|
Calon Ketua KPK Datang Bawa Peti Mati
Modal Jadi Gubernur Rp 40 milyar. BEPnya Kapan?
Seorang calon Gubernur, setidaknya mesti mengeluarkan dana Rp 40 milyar, untuk melakukan kampanye pencitraan agar sosoknya dikenal publik. Padahal gaji gubernur sebulan cuma Rp 8 juta.
Itulah gambaran yang diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Kepada Kompas Denny mengklaim telah memenangkan 17 calon gubernur dalam pemilu kepala daerah sejak tahun 2005 atau lebih dari 50 persen jumlah gubernur di seluruh Indonesia. Saat ini LSI sedang menangani dua calon gubernur yang sedang bertarung dalam Pilkada 2010. Denny berharap angka suksenya bisa mencapai 90%.
Semahal itu untuk biaya apa saja? Selain survei untuk mengetahui populasritas si kandidat, tentu saja untuk membayar konsultan politik, dan komunikasi pencitraan. Tak jelas benar apakah biaya sebesar itu juga termasuk ongkos lobi ke partai, agar bersedia menjadi kendaraan politik menuju kandidat gubernur. Yang pasti, menurut kompas, dari sejumlah itu 50% masuk ke kantong konsultan politik.
Apakah dengan biaya sebesar itu, garansi lolos jadi Gubernur? Tak ada yang berani menggaransi. Namun Denny seolah memastikan "Kalaupun ada yang kalah, itu karena tidak memenuhi komitmen dengan pembayaran sehingga ada beberapa program yang tidak jalan," ujarnya. Konsultan politik dan kampanye pencitraan seolah bisa mengubah sosok kucing, menjadi singa, sang raja hutan.
Saat ini belum banyak lembaga konsultan Politik. Yang cukup dikenal adalah LSI, Fox Indonesia, selain itu ada Charta Politika yang dikomandani Bima Arya Sugiarto, serta Pol Mark Indonesia yang dibentuk oleh Eep Saefulloh Fatah. Tahun 2010 ini, sedikitnya ada sekitar 246 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari jumlah tersebut, 7 (tujuh) Pilkada untuk Provinsi (Daerah Tingkat Satu) dan sisanya, sekitar 239 Pilkada Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat Dua). Selain kandidat kepala daerah yang menjadi market konsultaan politik, adalah partai politik. Tak heran tahun menjadi masa panen konsultan politik.
Masalah yang cukup serius, adalah konsultan politik, abai pada krendensial kliennya. Menurut Denny, paling tidak ada tiga syarat yang harus dimiliki oleh para calon apabila ingin bertarung dalam pilkada, yaitu terkenal, disukai, dan mempunyai dana. LSI juga pernah membantu seorang calon kepala daerah yang tidak terkenal, tetapi mempunyai dana yang besar. Bagaimana dengan moral? "Yang penting adalah calon tidak sedang di dalam penjara. Kalau masih tersangka saja, kami masih bisa membantunya untuk menang," ungkap Denny. Nah lo.
Masalah yang berikutnya adalah bagaimana para kandidat kepala daerah ini bisa mengembalikan modal pencalonannya? Ibarat bisnis kapan break event pointnya? Gaji gubernur, menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, cuma Rp 8 juta per bulan, itu sudah termasuk tunjangan. Jika dihitung selama 5 tahun masa jabatan, maka seorang gubernur hanya bisa mengantongi uang halal dari gajinya sebesar Rp 480.000.000. Lantas kekurangan dalam pengembalian modal, gimana nutupnya?
Pada akhirnya mahalnya biaya politik di negeri ini, akan menjadi beban rakyat. Ekonomi biaya tiinggi di sektor usaha, pajak yang mahal, serta berbagai cara untuk meningkatkan PAD yang akan ditanggung rakyat. Pimpinan daerah yang sudah menghabiskan puluhan milyar dalam pencalonan tentu tak ingin menjadi miskin setelah terpilih.
Jadi, akankah kita terus terjebak dalam kampanye pencitraan seorang pipinan daerah?
Nudirman: Mengapa Susno tidak Boleh Baca Koran
KOMPAS
Mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji dengan pengawalan ketat.
Sabtu, 12 Juni 2010 | 09:58 WITA
JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Terkait peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam kasus Susno Duadji, seharusnya lembaga itu langsung menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Demikian Nudirman Munir, Anggota Komisi III DPR RI berpendapat karena kasus Komjen Susno sudah menjadi Whistle Blower.
"Kompolnas harus lebih dulu bergerak daripada LPSK sehingga mengetahui keterangan dari Susno," ujar Nudirman saat diskusi "Peran Kompolnas" di RRI, Jakarta, Jumat (11/06/2010).
Anggota Kompolnas yang saat itu diwakili oleh La Ode Husein mengatakan Kompolnas sudah pernah memanggil Propam dan Bareskrim Mabes Polri namun mereka tetap saja tidak mendapat keterangan secara utuh.
Kompolnas tidak dapat bertindak lebih jauh, karena UU menyebutkan peran lembaga itu menyampaikan pertimbangan kepada Presiden dan Kapolri atas keluhan masyarakat sehingga ada benturan-benturan bila ingin menyelesaikan kasus Susno.
Namun Nurdirman tidak sependapat dengan La Ode, menurut anggota DPR itu, Kompolnas seharusnya lebih proaktif melihat masalah-masalah yang terjadi pada kepolisian jangan hanya menunggu datangnya keluhan dari masyarakat. Nudirman juga melihat ada diskriminasi dalam penahanan Susno Duadji.
