut dengan hukum," kata Masudi.
Hal yang sama disampaikan anggota Bhayangkari. "Saya memberikan dukungan moril semoga tegar dan tawakal bahwa Allah tidak tidur dalam melihat kebenaran ini. Mohon masyarakat mendukung bebaskan Pak Susno," kata seorang anggota Bhayangkari yang enggan menyebutkan namanya.
Putri Susno, Diliana juga mengimbau kepada semua masyarakat yang prihatin dengan penahanan Susno Duadji untuk mengenakan pita hitam di lengan kiri.
Sebelumnya, Penasihat hukum Komjen Susno Duadji, M Assegaf, menilai Polri memberi perlakuan berbeda antara kliennya dan perwira tinggi Polri lain. Polri dinilai melindungi dua jenderal, yaitu Brigjen (Pol) Edmond Ilyas dan Brigjen (Pol) Raja Erizman, terkait kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan.
"Polri di satu sisi melindungi (dua jenderal) dan di satu sisi membungkam (Susno). Itu sudah sangat jelas," ucap Assegaf.
Assegaf mengatakan, Polri melindungi Edmond dan Raja terlihat dari belum ditetapkannya keduanya sebagai tersangka dalam kasus Gayus. Padahal, kata Assegaf, terperiksa Komisaris Arafat saat sidang kode etik profesi telah mengungkapkan dugaan adanya aliran dana ke dua jenderal itu.
"Komisaris Arafat sudah terang-terangan mengaku menerima uang. Dia juga mengatakan kedua jenderal itu dapat sekian, dapat sekian. Itu yang ngomong polisi sendiri di sidang terbuka dan disiarkan langsung," ujarnya.
Keterangan Arafat itu, ucap Assegaf, merupakan alat bukti yang dapat dikembangkan oleh penyidik. "Tetapi Polri hingga saat ini tetap katakan belum memiliki alat bukti. Untuk mereka belum cukup alat bukti, tetapi untuk menjerat Susno cukup alat bukti. Ini kan aneh," tegasnya.
Seperti diberitakan, saat sidang kode etik di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri, Arafat menyebut kedua nama jenderal itu. Arafat menjelaskan, Haposan Hutagalung mengatakan kepadanya bahwa telah memberi uang 100.000 dollar Amerika Serikat kepada Komisaris Besar Pambudi Pamungkas. Menurut Pambudi, uang itu akan dibagi ke Edmond Ilyas yang saat itu menjabat Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.
Selain itu, Arafat juga menjelaskan bahwa Haposan pernah mengatakan kepadanya akan menitipkan uang 50.000 dollar AS kepada Raja untuk diserahkan ke Kombes Eko. Setelah itu, Kombes Eko mengaku kepadanya telah menerima uang dari Raja.
Tim pengacara Susno Duadji merasa kecewa dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK dinilai lamban memproses permohonan perlindungan kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perkara Arowana.
"Kami menyesalkan sikap LPSK yang tidak bereaksi melihat ketidakadilan ini, " kata pengacara Susno, Zul Armain Aziz.
Ketidakadilan yang diterima mantan Kabareskrim itu, jelas Armain bisa terlihat saat kliennya ditahan di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Susno tidak diperbolehkan menonton televisi termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga.
"Sangat kita sesalkan kenapa sampai seperti itu. Kalau keluarga membawa makanan untuk buka puasa saya kira itu lumrah dan tidak masalah. Seorang istri yang mengantarkan makanan untuk suaminya, apakah itu berbahaya sehingga harus dibatasi?" keluh Armain.
Menurut dia, mestinya LPSK segera mengeluarkan surat perlindungan kepada Susno sebagai saksi pelapor. Pasalnya, kasus dugaan makelar kasus di tubuh Polri bisa terbongkar karena Susno mau berbicara.
"Jangan pilih-pilih melindungi orang, yang profesional seperti Komnas HAM," tandasnya.
Susno ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari. Sejumlah saksi menyebut dirinya menerima Rp500 juta dari Sjahril Djohan. Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus Gayus Tambunan, tim penyidik independen juga menjadikan Sjahril sebagai tersangka dalam kasus Arowana ini. (fn/dt/km/ok) www.suaramedia.com
Susno Menangis Lagi Sambil Bersumpah Tidak Terima Suap
DEPOK (Berita SuaraMedia) - Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menangis lagi ketika ditanya apakah menerima suap dari Sjahril Djohan, bekas agen Badan Intelijen Negara atau BIN yang kini ditahan di Mabes Polri.
"Saya tanyakan kepada dia, apakah kamu menerima uang, beliau (Susno) bersumpah kepada saya sambil menangis dan mengatakan tidak terima uang dan itu fitnah," ujar mantan Wakil Kepala Polda Sumatera Selatan Brigjen (Pol) Marsudi Hanafi, Sabtu (15/5/2010).
Marsudi adalah senior Susno yang bersimpati pada upaya Susno untuk memperbaiki Polri dengan membongkar banyak sekali indikasi ketidakberesan di institusi itu. Marsudi pun membesuk Susno yang sedang dikurung di sel B-4, Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Ksatrian Amjiattak, Kelapa Dua, Depok.
Menurut Marsudi, ada kejanggalan dalam penahanan dan penetapan Susno sebagai tersangka.
"Saya lihat ada kejanggalan dalam penanganan ini. TKP jangan diciptakan model begini. Bisa saja Susno tidak baik dan melemparkan ke petinggi Polri," terangnya.
Ia juga mempertanyakan kenapa penyidik tidak mengizinkan Susno untuk melihat berita acara pemeriksaan terhadap saksi yang membuat Susno jadi tersangka. "Padahal, kalau ada bukti, apa salahnya ditunjukkan. Itu sudah ada ketentuan penyidik untuk menunjukkan kepada Susno," sambungnya.
Sebelum dibesuk Marsudi, Susno juga menitikkan air mata ketika bersumpah dirinya tidak menerima uang Rp 10 miliar dari Budi Sampoerna dalam kasus Bank Century di hadapan Komisi III DPR RI, beberapa waktu lalu.
