1001 Modus Makelar Kasus

Sumber : http://multiply.com/gi/sudarjanto:journal:13948

1001 Modus Makelar Kasus (1)

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Kamis, 15 April 2010 | 10:14 WIB

KOMPAS.com — Kepolisian RI masih terus melakukan penyelidikan mengenai dugaan makelar kasus yang melibatkan oknum polisi. Keterangan dari mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, menunjukkan adanya indikasi bahwa makelar kasus alias markus ini beroperasi secara berjaringan, bahkan lintas institusi penegak hukum.
Rumor adanya markus memang telah menjadi rahasia umum. Namun, wujudnya selalu tak pernah terungkap. Susno bahkan menyebut, satu markus mati akan digantikan dengan markus lainnya. Anggota Komisi III Nasir Djamil pernah mengatakan, keberadaan jaringan mafia kasus ini sudah dibangun bak dinasti.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Kompas.com, ada sejumlah modus yang biasa dijalankan oleh jaringan ini. Salah satunya dari riset yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2001 di beberapa daerah, di antaranya Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Samarinda, dan Yogyakarta.
Hasilnya menunjukkan, sejumlah praktik penyelewengan berlangsung di lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Demikian pula kesaksian kuasa hukum yang kerap berurusan dengan para aparat terkait. Benang merahnya satu: memanfaatkan peluang sebesar-besarnya untuk “mengeruk” pihak beperkara.

“Sang Penyambung”

Jaringan mafia kasus hukum memang terorganisasi. Biasanya, ada oknum yang menjadi “aktor penyambung” antara pihak beperkara dan penegak hukum. Salah seorang pengacara, Luthfie Hakim, mengungkapkan kepada Kompas.com bahwa ia pernah mengenal dua orang yang biasanya berperan sebagai “penyambung” dan menawarkan penanganan perkara. “Tapi saya tidak pernah mau berurusan dengan yang seperti ini,” ungkapnya.
“Sang Penyambung” itu, diakuinya, bukan merupakan orang yang berlatar belakang hukum atau berstatus sebagai pegawai di institusi penegak hukum itu sendiri. Namun, orang ini mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk melobi dan mengatur perkara. “Tidak hanya di kepolisian, ada juga di pengadilan,” katanya.
Bagaimana modusnya? Inilah beberapa di antara banyak modus yang biasa dijalankan oleh para “pengatur” kasus itu….

Penggelapan perkara

Penggelapan perkara biasanya dilakukan dengan menghentikan perkara karena alasan tidak cukup bukti. Modus yang sering digunakan adalah rekayasa berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, penyidik menawarkan pengaburan  unsur-unsur pidana dalam perkara tersebut sehingga dalam persidangan kelak dapat meringankan tersangka.
Namun, pengaburan unsur-unsur ini tak “gratis”. Ada harga yang harus dibayarkan. Modus serupa juga bisa terjadi pada saat penyerahan BAP dari polisi ke pihak kejaksaan. Tujuannya sama agar tersangka kelak mendapat keringanan pada saat persidangan. Penggelapan perkara juga dilakukan oleh jaksa.
Pada tahap penelitian, calon tersangka dipanggil ke kejaksaan dan ditanya, apakah kasusnya akan diteruskan atau tidak. Kalau pada saat itu tersangka bersedia membayar sejumlah uang yang telah disepakati, maka kasusnya tidak akan diteruskan karena jaksa akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Negosiasi perkara

Berbagai celah proses hukum selalu dimanfaatkan untuk menekan pihak beperkara. Modusnya, dengan memperpanjang atau mengulur-ulur waktu penyidikan. Luthfie Hakim mengatakan, terkadang pihak penyidik mencari-cari pasal untuk menjerat pihak yang berperkara. Pasal yang dijeratkan menjadi lebih berat sehingga akan ada upaya negosiasi. “Biasanya akan ditanya, mau diteruskan atau bagaimana? Kalau sudah ada pertanyaan ini, maka itu adalah tanda bisa dinegosiasi kalau mau,” kata Luthfie.
Sementara itu, sumber Kompas.com yang namanya tak mau disebut mengungkapkan, mafia kasus ini juga kerap “menciptakan” kasus. Pihak yang disasar biasanya para pengusaha. “Modusnya selalu dicari celah, apa yang bisa dipermasalahkan. Padahal sebenarnya enggak ada masalah, dan mereka ini memang berjaringan,” ujar sumber tersebut.

