Anggota DPR Termakan Janji Sendiri Saat Kampanye...!

Jumat, 04/06/2010 | 09:41 WIBI Jakartapress.Com

Jakarta - Usulan alokasi anggaran Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil) untuk pembangunan di daerah, dinilai mengada-ada. Anggota DPR, yang seharusnya menjadi pengawas anggaran, malah ingin menjadi pelaksana anggaran. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, menilai hal itu antara lain disebabkan banyaknya janji tidak realistis yang disampaikan (calon) anggota DPR saat kampanye.

 

"Janji bangun jembatan yang rusak, jalan yang rusak. Padahal pembangunan itu tugas pemerintah, bukan tugas legislatif," kata Sebastian Salang pada detikcom dalam perbincangan lewat telepon, Jumat (4/6/2010). "Mereka kemakan janji sendiri," imbuhnya.
Ia mengatakan, sikap ngotot yang ditunjukkan sebagian anggota Dewan untuk menggolkan Rp 15 miliar itu juga disebabkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen yang tidak sehat. "Mereka melihat hubungan dengan konstituen hanya dengan duit, agar bisa terpilih kembali dengan membagi-bagi uang ini," kata Salang yang kerap menemukan anggota yang ditodong 'proposal' ketika mengunjungi dapil.

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menegaskan, negara tidak boleh menggolkan anggaran untuk lembaga negara jika tidak sesuai fungsinya. Peruntukan duit Rp 15 miliar untuk pembangunan daerah, katanya, di luar fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting anggota Dewan. "Di luar fungsi yang tiga itu tidak boleh," tandasnya.

Mengenai dugaan janji bangun membangun, kata Irman, seharusnya anggota Dewan bisa membedakan mana janji personal dan mana janji konstitusional. "Negara jangan menalangi kebodohan itu," tandas pengamat dari Universitas Hasanuddin, Makassar ini.
Cuma Jadi Ajang Money Politic

Sikap politisi Golkar yang ngotot agar anggota DPR mendapat uang Rp 15 miliar per dapil dikritik. Pemberian uang itu bukan untuk mensejahterakan konstituen tetapi dicurigai menjadi ajang money politic (politik uang) atau suap. "Bisa saja lari ke parpol atau digunakan untuk mengawal loyalitas konstituen dengan melakukan politik uang," kata Wakil Koodinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.
Diakui Adnan, kalau mencontoh di luar negeri semisal di Afrika Selatan, jenis pemberian uang seperti ini memang ada, tetapi pelaksanaannya sudah sesuai, di mana kondisi masyarakat dan wakil rakyat sudah seimbang.

"Belum tepat untuk di Indonesia. Prasyarat akuntabiltas dan bagaimana relasi konstituen dengan anggota DPR, kalau posisinya sudah seimbang tidak mengapa," ungkap aktivis ICW ini.

Menurut dia, saat ini pengucuran anggaran itu justru akan berpotensi rawan penyimpangan atau manipulasi. "Coba lihat sekarang, ini kan lagi berlaku dana reses, ini saja banyak penyimpangan," serunya.

Golkar Ajak Setgab Koalisi Dukung 15 M Per Dapil
Partai Golkar tak bergeming sekalipun partai lain menolak usulan anggaran Rp 15 miliar per dapil. Golkar malah akan mengajak partai lain di dalam Setgab Koalisi untuk berdiskusi lebih jauh soal usulan Golkar ini. "Kami tidak menganggap respon negatif, kita akan ajak teman-teman berdiskusi terbuka. Ini pertimbangan geopolitik yang penting," ujar Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (3/6/2010).
Menurut Idrus, Golkar siap menjelaskan kepada partai sahabat Golkar di Setgab Koalisi bahwa tujuan penggunaan anggaran sangat positif. Anggaran digunakan untuk membantu pemerintah meratakan pembangunan. "Itu anggaran untuk konstituen yang adalah masyarakat luas, yang sekarang ini pemerintah tidak jelas meratakannya," terang anak buah Aburizal Bakrie ini.

Idrus menjanjikan realisasi usulan tersebut akan dijaga ketat sehingga tidak akan ada manipulasi. "Kita jaga sama-sama. Sekarang semua harus transparan kan, masyarakat juga pasti tahu kalau ada kebocoran," jelas mantan tim sukses SBy di Pilpres 2004 dan 2009 ini.

Saat ditanya soal kemungkinan penolakan juga di Setgab Koalisi, Golkar merasa tidak masalah. "Tidak masalah sekalipun Setgab berbeda pandangan," jawab Idrus Marham.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menolak secara halus wacana yang dimunculkan DPR untuk meminta dianggarkan Rp 15 miliar per dapil dari APBN. Namun demikian FPG langsung mempertegas bahwa akan tetap mengajukan usulan tersebut demi kesejahteraan rakyat. "Karena kesejahteraan rakyat adalah tanggungjawab negara," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz dari Fraksi Partai Golkar, dalam jumpa pers resmi di DPR. (*/dtc/jpc)-Jakartapress.Com