Saat itu Susno dituding telah menerima uang senilai Rp 10 miliar karena berperan membantu pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century, tetapi hingga kini tidak terbukti.
Bukan hanya purnawirawan Polri saja yang prihatin, tetapi institusi Polri juga menyatakan prihatin atas nasib Komjen Pol Susno Duadji. Namun Polri menegaskan semua tindakan yang dilakukan sesuai fakta hukum.
"Kita juga prihatin karena Pak Susno anggota Polri, apalagi saya teman satu angkatan (Akpol 1977)," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang.
Dia menjelaskan, Polri tidak bisa mencegah apabila kemudian berdasarkan temuan fakta hukum ada indikasi pidana.
"Kita sepakat tidak bisa mengintervensi, tim independen yang menemukan fakta hukum. Kita tidak bisa mencampuri. Mudah-mudahan cepat selesai," terangnya.
Sementara terkait penolakan Susno untuk diperiksa, Polri berpegang pada aturan KUHAP yang berlaku. "Menurut aturan KUHAP itu, seorang yang tidak bersedia diperiksa, dilampirkan dalam berkas," tutupnya.
Sementara itu, dukungan moril dari purnawirawan Polri terhadap Komjen Pol Susno Duadji terus berdatangan. Tidak hanya itu, Brigjen Pol (Purn) Marsudi Hanafi, salah satu purnawirawan, bahkan menilai ada kejanggalan dalam proses hukum terhadap Susno.
"Ada kejanggalan dalam proses hukum Komjen Pol Susno Duaji," kata Marsudi saat mengunjungi kediaman keluarga Susno di Jalan Cibodas I nomor 7, Puri Cinere, Depok, Jawa Barat.
Kejanggalan itu, jelas Marsudi, antara lain yakni tidak adanya bukti materiil yang menunjukkan Susno merima uang Rp 500 juta terkait penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL).
"Ini kan hanya dari keterangan saksi. Kalau ibarat mesin turbo pesawat, ini timpang sebelah," kata mantan Ketua Tim Pencari Fakta kasus Munir itu.
Belum lagi, kata Marsudi, pihak Susno tidak pernah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang mengatakan susno telah menerima duit.
"Lihat berita acaranya saja tidak boleh," kata dia. (fn/km/d2t) www.suaramedia.com
Sumpah Susno Dalam Surat Dari Bui Tanpa Ventilasi
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji dicecar 40 pertanyaan oleh dua penyidik dari tim independen saat pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Sjahril Djohan dalam perkara PT Salma Arowana Lestari hari ini. Susno diperiksa sejak pukul 10.00 dan berakhir sekitar pukul 17.00 di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok.
Hal itu dikatakan salah satu penasihat hukum Susno yang ikut mendampingi pemeriksaan, Zul Armain, ketika dihubungi wartawan.
Zul tidak bersedia menjelaskan substansi pemeriksaan. Namun, kliennya memang ditanyakan seputar tersangka Sjahril Djohan dan Haposan Hutagalung. "Intinya dia jadi saksi," kata dia singkat.
Kliennya, ucap Zul, akan kembali diperiksa sebagai saksi besok pukul 10.00 di tempat yang sama. Kenapa Susno bersedia diperiksa? "Beliau yang niup peluit. Beliau berkewajiban menerangkan status perkaranya. Tapi kalau diperiksa sebagai tersangka beliau keberatan," jawab Zul.
Apakah Susno mempunyai alibi tidak terima uang Rp 500 juta dari Haposan melalui Sjahril Djohan? "Alibinya jelas kok. Tidak ada masalah. Kalau penetapan tersangka berdasar keterangan saksi saja belum kuat dong. Tidak ada bukti lain. Logika hukumnya kan seperti itu," jawabnya.
Seperti diberitakan, selain mantan Kabareskrim, penyidik juga telah menetapkan Sjahril dan Haposan sebagai tersangka korupsi. Keduanya diduga pemberi suap kepada Susno untuk mempercepat penanganan perkara PT SAL di Bareskrim Polri.
Susno Duadji bersumpah tidak menerima uang suap dari Sjahril Djohan sewaktu menangani kasus penangkaran arwana di Pekanbaru, Riau.
Sumpah itu disampaikan Susno melalui secarik surat yang dia tulis untuk para pendukungnya yang berunjukrasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Susno memulai suratnya dengan basmallah, kemudian menguraikan tiga butir pernyataan berikut ini:
Bismillaahir Rahmaanir Rahim
Saya bersumpah demi Allah
1. Tidak pernah menerima atau menerima janji atau menerima suatu pemberian berupa uang atau apapun dari Sjahril Djohan atau dari siapapun terkait penyidikan kasus arwana di Pekanbaru.
2. Justru saya yang mengungkap bahwa perkara ini ada mafia hukum yang bermain.
3 Saya difitnah, mana mungkin saya menerima suap untuk perkara yang saya ungkap, lagi pula Sjahril Djohan mengatakan pada saya bahwa pemilik perusahaan arwana tersebut, 50 persen adalah Pak Makbul, Wakapolri waktu itu. Lagi pula kasus ini tidak pernah selesai sampai akhir jabatan saya.
Susno Duadji
16/05/10
Surat yang ditulis Susno dari bui tanpa ventilasi di kompleks Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok Jawa Barat itu tersebar luas di kalangan peserta aksi.
Aksi tadi diikuti ratusan orang dengan aneka nama organisasinya, mulai dari Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS), Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus dan Revolusi Cerdas.
Mereka mendesak agar Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri membebaskan Susno Duadji dan melakukan reformasi di tubuh institusi Polri. Selain itu, mereka juga menuntut Polri membubarkan tim independen bentukan Polri.
Demonstrasi ini diikuti pula oleh tim pengacara Susno Duadji, Henry Yosodiningrat dan M Assegaf.