"Seperti Susno yang tidak boleh membaca koran padahal saat ini adalah era keterbukaan informasi," ujar Nudirman.
Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya Kompolnas harus melihat diskriminasi penahanan terhadap Susno Duadji.
"Lihat di rutan Polda Metro terutama tahanan titipan, mereka bisa pulang seminggu dua kali, saya sudah pernah mengunjungi Susno di tahanan, dia tidak diberi fasilitas tv dan koran, seharunya kepolisian melindungi anggotanya yang sedang ditahan," ujar Neta dalam kesempatan itu.
La Ode pun mengatakan sebenarnya mengingatkan Susno agar jangan berbicara kepada media massa terlebih dahulu karena ada koridor hukum. Namun La Ode menilai Susno sudah berbicara banyak di luar. Terlebih ada pertentangan batin di dalam anggota Kompolnas terhadap sikap Susno.
"Ketika kasus Antasari, Pak Susno diundang, dia tidak datang, untuk Cicak-Buaya, dia juga tidak datang, akhirnya untuk kasus Susno kita memonitor terus perkembangannya," tandasnya. (tribunnews.com)
Inilah Surat "Perjuangan" Susno kepada Amien Rais
Istri Komjen Susno Duadji, Herawati menyerahkan surat kepada Amien Rais di kediamannya, Jakarta, Sabtu (12/6/2010)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merasa kasusnya rentan dengan rekayasa hukum dan intervensi politik, mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji menyurati mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais untuk meminta nasihat, petunjuk, dan komitmen untuk terus berjuang memberantas mafia hukum. Surat bertuliskan tangan itu dibuat Susno pada 30 Mei lalu, meski dikatakan Amien Rais, baru diterimanya tiga hari lalu.
"Ini surat dibuat dari balik jeruji. Karena itu, saya bersedia menemui istri Pak Susno," ujar Amien Rais, di kediamannya, perumahan Taman Gandaria Blok C Nomor 1, Jakarta, Sabtu (12/6/2010). Surat satu lembar beramplopkan putih itu sempat ditunjukkan Amien kepada media. Namun, Amien tak membacakan surat itu.
Berikut isi surat Susno kepada Amien yang berhasil didapat Tribunnews.com. Dalam surat itu Susno mengaku tidak akan kapok dan menyerah meski dirinya menjadi bulan-bulanan mafia hukum dan intervensi penguasa.
Aswb, Dengan Hormat,
Salam hormat dari balik jeruji sel Brimob. Semoga Bpk dan Keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.
Prof, ternyata keadilan dan kebenaran di negeri ini masih merupakan barang langka dan mahal, sementara mafia masih bergandeng erat dengan penguasa.
Terbukti mafia hukum yang kami ungkap belum satu pun menyeret jenderal polisi, petinggi Kejaksaan maupun petingi pajak. Anehnya, petinggi Polri di bawah komando mafia merekayasa kasus untuk dihadiahkan pada kami dan menjebloskan kami ke dalam sel, padahal menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, kami harus dilindungi, apalagi kami tidak bersalah. Namun kami tidak akan kapok, apalagi menyerah. Tidak!!
Kami yakin bahwa profesor selaku negarawan, tokoh agama, akademisi, mantan pejabat tinggi negara, tidak akan membiarkan bola reformasi birokrasi, perang terhadap KKN, ketidakadilan dan kezaliman, terhenti. Rakyat menyambut dengan gembira bola reformasi yang sudah bergulir.
Mohon dukungan moral dari profesor untuk menyuarakan tuntutan rakyat ini melalui media massa dan forum-forum seminar.
Terimakasih, mohon maaf kalau salah ucap dan salah kata. Aswb.
Tahanan Brimob, 30 Mei 2010
Hormat kami
Susno Duadji
Agus Marto: Tindak Aparat Nakal, Dirjen Pajak Tak Perlu Izin Menkeu
Rabu, 09/06/2010 15:00 WIB
Agus Marto: Tindak Aparat Nakal, Dirjen Pajak Tak Perlu Izin Menkeu
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo tegaskan Dirjen Pajak tidak perlu minta izin dalam menertibkan pegawai Direktorat Pajak termasuk dalam penyelesaian Kasus Gayus.
"Saya rasa kalau ada bentuk-bentuk ketidaktertiban itu, Dirjen Pajak harus langsung jalankan tidak perlu minta izin-izin Menteri Keuangan," ujarnya saat ditanya mengenai 4 perusahaan besar yang terlibat kasus Gayus.
Agus ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (9/6/2010)
Kemudian, Agus Marto menyatakan jika terjadi pelanggaran, pihaknya akan menurunkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. "Malah Menteri Keuangan kalau seandainya mendengar ada kasus kita akan turunkan Itjen untuk ikut supervisi," jelasnya.
Namun, Agus Marto mengakui dirinya belum mengetahui informasi lebih lanjut terkait kasus markus Pajak Gayus tersebut.
"Saya cek dulu, saya belum tahu itu," tukasnya.
(nia/dnl)
Selasa, 08/06/2010 19:11 WIB
Agus Marto Beri Lampu Hijau BPK Audit Ditjen Pajak
Herdaru Purnomo - detikFinance
Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
"Saya setuju (BPK audit Ditjen Pajak)," ujar Agus usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa (08/06/2010).
Menurut Agus, jika BPK melakukan audit tersebut maka dirinya akan mendapatkan banyak masukkan. "Saya setuju karena bisa mendapat masukan mengenai kinerja mereka (Ditjen Pajak)." tambah Agus.
Agus menambahkan, pihaknya sendiri telah meminta kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk melakukan hal yang sama. "Saya sendiri sudah minta Itjen Kemenkeu untuk melakukan audit kinerja Ditjen pajak," tuturnya.
