detikNews : Saurip Kadi: Kekerasan Mesuji Terjadi Karena Ada Istilah 'Wani Piro?'

detikNews : Saurip Kadi: Kekerasan Mesuji Terjadi Karena Ada Istilah 'Wani Piro?'

Jakarta - Kekerasan yang terjadi di Mesuji, Lampung, dinilai karena berawal dari adanya politik uang. Hal inilah yang disinyalir menjadi latar belakang tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa tersebut.
 "Sudah jelas, DPR dan tim pencari fakta sudah kesana dan mengakui adanya peristiwa kekerasan di tempat tersebut. Sekarang kita coba fokus ke bagaimana mengurusi warga, jangan fokus pada urusan diambil darimana video tersebut, jangan kita masih mengurusi hal teknis seperti itu, kan sudah jelas. Kita harus lihat keatasnya, judulnya kan "wani piro?" kata Ketua Tim Advokasi Warga Mesuji Saurip Kadi saat dihubungi detikcom, Senin (19/12/2011). Mengenai istilah 'Wani Piro?', Saurip menjelaskan bahwa itu adalah kebiasaan buruk aparat pemerintah yang sering meminta uang lebih kepada perusahaan yang mengurus ijin penggunaan lahan. Menurutnya, hal tersebut merupakan akar masalah kekerasan di Mesuji. Saurip mengatakan kebenaran mengenai kekerasan di Mesuji sudah dikonfirmasi pihak pemerintah dan DPR.
Sehingga, yang perlu diusut saat ini adalah penyebab kejadian tersebut. "Ini kan urusan penanganan ijin lahan, kan tidak mungkin perusahaan mengurusi ijin itu tanpa ada campur tangan pemerintah, saat itulah mereka melakukan 'wani piro?,' dan tentunya itu melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit. Nah karena 'wani piro?' ini, keberpihakan pemerintah tidak lagi kepada masyarakat," jelas Saurip. "Ketika pemerintahan keberpihakkannnya seperti ini, maka masyarakat yang dirugikan. Karena ketika praktik ini dilakukan, pembantu-pembantunya kan tahu, aparat-aparat bawahannya kan tahu, dan akhirnya jadi centeng. Akhirnya polisi yang dibiayai oleh negara diperalat oleh perusahaan," lanjutnya. Dampak dari hal ini adalah adanya pelanggaran HAM di Mesuji yang terungkap baru-baru ini. Saurip menilai keberpihakan pemerintah kepada perusahaan telah menyebabkan rakyat kecil menderita. "Sekarang kita bicara mengenai kenyataan bahwa ada 132 orang kehilangan rumah yang malah masuk penjara. Baru-baru ini 8 orang yang menjadi saksi ketika mengadu ke DPR malah dipanggil sebagai tersangka, apa nggak ini karena wani piro itu," tutur Saurip.

Ia juga menilai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dikomando oleh Denny Indrayana bukanlah langkah tepat. Seharusnya, pemerintah melalui Presiden SBY langsung turun ke lapangan meninjau kondisi masyarakat korban kekerasan. "Pemerintah kurang tanggap mengurusi masyarakat Mesuji. Kalah dari Front Pembela Islam (FPI) yang sudah dari jauh hari menempatkan orangnya disini, tim medisnya juga sudah siap," tutup Saurip.