Sementara itu, Amien Rais, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan tembok kekuasaan yang dihantam oleh Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal itu sangat kokoh. Sehingga tangan jenderal polisi bintang tiga pun bisa patah.
“Orang yang mengikuti jejak Susno juga akan mengalami hal yang sama, karena yang dihadapi adalah tembok kekuasaan yang sangat kokoh,” kata Amien di kediamannya, Sawitsari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Namun, kasus yang melanda mantan orang nomor satu di jajaran reserse kriminal Polri itu membangkitkan jiwa perlawanan demokrasi bagi anak bangsa yang menginginkan kebenaran serta keadilan.
Ia menyatakan, kasus tragis peniup peluit itu yang akan membongkar kasus korupsi itu merupakan perlawanan terhadap kekuatan mapan yang terus bercokol.
“Ini hanya tinggal kuat-kuatan saja antara kekuatan mapan yang masih bercokol. Jika tidak bisa dilakukan penyerangan, maka masa depan bangsa ini akan stasioner (stagnan) tidak ada perubahan,” kata dia.
Ia pun menambahkan, untuk melakukan perubahan, kembali kepada semua anak bangsa yang menginginkan perubahan. Apakah anak bangsa ini sanggup melakukan koreksi dan resistensi demokratis.
Namun, untuk melakukan perubahan tidak harus seperti yang terjadi di Thailand yang akhirnya akan memicu perang saudara.
Apakah Pak Amien mendukung Susno? Ia sambil tersenyum menjawab, sudah tidak waktunya bagi dia untuk dukung mendukung. (fn/k2m/tm) www.suaramedia.com
Susno Tuding Petinggi Polri Lakukan Upaya Pembunuhan Karakter
Kamis, 20/05/2010 11:32 WIB
Gagah Wijoseno - detikNews
<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a59ecd1b&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=24&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a59ecd1b' border='0' alt='' /></a>
Jakarta - Perlawanan terus dilakukan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Melalui tim pengacaranya, Susno menuding ada upaya pembunuhan karakter dengan mencari-cari kesalahannya yang dilakukan petinggi Polri.
"Ada upaya secara sistematis yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk membunuh karakter mantan Kabaresrim Polri yang kini tengah ditahan di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok," kata pengacara Susno, Henry Yosodiningrat, dalam siaran pers, Kamis (20/5/2010).
Pihak Susno menilai, para petinggi Polri saat ini sedang panik karena tidak menemukan bukti yang bisa menjadi dasar yang kuat bagi penahanan Susno.
"Munculnya penyelidikan atas kasus korupsi selama Susno Duadji menjadi Kapolda Jawa Barat dan terbitnya buku Sjahrir Djohan tentang Susno Duadji merupakan indikator kuat kepanikan tersebut," ungkap Henry.
Pihak Susno merasa heran ketika tiba-tiba Mabes Polri mengumumkan adanya dugaan korupsi di Polda Jawa Barat. "Bagaimana mungkin Pak Susno bisa dipromosikan menjadi Kabareskrim Polri bila beliau terlibat korupsi," tanya Henry.
Ari Yusuf Amir, yang juga pengacara Susno, menyatakan Polri kini tengah mencari-cari kesalahan Susno, setelah tidak berhasil membuktikan tuduhan adanya penerimaan suap.
"Polisi mencoba melakukan perang opini dan membuat pencitraan
yang buruk tentang Susno. Saya pikir masyarakat sudah bisa menilai sendiri, apa sesungguhnya yang sedang terjadi," tutup Ari.
Ahmad Yani Ingin Panja Susno Panggil Langsung Kapolri
Jumat, 21/05/2010 12:41 WIB
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Anggota Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum DPR dari Partai Persatuan Pembanguan (PPP), Ahmad Yani menyarankan supaya Panja memanggil Kapolri dan Kabareskrim Mabes Polri untuk menjelaskan kornologis penangkapan dan penahanan Susno Duadji.
"Saya menyarankan untuk memanggil Kapolri dan Kabareskrim," ujar anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (21/5/2010).
"Karena kalau kita panggil penyidik atau tim independen, itu nanti asosiasinya seolah-olah kita mengintervensi proses yang sedang berjalan," imbuhnya.
Menurut Ahmad, akan lebih baik jika Panja menanyakan perihal kronologis kasus Susno langsung kepada pimpinan Polri. "Kita bisa menanyakan bagaimana kebijakannya. Secara umum bagaimana prosesnya itu," tuturnya.
Dengan demikian, kata Ahmad, Panja tidak akan bertatapan langsung (face to face) dengan penyidik. "Kalau langsung face to face, lanjutnya, itu namanya mengintervensi," tegasnya.
Ahmad mengaku telah menyampaikan usulan ini di dalam rapat Panja. Namun wacana ini kurang ditanggapi oleh anggota Panja lainnya. Ahmad menyatakan dia akan mengusulkannya kembali pada rapat pekan depan.
"Tapi saya tetap saja kalau nanti ada rapat internal lagi, tetap saja akan mengusulkan minimal yang dipanggil Kabareskrim," ucap Ahmad.
Ahmad mengatakan, Panja telah melayangkan surat untuk memanggil 10 penyidik dari tim independen Polri. Rencananya para penyidik akan dipanggil pada Senin (24/5) mendatang. Namun, pihak Mabes meminta agar waktu pemanggilan diundur.
"Nah, makanya kalau kita minta penyidik, itu jawabannya. Kalau Kapolri atau Kabareskrim tidak jawabannya seperti itu," tutupnya.
Susno Bersumpah dari Dalam Tahanan
Jumat, 21/05/2010 14:19 WIB
Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Sel tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, ternyata tidak bisa membungkam Komjen Pol Susno Duadji. Dari dalam sel tahanan, mantan Kabareskrim Polri itu bersumpah tidak pernah menerima uang atau apa pun dari Sjahrir Johan.
Sumpah Susno itu tertuang dalam surat dengan tulisan tangan yang diterima detikcom, Jumat (20/5/2010).