Sebelumnya, DPR melalui Komisi XI akan menggunakan kewenangannya untuk meminta BPK melakukan audit investigatif berbasis kinerja terhadap Direktorat Jenderal Pajak.
Hal tersebut dilakukan terkait banyaknya masalah sengketa pajak yang belakangan ramai diberitakan. Masalah kasus tertahannya restitusi perpajakan yang dialami Permata Hijau Sawit (PHS) senilai Rp 530 miliar menjadi salah satu contohnya.
Komisi XI merencanakan permintaan audit investigasi oleh BPK terhadap Ditjen Pajak akan difokuskan pada masalah kinerja pemeriksaan, apakah terjadi penyimpangan atau sesuai dengan prosedur.
Investigasinya pun, bisa dilakukan secara umum atau kasus per kasus, seperti yang telah dilakukan dalam kasus Bank Century.
(dru/dnl)
Selasa, 08/06/2010 17:28 WIB
Ditjen Pajak Dapat 'Jatah' Rp 3,8 Triliun di 2011
Herdaru Purnomo - detikFinance
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merencanakan pagu anggaran tahun 2011 untuk Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebesar Rp 3,884 triliun atau meningkat 0,18% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2010 yang sebesar Rp 3,878 triliun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (8/6/2010).
"Pagu Ditjen Pajak tahun 2011 sebesar Rp 3,884 triliun atau meningkat 0,18% dari tahun 2010 yang sebesar Rp 3,878 triliun. Peningkatan tersebut untuk persiapan PINTAR (Program Reformasi Perpajakan) di tahun 2011," ujar Agus.
Agus juga mengatakan, didalam pagu anggaran tersebut terdapat Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dari World Bank.
Agus memaparkan, anggaran terbesar Ditjen Pajak berada di pos dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pajak yang lebih dari sebesar Rp 760 miliar.
Kemudian, lanjut Agus terdapat pos Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan teknis di bidang Teknologi, Komumikasi dan Informasi Rp 106,12 miliar. "Total anggaran pagu untuk Kementerian Keuangan sendiri tahun 2011 sebesar Rp 14,951 triliun," tutupnya. (dru/dnl)
Sudah Anggota DPR Kok Masih Jadi Artis - Nggak Boleh ya?
Poskota
GP4KGUVX8KEZ
J
AKARTA (Pos Kota) – Ketika artis ikut mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif, ada anggota masyarakat meragukan kemampuan mereka bisa bekerja total sebagai anggota parlemen. Mereka diyakini bakal tetap menjalani profesi keartisannya, karena penghasilannya jauh lebih besar dibanding honor sebagai anggota parlemen.
Keyakinan masyarakat itu terbukti. Karena ada artis yang jadi anggota parlemen tak mau meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya, seperti pelawak, presenter, main sinetron, menyanyi, hingga sekadar baca puisi.
Yang paling mencolok adalah Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, yang jadi anggota parlemen dari Partai Amanat Nasional (PAN). Selain menjadi presenter Promotor Trans TV, Eko juga tampil di program Srimules Global TV, host ultah TPI beberapa waktu lalu, dan lainnya.
Namun, Eko membantah disebut tetap ngebut mencari duit di dunia hiburan. Dia merasa total menjalani tugasnya sebagai anggota parlemen, yang dibuktikannya dengan hampir tidak pernah mangkir ngantor di gedung DPR, Senayan. Kecuali hari libur.
“Jadi, saya keberatan jika disebut masih mencari kegiatan di luar sebagai anggota DPR. Dalam kesempatan rapat fraksi, saya nggak pernah bolos. Kalau nggak ada rapat, saya bisa dicari di ruang kerja. Pasti ada, kok!” tegas Eko yang dihubungi ketika sedang menjalankan ibadah umroh di Mekkah.
Menurut dia, terpilih menjadi anggota parlemen merupakan amanah dari masyarakat yang memilihnya. “Ya, saya nggak mau menyia-nyiakan amanah tersebut. Sebab, saya mendapat gaji dari masyarakat,” ujarnya.
Soal keterlibatannya di beberapa program televisi, dia beralasan bahwa dirinya harus menuntaskan kontrak kerja yang sudah dibuat jauh sebelum jadi anggota parlemen. “Proses kontraknya saya dapatkan saat masih total jadi artis. Tetapi, karena sekarang saya sudah jadi anggota DPR, maka syutingnya saya minta harus dilaksanakan pada hari-hari libur, Sabtu atau Minggu,” terang komedian yang naik pamor bersama grup Patrio lewat program Ngelaba di TPI.
Dia beranggapan, karena tak menganggu kinerjanya sebagai anggota parlemen, maka dia akan terus menjalani komitmennya. “Saya terlibat syuting atau dapat job di dunia hiburan, bukan karena materi. Pilihan utama hidup saya sekarang sebagai anggota DPR. Sedang dunia hiburan, bagi saya untuk sekadar memenuhi jiwa seni saya saja,” tegasnya.
JADI SELINGAN
Sedangkan Venna Melinda, anggota parlemen dari Fraksi PDI-Perjuangan, tak menyangkal kalau dirinya sesekali masih menerima job sebagai artis. “Saya nggak bisa memungkiri hal itu. Yang penting kan saya menjalaninya di luar jam kerja. Ya, pas hari libur,” ujarnya.
Masih sering diminta tampil sebagai artis, menurut dia, juga tidak terlepas dari pengakuan masyarakat sendiri. “Kalau dulu artis sebagai kegiatan yang paling utama, sekarang justru terbalik. Dunia artis saya jadikan sebagai selingan,” imbuhnya.