Tawaran untuk menggunakan jasa pengacara tertentu

Modus ini terungkap dalam riset ICW. Operasional modus ini pula yang sempat diungkapkan oleh Susno saat bersaksi di Komisi III DPR. Saat itu, Susno menyebutkan, aktor “markus” yang terlibat dalam dugaan rekayasa kasus Gayus Tambunan sama dengan aktor yang diduga terlibat dalam kasus penangkaran arwana senilai Rp 500 miliar.
Pihak yang disebutkan Susno di antaranya adalah Mr X (SJ), Andi Kosasih (pihak yang diskenariokan mengakui uang di rekening Gayus), dan Haposan Hutagalung (pengacara Gayus). Dengan melihat aktor yang sama, anggota Komisi III, Syarifuddin, mengungkapkan, mafia ini memang sangat terorganisasi dan berjaringan.
“Katanya, penyidiknya sama. Kemudian, jaksa penelitinya sama. Mungkin hakimnya juga sama. Operasinya sudah sangat sistematis dan terorganisasi, tapi kronis bagi penegakan hukum,” kata Syarifuddin.
Sementara itu, dalam analisis ICW, modus ini menunjukkan adanya hubungan antara penegak keadilan di luar perkara yang dihubungkan dan penanganan perkara yang dilakukan. Pada modus ini, ICW berpendapat, sudah ada kolusi antara penegak hukum dan oknum pengacara untuk memeras pihak beperkara. Pengacara yang ditawarkan biasanya memiliki kedekatan dengan penegak hukum. Keterangan Mabes Polri bahwa SJ merupakan orang yang menghubungkan penegak hukum dengan pihak yang berperkara bisa jadi menguatkan modus ini.

1001 Modus Makelar Kasus (2)

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Kamis, 15 April 2010 | 10:37 WIB