"Bismillahirahmanirahim. Saya bersumpah demi Allah tidak pernah menerima atau menerima janji atau menerima uang atau apapun dari Sjahrir Johan atau dari siapapun terkait penyidikan kasus Arwana di Pekanbaru," tulis Susno dalam suratnya.
Susno menambahkan, justru dirinyalah yang mengungkap dugaan adanya mafia hukum dalam kasus Arwana. Menurutnya, dugaan suap terhadap dirinya hanyalah fitnah belaka.
"Saya difitnah. Mana mungkin saya menerima suap untuk perkara yang saya ungkap. Lagi pula Sjahrir Johan mengatakan kepada saya bahwa pemilik perusahaan Arwana tersebut 50 % adalah Pak Makbul, Wakapolri waktu itu. Lagi pula kasus ini tidak pernah selesai sampai akhir jabatan saya," ujar Susno.
Surat tulisan tangan tersebut dibuat oleh Susno pada tanggal 16 Mei 2010. Dalam surat yang terdiri dari 3 alinea itu juga tertera 4 buah tanda tangan Susno.
Mahasiswa Penyebar Film Teroris Terancam DO
VIVAnews - Universitas Muhammadiyah Surakarta akan memberikan sanksi terhadap dua mahasiswanya yang menjadi terduga teroris. Mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Teknik Elektro itu ditangkap Densus Anti Teror 88 setelah kedapatan menyebar film pelatihan teroris di internet.
"Yang memberikan sanksi itu adalah tim disiplin mahasiswa. Tim ini yang akan menangani proses pemeriksaan. Jika ditemukan bukti kesalahan yang memberatkan maka sanksi paling ringan adalan skorsing sedangkan paling berat sanksi DO,” kata Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UMS, Prof DR Abshori.
Universitas mempunyai mekanisme aturan tersendiri. Terkait dengan kesalahan kedua mahasiswa itu, pihaknya belum bisa mengambil tindakan karena masih berstatus sebagai terduga.
“Sebagaimana kasus-kasus yang lain, kami melakukan hal yang sama. Biasanya kalau sudah ada keputusan yang tetap, kami akan bekerjasama dengan aparat. Dan baru mengambil tindakan berdasarkan aturan UMS,” ucap dia.
Dua mahasiswa itu adalah Abdul Rochman dan Abdur Rochim. Kakak beradik berusia 25 tahun dan 22 tahun ini ditangkap Densus 88 pada Senin 17 Mei 2010. Keduanya diduga penyebar film-film latihan militer para teroris melalui internet. Salah satu tokoh di film pelatihan teroris itu adalah sepupu Shireen Sungkar, Reza Sungkar, yang menyerahkan diri ke Mabes Polri sore tadi.
Ia mengatakan, pengawasan kegiatan para mahasiswa sulit dilakukan. Jumlah mahasiswa UMS mencapai 22 ribu. Kampus hanya dapat menunjang dengan memfasilitasi kegiatan positif bagi para mahasiswa. “Selain itu jumlah kegiatan di luar kampus jumlahnya juga cukup banyak. Kami tidak bisa mengawasinya satu per satu,” ujar Sobhari. (np)
http://nasional.vivanews.com/news/read/152187-mahasiswa_penyebar_film_teroris_terancam_do
Lambang Negara Dihina – Anda Diam Saja?
Dari Multiply saya dapatkan posting mengenai penghinaan Lambang Negara Pancasila yg diposting di facebook. Terlepas apakah akun difacebook tersebut asli atau palsu hal demikian tetaplah tidak dibenarkan.
Dan hak saya sebagai salah satu warga negara Indonesia untuk meradang menyikapinya.
Posting tersebut dapat dilihat melalui link-link berikut :
- http://bimosaurus.multiply.com/links/item/30/Sisi_lainku_-_Penghinaan_terhadap_lambang_negara
- http://www.kaskus.us/showthread.php?t=4156753
- http://embahmaridjan.multiply.com/photos/album/1/Penghinaan_terhadap_lambang_negara
Berikut screenshot postingan di facebook yang saya dapat dari MP Embahmaridjan
Terserah anda menyikapinya karena pikiran kita bisa saja berbeda.
.
Sri Mulyani diantara Kolega & Komunitasnya
Ada posting menarik tentang Sri Mulyani dan Jabatannya sekarang.
Sumber Milis Mediacare – Yahoogroups
----------------------------------------------------------
Buat pendukung Sri Mulyani yang begitu bangga Sri Mulyani jadi “Managing Director” World Bank, sehingga menganggap itu satu kehormatan yang luar biasa dan bersikap lebay, mudah2an informasi ini bisa menyadarkan mereka.
Posisi “Managing Director” World Bank itu sebetulnya hal yang biasa terutama untuk mengamankan hutang2 yang diberikan World Bank ke negara tsb.
Sebagai contoh Indonesia punya hutang Rp. 1.600 Trilyun di mana sebagian dari World Bank. Wajarlah jika World Bank mempekerjakan Sri Mulyani yang punya jaringan dengan pembuat kebijakan ekonomi dan juga ekonom agar pinjaman Bank Dunia tsb aman.
Yang jadi “Managing Director” World Bank itu banyak. Ada yang dari Afrika, Nigeria, Sudan, dsb. Ini satu contoh “Managing Director” World Bank yang jadi rekan Sri Mulyani, ekonom yang sangat hebat itu:
Ikonjo yang merupakan senior dari Sri Mulyani adalah mantan Menkeu Nigeria.
( Ikonjo-Iweala – Managing Director, World Bank Group
(Untuk melihat kemakmuran Nigeria, silahkan lihat di sini: http://www.worldlifeexpectancy.com/sort.php )
Harapan hidup rakyat Nigeria hanya 46,9 tahun dan menempati urutan 181 dari 189 negara.
Jadi sepertinya keberhasilan memakmurkan rakyat yang harusnya jadi satu indikator ekonom yang menjabat, bukanlah pertimbangan Bank Dunia.
Sri Mulyani akan menggantikan Juan Jose Daboub sebagai Managing Director World Bank, yang tak lain adalah mantan Menteri Keuangan El Salvador.