Jujur Venna mengakui kerap diundang menjadi MC, yang kerjanya di malam hari. Dengan begitu, tegas dia, bisa dilakoni selepas tugas menjadi anggota DPR RI.
“Sesekali saya juga mengajar senam. Ibaratnya, sambil menyelam minum air. Dapat tambahan penghasilan, tapi tubuh saya jadi sehat pula,” terang Venna yang terkenal lewat sinetron Bella Vista tayangan RCTI.
Meski begitu Venna tetap selektif menerima job. “Saya harus pilih-pilih, dan konsultasikan dengan keluarga. Jadi, nggak semua tawaran saya terima. Bagaimana pun, saya harus bisa membawa diri sebagai wakil rakyat,” katanya.
MENCARI BAKAT
Tantowi Yahya yang awalnya akan fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen, dan rela meninggalkan dunia hiburan – kecuali mengisi acara khusus – ternyata menerima job sebagai juri program Indonesia Mencari Bakat (IMB) di Trans TV.
“Saya tetap menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR dengan penuh konsisten. Keterlibatan saya di IMB karena syutingnya hari Minggu. Kalau syutingnya hari kerja, saya menolak tegas,” ungkap Tanto ketika dihubungi Pos Kota sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPR-RI di Toronto, Amerika Serikat.
Dengan mengabdi kepada rakyat melalui parlemen, Tantowi rela melepas penghasilan yang jauh lebih besar. Bayangkan, untuk sekali tampil sebagai presenter minimal honornya Rp50 juta, belum lagi honor untuk job-job hiburan lainnya. Itu rela ditinggalkannya.
Berbeda dengan Rachel Maryam. Anggota komisi I dari Partai Gerindra ini tetap konsisten dengan karir politiknya itu. Kesibukannya sebagai anggota parlemen membuatnya tidak memungkinkan mengeluti dunia hiburan lagi. Otomatis semua aktifitas kesenianan ditinggalkan sejak dilantik sebagai jadi wakil rakyat.
“Saya stop semua kegiatan di bidang hiburan. Soalnya saya bukan presenter atau penyanyi, tapi pemain film. Bedanya, pemain film itu kalau kerja bisa sebulan, tidak bisa sejam atau dua jam seperti presenter,” kata bintang film Andai Ia Tahu, itu.
Tentang artis anggota parlemen yang tetap nyambi di dunia hiburan, Rachel tak mau banyak komentar. “Kalau ada artis yang anggota DPR masih nyambi di dunia hiburan, itu hak mereka. Saya nggak berhak mengomentari itu,” imbuhnya.
Sayangnya, tak semua artis anggota parlemen yang mau buka suara, terutama mereka yang tetap mencari duit di dunia hiburan. Handphone mereka langsung dinon-aktifkan begitu diajak bicara soal loyalitas mereka dan masih asyiknya mereka beraktivitas di dunia hiburan. (anggara/santosa/rizal/B)
GP4KGUVX8KEZ
J
AKARTA (Pos Kota) – Ketika artis ikut mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif, ada anggota masyarakat meragukan kemampuan mereka bisa bekerja total sebagai anggota parlemen. Mereka diyakini bakal tetap menjalani profesi keartisannya, karena penghasilannya jauh lebih besar dibanding honor sebagai anggota parlemen. Keyakinan masyarakat itu terbukti. Karena ada artis yang jadi anggota parlemen tak mau meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya, seperti pelawak, presenter, main sinetron, menyanyi, hingga sekadar baca puisi.
Yang paling mencolok adalah Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, yang jadi anggota parlemen dari Partai Amanat Nasional (PAN). Selain menjadi presenter Promotor Trans TV, Eko juga tampil di program Srimules Global TV, host ultah TPI beberapa waktu lalu, dan lainnya.
Namun, Eko membantah disebut tetap ngebut mencari duit di dunia hiburan. Dia merasa total menjalani tugasnya sebagai anggota parlemen, yang dibuktikannya dengan hampir tidak pernah mangkir ngantor di gedung DPR, Senayan. Kecuali hari libur.
“Jadi, saya keberatan jika disebut masih mencari kegiatan di luar sebagai anggota DPR. Dalam kesempatan rapat fraksi, saya nggak pernah bolos. Kalau nggak ada rapat, saya bisa dicari di ruang kerja. Pasti ada, kok!” tegas Eko yang dihubungi ketika sedang menjalankan ibadah umroh di Mekkah.
Menurut dia, terpilih menjadi anggota parlemen merupakan amanah dari masyarakat yang memilihnya. “Ya, saya nggak mau menyia-nyiakan amanah tersebut. Sebab, saya mendapat gaji dari masyarakat,” ujarnya.
Soal keterlibatannya di beberapa program televisi, dia beralasan bahwa dirinya harus menuntaskan kontrak kerja yang sudah dibuat jauh sebelum jadi anggota parlemen. “Proses kontraknya saya dapatkan saat masih total jadi artis. Tetapi, karena sekarang saya sudah jadi anggota DPR, maka syutingnya saya minta harus dilaksanakan pada hari-hari libur, Sabtu atau Minggu,” terang komedian yang naik pamor bersama grup Patrio lewat program Ngelaba di TPI.
Dia beranggapan, karena tak menganggu kinerjanya sebagai anggota parlemen, maka dia akan terus menjalani komitmennya. “Saya terlibat syuting atau dapat job di dunia hiburan, bukan karena materi. Pilihan utama hidup saya sekarang sebagai anggota DPR. Sedang dunia hiburan, bagi saya untuk sekadar memenuhi jiwa seni saya saja,” tegasnya.