KOMPAS.com — Praktik jaringan mafia kasus bekerja secara sistematis dan terorganisasi. Praktik ini melibatkan oknum-oknum “nakal” di institusi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan. Untuk menghubungkan semua link lembaga penegak hukum ini, biasanya pihak di luar institusi dilibatkan.
SJ, yang diduga sebagai makelar kasus dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, disinyalir sebagai pihak yang berperan menjadi penghubung antara penegak hukum dan pihak yang beperkara. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidpenum Polri Zulkarnaen pascapenetapan SJ sebagai tersangka. Modus apalagi yang biasanya dijalankan?
Lobi di pengadilan
Kasus yang sudah sampai pada tahap persidangan pun masih bisa dilobi. Salah seorang pengacara, Luthfie Hakim, menuturkan bahwa biasanya tawaran datang dari orang luar atau dalam pengadilan. Menurut Luthfie, orang dalam pengadilan biasanya panitera. Ia menceritakan pengalaman menangani perkara kelas kakap yang melibatkan adik seorang konglomerat sebagai salah satu tersangkanya.
“Saya menangani legalnya. Tapi ada lawyer yang menangani lobi. Saya katakan, (klien) pasti kena karena waktu itu kan tersangkanya ada empat dan sudah 'dibabat' semua, ngaku semua. Ketika saya bilang pasti kena, adik konglomerat itu pusing. Kata lawyer lobi, enggak akan. Dia bilang Polri 1, 2, 3 sudah dibereskan. Akhirnya belakangan saya baru tahu kalau BAP diganti, pertanyaan dan jawaban dibuat sendiri. Kasusnya akhirnya di-SP3. Saya menghindari terlibat seperti itu dan saya bilang, rusak kalian bikin pengadilan ini,” ujar Luthfie kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2010).
Memilih majelis hakim
Riset Indonesia Corruption Watch tahun 2001 pada institusi penegak hukum di beberapa kota di Indonesia juga menunjukkan adanya praktik memilih hakim yang akan menangani kasus dengan menghubungi pimpinan pengadilan.
“Ada kalanya pengacara langsung menghubungi ketua PN atau PT. Hakim-hakim yang dipilih biasanya yang berasal dari suku yang sama dengan harapan perkaranya akan ditangani secara kekeluargaan. Tetapi kebanyakan hal ini dilakukan melalui panitera. Pengacara menghubungi panitera agar dihubungkan ke ketua PN untuk melakukan negosiasi penentuan majelis hakim yang akan menangani perkara kliennya. Secara aktif, pengacara mewakili kliennya melakukan modus ini. Tapi ada juga beberapa pengacara yang tidak mau melakukan negosiasi ini sehingga kliennya-lah yang aktif melakukan negosiasi dengan panitera,” demikian dalam laporan riset ICW.
Hakim dipilih agar majelis hakim yang menangani perkara dapat diarahkan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkolusi.
Pemerasan dan suap
Modus lain yang diungkap dalam riset ICW adalah seorang hakim dapat menghubungi pengacara atau pihak yang beperkara dalam kasus yang ditanganinya. Biasanya berdasarkan modus yang digunakan, utusan tersebut akan menyampaikan bahwa putusan sudah disiapkan, tetapi masih terdapat kelemahan atas bukti yang diajukan.
Tawaran “bantuan” memperkuat bukti tentunya tidak gratis. Jika pengacara tidak ingin turut menyuap hakim, maka dia menyerahkan masalah suap-menyuap itu kepada kliennya. Pengacara akan menghubungi hakim yang meminta uang bahwa kliennyalah yang akan menghubungi hakim tersebut. Klien seperti itu memang sejak awal sengaja datang kepada pengacara tertentu yang mau bekerja sama untuk memenangkan perkaranya dengan segala cara, termasuk menyuap hakim.
Riset ICW ini juga diperkuat oleh kesaksian salah satu pengacara yang meminta supaya namanya tak disebutkan. Kepada Kompas.com, ia mengungkapkan bahwa salah seorang klien yang kasusnya tengah diproses di Mahkamah Agung pernah langsung menghubungi hakim-hakim yang akan menangani perkaranya. Kepada sang pengacara ini, klien menceritakan bahwa ia sudah “memegang” dua dari tiga hakim majelis yang menangani kasusnya.
“Tapi, terakhir ternyata kalah juga. Ternyata, katanya, pihak lawan bayar lebih besar sehingga hakim yang tadinya sudah dipegangnya digeser dan digantikan dengan hakim lain. Praktik seperti ini sudah lazim terjadi di lembaga peradilan kita. Kadang sebagai pengacara merasa dikerjain juga,” ujar sumber tersebut.
"Cash and carry"
Seorang pengacara mengakui bahwa tak sedikit rekan seprofesinya yang menjadi bagian dari praktik “haram” itu. Ia menyebutnya sebagai pengacara “SP3”. Biasanya pengacara “aliran” ini piawai melakukan lobi agar kasus kliennya tak dilanjutkan.  “Ciri-cirinya, pengacara terkenal, kaya raya, tapi enggak pernah keliatan kerja di pengadilan. Dia kerjanya di belakang layar. Ya seperti itulah,” katanya.
“Eksekusi” dari lobi dengan oknum mafia kasus biasanya diselesaikan dengan cash and carry dan tak jarang diselesaikan oleh sang pengacara. Pembagian “kue” tak akan dilakukan dengan sistem transfer antarbank. Uang biasanya diserahkan langsung. Selain untuk menghindari pajak penghasilan, hal ini tentunya juga untuk menghindari catatan transaksi keuangan yang bersangkutan.
“Saya pernah main ke kantor pengacara kondang itu, ada satu ruangan yang memang khusus untuk tempat transaksi. Saya ditunjukin sebuah ruangan yang enggak ada meja kerjanya, isinya kayak kapal pecah. Mau tahu apa isinya? Bekas amplop, kardus banyak sekali. Katanya, itu bekas tempat uang. Kalau kami bilang, yang seperti itu lawyer hitam,” kata pengacara tersebut.
Anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Suding, mengatakan bahwa pimpinan institusi penegak hukum harus bisa menyelesaikan secara transparan dugaan praktik mafia hukum yang bersarang di tiap-tiap lembaga. Kasus SJ atau Gayus, menurutnya, baru terungkap setelah diungkap oleh Susno Duadji.
Di luar itu, jika merujuk pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maka masih banyak aliran dana mencurigakan yang harus ditindaklanjuti dan dicurigai sebagai hasil kerja para mafia kasus. “Akan tetapi, ternyata banyak laporan PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian atau kejaksaan. Kami mencurigai, ada apa?” kata Syarifuddin.
Oleh karena itu, dalam rapat kerja dengan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang dijadwalkan pada pekan depan, materi mengenai makelar kasus ini akan menjadi perhatian utama oleh Dewan. “Kepolisian harus membuka ini semua. Selama ini, pihak beperkara dan kasus itu seolah jadi ATM,” ujarnya.