El Salvador adalah satu negara penghutang besar di Amerika Tengah:
http://en.wikipedia.org/wiki/Developing_countries%27_debt
Jadi sepertinya Bank Dunia memang memilih mantan Menkeu dari negara2 di Afrika, El Salvador, Indonesia, dsb sebagai Managing Directornya.
Beberapa kesamaan negara Afrika, El Salvador, dan Indonesia adalah hutangnya yang besar, mayoritas penduduk yang miskin, dan kesenjangan yang tinggi antara segelintir orang yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin.
Jadi kalau ada hal yang istimewa, itulah keistimewaannya.
Indonesia sendiri dari tahun 2004 hutangnya berkembang dari Rp. 1.200 trilyun jadi Rp. 1.600 trilyun di tahun 2010.
Jadi ada penambahan hutang Rp 400 trilyun.
Jika bunganya 10%, maka bunganya adalah Rp 40 trilyun/tahun.
Jadi menggaji mantan pejabat ekonomi sebesar Rp 3 milyar itu tidak rugi bagi Bank Dunia.
( Di bawah struktur organisasi selengkapnya dari Bank Dunia:
http://news.id.msn.com/okezone/regional/article.aspx?cp-documentid=4069228 )
Silahkan lihat tulisan Profesor Joseph Stiglitz, mantan Ketua Ekonom World Bank, dan mantan Ketua Penasehat Bill Clinton tentang “Empat Langkah Strategi” World Bank untuk Memperbudak Negara Berkembang
Tulisan ini sekedar menunjukkan bahwa posisi Managing Director di mana orang2 terpilihnya ternyata dari Afrika, El Salvador, Indonesia, dsb merupakan hal yang biasa karena negeri2 tsb punya karakteristik hutang besar, mayoritas rakyatnya miskin, dan kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin.
*
Sri Mulyani - Managing Director World Bank dari Afrika
http://politik.kompasiana.com/2010/05/07/sri-mulyani-managing-director-world-bank-dari-afrika/
*
Ada pun untuk mengetahui lebih lanjut bisa dibaca di:
http://polhukam.kompasiana.com/2010/02/11/sri-mulyani-boediono-ekonom-hebat/
Kemiskinan di Indonesia:
http://infoindonesia.wordpress.com/category/kemiskinan/
*
Terpilihnya Sri Mulyani oleh bank dunia untuk menduduki posisi bergengsi di lembaga tersebut, tak pelak mendapat banyak pujian dari banyak kalangan.
Sebagian besar yang memuji beliau beralasan bahwa terpilihnya Sri Mulyani merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk bisa kembali masuk dan diperhitungkan di kancah internasional.
Tak urung presiden Bank Dunia menyampaikan pujiannya terhadap Sri Mulyani yang ia anggap sebagai menteri keuangan yang luar biasa.
Namun bagi kalangan peminat teori konspirasi tentu akan bertanya-tanya ada apa dengan ini semua.
Kita mungkin tidak akan meributkan lagi siapa Sri Mulyani, yang merupakan bagian dari lingkaran Mafia Berkeley, yang berideologi ekonomi kapitalis neoliberalis.
Hampir semua orang mengetahui sosok beliau, bahkan sebagian besar pendukungnya menganggap Sri Mulyanilah yang mampu menyelamatkan bangsa ini dari krisis ekonomi global, sebuah keyakinan syirik apabila Sri Mulyani ansich dianggap sebagai penyelamat, karena mereka yang berideologi kapitalis, liberalis tentu tidak akan melihat persoalan Allah dalam setiap langkah mereka.
Kita lupakan dahulu sosok Sri Mulyani yang kontroversi tersebut, namun kita coba lebih mendalam melihat siapa yang bakal menjadi atasan Sri Mulyani seandainya dirinya benar-benar menjadi managing director World Bank.
Yah..Robert Bruce Zoellick, presiden World Bank (Bank Dunia).
Tidak begitu sulit untuk mencari siapa Zoellick sebenarnya, di situs wikipedia terpampang dengan jelas profil Robert Zoellick yang merupakan salah satu anggota dari PNAC (Project for the New American Century).
Naiknya Robert Zoellick pada tahun 2007 menduduki posisi presiden Bank Dunia, tidak terlepas dari kedekatannya dengan George W Bush.
Karena pada pemilihan presiden AS sebelum era Obama, Zoellick cs dibawah payung PNAC mendukung all out upaya George W Bush menduduki tampuk kekuasaan di AS.
Perlu diketahui, PNAC lah yang pada tahun 1998 mengirim surat ke Bill Clinton (presiden AS saat itu) agar Clinton menuruti saran mereka untuk memberi perhatian penuh pada pelaksanaan strategi menginvasi Irak dan menggulingkan Saddam Hussein.
Dan pada surat PNAC yang dikirimkan ke Clinton tersebut, Zoellick termasuk penandatangannya, bersama dengan Donald Rumsfeld, Paulus Wolfowitz, Richard Perle, Elliott Abrams, Zalmay Khalilzad, John R. Bolton, Richard Armitage, dan Bill Kristol.
Peristiwa 11 September 2001 menjadi momentum besar bagi PNAC yang Zoellick berada di dalamnya.
Peristiwa tragis tersebut benar-benar di eksploitasi oleh PNAC. Hanya beberapa hari setelah kejadian itu, PNAC mengeluarkan surat yang menyatakan "..jika pun nantinya tidak ditemukan bukti keterkaitan Irak dengan kasus WTC, strategi apapun yang bertujuan menghabisi terorisme dan sponsornya harus memuat upaya penggulingan Saddam Hussein dari kekuasaannya di Irak…"
Jadi perang Irak adalah ilegal, yang dibuat berdasarkan atas kebohongan, karena pada akhirnya terbukti Saddam Hussein dan rakyat Iraq tak ada kaitannya dengan gerakan Al-Qaidah. Belum lagi tuduhan terkait Weapon Mass Destruction (WMD) yang digembar-gemborkan AS yang dimiliki oleh pemerintahan Saddam Hussein juga palsu.