JADI SELINGAN
Sedangkan Venna Melinda, anggota parlemen dari Fraksi PDI-Perjuangan, tak menyangkal kalau dirinya sesekali masih menerima job sebagai artis. “Saya nggak bisa memungkiri hal itu. Yang penting kan saya menjalaninya di luar jam kerja. Ya, pas hari libur,” ujarnya.
Masih sering diminta tampil sebagai artis, menurut dia, juga tidak terlepas dari pengakuan masyarakat sendiri. “Kalau dulu artis sebagai kegiatan yang paling utama, sekarang justru terbalik. Dunia artis saya jadikan sebagai selingan,” imbuhnya.
Jujur Venna mengakui kerap diundang menjadi MC, yang kerjanya di malam hari. Dengan begitu, tegas dia, bisa dilakoni selepas tugas menjadi anggota DPR RI.
“Sesekali saya juga mengajar senam. Ibaratnya, sambil menyelam minum air. Dapat tambahan penghasilan, tapi tubuh saya jadi sehat pula,” terang Venna yang terkenal lewat sinetron Bella Vista tayangan RCTI.
Meski begitu Venna tetap selektif menerima job. “Saya harus pilih-pilih, dan konsultasikan dengan keluarga. Jadi, nggak semua tawaran saya terima. Bagaimana pun, saya harus bisa membawa diri sebagai wakil rakyat,” katanya.
MENCARI BAKAT
Tantowi Yahya yang awalnya akan fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen, dan rela meninggalkan dunia hiburan – kecuali mengisi acara khusus – ternyata menerima job sebagai juri program Indonesia Mencari Bakat (IMB) di Trans TV.
“Saya tetap menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR dengan penuh konsisten. Keterlibatan saya di IMB karena syutingnya hari Minggu. Kalau syutingnya hari kerja, saya menolak tegas,” ungkap Tanto ketika dihubungi Pos Kota sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPR-RI di Toronto, Amerika Serikat.
Dengan mengabdi kepada rakyat melalui parlemen, Tantowi rela melepas penghasilan yang jauh lebih besar. Bayangkan, untuk sekali tampil sebagai presenter minimal honornya Rp50 juta, belum lagi honor untuk job-job hiburan lainnya. Itu rela ditinggalkannya.
Berbeda dengan Rachel Maryam. Anggota komisi I dari Partai Gerindra ini tetap konsisten dengan karir politiknya itu. Kesibukannya sebagai anggota parlemen membuatnya tidak memungkinkan mengeluti dunia hiburan lagi. Otomatis semua aktifitas kesenianan ditinggalkan sejak dilantik sebagai jadi wakil rakyat.
“Saya stop semua kegiatan di bidang hiburan. Soalnya saya bukan presenter atau penyanyi, tapi pemain film. Bedanya, pemain film itu kalau kerja bisa sebulan, tidak bisa sejam atau dua jam seperti presenter,” kata bintang film Andai Ia Tahu, itu.
Tentang artis anggota parlemen yang tetap nyambi di dunia hiburan, Rachel tak mau banyak komentar. “Kalau ada artis yang anggota DPR masih nyambi di dunia hiburan, itu hak mereka. Saya nggak berhak mengomentari itu,” imbuhnya.
Sayangnya, tak semua artis anggota parlemen yang mau buka suara, terutama mereka yang tetap mencari duit di dunia hiburan. Handphone mereka langsung dinon-aktifkan begitu diajak bicara soal loyalitas mereka dan masih asyiknya mereka beraktivitas di dunia hiburan. (anggara/santosa/rizal/B)
Siapa Sajakah Penumpang Mavi Marmara?
http://www.antaranews.com/berita/1275363653/siapa-sajakah-penumpang-mavi-marmara
Jakarta (ANTARA News) - Kampanye kemanusiaan terbesar menembus blokade Israel ke Palestina di Gaza, "Flotilla Perdamaian Gaza", dilancarkan sekitar 600 aktivis pro Palestina seluruh dunia, yang 27 diantaranya adalah orang-orang terkemuka dari Inggris.
Beberapa diantaranya adalah nama terkenal di dunia. Mereka itu sastrawan, sutradara film, politisi, dan wartawan dari Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Kanada.
Di antara yang paling beken adalah Henning Mankell, pengarang serial novel kriminal laris, Wallander.
Mankell berencana berbicara pada Festival Hay, Sabtu malam lalu, dan akan disiarkan langsung, tetapi tidak jadi karena koneksi satelit tiba-tiba hilang.
Orang terkenal lainnya yang turut dalam flotilla itu adalah Huwaida Arraf, warga AS beribu Palestina dan berbapak Arab Israel.
Arraf adalah pendiri International Solidarity Movement pada 2001, yang mengampanyekan penentangan terhadap aksi Israel di Tepi Barat dan Gaza. Dia ada di kapal flotilla perdamaian lainnya, "Challenger."
Orang kesohor lainnya yang serta dalam kampanye perdamaian itu adalah peraih Hadiah Nobel Perdamaian bidang sastra Maired Corrigan-Maguire.
Maired adalah pendiri LSM Peace People di Irlandia Utara dan veteran dari kampanye-kampanye flotilla ke Gaza sebelumnya.
Tahun lalu dia dipenjarakan oleh Israel setelah sebuah flotilla (armada damai) dihentikan dan diseret Israel.
Wartawan asal Glasgow, Skotlandia, yang juga pembuat film dokumenter Hassan Ghani (24), ikut menumpangi Mavi Marmara, kapal laut Turki yang diserang tentara Israel itu.
Dialah yang menyiarkan penyerangan pasukan komando Israel ke kapal itu, untuk PressTV.
