Medan (tvOne)
Sikap Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) yang "walk out" dalam rapat paripurna membahas pengesahan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi sangat disesalkan karena tidak melambangkan kecerdasan berdemokrasi.
"Sangat kita sayangkan sikap yang mereka tunjukkan saat itu. Mereka seharusnya melihat realitas politik yang berkembang saat ini di masyarakat yang sebagian besar menginginkan adanya undang-undang itu," kata Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio MA, di Medan, Sabtu (31/10).
Ia mengatakan, sikap penolakan yang ditunjukkan kedua fraksi itu terkesan seolah-olah mendukung kepentingan pelaku bisnis berbau pornografi yang selama ini bergerak bebas menjalankan bisnisnya.
Selain itu, kata dia, sikap penolakan itu juga sangat kontradiktif dengan keinginan sebagian besar rakyat Indonesia. Ini juga sedikit banyaknya akan berdampak pada pemilu yang akan digelar tahun 2009 nantinya.
Menurut dia, penolakan terhadap Undang-Undang Anti Pornografi itu itu akan menjadi "blunder" bagi kedua parpol tersebut karena akan kehilangan massa pendukungnya.
Masyarakat yang selama ini mendukung disyahkannya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi menjadi Undang-undang Pornografi, bisa saja menggalang kekuatan untuk tidak mendukung kedua parpol itu dalam pemilu legislatif tahun 2009.
Pada bagian lain ia mendesak agar pemerintah segera melakukan sosialisasi Undang-Undang Anti Pornografi yang telah disetujui dan disahkan DPR RI tersebut.
Namun sosialisasin undang -undang tersbeut harus dilakukan secara bijak dan tepat kesemua elemen masyarakat agar kesimpangsiuran dan politisasi atas UU tersebut tidak terjadi lagi.
Dengan demikian seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran pribadi untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri akibat mengkonsumsi, mendistribusikan dan memproduksi pornografi. |
No comments:
Post a Comment