Bisa dikatakan Zoellick and the gank, telah membuat sebuah kebohongan, dengan memanipulasi data, serta memanipulasi emosi dunia untuk mengompori rakyat AS, Eropa, dan sekutunya agar membantai mayoritas umat Islam tak berdosa di Irak dan Afghanistan.
Akibat konspirasi Zoellick cs tidak kurang satu juta rakyat Irak yang tak ada sangkut pautnya dengan tuduhan AS menjadi korban dan lebih dari 5000 tentara AS yang dikirim ke perang ilegal ini menjadi mati konyol.
Jadi bisa diambil kesimpulan, bahwa Robert Zoellick presiden World Bank tangannya berlumuran darah umat Islam.
Dan secara langsung maupun tidak langsung Sri Mulyani pun akan kecipratan dosa si Zoellick yang bakal jadi atasannya tersebut.
Kalau di indonesia banyak bedebah seperti yang disampaikan dalam sebait puisi, maka Zoellick tidak kalah bedebahnya dengan petinggi-petinggi AS lainnya yang menghalalkan perang atas dasar kebohongan, menggencet negara-negara dunia ketiga dengan utang luar negeri, membantai kaum muslimin atas nama perang melawan teroris dan sebagainya.
note:
PNAC dibentuk pada bulan Juni 1997 oleh kelompok Zionis-Kristen dan Zionis-Yahudi Amerika yang tergabung dalam kelompok Hawkish.
Pembentukan PNAC disebabkan keinginan mereka agar AS menjadi polisi dunia seutuhnya tidak mendapat respon yang maksimal dari presiden Bill Clinton.
Hal itu terpampang dalam "Statement of Principles", garis-garis besar visi dan misi PNAC.
*
Robert Zoellick Bos Bank Dunia yang Berlumuran Darah Umat Islam
*
Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai "specialized agency".
Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris.
Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya.
Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik.
Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.
Peran Bank Dunia dalam Ekonomi dan Politik Global.
Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara negara berkembang dan negara maju.
Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat.
Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih merata dan negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang.
Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggota bank ini yang berjumlah 186 negara.
Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia.
Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang saham terbesar.
Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara).
Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi liberal pasca Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41).
Pembangunan kembali tatanan ekonomi liberal itu dipimpin oleh AS dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatanan perdagangan dunia liberal.
Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang berlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi.
Rittberger dan Zangl (2006: 43) menulis, "Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang stabil terhadap Dollar AS."
Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF (International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for Reconstruction dan Development).
IBRD inilah yang kemudian sering disebut "Bank Dunia".
Pendirian Bank Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melalui lembaga bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada tahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization).
Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia.
Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya.
Penerima hutang pertama Bank Dunia adalah Perancis, yaitu pada tahun 1947, dengan pinjaman sebesar $ 987 juta.
Pinjaman itu diberikan dengan syarat yang ketat, antara lain staf dari Bank Dunia mengawasi penggunaan dana itu dan menjaga agar Perancis mendahulukan membayar hutang kepada Bank Dunia daripada hutangnya kepada negara lain.
AS juga ikut campur dalam proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta Perancis agar mengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. Hanya beberapa jam setelah Perancis menuruti permintaan itu, pinjaman pun cair.
Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program).
Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima hutang melakukan "perubahan kebijakan" (yang diatur dalam SAP).
Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal.
Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi.
Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia juga sangat besar, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
Kinerja Bank Dunia di Indonesia.
Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD).
Menurut Managing Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan pertanian.
Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin.
Total hutang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada berbagai pihak mencapai 1.600 Trilyun rupiah.
Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia.
Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia.
CGI "membantu" pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal.
Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor.
Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.
Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar.
a. Hutang Proyek :
Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit.
Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia.
b. Hutang Dana Segar :
Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain :
1. swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan
2. deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor
3. pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk dan rokok
4. menaikkan tarif telepon dan pos
5. menaikkan harga bahan bakar (BBM)
Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutag dan bunganya.
Sebagai illustrasi, dapat kita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp. 114,8 trilyun (28% dari total anggaran) untuk belanja daerah, Rp. 113,3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp. 23,3 trilyun (5% dari total anggaran).
Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dan subsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp. 2 trilyun dan Rp. 2,1 trilyun.
Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp. 14,1 trilyun.
Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah.
Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan "working for a world free of poverty", namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi.
Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.
Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.
1. Kerugian dalam bidang ekonomi :
- Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
- Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
- Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar "biaya konsultasi" kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
- Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
- Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.
2. Kerugian dalam bidang politik :
- Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.
Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), "Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia."
Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, "Economic Hit Men".
Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll.
Mengenai pekerjaannya itu, Perkins (2004: 13-16) menulis,
"...saya mempunyai dua tujuan penting. Pertama, saya harus membenarkan (justify) kredit dari dunia internasional yang sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan melalui Main dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster) melalui proyek-proyek engineering dan konstruksi raksasa. Kedua, saya harus bekerja untuk membangkrutkan negara-negara yang menerima pinjaman raksasa tersebut (tentunya setelah mereka membayar Main dan kontraktor Amerika lainnya), sehingga mereka untuk selamanya akan dicengkeram oleh para kreditornya, dan dengan demikian negara-negara penerima utang itu akan menjadi target yang mudah ketika kita memerlukan yang kita kehendaki seperti pangkalan-pangkalan militer, suaranya di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya."
Dalam wawancaranya dengan Democracy Now! Perkins mengatakan,
"Pekerjaan utama saya adalah membuat kesepakatan (deal-making) dalam pemberian hutang kepada negara-negara lain, hutang yang sangat besar, jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk membayarnya. Salah satu syarat dari hutang itu adalah-contohnya, hutang 1 milyar dolar untuk negara seperti Indonesia atau Ecuador-negara ini harus memberikan 90% dari hutang itu kepada perusahaan AS untuk membangun infrastruktur, misalnya perusahaan Halliburton atau Bechtel. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini kemudian akan membangun jaringan listrik, pelabuhan, atau jalan tol, dan ini hanya akan melayani segelintir keluarga kaya di negara-negara itu. Orang-orang miskin di sana akan terjemak dalam hutang yang luar biasa yang tidak mungkin bisa mereka bayar."