Dalam satu cuplikan tayangan video di YouTube, Ghani melaporkan:
"Ini MC Marmara, Hassan Ghani melaporkan untuk PressTV. Di depan kami sejumlah orang terluka, salah seorang diantaranya kritis. Dia terluka di kepalanya dan kami perkirakan dia bakal meninggal jika tidak secepatnya mendapatkan perawatan. Korban lain di depan saya berdiri ini terluka parah. Kami dilempari gas air mata dan granat kejut. Kami dikelilingi kapal-kapal perang (Israel). Kami diserang dari segala penjuru. Ini (tempat kami berada) perairan internasional, bukan perairan Israel, tidak masuk zona terlarang 68 mil. Kami telah diserang dengan amat ilegal di perairan internasional."
Ayahnya, Haq Ghani, adalah pengusaha yang menjalankan bisnis jasa informasi yang islami bernama Noah's Ark (Bahtera Nuh)
Kepada BBC, dia mengaku telah menanyai Departemen Luar Negeri Inggris mengenai nasib anaknya, tapi Deplu Inggris itu tidak menjawab sepatah pun kata.
Sandra Law, ibu dari Alex Harrison, perempuan Inggris berusia 31 tahun yang menumpang Challenger, mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri Inggris telah menolak mentah-mentah untuk memberikan informasi atau bantuan untuk anaknya itu.
"Mereka mempersulit kami. Kami menelepon mereka malam lalu untuk mengatakan bahwa flotilla telah diancam oleh Angkatan Laut Israel. Mereka benar-benar menolak membantu kami. Saya sungguh mencemaskan nasib Alex. Kami tidak tahu apa yang telah menimpanya. Namun Alex memang pembela hak asasi manusia berpengalaman dan sangat tepa salira."
Orang-orang Inggris lainnya yang diyakini ikut Marmara adalah wartawan Jamal Elshayyal, produser televisi berusia 25 tahun dari Al-Jazeera seksi Bahasa Inggris.
Dengan berani dia menyiarkan momen dramatis saat kapal perang Israel mengepung Marmara.
Selain itu ada Kevin Ovenden, anggota Yayasan Viva Palestina yang juga menumpang Mavi Marmara.
Kemudian Denis Healey, yang menakhodai armada-armada flotila sebelumnya, lalu Theresa McDermot dari Edinburgh dan Sarah Colborne, Direktur Kampanye pada "Palestine Solidarity Campaign."
International Solidarity London mengirimkan Fatima Mohammed. Dia juga menumpang Mavi Marmara. Masih ada lagi Alexander Evangelou, Hasan Nowarah, dan Gehad Sukker – manajer restoran cepat saji pizza dari Altrincham di Cheshire yang asli orang Gaza.
Kemudian masih ada Peter Venner dari Ryde di Pulau Wight, yang melaut bersama kekasihnya, Rachel Bridgeland.
Juru bicara Deplu Inggris menolak mengonfirmasi keberadaan mereka, bahkan untuk sekedar memastikan berapa warga Inggris yang ikut flottila perdamaian ke Gaza itu.
Caoimhe Butterly, aktivis perdamaian dari Irlandia yang pernah tertembak dan terluka di Tepi Barat pada 2002 setelah nekad menghalangi laju tank-tank Israel, juga menaiki Marmara.
Dari Jerman, tiga orang pemimpin parlemen, masing-masing Annette Groth, kepala kebijakan HAM, Inge Höger yang adalah anggota komisi pertahanan dan kesehatan, dan Norman Paech yang juga profesor hukum pidana di Hamburg, juga ada di Mavi Marmara.
Mereka kabarnya, menumpang kapal itu bersama dua anggota parlemen Israel Knesset dari Arab Israel, yang salah satunya adalah Haneen Zoubi, warga negara Israel.
Laman Free Gaza Movement mengeluarkan daftar para aktivis yang ikut flotilla. Mereka berasal dari Belanda, Belgia, AS, Irlandia, Inggris, Yunani, Polandia, Palestina dan Jerman.
Sebagian besar mereka berada di kapal Turki Mavi Marmara, termasuk aktivis Raed Salah yang dibebaskan bulan ini setelah dinyatakan terlibat dalam kerusuhan Yerusalem pada 2007.
Penumpang tertua di armada damai itu adalah David Schermerhorn (80), produser film dari Amerika yang karyanya diantaranya adalah "City of Ghosts."
Korban selamat Genosida Yahudi pada Perang Dunia Kedua, yang kini berusia 85 tahun, Hedy Epstein, di saat-saat terakhir memutuskan tidak turut dalam pelayaran kemanusiaan itu.
Epstein, yang kini tinggal di AS setelah meninggalkan negara kelahirannya Jerman pada 1939, sebelum kemudian orangtua dan keluarganya meninggal di kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz, aktif membela Palestina.
Dia kini berkantor di Siprus, di salah satu markas Free Gaza Movement. Dia berusaha mencari tahu apa yang telah menimpa para penumpang flotilla yang diserang Israel itu.
Penumpang kapal perdamaian lainnya adalah Giorgos Klontzas, pelaut profesional asal Yunani, dan aktivis Palestina Lubna Masarwa.
Ewa Jasiewicz, aktivis Polandia dan wartawan lepas, yang tahun lalu ikut menyumbang koran The Guardian untuk testimoni grafikal mengenai pengalamannya di Gaza saat dibombardemen Israel, juga ada di Marmara.
Media asing lainnya yang turut dalam kapal itu adalah termasuk wartawan terkenal Pakistan, Syed Talat Hussain dari Televisi Aaj, yang pergi bersama wartawan Pakistan lainnya, Raza Mahmood Agha.
Indonesia sendiri ikut dalam kampanye damai yang dituduh Israel hendak mendelegitimasi sanksi terhadap Gaza itu. Mereka adalah para aktivis kemanusiaan dari MER-C dan sejumlah wartawan.
Dengan latar belakang penumpang kapal seperti itu, masuk akal tidak mereka menyerang pasukan khusus Israel? Sangat wajar kan dunia marah besar pada negara yang paling sering membuat ulah itu?
Anggota DPR Termakan Janji Sendiri Saat Kampanye...!
Jumat, 04/06/2010 | 09:41 WIBI Jakartapress.Com
Jakarta - Usulan alokasi anggaran Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil) untuk pembangunan di daerah, dinilai mengada-ada. Anggota DPR, yang seharusnya menjadi pengawas anggaran, malah ingin menjadi pelaksana anggaran. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, menilai hal itu antara lain disebabkan banyaknya janji tidak realistis yang disampaikan (calon) anggota DPR saat kampanye.
"Janji bangun jembatan yang rusak, jalan yang rusak. Padahal pembangunan itu tugas pemerintah, bukan tugas legislatif," kata Sebastian Salang pada detikcom dalam perbincangan lewat telepon, Jumat (4/6/2010). "Mereka kemakan janji sendiri," imbuhnya.
Ia mengatakan, sikap ngotot yang ditunjukkan sebagian anggota Dewan untuk menggolkan Rp 15 miliar itu juga disebabkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen yang tidak sehat. "Mereka melihat hubungan dengan konstituen hanya dengan duit, agar bisa terpilih kembali dengan membagi-bagi uang ini," kata Salang yang kerap menemukan anggota yang ditodong 'proposal' ketika mengunjungi dapil.
Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menegaskan, negara tidak boleh menggolkan anggaran untuk lembaga negara jika tidak sesuai fungsinya. Peruntukan duit Rp 15 miliar untuk pembangunan daerah, katanya, di luar fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting anggota Dewan. "Di luar fungsi yang tiga itu tidak boleh," tandasnya.
Mengenai dugaan janji bangun membangun, kata Irman, seharusnya anggota Dewan bisa membedakan mana janji personal dan mana janji konstitusional. "Negara jangan menalangi kebodohan itu," tandas pengamat dari Universitas Hasanuddin, Makassar ini.
Cuma Jadi Ajang Money Politic
Sikap politisi Golkar yang ngotot agar anggota DPR mendapat uang Rp 15 miliar per dapil dikritik. Pemberian uang itu bukan untuk mensejahterakan konstituen tetapi dicurigai menjadi ajang money politic (politik uang) atau suap. "Bisa saja lari ke parpol atau digunakan untuk mengawal loyalitas konstituen dengan melakukan politik uang," kata Wakil Koodinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.
Diakui Adnan, kalau mencontoh di luar negeri semisal di Afrika Selatan, jenis pemberian uang seperti ini memang ada, tetapi pelaksanaannya sudah sesuai, di mana kondisi masyarakat dan wakil rakyat sudah seimbang.
"Belum tepat untuk di Indonesia. Prasyarat akuntabiltas dan bagaimana relasi konstituen dengan anggota DPR, kalau posisinya sudah seimbang tidak mengapa," ungkap aktivis ICW ini.
Menurut dia, saat ini pengucuran anggaran itu justru akan berpotensi rawan penyimpangan atau manipulasi. "Coba lihat sekarang, ini kan lagi berlaku dana reses, ini saja banyak penyimpangan," serunya.
Golkar Ajak Setgab Koalisi Dukung 15 M Per Dapil
Partai Golkar tak bergeming sekalipun partai lain menolak usulan anggaran Rp 15 miliar per dapil. Golkar malah akan mengajak partai lain di dalam Setgab Koalisi untuk berdiskusi lebih jauh soal usulan Golkar ini. "Kami tidak menganggap respon negatif, kita akan ajak teman-teman berdiskusi terbuka. Ini pertimbangan geopolitik yang penting," ujar Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (3/6/2010).
Menurut Idrus, Golkar siap menjelaskan kepada partai sahabat Golkar di Setgab Koalisi bahwa tujuan penggunaan anggaran sangat positif. Anggaran digunakan untuk membantu pemerintah meratakan pembangunan. "Itu anggaran untuk konstituen yang adalah masyarakat luas, yang sekarang ini pemerintah tidak jelas meratakannya," terang anak buah Aburizal Bakrie ini.
Idrus menjanjikan realisasi usulan tersebut akan dijaga ketat sehingga tidak akan ada manipulasi. "Kita jaga sama-sama. Sekarang semua harus transparan kan, masyarakat juga pasti tahu kalau ada kebocoran," jelas mantan tim sukses SBy di Pilpres 2004 dan 2009 ini.
Saat ditanya soal kemungkinan penolakan juga di Setgab Koalisi, Golkar merasa tidak masalah. "Tidak masalah sekalipun Setgab berbeda pandangan," jawab Idrus Marham.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menolak secara halus wacana yang dimunculkan DPR untuk meminta dianggarkan Rp 15 miliar per dapil dari APBN. Namun demikian FPG langsung mempertegas bahwa akan tetap mengajukan usulan tersebut demi kesejahteraan rakyat. "Karena kesejahteraan rakyat adalah tanggungjawab negara," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz dari Fraksi Partai Golkar, dalam jumpa pers resmi di DPR. (*/dtc/jpc)-Jakartapress.Com
Pesan Susno Duaji Untuk Tim Pengacara Dan Pendukung Pasca Praperadilan
Ditulis oleh Susno Duadji Senin, 31 Mei 2010 21:07
Assalaamu’alaikum, Wr.Wb. salam sejahtera !