Untuk kasus Ekuador, Perkins menulis, negara itu kini harus memberikan lebih dari 50% pendapatannya untuk membayar hutang.
Hal itu tentu tak mungkin dilakukan Ekuador.
Sebagai kompensasinya, AS meminta Ekuador agar memberikan ladang-ladang minyaknya kepada perusahaan-perusahaan minyak AS yang kini beroperasi di kawasan Amazon yang kaya minyak.
Tak heran bila kemudian ekonom Joseph Stiglitz pada tahun 2002 mengkritik keras Bank Dunia dan menyebutnya "institusi yang tidak bekerja untuk orang miskin, lingkungan, atau bahkan stabilitas ekonomi".
Dengan demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya menyalahi tujuan didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, yaitu untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi.
Melihat kinerja seperti ini, menurut Anggoro (2008), Bank Dunia sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, "to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples".
Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa.
Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.
*
Peran World Bank dlm Perekonomian Indonesia
http://politikana.com/baca/2010/05/09/copas-peran-world-bank-dlm-perekonomian-indonesia.html
*
Sri Mulyani: Jual Beli Kebijakan, dan Pejabat Publik pun Tergelincir
Selasa, 18 Mei 2010 | 23:13 WIB
Sri Mulyani. TEMPO/Panca Syurkani
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya mengakui pengunduran dirinya sebagai pejabat publik merupakan suatu kalkulasi politik. Pernyataan ini menjawab tabir penyebab mundurnya Menteri Keuangan terbaik versi Emerging Markets.
Dalam Kuliah Umum bertajuk "Kebijakan Publik dan Etika Publik", Sri menuturkan keputusannya untuk hengkang ke Bank Dunia disesalkan banyak pihak. Tapi baginya, keputusan itu tak terlepas dari situasi politik terkini yang menyebabkan dirinya tak lagi dikehendaki untuk mengemban jabatannya.
"Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam situasi politik dimana perkawinan keputusan itu begitu sangat dominan. Orang bilang kartel, saya bilang itu kawin," kata dia di Hotel Ritz Carlton, Selasa (18/5).
Menurutnya, dengan semua episode yang terjadi di ruang publik, rakyat sebagai pemegang saham utama berhak memilih chief executive officer republik ini dan juga memilih orang-orang yang menjadi pengawas CEO. Proses ini, lanjut Sri, tak murah dan mudah. "Butuh biaya luar biasa. Apalagi (memilih) Presiden, dan tak bisa terbayangkan," ujarnya.
Bahkan Sri yang telah dipilih dua periode Kabinet Indonesia Bersatu mengaku terkejut dengan besarnya biaya sebab menjadi beban personal. Besarnya biaya, ia gambarkan sangat tak masuk akal karena tak masuk perhitungan pengembalian investasi.
Untuk mendapatkan dana luar biasa itu, mau tidak mau, kandidat harus "berkolaborasi" dengan sumber finansial. Kandidat di tingkat daerah, tak mungkin kolaborasi pendanaan dibayar dari penghasilan. Satu-satunya cara yang memungkinkan yakni melalui jual beli kebijakan.
"Pertanyaan kita semua adalah dengan kebijakan yang mahal pasti akan dibalikkan kepada awal (biaya yang sangat mahal)," kata Sri. "Hasilnya adalah perkawinan, siapa yang akan mendapat kepentingan itu."
Kebijakan publik untuk masyarakat, lanjutnya, dibuat oleh kekuasaan. Sehingga bahan utamanya yaitu kekuasaan yang amat mudah menggelincirkan pejabat publik. "Kekuasaan itu membuat korup," katanya.
RIEKA RAHADIANA
Sri Mulyani Beberkan Konflik Kepentingan ‘Pejabat Pengusaha’
Rabu, 19 Mei 2010 | 06:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Di hadapan para tokoh nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi malam bicara blak-blakan seputar konstelasi politik di balik alasan pengunduran dirinya. Ia pun membeberkan adanya pejabat tinggi negara yang terlibat konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya menguntungkan mereka atau kerabatnya.
“Banyak yang menyesalkan saya mundur sebagai kekalahan,” kata Sri. “Tapi, di forum ini, saya ingin menegaskan bahwa saya menang, karena tidak berhasil didikte oleh siapa pun yang tidak menginginkan saya di sini.” Penegasan itu disampaikan oleh Sri dalam kuliah umum bertajuk “Kebijakan Publik dan Etika Publik”, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) di Jakarta tadi malam.
Puluhan tokoh nasional hadir di sana, antara lain Rahman Tolleng, Wimar Witoelar, Yenny Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas, Marsillam Simanjuntak, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohamad, Teten Masduki, dan penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui pengunduran diri Sri, yang akan menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni mendatang dan berkantor di Washington, DC, Amerika Serikat.
Soal pengunduran dirinya, Sri mengakui keputusan itu dibuat tak lepas dari kondisi politik di dalam negeri. “Ini sebuah kalkulasi politik bahwa sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam sistem politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat nyata,” ujarnya.
“Orang bilang itu kartel, saya menyebutnya kawin saja.” Pernyataan Sri itu seolah menjawab lontaran yang disampaikan oleh Rocky Gerung dari P2D dalam sambutannya saat membuka acara. Menurut dosen filsafat Universitas Indonesia itu, politik Indonesia kini tidak lagi diwarnai politik akal sehat, melainkan politik kartel.
Yang dimaksudkannya tak lain adalah Presiden Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang kini bersepakat membentuk Sekretariat Gabungan Partai Koalisi.
Dalam sistem politik seperti ini, menurut Sri, tidak lagi ada etika berpolitik.