Hari ini bangsa Indonesia melalui berbagai media telah menyaksikan hakim prapradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan gugatan prapradilan saya yang diwakili oleh Tim kuasa hukum SD, yang digugat adalah keabsahan kesaksian para mafia Sjahrir Johan Cs yang dengan kesaksian mereka telah menggeret saya menjadi tersangka, ditangkap dan ditahan.
Argumen telah disampaikan oleh Tim Pengaca masing-masing pihak didukung pendapat ahli dan bukti, kita tahu dan mengerti bahwa tak ada satupun dalil dan argumen dari Tim Pengacara SD dan ahli yang dapat dipatahkan oleh kuasa hukum mafia.
Semua yakin 100 bahkan 1000 % bahwa gugatan TIM Pengacara SD akan diakabulkan, namun fakta berbicara lain. Nampak dilayar TV hakim membacakan dengan penuh keraguan dan seakan takut akan sesuatu serta tak berani memandang Tim Pengacara SD menyatakan bahwa gugatan SD ditolak, artinya kesaksian mafia dimenangkan.
Apakah DITOLAK artinya kalah ??? Jawabnya TIDAK!! Alahu Akbar 7x Allah Maha Besar, Maha Adil, Maha mengetahui dan Maha Bijaksana. Kita tidak tahu rahasia ALLAH, kita tidak tahu apa kehendak ALLAH pada umatnya, apa makna DITOLAK hanya ALLAH yang tahu, namun kita harus menyikapi positif apa yang telah diputuskan ALLAH, jangan bersedih dengan DITOLAK.
Di balik makna DITOLAK itulah ALLAH membungkus/mempacking suatu kemenangan yang gemilang, rakyat tidak bodoh, tidak bisa dikibuli, rakyat tahu bagaimana jalannya sidang, bagaimana argumentasi masing-masing pihak. Rakyat tahu siapa yang harus menang, rakyat adalah hakim yang bijak yang memutus dengan suara hati.
DITOLAK terkandung makna kemenangan dan ujian kepada kita, sabar, ikhlas dan tabah menerima DITOLAK insyaallah KEMENANGAN sebenarnya di dalam bungkusan DITOLAK, saya yakin rakyat punya pendapat sendiri yang beda dengan pendapat hakim.
Mari kita terima DITOLAK, mari kita maknai DITOLAK sebagai suatu kemenangan yang jauh lebih mahal dari pada kemenangan duniawi. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa, ALLAH menguji kita, hayo maju tatap dan capai masa depan yang lebih cerah.
Itulah dunia peradilan kita yang sangat dekat dengan dunia penegak hukum lainya ; Jaksa dan Polisi, tugas kita masih banyak untuk mereformasi semua ini.
Saya salut dan bangga dengan Tim Pengacara saya, dan semua pendukung perjuangan untuk menegakan kebenaran dan keadilan, semoga ALLAH selalu bersama kita, amin
Jakarta, 31 Mei 2010
Susno duadji
----------------------------
Source : http://www.facebook.com/group.php?gid=108403679177378
Tidak Pancasila-is
Tersinggung, Oknum Pemuda Pancasila Ngamuk
INILAH.COM, Makassar - Gara-gara tersinggung dengan anak pemilik bengkel, oknum Pemuda Pancasila (PP) mengobrak abrik bengkel dan menganiaya dua orang pekerjanya, Sabtu.
Awalnya, sekitar pukul 12.45 Wita di bengkel Terminal Motor, Jl Bolevard nomor 123 Makassar, datang pelaku bersama tiga rekannya dengan mengendarai mobil Nissan Cerena warna hitam nomor polisi DD 1343 IP. Dengan maksud ingin memasang stiker dengan tulisan Pemuda Pancasila.
Setelah terpasang, dan pelaku nego harga dengan pemilik bengkel bernama ibu Merry (47) pemilik bengkel tersebut. Pelaku tiba-tiba marah dan tersinggung dengan menuduh anak pemilik bengkel bernama Wabel yang tengah menekan tombol handphone di belakang pelaku, mengambil gambar pelaku.
" Setelah dipasang, dia rusak merusak mesin absen dan pot bunga dan mengancam akan kebali membawa temannya. Salah satu dari mereka bilang saya ini dari Pemuda Pancasila," kata Merry pemilik bengkel yang tergolong besar di bilangan Jl Bolevard Makassar ini.
Tak lama kemudian, dia datang lagi dengan temannya dan langsung merusak kaca lemari aksesories, bersama dua lemari aksesories dan satu rak oli dengan menggunakan kursi dan asbak besar. Pelaku juga mengancam dengan mengeluarkan badik dan ingin membunuh anak pemilik bengkel.
Karena dihalau oleh pekerja bengkel, tak pelak Adi, pekerjanya mendapat bogem mentah di pipi kirinya. Sementara, Guril pekerjanya yang lain jidatnya bocor akibat hantaman kursi dari oknum tersebut.
Usai mengobrak-abrik oknum yang mengenakan seragam loreng berwarna oranye inipun langsung pergi tanpa membayar harga stiker Rp25 ribu ini kepada pemilik. [wdh]
---------------------------------------
Anekdot :
Suatu hari seorang toke ditanya apa itu pancasila:
1.Baju loleng,2,Mata Melah,3.Suka malah malah.4.Suka pukul olang,5.Sudah dikasih duit cingcailah.
Itu sih bukan Pancasila koh.
Subscribe to:
Posts (Atom)