“Orang seperti saya tidak mungkin bisa lagi eksis. Saya memang bukan politikus dan bukan dari partai politik, tapi tidak berarti saya tak mengerti politik.” Itu sebabnya, ia pun merasa telah diperlakukan tidak adil dalam kasus penyelamatan Bank Century yang dipersoalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Apakah proses politik yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan divonis terhadap dirinya tanpa melalui pengadilan?” ucapnya. “Sedemikian pandainya proses politik itu sehingga dibebankan pada satu orang,” ujarnya lagi.
Hal lain yang juga disentil oleh Sri adalah soal saratnya konflik kepentingan sejumlah “pejabat pengusaha” dalam proses pengambilan keputusan di kabinet. Ia mengaku, sepanjang kariernya sebagai menteri selama lima tahun, ada sejumlah kasus yang dengan jelas menggambarkan perilaku itu.
Menurut Sri, meski para pejabat itu mengaku kepada publik telah meninggalkan segala urusan soal usahanya, keluarganya masih terlibat dalam usaha. Ada kebijakan, kata Sri, yang dibuat, dan dari keputusan itu ternyata yang mendapat keuntungan adalah salah satu perusahaan milik si “Pejabat Pengusaha”.
“Bagaimana mungkin rapat untuk kebijakan publik dilakukan dengan orang yang akan menikmati kebijakan itu?” kata Sri. “Selalu dibilang, yang penting pemerintahan efektif. Ternyata yang impor perusahaan keluarga dia.”
● METTA DHARMASAPUTRA | RIEKA RAHADIANA
Kompromi Politik SBY-Ical
Tergusurnya Sri Mulyani dari kabinet memuluskan kompromi politik SBY-Ical (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Aburizal Bakrie). Menurut bisik-bisik peserta, sebelum pertemuan dengan seluruh partai koalisi, terjadi pertemuan empat mata Presiden SBY-Ical di ruangan sebelah. Singkat cerita, pada awal pertemuan itu, SBY menyampaikan pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. Ketuanya SBY, dan Ical ditunjuk menjadi ketua harian.
Dalam rapat itu, menurut sumber Gatra, tidak ada permintaan persetujuan hadirin. "Semua sudah disepakati SBY dan Ical. Yang lain tinggal terima jadi," kata sumber Gatra. Hatta Rajasa yang sebelumnya jadi Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono, menurut sumber Gatra, terlihat murung. Kepalan tangan kanannya kerap menempel di bibir.
Beberapa partai koalisi, masih kata sumber Gatra itu, sebenarnya galau atas penunjukan Ical pada tempat lebih istimewa di atas partai lain. Pasalnya, Golkar tidak ikut berkeringat memenangkan SBY dalam pemilu presiden lalu. Golkar bergabung pasca-pemilu.
Terlebih, dalam banyak kesempatan, elite Golkar kerap sesumbar: tidak akan berkoalisi dengan Demokrat, seperti lima partai koalisi yang lain. Tetapi Golkar berkoalisi langsung dengan Presiden SBY. Alasan kedua, dalam Pansus Century, sikap Golkar berseberangan dengan Demokrat, turut menghabisi pemerintah bersama oposisi: PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra.
Penunjukan Ical itu dinilai tidak mencerminkan koalisi yang "meritokratif": ada reward pada partai yang setia dan punishment pada partai yang nakal. Posisi itu juga dikhawatirkan memberi akses lebih pada Ical untuk mengeruk keuntungan politik-ekonomi.
Karena itu, di kalangan partai koalisi sempat beredar opsi agar ketua harian ditempati politikus Demokrat saja. Opsi kedua, tanpa ketua harian, dan SBY-lah yang memegang kendali koalisi. Sedangkan posisi semua ketua umum partai setara. Tapi kegelisahan itu hanya bergumam jadi unek-unek. Pernyataan resmi sejumlah elite partai mengungkapkan, penunjukan Ical itu telah disetujui semua ketua umum partai koalisi.
Sekongkol elite ini dikhawatirkan memetieskan skandal Century dan pajak yang bikin panas-dingin lingkaran dalam SBY dan Ical. Namun Sekjen Golkar, Idrus Marham, yang mantan Ketua Pansus Century, menyebut kebijakan Golkar tentang Century belum berubah. "Tidak ada kebijakan yang tidak sepengetahuan sekjen," katanya. "Saya yakin, Priyo tidak sungguh-sungguh mengatakan itu."
Idrus membantah anggapan bahwa keterlibatan Golkar dalam penguatan koalisi itu adalah buntut mundurnya Ani. "Terlalu kecil koalisi ini hanya mengurusi Sri Mulyani,'' ujarnya.
Dipilihnya Ical sebagai ketua harian itu dianggap wajar. Sebab ketua umum partai lain --PPP, PAN, dan PKB-- sudah masuk kabinet. Tinggal Golkar dan PKS yang tidak sibuk di kabinet. Priyo menambahkan pertimbangan: Golkar peraih suara kedua dan Ical politikus paling senior.
Pernyataan Ical di markas Golkar, Minggu lalu, pada saat ditemui Gatra, mirip pernyataan awal Priyo bahwa proses politik kasus Century dianggap cukup, tapi proses hukumnya didorong terus. "Proses politik itu sudah selesai, apa lagi?" kata Ical. "Tidak perlu hak menyatakan pendapat. Cukup dengan tim pengawas, semua rekomendasi Pansus Century diselesaikanlah."
Soal anggapan mundurnya Ani sebagai kemenangan Golkar, Ical berkomentar, "Aneh. Itu orang-orang yang sinis saja. Penempatan Sri Mulyani itu bagus." Ical mengakui intensitas komunikasi politiknya dengan SBY. "Ya, intens. Kami partai koalisi, ya, tentu kami mesti intens," katanya.
Asrori S. Karni, Anthony Djafar, Sandika Prihatnala, dan Sukmono Fajar Turido
[Laporan Utama, Gatra Nomor 27 Beredar Kamis, 13 Mei 2010]
Subscribe to:
Posts (Atom)